Trimaksih Alik ku. akhirnya surat pemberitahun kepada Polda Metro jaya membuahkan hasil, untuk Aksi pemperingati hari Prolamasi kemerdekaan bangsa papua barat di Victoria Numbay 1 Juli 1971--1 Juli 2016 Jumat nanti.

Ingat kawan..!!!!!
==============
Ko merasa diri rambut kriting kulit hitam suku bangsa papua, mari datang bergabung bersama kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa papua barat 1 Juli 1971-2016 di Batavia jakarta jumat nanti. Ko jangan kampanye papua merdeka di mensos saja, ko buktikan dilapangan dgn praktek lgsung sesuai pembicaraan di mesos. Ko bukan buat sejarah tapi ko datang hanya memperingati saja atas Leluhur yg sudah buat sesuatu terdahulu, ko yg mahasiswa ka, masyarakat ka, ko bicara Ideologi papua berarti ko sembuhkan luka duri dlm daging setip org asli papua dari sorong sampai samarai dan berguna bagi rakyat mu karena ko bicara unk kselamatan rakyatmu dari kepunaan di tanah leluhurnya sendiri. Kita tunggu eee kwan, sangat mengharapkan, wa.

Penulis: Eben E. Siadari 11:33 WIB | Selasa, 28 Juni 2016

Pemilu 2 Juli, Isu Papua Masuk Prioritas 3 Parpol Australia

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull,dan penantangnya dari Partai Buruh, Bill Shorten (Foto:The Guardian)

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM - Tiga kelompok partai dan partai politik Australia tetap menempatkan isu Papua sebagai salah satu prioritas isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan Indonesia.
Pelanggaran HAM di Papua, menurut tiga kelompok partai dan partai politik terdepan itu, harus menjadi agenda yang turut  disuarakan manakala pemerintah Australia bertemu atau berkunjung dan menemui pejabat di Indonesia.
Hal ini terungkap dari kompilasi data yang dilakukan oleh Human Rights Watch (HRW) terhadap parpol yang akan ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Australia, yang akan berlangsung pada 2 Juli mendatang.
HRW mengajukan 12 pertanyaan kepada parpol-parol peserta pemilu, tentang isu-isu yang berkaitan dengan penegakan HAM di dalam dan di luar negeri. Salah satu pertanyaan menyangkut politik luar negeri, secara spesifik menyebut Indonesia.
"Pada kunjungan pertama Anda ke Indonesia (jika memenangi pemilu dan membentuk pemerintahan), apa isu HAM yang akan Anda angkat dengan pejabat Indonesia?" demikian pertanyaan HRW, yang dikirimkan pada pertengahan April kepada partai-partai, tetapi jawabannya baru dapat dilansir pada 21 Juni.
Ada lima pihak yang memberikan jawaban. Pertama, Kelompok Koalisi, yaitu koalisi partai yang berkuasa, yang terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional.
Kedua, Partai Buruh Australia.
Ketiga, Partai Hijau.
Keempat, Senator Liberal Demokrat, David Leyonhjelm.
Kelima, anggota independen untuk Denison, Andew Wiki.
Dalam jawabannya, Kelompok Koalisi mengatakan Australia mengakui dan menghormati kedaulatan Indonesia untuk menerapkan hukum-hukumnya. Namun, pemerintah Australia mengutuk semua kekerasan di provinsi Papua.
Dikatakan pula, bahwa hak semua warga negara harus ditegakkan dan tuduhan yang kredibel terhadap pelanggaran HAM harus diselidiki.
Kelompok Koalisi mengakui bahwa situasi HAM di Papua sudah membaik. "Pejabat kedutaan mengunjungi provinsi Papua secara teratur dan melibatkan berbagai kontak, termasuk masyarakat sipil, LSM dan tokoh-tokoh agama."
"Kunjungan ini menginformasikan penilaian kami dari situasi di lapangan, dan kami menilai telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir meskipun jelas masih ada masalah yang harus diatasi," demikian bagian lain jawaban itu.
Bagi Kelompok Koalisi, isu Papua merupakan salah satu isu HAM yang patut diangkat dalam hubungan dengan Indonesia, disamping isu lain yang tampaknya lebih mendesak menurut mereka, yaitu penghentian hukuman mati.
Berikutnya, isu yang dianggap penting adalah kebebasan bagi semua individu, termasuk kalangan minoritas dalam menjalankan agama. Hal-hal ini, menurut mereka, akan diangkat ke dalam pembicaraan apabila pejabat Australia berkunjung kepada mitranya di Indonesia.
"Australia sangat menentang hukuman mati dan mendukung penghapusan secara universal. Pemerintah Australia mengutuk semua kekerasan di provinsi Papua. Hak-hak semua warga negara harus ditegakkan dan tuduhan yang kredibel pelanggaran HAM harus diselidiki," demikian pernyataan Kelompok Koalisi.
Sementara itu, Partai Buruh dalam jawabannya kepada HRW, menegaskan bahwa "Indonesia adalah satu di antara negara paling penting dalam hubungan  diplomasi, ekonomi dan keamanan dengan Australia."
Partai Buruh juga menyambut baik kebangkitan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Pada bagian lain jawaban Partai Buruh, dikatakan bahwa Australia akan terus melakukan diplomasi HAM yang kuat dengan Indonesia. Ini akan mencakup representasi swasta dan publik di mana yang sesuai.
Dalam daftar isu yang mereka ajukan, isu pelanggaran HAM di Papua adalah satu di antaranya. Isu lainnya adalah
moratorium global hukuman mati; perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan; hak-hak agama minoritas; hak LGBTI; pengobatan tahanan dan hak orang cacat dan yang memiliki keterbelakangan mental.
"Kami akan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Papua Barat dengan rekan-rekan kami di Indonesia," demikian salah satu jawaban Partai Buruh.
Sementara itu, Partai Hijau (The Greens) mengatakan telah "mengangkat berbagai isu mengenai catatan HAM Indonesia di masa lalu, dan akan terus melakukannya ketika perwakilan Australia melakukan perjalanan ke Indonesia."
"Kami sangat prihatin tentang penggunaan berkelanjutan dari hukuman mati di Indonesia ... dan percaya kami memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua yang kami bisa untuk menentang hukuman mati."
Di bagian lain jawaban mereka kepada HRW, Partai Hijau mengatakan, "Kami sangat prihatin tentang situasi di Papua Barat, dan akan terus meningkatkan ini sebagai isu utama HAM, termasuk penahanan terhadap pelaku demonstrasi damai, pembatasan akses media dan akses penelitian, dan hak untuk menentukan nasib sendiri."
Dua pihak lainnya yang ditanyakan, yaitu Senator Liberal Demokrat, David Leyonhjelm dan kandidat independen, Andew Wiki, tidak memberikan jawaban dengan alasan tidak dalam posisi untuk memberikan jawaban.
Diharap Tepati Janji
"Jawaban partai-partai atas isu HAM kunci memberi wawasan penting tentang bagaimana kebijakan HAM Australia mengambil bentuk setelah Pemilu,"  kata Elaine Pearson, Direktur HRW untuk Australia.
Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait isu dalam negeri, meliputi topik perlindungan wartawan, pelapor, dan aktivis; penahanan  penduduk asli; kebijakan pencari suaka  dan kesetaraan pernikahan bagi LGBT.
Sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri mencakup penanganan pemrosesan pencari suaka lepas pantai, advokasi Australia menentang hukuman mati; menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Asia-Pasifik; isu tertentu di Tiongkok, Indonesia dan di tempat lain; dan kekerasan terhadap perempuan di Papua Nugini.
"Kami bermaksud untuk meminta partai-partai menunaikan janji-janji mereka yang menjunjung tinggi HAM dan mengajukan isu itu kepada mereka yang tidak menepati janji," kata Pearson.
"Siapa pun yang memenangi Pemilu harus tahu bahwa masyarakat sipil akan memantau tindakan mereka sejak hari pertama."
Sekilas tentang Pemilu Australia
Pemilu Austalia 2 Juli akan menentukan komposisi  parlemen federal, House of Representatives (HoR) atau setara dengan DPR di Indonesia dan Senate atau sepadan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. Lebih jauh, pemilu tersebut juga akan menentukan perdana menteri negara itu.

Yang berhak mengikuti pemilu adalah partai-partai yang tercatat dan diakui oleh Komisi Pemilu Australia (AEC).  Partai yang terdaftar berhak mengajukan calon anggota legislatif, masing-masing satu orang di setiap daerah pemilihan.

Pada Pemilu kali ini terdapat 57 partai yang terdaftar di AEC. Empat yang terdepan adalah Partai Buruh Australia (ALP), Partai Liberal Australia, Partai Nasional Australia, dan Partai Hijau. Tidak semua partai berhasil mendudukkan kandidatnya di kursi parlemen. Di HoR, dengan total kursi yang yang tersedia 150, hanya ada perwakilan dari delapan partai politik, sementara di Senate cuma ada 11 partai.
Sementara itu, perdana menteri akan ditentukan oleh partai pemenang pemilu. Ketua partai yang partainya meraih suara terbanyak pada pemilu secara otomatis akan menjadi perdana menteri. Acap kali perdana menteri Australia diganti tanpa melewati pemilu. Ini terjadi apabila di tengah perjalanan popularitas perdana menteri atau partainya merosot dan karena itu perlu diganti oleh orang lain dari internal partai.

Pada pemilu kali ini, dua kandidat yang diperkirakan akan bertarung sengit adalah Malcolm Turnbull dari Koalisi dan Bill Shorten dari Partai Buruh.

Dari Polisi: sampaikan pesan ini kepada keluarga dan kawan-kawan anda!!Pesan ini ditujukan kepada setiap pria dan wanita yg bepergian sendirian ke kampus,tempat kerja atau kemana saja. Jika kalian menemukan anak kecil menangis di jalan dengan menunjukkan sebuah alamat dan memintamu untuk mengantarnya ke alamat tersebut, bawalah anak itu ke kantor POLISI dan jangan bawa anak itu ke alamat tersebut!! Ini adalah Modus baru PENJAHAT untuk MERAMPOK, MEMPERKOSA & MENCULIK.Mohon Informasikan ke semua kawan-kawan.Jangan ragu untuk membagikan pesan ini kepada yang lainnya.Pesan ini bisa membantu menyelamatkan wanita dan orang yang penting dalam hidup anda........karena sudah banyak korban.Jadi biarkan POLRI yang mengantarkan anak itu ke alamat tersebut..AYO dicopy Paste dan sebarkan..sbc jangan di abaikan bagitu saja
260 orang para pembegal motor berilmu kebal dini hari di infokan telah diturunkan di pantura dan mereka menyebar dibeberapa titik daerah yang sudah tergambarkan suasananya oleh para pembegal.
ini foto korban modus baru penjahat!
Hati-hati dan Waspada Saudara-saudaraku!

Sene

Upacara Penerimaan SK KODAP Ngalum-Kupel, Resmi Dibawa Komando Nasional TPNPB

Saturday, January 31, 2015

 

 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Komando Daerah Pertahanan (KODAP) NGALUM-KUPEL telah menerima SURAT KEPUTUSAN (SK) KODAP dibawah pimpinan panglima tinggi Komando Nasional TPNPB Jenderal.GOLIATH TABUNI. Penerimaan SK yang telah ditetapkan di setiap KODAP seluruh Papua dengan jumlah 24 KODAP, yang disahkan dan ditetapkan di makas KODAP Tabi pada tanggal 7 Agustus 2014 lalu.

Namun untuk KODAP NGALUM-KUPEL baru serahkan dari team Markas Pusat Komando Nasional TPNPB pada tanggal 24 Januari 2015 di Markas KODAP Ngalum-Kupel. Hal itu melaporkan dari Kepala penerangan KODAP Ngalum-Kupel Mayor. Okbang Uopmabin bahwa, upacara penyerahan SK Kodap berjalan aman di Kodap Ngalum –Kupel.

Upacara pengibaran bendera bintang fajar untuk penyerahan SK dan Berita Acara Sumpa Jabatan Panglima KODAP dan KASDAP Ngalum-Kupel, dilaksanakan di Markas KODAP setempat. Penyerahan SK Kodap dan atribut lainnya di lapangan upacara Markas KODAP Ngalum-Kupel dihadiri dari setiap prajurit Tamtama, Bintara Menengah, Bintara Tinggi dan Perwira Menengah, Dewan Militer KODAP serta simpatisan lainnya.

Pimpinan KODAP Ngalum Kupel telah menjadi militer Papua secara resmi sejak dilantik dengan mengangkat sumpa janji sebagai perwira. Dengan demikian penyerahan SK KODAP dari Markas Pusat TPNPB adalah untuk semua kewenangan KODAP sepenuhnya diberikan kepada pimpinan KODAP supaya melaksanakan prokram kerja perjuangan kemerdekaan Papua Merdeka dari wilayah tersebut sesuai perintah Markas Pusat.

Penyerahan Surat Keputusan KODAP Ngalum-Kupel terdapat nomor urut KODAP yang ke 15 (lima belas). KODAP 15 adalah Ngalum-Kupel di wilayah Pegunungan Bintang, yang ditetapkan pada 7 Agustus 2014. 24 Kodap yang ditetapkan dan disahkan pada saat pelantikan semua panglima KODAP adalah dibawa pimpinan Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni, salah satunya adalah Ngalum-Kupel.

KODAP NGALUM-KUPEL dipimpin oleh Brigadir Jenderal. Lamek Taplo Panglima KODAP atau yang disingkat (PANGKODAP), sementara itu Kepala Staf KODAP adalah Kolonel. Okpapi Enos Alwolmabin sebagai wakil panglima daerah atau (KASDAP) Ngalum-Kupel. Keduanya adalah Pimpinan Kodap Ngalum-Kupel pada Komando Nasional TPNPB.

Berikut isi pidato PANGKODAP Ngalum-Kupel setelah menerima SK KODAP dan Berita Acara Sumpa Jabatan, dibacakan di Panggung Lapangan Upacara Markas KODAP Ngalum-Kupel didepan seluruh prajurit TPNPB yang telah hadir pada Upacara Penerimaan SK KODAP.

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT (TPNPB)

PIDATO PANGKODAP NGALUM-KUPEL

———————————————————————–

SALAM REVOLUSI ,

YANG TERHORMAT PARA SEMUA HADIRIN, PRAJURIT, DEWAN MILITER KODAP, KORPS WANITA KODAP NGALUM-KUPEL.

PADA KESEMPATAN YANG MULIA INI, TANGGAL 24 JANUARI 2015 MARKAS BESAR TPNPB KODAP NGALUM-KUPEL BAHWA, SECARA RESMI PIMPINAN KODAP NGALUM-KUPEL TELAH MENERIMA SK KODAP BERITA  ACARA DAN  ATRIBUT LAINNYA, PADA HARI INI DI BAWAH PIMPINAN PANGLIMA TINGGI KOMANDO NASIONAL TPNPB JENDERAL GOLIAT TABUNI.

DENGAN DASAR INI KODAP NGALUM-KUPEL  SIAP MELAKSANAKAN APA PUN INTRUKSI PANGLIMA KOMANDO NASIONALTPNPB, DALAM SATU KOMANDO NASIONAL.

PADA KESEMPATAN INI JUGA KODAP NGALUM-KUPEL UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PANITIA NASIONAL YANG MEMPERSATUKAN SELURUH PERTAHANAN TPNPB DALAM SATU KOMANDO NASIONAL .

PADA KESEMPATAN INI JUGA KODAP NGALUM-KUPEL UCAPKAN BANYAK TERIMAKASIH KEPADA PEMERINTAH DAN PIMPINAN GEREJA VANUATU ATAS MENDUKUNG HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI RAKYAT PAPUA BARAT.

PANGKODAP NGALUM-KUPEL DENGAN TEGAS MENGHIMBAU KEPADA PEJUANG YANG BERJUANG PAPUA MERDEKA DI WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG BAIK SIPIL DAN MILITER BAHWA, SALING MENGHARGAI SATU DENGAN YANG LAIN DAN BERHARAP TIDAK BOLEH  SALING TUDUH, MENUDUH ANTARA SATU SAMA YANG LAIN.

DEMIKIAN PIDATO PANGKODAP NGALUM-KUPEL ATAS PERHATIAN SEMUA PIHAK KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH SEMOGA TUHAN MEMBERKATI.

Markas Kodap Ngalum-Kupel 24 Januari 2015

 Berikut Foto-foto Kegiatan :

Laporan: KOMNAS TPNPB

Perempuan Papua Barat Salah Satu Simbol Kekuatan

Wenas Kobogau 17 hrs ago MAMA PAPUA, OPINI, PEREMPUAN

Ilustrasi Mama Papua
(Foto/ Dok Yaliahun Suhuniap)

Oleh: Yaliahun Suhuniap

Perempuan merupakan manusia sebagai ciptaan Tuhan Allah dalam kapasitas sebagai penolong laki-laki dan yang diambil dari salah satu tulang terkecil dari tubuh lelaki tersebut yaitu tulang rusuk (kejadian 2:18,22-23.) disana dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, ia akan dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki. ini artinya bahwa perempuan dan laki-laki itu sama dalam kesatuan yang utuh, melainkan berbeda dalam fungsi dan peranannya. atau yang lebih mencolok adalah dilihat dari perbedaan jenis kelamin.

Dalam perkembangan sejarah umat manusia di planet ini, terkhusus dalam kehidupan perempuan Papua Barat atau lebih dikenal dengan “mama papua”, di Island Of Paradise, kita bisa melihat bahwa perempuan Papua Barat adalah makhluk heroik dan multiKUAT yang pernah dan terus ada dalam lebih dari satu peran dan fungsi. dia memiliki kekuatan dalam berbagai versi, bahkan sebagiannya yang tidak dapat menyamai oleh kaum Adam. beberapa diantaranya adalah:

1. Bisa mengandung selama Sembilan bulan karena dia KUAT.

2. Karena KUAT, dia bisa menghadapi momen kritis yaitu pada saat  diperhadapkan dengan sakit bersalin yang juga sakit pamungkas di dunia itu.

3. Karena KUAT dia bisa mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani suami, mengurus anak-anak dalam segala keinginan dan kebutuhan hidupnya, serta menjadi ibu rumah tangga bekerja bagi segenap keluarga dan setiap orang dalam rumah sejak jam 05-18 malam setiap harinya. jadi yang memegang rekor tinggi dalam keluarga versi kerja banyak, besar dan berat adalah perempuan.

4. Pada zaman dulu dia juga memiliki pengaruh KUAT yaitu mencetuskan perang antar suku ataupun antar kampung karena perempuan. jadi dia itu adalah pemicuh perang. sekaligus barometer perang yakni, dia katakan kepada seseorang tidak boleh berperang karena jika berperang maka akan tewas dalam medan bertempuran dan hal itu pasti terjadi. itulah sebabnya orang pasti tunduk pada perintah perempuan.

5. Jika berargumentasi pada suatu perkara dalam keluarga maupun dalam organisasi tertentu, maka pasti secara retorika suara perempuan yang lebih unggul dan KUAT ketimbang lelaki. untuk hal itu kata orang yali “Homi En Suahal” yaitu keras, banyak, berkesinambungan tanpa henti dan lainnya.

6. Satu orang perempuan bisa menundukkan atau menaklukkan seratus orang laki-laki, bahkan orang yang paling liar bisa dia jinakkan. hanya dengan kata-kata sekalipun, dia KUAT melakukanya. makanya ada petikan syahir cinta mengatakan; “meskipun orang yang derajatnya setingkat raja akan menjadi budak wanitanya.”

7. Di dunia pendidikan sekarang dia lebih unggul dalam KUAT menghafal secara sistematis ketimbang laki-laki. mungkin lantaran loyalitasnya yang tinggi pada apapun yang dia geluti, tetapi itu realitas dimana-mana.

8. Mungkin karena dampak dari pada pandangan manusia bahwa kaum Hawa lebih rendah derajatnya ketimbang kaum Adam di berbagai segi kehidupan manusia, tetapi ketika suatu perbuatan atau prestasi diukir dari seorang perempuan, sangat KUAT pengaruhnya ketimbang laki-laki.

9. Dia juga memiliki tekad yang KUAT dalam hal apapun. jika dia ingin mengakhiri hidup oleh karena stress, putus cinta, putus asa dan lain sebagainya pasti dia melakukannya tanpa berpikir banyak.

10. Dalam urusan tertentu dia lebih KUAT kelicikannya dan bahkan tidak bisa terdeteksi bekas langkahnya. sulit sekali untuk menemukan hal ini. kalaupun mungkin, tidak dalam satu dua hari.

11. KeKUATan cinta dan kasih sayang dari kapasitasnya sebagai orang tua, dia melebihi bapa. sehingga meskipun seorang anak berada jauh, dia pasti merasakan apa yang dirasakan anaknya.

Demikian sebagian kecil yang bisa saya kemukakan dari banyak sumber kekuatan para wanita. mohon maaf mungkin salah kalimat dalam poin-poin diatas tetapi, diharapkan supaya mengambil makna positifnya saja ketika menginterpretasikan tulisan ini. karena tentu ada hal atau pesan penting yang akan disampaikan dalam tulisan ini. seperti ini alasannya:

Sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2016 ini, bahkan sampai detik ini. banyak air mata dan tangisan terus mengalir di negeri Noeva Guinea Nea itu. dan lebih terharuhnya adalah tangisan terbanyak dan terkuat mengalir dari hati, pikiran, kata-kata, tenaga, doa dan mata perempuan atau mama papua yang berada di gunung, rawa, hutan, pesisir, kebun, kali, bukit dan dimanapun tempatnya. hal itu disebabkan oleh karena pembunuhan yang terus secara kontinyu terjadi di bumi Surga Kecil itu. dia terus melahirkan tetapi anjing liar yang jahat itu terus menerkam, mencerai-beraikan dan melahapnya dengan bengis tanpa ampun. tidak ada pertolongan juga yang datang dari orang lain ketika semua ini terjadi. jika yang tersisa dari mereka yang diterkam berteriak minta tolong, maka anjing-anjing itu datang dengan jumlah yang banyak dan membunuh habis mereka yang tersisa. tidak ada sedikitpun celah bagi mereka (manusia papua barat) untuk menghindari kematian dan cari kehidupan yang bebas. dari timur sampai barat, selatan sampai utara, dari sorong sampai samarai di titik terkecil sekalipun, anjing liar terus berkeliaran setiap saatnya.

Berkumpul dan bersuara, berteriak minta tolong, pasti dibunuh karena bagi mereka membunuh manusia papua barat adalah kewajiban mereka. ibarat burung yang bersiul di tengah hutan, dan didengar para pemburuh sehingga siulannya mendatangkan bencana bagi dirinya, demikianlah nasib orang papua barat di dalam rumah (honai) mereka sendiri. kalaupun diam pasti diterkam juga. karena anjing itu tanpa menjilat darah manusia papua barat mustahil untuk hidup. itulah sebabnya, dari pada mati di tengah hutan dan lautan karena diam sehingga tidak dilihat orang, lebih baik berteriak dan mati di tengah jalan, sehingga dilihat orang. karena diam ataupun berteriak pasti mati juga. itulah pilihan anak negeri saat ini.

WAHAI PEREMPUAN-PEREMPUAN MUDA PAPUA BARAT. apa yang kurang dengan kamu? siapa yang kamu takutkan? bukankah kamu adalah makhluk yang kuat dan berani? bukankah kamu adalah representative dari mama yang di kampung dan sedang menangis tersedu-sedu karena anak yang dia cintai terus hilang? bukankah jiwa besar mama dan hati sebagai mama sedang terpatri dalam dadamu? mengapa kamu tidak maksimalkan kekuatanmu itu untuk mengakhiri penderitaan ini?

Datanglah bergabung dalam perjuangan untuk pembebasan nasional bangsa papua barat. solusi untuk mengakhiri air mata dan sakit yang dirasakan mama selama ini adalah referendum. dan referendum itu adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan. mama selalu berdoa sambil menangis, dan berharap supaya suatu saat nanti bukan hanya anak laki-laki tetapi anak perempuannya juga duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di dunia yang sama. pada momen itulah sakit yang dia rasakan sejak melahirkan kita berdua sampai saat ini akan berakhir. dia ingin mendengar kabar darimu bahwa mama semuanya sudah berkhir. sekarang kita bebas. bebas untuk selamanya tanpa ikatan. dia tidak sabar menantikan hari itu tiba. mari kita berjuang bersama, bergandeng tangan mempercepat datangnya hari yang dinanti-nantikan oleh mama tercinta yang dengan segenap cinta, kasih sayang merindukan kita.

BERJUANG MEMBEBASKAN BANGSA PAPUA BARAT
SEBAGAI

TANDA UCAPAN SYUKUR KEPADA TUHAN ALLAH SANG PENCIPTA DAN PEMBERI SEMESTA ALAM PAPUA BARAT DAN MANUSIANYA

BUKTI UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MAMA YANG MERASAKAN SAKIT YANG KITA RASAKAN DENGAN AIR MATANYA

SUATU KARYA MEMPERSIAPKAN MASA DEPAN ANAK CUCU KITA YANG BEBAS, DAMAI SEJAHTERA, BERADAB DAN TERHORMAT DI TANAH LELUHURNYA SAMA SEPERTI MANUSIA LAIN DI MUKA BUMI INI

Rastafari Dewan Ghana mendukung Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri..

Kamis, 23 Juni 2016

Rastafari Dewan Ghana mendukung Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri..

Solidaritas Rastafari Council Ghana untuk west papua.

FreeWestPapua‬ Accra, Ghana. Rastafari Dewan Ghana mendukung Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri..
Indonesia tidak bisa lagi menyembunyikan sejarah west papua menipu dunia internasional,
‪Indonesia‬ di west papua adalah ilegal dan penipuan atas Papua Barat. Undang-Undang pilihan bebas 1969 adalah klaim penipuan kedaulatan.
Indonesia telah menewaskan sekitar 500.000 orang Papua Barat.

Dunia sedang mengetahui apa yang telah dilakukan Indonesia. Semua kebenaran akan terungkap.
Terima kasih kepada Raswad dan semua di Dewan Rastafari Ghana.
https://www.freewestpapua.org/resources

Penulis: Bob H. Simbolon 15:55 WIB | Kamis, 23 Juni 2016

Kemlu: Pelapor Khusus PBB, Maina Kiai, Tak Mengerti Papua

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan Pelapor Khusus (special rapporteur) PBB bidang kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai, tidak mengerti sepenuhnya perkembangan masyarakat di Papua.
"Statement yang disampaikan beliau (Maina Red) tidak benar fakta karena demokrasi di Papua berjalan, seperti pelaksanaan pemilu lokal dilakukan secara terbuka dan hasilya putra daerah terpilih," kata dia kepada satuharapan.com di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta pada hari Kamis (23/6).
Dia pun membantah pernyataan dari pelapor khusus PBB yang menyatakan adanya kemunduran pembangunan di Papua karena pemerintah Joko Widodo masih memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Papua seperti pada aspek pendidikan, aspek pembangunan.
"Pembangunan besar-besaran masih terus dilakukan di Papua," tambah dia.
Dia pun mengatakan bahwa pernyataan dari special rapporteur PBB yang membandingkan Papua sama seperti Tibet dengan keadaan tidak bebas berekspresi tidak benar adanya.
"Persoalaan aksi unjuk rasa atau kebebasan berekspresi telah diatur oleh Undang-undang. Kebebasan berekspresi di Papua sama seperti di Jakarta, sama-sama diatur oleh Undang-undang," kata dia.
Sebelumnya Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai, mengangkat tindakan represif pemerintah Indonesia di Papua sebagai salah satu contoh ancaman bagi hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
Ia menyamakan represi Indonesia di Papua dengan yang perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Tibet dan Uighur serta yang dilakukan pemerintah India dan Mauritania terhadap masyarakat dengan kasta yang lebih rendah di negara mereka.
Maina Kiai yang merupakan special rapporteur PBB untuk hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat,  mengangkat isu tersebut ketika mendapat kesempatan bicara menyampaikan laporannya pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB sesi ke-32, di Jenewa pada hari Jumat (17/6). Pidatonya sepanjang 15 menit itu dapat juga dilihat dalam siaran televisi internet PBB, webtv.un.org.

Penulis: Eben E. Siadari 21:14 WIB | Rabu, 22 Juni 2016

PNG Surati Jokowi untuk Bahas Isu Papua di Bali

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill saat bertemu Joko Widodo di Jakarta. (Foto: abc.net.au)

SUVA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Sub Komite Khusus Regionalisme   atau Specialist Sub-Committee on Regionalisme (SSCR) Pacific Islands Forum (PIF), Leonard Louma, mengatakan isu pelanggaran HAM di Papua merupakan salah satu isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan para pemimpin PIF pada September mendatang.
Namun, Papua Nugini menurut dia, lebih memilih membawa masalah ini ke Bali Democracy Forum (BDF) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Desember mendatang.
Menurut Leonard Luma yang berasal dari Papua Nugini, Presiden PNG, Peter O Neill, telah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo. "Dia telah memberitahu kami bahwa tempat yang tepat untuk mengangkat masalah ini adalah di Bali Democracy Forum," kata dia, sebagaimana dilansir dari Fiji Times.
Sebelumnya, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Lautoka, Fiji, pada 16 Juni lalu, Ketua Delegasi RI, Desra Percaya, juga telah mengundang negara anggota MSG --termasuk PNG -- untuk hadir di Bali Democracy Forum (BDF) pada 8-9 Desember mendatang. Selama ini, posisi Indonesia memang lebih memilih isu Papua dibicarakan pada forum itu ketimbang di forum MSG maupun PIF.
Leonard Louma juga mengakui bahwa isu Papua merupakan isu prioritas yang diadopsi oleh PIF tahun ini, bersama dengan perubahan iklim, perikanan, kanker serviks dan informasi dan teknologi komunikasi.
"Tahun lalu fokus pada pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sedangkan pengajuan tahun ini berfokus pada menyoroti masalah ini di panggung internasional seperti di PBB dan Dewan HAM PBB," kata dia.
Sebagai catatan, PIF adalah sebuah forum yang beranggotakan negara-negara dan wilayah di Pasifik Selatan. Anggota-anggotanya adalah (anggota penuh) Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, dan Samoa. Sedangkan associate member: Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau, Wallis and Futuna, American Samoa, PBB, Timor Leste, Guam, North Marina Islands, ADB, Commonwealth of Nation dan WCPFC.
Para anggota SSRC yang yang bertemu di Suva pekan lalu menyatakan telah menerima sebanyak 47 proposal isu yang diusulkan untuk dibahas di PIF. Dari 47 proposal, isu pelanggaran HAM Papua dan dan penentuan nasib sendiri menjadi yang mayoritas atau dominan. Isu Papua mencapai 13 proposal, sementara sisanya terdiri dari berbagai macam isu.
Laporan dan rekomendasi dari SSCR akan dibawa ke Forum Officials Committee (FOC) yang akan berlangsung pada 9-10 Agustus mendatang, dan ke Forum Menteri-menteri Luar Negeri PIF pada 12 Agustus. Kedua forum itu akan dilangsungkan di Suva, Fiji.
Laporan dan rekomendasi itu juga akan disampaikan sebagai bagian dari agenda pertemuan pemimpin PIF atau Pacific Islands Forum Leaders, yang akan dituan-rumahi oleh Federated States of Micronesia, pada 7-11 September mendatang.
Berdasarkan penelusuran satuharapan.com dari dokumen yang ada di situs PIF, isu-isu menyangkut Papua yang diusulkan untuk dibahas adalah topik-topik sebagai berikut:
Pertama, Pelanggaran HAM dan Penentuan Nasib Sendiri bagi Penduduk Asli Papua (Human Right Violation and Self Determination for Indigenous People from Papua). Isu ini diangkat oleh .Yoseph Novaris Wogan Apay, yang beralamat di Merauke, Papua.
Proposal ini menyatakan bahwa PIF telah merekomendasikan adanya tim pencari fakta terhadap pelanggaran HAM di Papua. Namun karena pemerintah RI menolaknya, proposal ini meminta PIF membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa.
Kedua,  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua (Truth and Reconciliation Tribunal for West Papua) , diusulkan oleh West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, The University of Sydney.
Proposal ini meminta agar PIF mendorong pemerintah RI membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Papua.
Ketiga, Mengakui Papua menjadi bagian dari Pacific Islands Forum, diajukan oleh  Sisters of St Joseph Justice Network. Proposal ini menyebutkan bahwa tim pencari fakta yang direkomendasikan oleh PIF ke Papua belum juga terlaksana. Proposal ini mendesak agar PIF mendorong pelaksanaannya. Selain itu, diusulkan pula agar representasi rakyat Papua diberi tempat pada pertemuan pemimpin PIF pada September mendatang untuk mendengarkan suara mereka.
Keempat, Penetapan Perwakilan Khusus PBB untuk Menginvestigasi Pelanggaran HAM di Papua (Appointment of UN Special Representative to Investigate Human Rights Violations in West Papua). Proposal ini diajukan oleh Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO).
Kelima, Pelanggaran HAM di Papua  (Human Rights Abuses in West Papua), diajukan oleh Dale Hess.
Keenam,  Status dan Dukungan HAM bagi Rakyat Papua, (Status and Human Rights Support for West Papua) diajukan oleh Catherine Delahunty, dari Partai Hijau, Selandia Baru.
  
Ketujuh, Dukungan Terhadap Rakyat Melanesia Papua di PIF dan di PBB (Melanesian Peoples of West Papua – Support at the Pacific Island Forum and at the United Nations), diajukan oleh David Jhonson.
Kedelapan, Papua: Perlunya PIF Mengangkat Isu Ini di PBB (West Papua: the need for the PIF to take the issue to the United Nations), diajukan oleh Dr Jason MacLeod, Coordinator of Pasifika, sebuah LSM berbasis di Vanuatu dan Australia.
Kesembilan, PIF Mengambil Langkah Membawa Isu HAM Papua di UNGA dan UNHRC (The PIF to Take Action on Human Rights in West Papua at the UNGA and the UNHRC), diajukan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane.
Kesepuluh, West Papua - Cause for Concern, diajukan oleh Australia West Papua Association, Sydney.
Kesebelas, Papua dalam Agenda PBB (West Papua on the United Nations Agenda), diajukan oleh Jane Humpreys.
Keduabelas, Isu HAM di Papua harus Menjadi Prioritas (Human Rights Issues in West Papua to be Prioritised), diajukan oleh  Marni Gilbert, West Papua Action Auckland dan Leilani Salesa, Oceania Interrupted .
Ketigabelas, Papua: Perlunya PIF Membawa Isu Ini ke PBB (West Papua: the Need for the PIF to Take the Issue to the United Nations), diajukan oleh Thomas Dick, direktur Further Arts.
Daftar lengkap proposal yang diajukan sebagai agenda isu di PIF dapat dilihat pada link ini.

Beranda / Berita Papua / Jokowi Menang di Papua Karena Orang Papua Percaya Jokowi

 

Irjen Pol Tito Karnavian

Jokowi Menang di Papua Karena Orang Papua Percaya Jokowi

Felix Imanuel 3 hours Lalu Berita Papua 282 Dilihat

Artikel Terkait

8 hours Lalu

HarianPapua.com – Tudingan yang diarahkan para pesaing Jokowi kepada calon tunggal Kapolri, Tito Karnavian, tentang bantuan mantan Kapolda Papua tersebut dalam pemilihan umum presiden 2014 lalu coba ditanggapi santai oleh Tito.
Ketika diwawancarai Komisi III DPR RI tentang kelayakannya menjadi seorang Kapolri, Tito mengatakan bahwa Presiden Jokowi menang mutlak di Papua karena dirinya dua kali mengunjungi Papua dalam periode kampanye mantan Wali Kota Solo tersebut.
Tito juga bercerita bahwa pesaing Jokowi waktu itu, Prabowo, sama sekali tidak memperhitungkan Papua yang memiliki 3 juta suara yang mana dianggap terlalu kecil sehingga tim Prabowo tidak pernah mengunjungi Papua dan hal itu yang membuat Jokowi mendapatkan suara terbanyak dan berhasil menang mutlak.
“Beliau sampaikan istri beliau namanya berasal dari bahasa Irian karena kakek Ibu Iriana pernah menjadi guru di Irian. Itu yang membuat hati warga di sana suka,” tutur Tito ketika diuji kelayakannya sebagai calon tunggal Kapolri.
“Jadi kalau masyarakat Papua, siapa datang dia dapat,” katanya.
Tito Karnavian yang notabenenya sebagai mantan Kapolda Papua mendapat tudingan pedas ketika dirinya ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Ditunjuknya Tito sebagai calon tunggal Kapolri disinyalir karena adanya faktor balas budi Presiden Jokowi karena berhasil menang mutlak pada pemilu presiden 2014 lalu.

1) UN and Jakarta focus on Papua rights abuses

Thursday, June 23, 2016

1) UN and Jakarta focus on Papua rights abuses

2) Expert Warns on Violation of Constitution over MSG Participation

—————————————-

http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/307125/un-and-jakarta-focus-on-papua-rights-abuses

1) UN and Jakarta focus on Papua rights abuses

4:57 pm today

Solomon Islands’ diplomat in Geneva has told the UN Human Rights Council’s 32nd session about an eroding human rights situation in Indonesia's Papua region.

West Papuan demonstrators tightly monitored by Indonesian police. Photo: Whens Tebay

Barrett Salato told the session that whilst his country welcomes increased attention on West Papua from Indonesia's president Joko Widodo, violations of Papuans' rights remain unresolved.

Mr Salato said his government received regular reports from Papua of arbitrary arrests, summary execution, torture, restriction of freedom of expression, assembly and association, committed mainly by Indonesian police.

After the session, he said it was important to raise the issue globally.

"It will give the international commmunity some awareness about what's going on (in Papua)," he said.

"Not much information goes out to the international commmunity about what's happening so we take it here to the right body of the UN to raise the voices of our fellow human beings that does not have a voice in the human rights council."

West Papua was singled out for attention at the session by the UN Special Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly and association, Maina Kiai.

He said what is occurring in Papua was a phenomenon connected with cultural fundamentalism and nationalism seen in other parts of the world.

"In each case, the superiority has triggered the process of dehumanization or delegitimizing of particular groups," said Mr Kiai in his report.

Since April, a series of large demonstrations in West Papua in support of Papuan self-determination rights have resulted in an estimated four thousand Papuans being arrested. Photo: Tabloid Jubi

Barrett Salato pointed out to the Council session that on 2 May 2016 alone, over 2000 West Papuans were arrested for participating in peaceful demonstrations in several cities in Papua and eastern Indonesian cities.

"We would encourage the government of Indonesia to find peaceful and sustainable solution of the on-going conflict in West Papua through constructive engagement with the representatives of the West Papuans and respect their right as a people," he said.

MSG focus on Papuan rights

Solomon Islands is currently occupying the chair of the Melanesian Spearhead Group. In this capacity it has been pushing for increased engagement with Indonesia's government over the situation in West Papua.

The United Liberation Movement for West Papua was granted observer status at the MSG last year and is seeking full membership in the group, with a decision to be made at an upcoming MSG leaders summit in Honiara next month.

Solomons PM Manaseh Sogavare and leaders of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Photo: Facebook

Indonesia, which has associate member status in the MSG, has been opposed to greater representation within the group by the ULMWP.

Indonesia's delegate at last week's MSG Foreign Ministers meeting in Fiji was reportedly unhappy about having to sit alonside the Liberation Movement representative for discussions.

The Solomons government, however, was upbeat about the impact of getting Indonesians and West Papuans together at the same table.

The MSG Foreign Ministers meeting concluded with agreement to establish a Committee of High Level Representatives of MSG members to facilitate constructive engagement between Jakarta and West Papuans as concernd parties on the issues of rights abuses against Papuans.

Jakarta establishes team to address Papuan rights abuses

Indonesia's government has been making efforts to respond to the ongoing international concern about rights abuses in West Papua.

While the UN Human Rights Council was discussing Papua in Geneva, Jakarta has been pushing ahead with the establishment of a team tasked with addressing a number of cases of human rights abuses in Papua region.

Indonesia's Co-ordinating Minister for Political, Legal and Security, Luhut Pandjaitan. Photo: AFP

The team is being created under the watch of the Coordinating Minister of Political, Legal and Security Affairs, Luhut Pandjaitan, who has invited regional monitoring for the team's inception.

Mr Luhut told media the team would consist of the chairmen of both National and Provincial Human Rights Commissions and several human rights commissionaires.

But Papua's Governor Lucas Enembe and various Papuan civil society figures have voiced concern that the team would not be independent and would be restricted in its scope.

Papua's Governor Lucas Enembe (left) says human rights abuses in Papua should be resolved according to Papuan custom. Photo: RNZI/Koroi Hawkins

Jakarta is under increasing pressure to be transparent about its efforts in Papua. According to Barrett Salato, the Solomons would continue to urge Jakarta to accept MSG and Pacific Islands Forum fact-finding missions to Papua, and open up Papua to international access.

"Journalists working on human rights are still prevented to have free and full access to do their work in West Papua," he said.

“Our delegation is convinced that access of international community to West Papua, particularly to UN Special Procedure, will provide an opportunity to improve the human rights situation."

——————————————————————————————————————-

http://tabloidjubi.com/eng/expert-warns-on-violation-of-constitution-over-msg-participation/

2) Expert Warns on Violation of Constitution over MSG Participation

22 June 2016

Jayapura, Jubi – As a country founded on the principle of diversity, Indonesia should not joined a race-based group of countries such as the Melanesian Spearhead Group (MSG), said intelligence expert Susanigtyas NH Kertopati on Monday (20/6/2016) in Jakarta.

Susaningtyas followed the participation of the Director General for Asia-Pacific and Africa of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs Desra Percaya at the MSG ministerial meeting held in Lautoka, Fiji on Thursday (16/62016).

At the meeting, the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) participated in an MSG Forum for the first time. Its presence in the meeting prompted a protest from Desra, who argued that his delegation was the official representative from Indonesia, which includes Papua.

The Ministry of Foreign Affairs on Friday (17/6/2016) said in a statement that ULMWP is a separatist movement.

“ULMWP is a separatist movement in a sovereign state. This movement has no legitimacy and does not represent the West Papuan people,” said Desra said in the MSG Ministerial Meeting.

Though she agreed with Percaya’s statement, Ms. Kertopati regretted the decision taken by the Government of Indonesia to participate in the meeting.

“The presence of the Indonesian delegation was able to be played at the international level unilaterally,” Kertopati as beritasatu.com cited.

She warned that specific foreign policy such as the MSG case could be sued to the Constitutional Court because it is considered unconstitutional. If not careful, according to her, the government could be considered violating the Article 2 of the Law No. 37/1999 on Foreign Relations.

“Since it violates the third principle of Pancasila. It said the foreign relations and policies is based on Pancasila, Constitution 1945, and the Guidelines of State’s Policy,” she said.

Indonesia, she further said, is a pluralistic country; therefore it could not join the race-based organization. “As the third biggest democratic and pluralistic nation, we shouldn’t being trapped into the politic of race. We must be careful,” she said.

Indonesia has intensively lobbied several full member MSG countries to fight the attempt done by ULMWP to gain a full member of MSG. But the supports from grassroots communities in the Melanesian countries for West Papua self-determination and the international diplomacy on Papua issue are growing stronger. (Victor Mambor)

Penulis: Eben E. Siadari 01:32 WIB | Kamis, 23 Juni 2016

RI Tuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua

Ilustrasi: Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa (Foto: AFP)

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Indonesia menolak mentah-mentah pernyataan yang disampaikan oleh delegasi Solomon, Vanuatu dan sebuah lembaga swadaya masyarakat mengenai Papua pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, pada 22 Juni 2016. Pernyataan yang disampaikan Kepulauan Solomon tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini dan pembangunan di Indonesia, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Dubes Indonesia untuk PBB Triyono Wibowo, tatkala menggunakan hak jawab atas pernyataan delegasi Solomon pada hari yang sama di tempat yang sama.
Dubes Indonesia mengatakan pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan.
"Dukungan tersebut jelas melanggar maksud dan tujuan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan antara negara-negara dan kedaulatan dan integritas teritorial negara," kata dia.
"Biar saya jelaskan, Indonesia, sebagai negara demokrasi, berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Sebagai salah satu tidak ada yang sempurna, kami selalu terbuka untuk berdialog tentang isu-isu HAM. Tapi kami menolak politisasi isu-isu tersebut. Kami menyesalkan cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah menyalahgunakan Dewan ini dan prinsip-prinsip universal memajukan dan perlindungan HAM dengan mendukung penyebab separatisme," kata dia.
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo secara pribadi menginstruksikan instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah HAM, termasuk yang terkait dengan Papua, dan juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah insiden di masa depan.
"Dalam hal ini, pemerintah sedang menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah membentuk tim terpadu yang mencakup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," kata dia.
Dia menambahkan, Provinsi Papua dan Papua Barat menikmati otonomi luas, dan demokrasi, sebagaimana dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten dipilih secara langsung dan menuju serta dikelola oleh orang Papua. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di dua provinsi termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Ia melanjutkan, bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu masih jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM mereka. "Mereka masih menghadapi masalah HAM yang serius. Korupsi merajalela di semua segmen di masyarakat dan pemerintah. Perdagangan orang terus berlangsung. Anak-anak terus menghadapi perlakuan keras, dan kekerasan terhadap perempuan  adalah rutinitas sehari-hari."
Menurut dia, akan menjadi kemajuan bagi populasi mereka jika pemerintah negara-negara itu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius mengatasi kekurangan HAM di masing-masing negara mereka.
Sebelumnya, Diplomat Negara Kepulauan Solomon di PBB, Barreto Salato, mengangkat kembali isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua do Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
Menurutnya, Kepulauan Solomon sebagai ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) dan yang ditunjuk sebagai ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF), menyatakan solidaritas terhadap sesama rakyat Melanesia di Papua.
"Kami akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan atas konflik yang sedang berlangsung di Papua  melalui keterlibatan konstruktif dengan perwakilan Papua dan menghormati hak mereka sebagai manusia," lanjut dia.

Ia mengatakan Solomon menyambut perhatian besar yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua. Namun pada saat yang sama, ia menambahkan, pelanggaran HAM terhadap papua belum terselesaikan.
"Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin tentang kasus penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia," kata dia.
 

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua

0 Wednesday, June 22, 2016

Ini teks tanggapan Duta Besar Indonesia untuk Dewan HAM PBB pada sesi "right to reply". Baca paragraf terakhir bagaimana reaksi pernyataan emosional Indonesia menanggapi serangan Solomon Islands dan Vanuatu hari ini terhadap pelanggaran HAM yang sedang dilakukan Indonesia di West Papua. 



Tuan Presiden,

Ini adalah jawaban yang tepat untuk menanggapi laporan yang dibuat oleh delegasi dari Kepulauan Solomon, vanuatu dan LSM pada masalah Papua.

Saya menolak pernyataan yang dibuat oleh delegasi Vanuatu dan Solomon Island hari ini. Pernyataan mewakili orang-orang di Papua yang disayangkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini atas pembangunan oleh Indonesia di Provinsi Papua Dan Papua Barat.

Pernyataan Orang-orang yang kurang baik  iman dan politik yang termotivasi untuk mendukung kelompok separatisme di Propinsi Papua dan Papua Barat. Orang-orang yang telah terlibat dalam gangguan publik, untuk menghasut dan serangan teroris bersenjata kepada warga sipil dan personel keamanan.

Dukungan tersebut jelas melanggar dan tujuan-tujuan piagam PBB dan prinsip hukum internasional pada hubungan yang saling menghargai kedaulatan dan integritas teritorial negara.

Biarkan aku menjelaskan, Indonesia, sebagai negara demokratis, berkomitmen untuk mengkampanyekan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di papua. Kami selalu terbuka untuk dialog tentang masalah HAM. Tapi kami orang-orang yang mendustakan politiksasi persoalan. Kami sangat benci cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah disalahgunakan dewan ini dan prinsip universal promosi dan perlindungan hak asasi manusia dengan mendukung jalan permusuhan yang sengit.

Tuan Presiden,


Presiden Widodo telah secara pribadi dan pemerintah mengambil langkah-langah untu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan orang-orang yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Dalam hal ini, pemerintah menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus-kasus, Menteri Koordinator Politik, hukum dan  Keamanan telah menyiapkan sebuah tim terpadu yang menyertakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Daftar Provinsi Papua dan papua barat menikmati wide-mulai otonomi, dan demokrasi, karena dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah daerah dan provinsi yang langsung dipilih oleh, dan menuju serta dikelola oleh papuan. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di kedua propinsi tersebut termasuk orang-orang yang tertinggi di Indonesia.

Tuan Presiden,

Ini harus digarisbawahi di sini bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Mereka masih menghadapi masalah HAM serius. Korupsi merajalela di semua sektor di masyarakat dan pemerintah. Dan perdagangan manusia terus berlangsung. Anak-anak menghadapi siksaan yang berkelanjutan, dan kekerasan terhadap perempuan sayangnya adalah rutinitas harian. Ini akan menjadi untuk perbaikan dari populasi mereka jika pemerintah dari Pulau Solomon dan Vanuatu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius permasalahan omestik mereka.

Terima kasih.

Yoman: Gereja Harus Belajar Banyak dari KNPB

 PACE KRIBO  12.59  BERITA, KNPB, NASIONAL, TOKO GEREJA

Pdt. Socratez Sofyan Yoman, Ilst

JAYAPURA, KRIBO.COM - Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman mengatakan pendeta dan tokoh gereja harus belajar banyak dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam melawan ketidakadilan.

Untuk menyikapi persoalan seperti ini Gereja harus melakukan suatu pendidikan dan himbauan supaya mereka berdiri, berjuang dengan cara yang benar untuk melawan ketidakadilan.
“Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Saya harap para pendeta dan pimpinan gereja belajar banyak dari KNPB dan belajar banyak dari orang- orang berjiwa pemimpin dan mempunyai komitmen yang jelas,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Senin (20/6/2016).

Menurutnya isu Papua Barat sudah mendapat simpati internasional yang luar biasa. Bahwa perjuangan Papua akan selalu mendapatkan reaksi dalam perjuangan seperti ini dari negara kepada rakyat Papua, seperti perjuangan di pasifik ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menjadi anggota anggota penuh di MSG.

Namun ketika negara memblokade masa di Papua justru memberikan bobot (kekuatan) kepada luar negeri untuk melihat negara saat menekan rakyat Papua.
Pengacara HAM, Gustav Kawer mengatakan pembungkaman ruang demokrasi di Papua dapat menyuburkan ideologi Papua Merdeka.

“Kalau mau menyelesaikan masalah Papua, polisi harus bertindak manusiawi, memberikan ruang kebebasan kepada rakyat dengan memfasilitasi rakyat menyampaikan aspirasi,” katanya.

Pejuang HAM Papua Pater John Jonga mengatakan akibat penangkapan yang terus- menerus itu bisa menjadi virus yang menumbuhkan solidaritas hingga simpatisan yang lebih di seluruh wilayah Papua. (tabloidjubi.com)