Ciska Abugau : Tidak Benar Jika Saya Katakan Laki-Laki Papua Harus Poligami

Wenas Kobogau day ago MAMA PAPUA, MRP, PEREMPUAN, TANAH WEST PAPUA

Ibu Ciska Abugau Anggota MRP(Foto/Dok
Pribadi Bacebook)

Jayapura --Ibu Ciska Abugau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ‘ mengatakan Tidak benar jika saya mengatakan laki-laki papua harus poligami seperti yang dipublikasikan oleh media online www.wenaskobogau.com .Minggu (19/06/2016) .

 “Agar orang Papua yang kulit hitam  dan rambut keriting tidak punah, maka laki-laki papua harus kawin dengan perempuan papua dan juga perempuan papua harus kawin dengan laki-laki papua  ” tutur Ciska dalam sambutan Acara Syukuran Wisudawan dan pengukuhan Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Pamongpraja Muda,  di Gor Kampus Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Jumat (07/09/2014) pukul 10:37:15 WIB.

Jika laki-laki papua mau melakukan poligami itu kembali ke pribadi masing-masing sebab kami Majelis Rakyat Papua (MRP) sama sekali tidak memperjuangkan laki-laki papua harus berpoligami tetapi yang kami memperjuangkan adalah bagaimana selamatkan orang papua entah perempuan ataupun laki-laki.

Lanjut’ Saya sama sekali tidak mengatakan dalam sambutan saya laki-laki papua harus poligami.

Cika Abugau ' macamnya berita yang dipublikasikan dalam media online milik adik Wenas Kobogau dengan judul berita   ‘’ Anggota MRP: Poligami Penting Untuk SelamatkanPapua Dari Genosida’tidak benar . Saya ada di MRP ini utusan dari perempuan-perempuan papua dan mempertahankan jati diri orang papua (OAP) entah itu laki-laki maupun perempuan .

Lanjut ‘ saya tidak perna cerita kepada siapapun jika laki-laki papua harus berpoligami’ jika laki-laki papua mau berpoligami itu urusan pribadi ‘Poligami itu bukan satu-satunya cara untuk selamatkan orang asli papua dari kepunahan’ Tegas Ibu Cika melalui salurang telpon kepada www.wenaskobogau.com ‘ Minggu 19/juni 2016.

Wenas Kobogau‘ berita yang  dimuat dalam web pribadi saya www.wenaskobogau.com ‘ pertama kali dipublikasikan oleh media suarapapua (Baca: Anggota MRP: Poligami PentingUntuk Selamatkan Papua Dari Genosida) saya menlihat kondisi hari ini orang papua sedang berada di tingkat genosida makanya saya memuat ulang sebab suara MRP adalah keselamatan rakyat papua, namun saya di telpon langsung oleh ibu Ciska Abugau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengklarifikasi berita tersebut, ‘ibu Sicka mengatakan saya sama sekali tidak menyampaikan laki-laki papua harus berpoligami ,yang saya katakana adalah laki-laki papua harus kawin perempuan papua begitu juga perempuan papua.

Secara pribadi saya minta maaf jika sudah membuat perempuan papua disakit dengan berita yang saya muat ualang diweb www.wenaskobogau.com, lebih khusunya kepada ibu Ciska Abugau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

Admind www.wenaskobogau.com ' Maaf untuk kawan-kawan yang setia membagi berita tersebut telah saya hapus dari web saya karna berita tersebut bukan dari ibu Ciska Abugau.

Indonesia Diskusikan Rencana Aksi Nasional HAM di Markas PBB

Sabtu, 18 Juni 2016 | 22:18 WIB

Pertemuan di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016 di Palais des Nations Jenewa. PTRI Jenewa

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia, Afrika Selatan, Austria dan Universal Rights Group mengadakan seminar bertema “Sharing Experience on National Plan of Action on Human Rights” di Palais des Nations Jenewa, Swiss.

Side event ini diselenggarakan disela-sela  Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (DHAM) PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016.  Acara dihadiri sekitar 70 peserta yang berasal dari 20 negara yang terdiri dari kalangan Pemerintah, National Human Rights Institusions (NHRI) dan LSM.

“Rencana Aksi Nasional HAM telah berkontribusi positif dalam menyediakan agenda dan blueprint  HAM   nasional,  yang memungkinkan kemajuan yang  berkesinambungan," ujar Dirjen HAM Kementrian Luar Negeri Indonesia Mualimin Abdi seperti termuat dalam siaran pers PTRI Indonesia di Jenewa pada 17 Juni 2016.

Wakil Tetap RI  untuk PBB di Jenewa,  Dubes Triyono Wibowo dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa sejak Vienna Declaration and Programme on Action (1993) mendorong banyak negara menyusun Rencana Aksi Nasional HAM.

Rencana aksi ini bersifat unik karena prosesnya yang dari bawah  dan juga harus mempertimbangkan   kewajiban hukum internasional. Berbagi  pengalaman  dalam proses penyusunan  dan  implementasinya   akan  mendorong  pengembangan  lebih  lanjut di berbagai negara.

Mualimin Abdi dalam presentasinya memaparkan perjalanan prakarsa, perumusan, dan  implementasi   Rencana Aksi Nasional HAM sejak  generasi  pertama  sampai  generasi keempat  periode 2015-2019.

Rencana aksi ini telah menjadi panduan  nasional  bagi  keberlangsungan  dan  solusi  permasalahan   serta perlindungan HAM secara komprehensif. Baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial-budaya dan pembangunan sejalan dengan mandat Konstitusi.

Sejak  rencana aksi yang pertama  tahun  1998   telah  banyak  capaian  yang diperoleh Indonesia   dalam   aspek pembentukan mekanisme HAM baik di tingkat nasional maupun daerah.

Mulai dari ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional; peningkatan pemahaman dan kesadaran tidak hanya pada tingkat   otoritas   namun   juga   masyarakat;   pembakuan   norma   dan   standar   HAM   melalui penyusunan   dan  harmonisasi  legislasi   dan  kebijakan.

Lalu  pembentukan  lembaga   pemantau;  kemitraan   dengan   pemangku   kepentingan;   penegakan   hukum;  maupun  pelayanan komunikasi masyarakat.

Namun demikian,  kata Mualimin Abdi, sebagai konsep yang dinamis, upaya pemajuan dan   perlindungan   HAM   senantiasa   mengalami   tantangan   dan   perbaikan   terus menerus.

Panelis lain yaitu Deputi Wakil Tetap Afsel untuk PBB di Jenewa  dan Wakil Perutusan   Tetap   Austria   untuk   PBB   di  Jenewa  menyampaikan sejarah dan perkembangan Rencana Aksi Nasional HAM di negaranya.

Direktur Eksekutif  Universal Rights Group, Marc Limon menggarisbawahi bahwa sebagai best practice, Rencana Aksi Nasional HAM tidak bersifat  “one size fits all”. Mengingat masing-masing negara memiliki keunikan pengalaman, kapasitas, dan sumber daya masing-masing.

Side event   yang merupakan forum berbagi pengalaman mengenai beberapa aspek terkait  HAM tersebut  memperoleh   apresiasi   dari   sejumlah   peserta.   Mereka menyatakan  kekaguman  atas Rencana Aksi Nasional HAM  Indonesia.

UNTUNG WIDYANTO