Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten:

TNI, POLRI ,BIN,BAIS, INTELIJEN, & beRsangkutan lainnya.
Melakukan Berbagai macam cara ingin memprovokasi Rakyat Papua Barat.
Namun sayangnya, sampai saat ini upayah2nya belum sukses, justru mareka pasang jerat,balik kenah jerat sendiri.
Harap beberapa waktu berjalan, Rakyat Papua Barat harus pintar u/ mengatasi informasi/kasus sperti apapun sejenisnya yg akan dihadapi oleh Rakyat Bangsa Papua Barat.
Perjuangan politik papua merdeka terus meluas di sluruh dunia & sudah pasti dukungan dari berbagai macam negara dunia luar terus menyuarahkan kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.
Seorang pejuang tidak mundur selangkahpun u/ bertindak Kebenaran di atas tanah papua demi Rakyat Bangsa Papua yg sedang mengarah pemusnahan Ras.
Kami Terus,,,,, LAWAN,,,,LAWAN,,,&,,,LAWAN.

SALAM JUANG Bangsa Papua Barat,,,,,,,,

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten:

salam revolusion kawan -kawan perjunag di luar papua

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten: Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus...

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten: Jangkrik Cerewet:

Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Untuk Meneliti SDA dan Kultur Papua

Target Ekspedisi NKRI 2017 Sasar Merauke Mencari Harta Karun Mulai Dari Benda Mati Sampai Benda Hidup

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono. (Pangkostrad)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan, Ekspedisi NKRI akan terus berlanjut guna menggali potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia.

"Pemerintah masih memandang perlu kegiatan ini. Ke depan Ekspedisi NKRI 2017 koridor Papua Selatan yakni Merauke. Apalagi, pemerintah masih mengapreasi kegiatan ini dan membutuhkan data untuk diteliti," ujarnya saat menutup Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut Mulyono, pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2016 yang diamanatkan kepada Kopassus berjalan dengan aman dan lancar. Meski diakui, dalam prosesnya ada kendala dan hambatan yang dialami peserta. Namun, hal itu bisa diatasi dengan baik.

Mantan Pangkostrad ini berharap hasil temuan ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, mahasiswa, prajurit, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait.

"Harapan kita, hasil ekspedisi dengan cukup banyak temuan ini tidak berhenti begitu saja. Tapi hasil ini mau dibikin apa, potensi hutan, bidang kelautan, dan sebagainya. Ke depan ini jadi PR bagi kementerian terkait untuk mengelola potensi ini dengan baik," ucapnya.

Seperti diketahui, Ekspedisi NKRI Papua Barat ini merupakan Ekspedisi NKRI ke-6, setelah Ekspedisi Bukit Barisan 2011, Ekspedisi Khatulistiwa 2012, Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 2013, Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara 2014, serta Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015, yang mengusung tema "Peduli dan Lestarikan Alam Indonesia".

"Kopassus ditunjuk sebagai penyelenggara Ekspedisi NKRI melibatkan 1.193 orang dari berbagai komponen bangsa, baik TNI/Polri, akademisi, kementerian dan lembaga, mahasiswa dari 54 Universitas seluruh Indonesia," katanya. 

Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat dilakukan di delapan titik, yakni Subkorwil 1 Tambrauw, Kabupaten Tambrauw, Subkorwil 2 Sorong Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Subkorwil 3 Sorong SelatanKabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Subkorwil 4 Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Sedangkan untuk Subkorwil 5 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Subkorwil 6 Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Subkorwil 7 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Subkorwil 8 Kaimana, Kabupaten Kaimana," ujarnya.

Adapun hasil dari Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat ini di antaranya, penjelajahan yang mencapai target jarak yaitu 2.724 kilometer dengan mendapatkan 386 data temuan, flora fauna sebanyak 3.611 spesies terdiri dari flora 1.582 spesies dan fauna 2.029 spesies.

Untuk kehutanan sebanyak 811 data temuan daerah yang mengalami kerusakan. Selain itu, geologi 783 data temuan, potensi bencana 457 data temuan, sosial budaya 2.535 data temuan.

Sumber :Sucipto/http://nasional.sindonews.com/read/1113907/14/ekspedisi-nkri-2017-sasar-merauke-1464967521

By : Jangkrik 

Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Un...

Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Un...: Target Ekspedisi NKRI 2017 Sasar Merauke Mencari Harta Karun Mulai Dari Benda Mati Sampai Benda Hidup Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ...

Akhlak yang baik akan mampu membuka pintu kesuksesan yang tidak bisa dibuka oleh pendidikan Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan Pendidikan seseorang takkan sempurna sampai kematian mendatanginya Jika tindakan kita menginspirasi banyak orang maka lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan dan belajarlah dengan lebih tekun karena kita adalah penerang dalam jalan impian mereka Jangan pernah mencari-cari kesalahan namun temukanlah cara untuk memperbaiki kesalahan itu Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan terus dibutukan Kualitas keilmuwan seseorang bukan dilihat dari tinggi dan banyaknya title pendidikannya, namun lihatlah pembawaannya, bagaimana ia berkata dan bertindak Mereka yang akan selalu dikenang didunia ini adalah mereka yang menjadi penerang dalam hidup, panutan dalam berkata, dan contoh dalam bertahta. Merekalah orang orang dengan karakter terbaik Sikap dan karakter adalah dua hal kecil yang memberikan perbedaan yang begitu besar dalam hidup setiap insan Kecerdasanlah yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Motivasilah yang memutuskan untuk melakukannya. Dan Karakter yang mendorong untuk melakukan yang terbaik Pendidikan yang sebenarnya akan menjadi bangunan yang megah dalam jiwa Belajarlah dimanapun kamu berada, karena pengetahuan yang sesungguhnya ada disetiap hembusan nafas dan langkah kalian Generasi muda saat ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter

13 Delegasi dari Jakarta Ambil Dana Anggaran APBN dari Provinsi Papua sebanyak 23 Trilion Untuk Membayar Negara MSG di Sidang KTT di Honiara,

13 Delegasi dari Jakarta Ambil Dana Anggaran APBN dari Provinsi Papua sebanyak 23 Trilion Untuk Membayar Negara MSG di Sidang KTT di Honiara,

Jayapura, Berdasarakan Informasih dari Seorang juru bicara dari kantor Bank Indonesia (BI) di Jayapura melapora bahwa pada bulan juni dana di Kas bank Indonesia di jayapura sudah di tarik dari Beberapa Bank di Kota Jayapura  oleh pemerinta provinsi papua sebanyak Rp 23 Trillion dan kembalikan pemerintah ke Jakarta untuk di pergunakan dalam pembayaran Negara – Negara kawasan  Melanesia, berkaitan dengan pertemuan puncak KTT MSG di Honiara kepulauan Salomon 18 – 26 Juni 2015. Itu punjuga kami belum mengetahui dana yang di berikan oleh pemerinta Provinsi Papua barat, Maluku Utara, Maluku dan NTT.

Dana tersebut kalau di hitung-hitung berdasarakan kunjungan Presiden Jokowi ke PNG dalam melobiy untuk meruba kebijakan  Pemerintah PNG kepada Papua Barat masuk di MSG pada Sidang KTT nanti dengan memberikan Dukungan dan kepada pemerintah PNG dana sebesar Rp 28 Trilion untuk berkerjasaman di berbagai bidang, dalam pengembangan ekonomi di Melanesia. apabila dana tersebut di gabungkan makan mencapai 51 Trillion untuk di peruntuk dalam melobby kepada Negara Melanesia untuk menggalan Papua Barat (ULMWP) masuk menjadi anggota Penuh di MSG.

Setelah hasil keputasan di KTT MSG di Honiara ke dua Kubu ULMWP dan MELINDO pada tanggal 26/06/2015 sekaligus

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill mengatakan kekayaan ekonomi dan kemakmuran Papua Nugini harus dibagi, dan menguntungkan semua negara Melanesia.

Mr O'Neill berbicara ketika komisioning kearsipan Papua Nugini di Honiara, Kepulauan Solomon.

Dia mengatakan bisnis PNG secara perlahan menyebar ke negara-negara Melanesia lainnya, tidak menjadi dominan, tetapi untuk berbagi keberhasilan ekonomi mereka dengan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.

Mr O'Neill mengatakan perekonomian PNG tumbuh pada tingkat 9 persen untuk masa lalu 10 sampai 14 tahun, dan itu akan terus tumbuh pada tingkat yang sama untuk 10 sampai 14 tahun waktu berikutnya.

Peter O'Neill mengatakan PNG berencana membuka kearsipan di Paris, dan juga salah satu di Suva.(laporan JSIM)29/06/2015

Filep Karma: MSG Belum Lengkap Tanpa West Papua.

 

 

Upacara pembukaan pertemuan pemimpin MSG di Honiara, Kepulauan Salomon, Rabu (24/6/2015). Photo: Dorothy Wickham

Jayapura, Jubi – Tahanan Politik Papua, Filep Karm, menyatakan forum negara-negara ras Melanesia, Melanesia Spearhead Group (MSG), belum lengkap tanpa keanggotaan penuh West Papua.
“MSG tanpa West Papua tidak sempurna menjadi MSG. Karena masih ada satu rumpun dari Melanesia yang hilang. Tapi, kalau di dalam MSG ada Papua, itu baru MSG lengkap,” kata Filep Karma, kepada Jubi, Selasa (23/6/2015).
Anggota MSG terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Kepulauan Fiji, serta sebuah front Kanaks dari Kaledonia Baru.
Karma dipenjara sesudah pidato soal peminggiran etnik Papua dan menaikkan bendera Bintang Kejora di lapangan Abepura, 1 Desember 2004. Dia ditangkap, diadili, dihukum makar, dan dipenjara 15 tahun oleh pengadilan Abepura.
Para pemimpin MSG, yang mewakili Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan KanaksdariKaledonia Baru, bertemu pekan ini di ibukota Kepulauan Salomon, Honiara.
Papua Barat Akan Ambil Status Pengamat di MSG
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Octovianus Mote, menyatakan akan menerima status pengamat di MSG. Namun, tetap akan berjuang untuk keanggotaan penuh, seperti dilaporkan Radio New Zealand, Rabu (24/6/2015).
Mote mengatakan keanggotaan West Papua sangat diperlukan dalam MSG untuk menyoroti pelanggaran HAM di wilayah Indonesia. Namun, apapun hasilnya, ia mengatakan keputusan akhir ada di antara para pemimpin Melanesia tersebut.
“Kami akan mengambil posisi apapun yang dipikirkan pemimpin (MSG) bahwa itu yang terbaik, tapi tentu saja, sebagai pemimpin politik, saya akan berjuang untuk keanggotaan penuh, karena kita tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Mote.
Hingga saat ini, setidaknya ada dua negara yang mendorong ULMWP mendapatkan status pengamat, yaitu Papua Nugini dan Kepulauan Salomon. Sementara Vanuatu, yang telah mendukung sejak kepemimpinan Moana Karakas dan terakhir Joe Natuman, kini dipertanyakan komitmen negara tersebut dibawah pimpinan Perdana Menteri Sato Kilman.
Sementara itu, laporan wartawan RNZ di kepulauan Salomon, Dorothy Wickman, yang hadir dalam pembukaan KTT MSG, Rabu (24/6) pagi, mengatakan tempat itu dirasakan dipenuhi tensi yang tinggi antara delegasi West Papua dan Indonesia yang menghadiri pertemuan itu.
“Di podium kau bisa lihat orang Indonesia duduk di satu bagian dan orang West Papua jauh di belakang dari tempat duduk yang telah diatur. Orang-orang Kepulauan Salomon di jalanan kebanyakan terus bicara tentang fakta bahwa Indonesia adalah satu negara Asia, mengapa mereka harus dapat diterima ke dalam MSG? Jadi, itu sebuah isu yang mana pemimpin MSG akan angkat,” Dorothy Wickman.
Pertemuan pemimpin MSG, dalam pekan ini di Honiara, akan menentukan kualitas dan kuantitas dukungan saudara serumpun, Melanesia, dari kawasan Pasifik bagi perjuangan masyarakat di bumi Cenderawasih. (Yuliana Lantipo)

PERTEMUAN PBB NEW YORK CITY MENTRI KANADA HARAPKAN DEKLARASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI DUNIA TERLEBIH NYA BEBERAPA DAERAH YANG DI SEBUT ,SIBERIA ,NORWEGIA,WEST PAPUA,EKUADOR,SELANDIA BARU ,DAN ALJAZAIR.

PERTEMUAN PBB NEW YORK CITY MENTRI KANADA HARAPKAN DEKLARASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI DUNIA TERLEBIH NYA BEBERAPA DAERAH YANG DI SEBUT ,SIBERIA ,NORWEGIA,WEST PAPUA,EKUADOR,SELANDIA BARU ,DAN ALJAZAIR.

PERTEMUAN PBB DI NEW YORK CITY

NEW YORK CITY-Dengan wajah dicat, topi bowler, atau dalam setelan bisnis hitam, ratusan orang mendengarkan dengan penuh perhatian pada mereka PBB yang dikeluarkan juru headset sebagai Menteri Kanada dari Adat dan Urusan Utara, Carolyn Bennett, ditujukan PBB, Selasa. Dia diharapkan untuk membuat pengumuman besar di Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

"Aku di sini untuk mengumumkan, atas nama Kanada, bahwa kita sekarang pendukung penuh deklarasi tanpa kualifikasi," kata Bennett.

Ruangan bertepuk tangan. Perwakilan masyarakat adat dari seluruh dunia datang untuk 15 th PBB Forum Permanen untuk Masyarakat Adat dan mereka berdiri dan bertepuk tangan-orang dari Siberia, Norwegia, Papua Barat, Ekuador, Selandia Baru dan Aljazair, untuk beberapa lokasi yang tersebar luas nama.

"Apa artinya ini bagi Kanada sekarang?" Lanjut Bennett. "Ini berarti tidak kurang dari keterlibatan penuh dan bagaimana untuk bergerak maju dengan adopsi dan pelaksanaan dilakukan dalam kemitraan penuh dengan Pertama Bangsa-Bangsa, Métis Nation, dan Inuit Masyarakat."

The Deklarasi , juga dikenal dengan singkatan UNDRIP, menegaskan hak asasi manusia 370 juta orang atau lebih Adat dunia. Diadopsi oleh PBB pada tahun 2007, Kanada pada saat itu menentang dokumen bersama dengan Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.

Selama bertahun-tahun orang-orang bangsa lain telah membalikkan posisi mereka, meninggalkan Kanada sebagai satu-satunya suara oposisi terhadap Deklarasi. Namun, setelah pemilu di Kanada tahun ini, bangsa telah diambil pada titik yang lebih liberal pandang dan Perdana Menteri yang baru terpilih Justin Trudeau telah secara terbuka menyatakan bahwa ia berharap untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat adat di negara itu.

Pada dasarnya, dukungan Kanada UNDRIP bisa memberi orang Adat Kanada lebih banyak kekuatan dalam pertempuran mulai dari penggunaan lahan untuk pendidikan, tetapi hanya jika diikuti.

Diadopsi oleh 143 negara pada tahun 2007, dokumen yang tidak mengikat adalah pedoman membangun hak-hak individu dan kolektif untuk budaya, bahasa, pendidikan, pekerjaan, dan lebih untuk Masyarakat adat. Salah satu karakteristik mendefinisikan dokumen adalah hak untuk bebas, sebelum, dan informed consent, yang mencegah orang Adat dari yang dikeluarkan dari wilayah mereka, menjadi dikenakan tindakan legislatif atau proyek pembangunan tanpa persetujuan.
Sumber: http://fusion.net

                 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Tangerang Banten

Goliat Tabuni Bersama Anggota TPN OPM di Sinak/photo: Sebby Sembom

Ini Pernyataan Juru Bicara TPN OPM Soal Penembakan Sinak

wartaplus.- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dalam komando nasional telah menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat, dan menyatakan bahwa tidak dapat diijinkan untuk membangun jalan trans atau pun pemekaran Kabupaten dan Provinsi baru di seluruh wilayah Papua Barat.
Apabila ada proyek pembangunan jalan atau pun pemekaran di jalankan, maka TPNPB-OPM tetap akan lakukan perlawanan. Karena semua bentuk pembangunan di Papua oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tujuan untuk musnahkan orang Papua asli.
Oleh karena itu, TPNPB-OPM dengan tegas menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua.
‘’Kami yang bertanggungjawab atas semua insiden di Sinak,’’ ujar Sebby melalui saluran telepon internasional.
Penyerangan dan penembakan di Sinak pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan pernyataan ini, Oleh karena itu, TPNPB-OPM menghimbau agar semua proyek Jalan trans dan pemekaran Kabupaten dan Provinsi baru segera di hentikan.
Seruan dari Tentara Pembebasan  Nasional Papua Barat, dalam hal menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat.
Pernyataan TPN OPM tersebut dikirim Juru Bicara TPN OPM Sebby Sambom, melalui e-mail ke redaksi wartaplus, Kamis pagi (17/03).*** (mhi)