Saat Warga Eks OPM Menyatakan Diri Sebagai Warga Republik Indonesia

Tingginambut - Ratusan warga Tinggginambut Kabupaten Puncak Jaya yang selama ini berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabunia, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 menyatakan diri masuk bergabung kedalam Republik Indonesia dan mendukung pemerintah untuk melakukan pembangunan di wilayah tersebut.

Tingginambut selama ini dikenal sebagai daerah merah dengan sejumlah kasus penembakan dan kekerasan terhadap anggota TNI/Polri bahkan masyarakat setempat yang dilakukan Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni.

Selama ini para pengikut Goliath Tabuni merasa ditipu dengan janji Papua merdeka. "Ternyata setelah saya dibawa Bupati ke Jakarta dan ke Jogja di sana itu tidak ada kantor Papua, jadi selama ini kami masyarakat hanya ditipu," kata Supir Murib salah satu anggota mantan OPM yang sudah menyatakan diri untuk mendukung RI, Selasa (16/8/2016) di Tingginambut.

Pemkab Puncak Jaya terus berusaha membuka keterisolasian di daerah pegunungan ini. Selama ini, Distrik Tingginambut hampir tak ada aktifitas perekonomian warga dan juga pendidikan bagi anak sekolah didaerah itu. Sejak 2004-2011, Tingginambut dikuasai oleh kelompok Goliath.

Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo mengaku sangat sulit membuka keterisolasian daerah ini. Sebab beberapa kali Pemkab melakukan pembangunan infrastruktur, gedung sekolah ataupun fasilitas lainnya, selalu dirusak ataupun dibakar oleh kelompok Goliath.

Tingginambut terletak di ketinggian 3800 kaki diatas permukaan laut. Untuk menuju ke Tingginambut, dapat dilalui dengan jalan darat dengan menggunakan roda dua atau roda empat. Jarak tempuhnya hanya 30 menit dari Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya.

Data Pemkab Puncak Jaya menyebutkan, hingga tahun 2012 ada sekitar 112 orang TnI/Polri, atau pun tukang ojek bahkan masyarakat setempat yang menjadi tewas akibat penembakan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Goliath.
(bag/bag)

Anggota OPM: Stop Bicara Merdeka

 

 

PUNCAK JAYA,-Pasca memutuskan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa anggota Tentara Nasional Pembebasan (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) meminta seluruh anggota OPM yang masih berada digunung untuk berhenti melakukan perlawanan terhadap negara Indonesia, tetapi sebaiknya turun gunung dan membantu pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya.
“Saat ini kami sudah sadar dan kembali ke Indonesia, kami ingin hidup nyaman dan menikmati pembangunan, kami siap medukung pembangunan Kabupaten Puncak Jaya, saya himbau saudara-saudara saya yang masih dihutan, yang masih berteriak merdeka baik di Kolome, Tingginambut, Yambi dan Mewoluk agar segera turun dan ikut membangun, Stop Teriak Merdeka, “kata Boni Talenggen saat memberikan keterangan kepada wartawan di kota Mulia, Rabu (17/8) siang.
Selain meminta saudara-saudaranya dihutan untuk kembali dan stop berteriak merdeka, Boni Talenggen, juga meminta KNPB dan ULMWP stop melakukan aksi yang mengatasnamakan masyarakat Papua, karena Papua sudah merdeka. “KNPB dan ULMWP stop menipu rakyat Papua, stop teriak merdeka, karena kami sudah merdeka 71 tahun lalu, sekarang waktunya bekerja membangun dan anak-anak kita harus belajar,” ujar Boni.
Sementara itu, anggota OPM lain yang ikut menyerahkan diri, Tendison, mengatakan dirinya ingin kembali bersekolah, karena saat bergabung dengan OPM dirinya masih duduk di kelas 2 SMP. “Saya ingin kembali sekolah, karena waktu masuk ke hutan saya kelas 2 SMP, saya minta pemerintah bantu saya supaya bisa sekolah lagi, “ungkapnya. [ Levin]

 

 

 

 

 

                                    SERUAN UMUM
                             ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]

Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang ““Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia.
Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york, Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.
Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.
Maka, kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk dalam peringatan 54 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk aksi demo pada :
Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2016
Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat. Salam!

Tag Archives: sejarah penjajahan

Sebagai Hari Perenungan Sejarah Papua

Posted on May 3, 2010 | Leave a comment

               papua merdeka harga mati rakyat papua barat

 

 

 

BIAK [PAPOS] – Dewan Adat Papua wilayah Biak (DAB) memperingati momentum 1 Mei sebagai hari perenungan sebuah sejarah bagi tanah Papua, berkenaan dengan bergabungnya tanah Papua ke pangkuan ibu pertiwi pada 47 tahun silam, sejak Perserikatan Bagsa Bangsa (PBB) menyatakan, Papua resmi sebagai bagian dari NKRI pada 1 Mei 1963.
Menurut pandangan dewan adat Papua yang disampaikan oleh ketua Dewan adat Papua wilayah Biak, Yan Pieter Yarangga kepada wartawan usai menggelar peringatan 1 Mei di halaman kantor DAB (1/5), proses hukum yang melandasi sejarah pengalihan wilayah Papua dari pemerintahan Belanda kepada Perserikatan bangsa bangsa (UNTEA), kemudian dari UNTEA kepada Indonesia, dewan adat menilai belum memenuhi azas demokrasi dan sangat bertentangan dengan Azas azas hokum Internasional yang berlaku.
Untuk itu, lanjut Yan Pieter, sesuai seruan khusus dari ketua umum dewan adat Papua, agar momentum peringatan 1 Mei 2010 ini dijadikan sebagai hari doa bangsa Papua dan hendaknya diperingati diseluruh tanah Papua termasuk di Wilayah dewan adat Biak yang dipimpinnya.
Acara doa bersama yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Papua yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor dan Supiori ini, berlangsung khidmat dan antusias anak anak adat walaupun hujan megguyur kota Biak pada pelaksanaan acara peringatan hari bersejarah tersebut.
Sebelum menggelar panggung demokrasi, acara tersebut diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pdt. Jhon Koibur. Dalam Khotbahnya, Jhon Kaibur mengatakan, kita harus mengakui bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. ‘’Jadi terlepas dari apapun yang telah terjadi, bangsa Papua telah termasuk dalam NKRI. Namun implementasinya tergantung penilaian masing masing masyarakat,” terangnya
Dalam konfrensi persnya, ketua dewan adat yang didampingi oleh para Mananuir (tokoh tokoh adat,red) dan ketua panitia acara Adolof Baransano mengatakan, dengan momentum 1 Mei ini, hendaknya pemerintah pusat dan daerah harus lebih memperhatikan aspirasi atas hak hak berdemokrasi dan hak hak azasi masyarakat adat Papua sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami menghimbau kepada pemerintah pusat dan daerah agar lebih memperhatikan hak hak dasar orang Papua dan bukalah segera dialog antar masyarakat Papua dan Jakarta.”tegasnya.
Pada kesempatan itu, Yan Pieter juga menghimbau kepada pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai ketingkat pemerintahan yang paling bawah, agar jangan hanya memikirkan diri sendiri dan jangan hanya memikirkan kepentingan kepentingan semua sehingga mengorbankan rakyat Papua dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung saat ini.
Dan mulai saat ini lanjut Yan, pemerintah daerah ini harus segera mengakomodir aspirasi masyarakat adat Papua yang sedang menderita dan tertindas didalam segala eforia kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah Pusat. [cr-54]
Ditulis oleh Cr-54/Papos      
Senin, 03 Mei 2010 06:41

Leave a comment

Posted in Masyarakat Adat

Tagged gelagat Papua Merdeka, hut, MADAT, Sejarah, sejarah penjajahan

  posted on October 22, 2009 | Leave a comment

Buchtar Tabuni di Tahanan NKRI, Abepura

Ketua aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang kini mendekam di LP Abepura karena tuduhan makar, ternyata tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan, kini Buctar mengaku sebagai Ketua Peluncuran Buku Pepera yang akan dilakukan di London, Inggris, bulan depan. Terkait rencana itu, Bintang Papua mencoba mewawancarainya, terkait rencana peluncuran Buku Pepera tersebut.
Laporan : Ferry itlay/Jayapura
MENURUT Buchtar, perjalanan tentang status PEPERA pada tahun 1969 hingga kini belum ada titik terang, akibatnya terjadi konflik dimana-mana di seluruh tanah Papua.
Dikatakan, PEPERA seharusnya diluruskan, karena tidak one man one vote, satu orang satu suara. Sebaliknya yang dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat ala Indonesia, tidak sesuai perjanjian New York Agreement yaitu” one man one vote” atau satu orang satu suara.
Jika saat itu dilakukan sistem musyawarah untuk mufakat, hanya karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau di kampung-kampung seluruh pelosok Papua, adalah pembohong belaka.
Sebab jika hanya karena alasan letak geografis, sekarang jadi pertanyaan kenapa pemilihan umum untuk Papua New Guinea Raad pada tahun 1959/1960 bisa sukses sampai di kampung-kampung? Begitu juga pemilu Indonesia pada tahun 1971, atau hanya selang waktu 2 (dua) tahun setelah PEPERA sukes sampai di pelosok akar rumput yang dimenangkan oleh partai Golkar.
Jadi, kata Buctar, sistem musyawarah dilakukan karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau adalah kebohongan besar terhadap rakyat. (Seperti yang dikutip pada Bintang Papua dalam wawancara Ramses Ohee terbitan 13 Oktober 2009 halaman 10 itu) sangat jelas-jelas membohongi masyarakat Papua.
Berapa jumlah suara yang ingin mendeka dan yang ingin dengan Indonesia? Buchtar Tabuni mengatakan, Indonesia mengklaim mutlak 1.026 orang mau bergabung dengan NKRI dari jumlah penduduk 800.000 jiwa dinilai Buctar bohong belaka. Alasannya, karena 1026 orang itu dipaksakan untuk memilih dengan NKRI dalam tekanan aparat.
Hal ini, katanya, seperti diungkapkan Jenderal Sintong Panjaitan dalam bukunya bahwa seandainya saya tidak memimpin operasi untuk mengamankan PEPERA 1969, maka seluruh rakyat Papua memilih untuk merdeka.
Dikatakan, Sintong Panjaitan adalah saksi hidup yang pernah jadi komandan operasi daerah kepala burung sebelum PEPERA yang dikenal dengan operasi RPKAD. Judul buku PEPERA 1969, para komandan operasi ini bertujuan agar rakyat Papua tidak memilih untuk merdeka saat PEPERA 1969 itu.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Ramses Ohee lewat media itu adalah pembohongan publik dan bapa Ramses Ohee jangan jadi tameng oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja mau menciptakan konflik horizontal dan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang selalu menitipkan agenda kepada orang tua saya (Ramses Ohee) segera dihentikan,” tegasnya.
Jika sekarang ada yang menuntut untuk meninjau kembali sejerah PEPERA bagaimana pandangan anda?
Peninjauan kembali status PEPERA wajib dan harus dilakukan, kerena PEPERA adalah akar masalah dan tidak perlu disembunyikan lagi. Lagi pula dalam waktu dekat ini ada peluncuran buku PEPERA dalam bahasa Inggris dan panitia internasional telah mempercayakan KNPB, sebagai penanggungjawab dalam negeri untuk mensukseskan peluncuran buku PEPERA. Buku itu merupakan kajian
Prof. Doogleveer dari bahasa Belanda akan diterjemahkan ke dalam bahasa internasional, bertujuan untuk membuka semua kedok-kedok selama 47 Tahun yang disembunyikan oleh Indonesia.
Sudah puaskah anda dengan pemberian Otsus yang sudah berjalan hampir 8 tahun ini?
Menurut Buchtar puas bagi elit-elit politik Papua, malapetaka bagi rakyat karena pembunuhan secara sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lebih kejam dari pada sebelum Otsus.
Seandainya dialog internasional dilakukan, menurut anda apa saja yang harus dibicarakan dalam dialog tersebut dan bagaimana format dialog yang idealnya nanti?
KNPB sudah punya gambaran apa yang harus dibicarakan dan bagaimana dialognya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sukseskan agenda peluncuran buku PEPERA ini, karena setelah ketahuan semua dosa-dosa Indonesia, melalui peluncuran ini pasti akan menuju pada dialog yang dimaksud dan KNBP sebagai media yang di percayakan oleh rakyat. Diplomat, maupun forum-forum internasional sudah ada gambaran bahwa bagaimana formatnya dan apa saja yang dibicarakan dimaksud adalah ingin merdeka.
Dialog yang dimaksudkan bukan dialog Jakarta-Papua, karena bagi KNBP dialog Jakarta-Papua tidak perlu dilakukan, sebab pada tahun 1999 sudah pernah lewat team 100. Hasilnya adalah UU. No. 21 tahun 2001 tentang Otsus. Sekarang ini dialog internasional namun langkah awal menuju dialog internasional adalah peluncuran buku status PEPERA. (*)

Leave a comment

Posted in Sejarah

Tagged features, menggungat Pepera, sejarah penjajahan