ayapura, West Papua. Preparation for demo everyone does their way to support and taking part today in West Papua. West Papua want to be free from Indonesia colonial. 15 June 2016.

Beranda / Berita Papua / Ratusan Aparat Polda Papua Diterjunkan untuk Amankan Demo KNPB

(foto: HarianPapua.com)

Ratusan Aparat Polda Papua Diterjunkan untuk Amankan Demo KNPB

Rikardo Kaway 1 hour Lalu Berita Papua 296 Dilihat

Jokowi Ingin Tol Laut Papua Segera Diselesaikan

18 hours Lalu

Dicopot dari Jabatannya, Sekda Mimika Tidak Terima

19 hours Lalu

Papua, Tanah Surga yang Dihuni Para Koruptor

20 hours Lalu

HarianPapua.com – Sekitar ratusan aparat dari Polda Papua dibantu Polres Jayapura Kota disiagakan untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) hari ini 15 Juni 2016.
Dari pantauan di lapangan, aparat sudah sejak pagi hari ditempatkan di beberapa lokasi yang akan menjadi titik kumpul anggota KNPB. Seperti di Lingkaran Abepura, Gapura Universitas Cenderawasih (kampus atas dan bawah), Perumnas I, Expo Waena, dan Perumnas III.
Sejumlah truk aparat juga sudah ditempatkan di titik-titik tersebut untuk mengangkut para anggota KNPB yang aksinya hari ini tidak mendapatkan ijin kepolisian Polda Papua.
Sementara itu, aktivitas masyarakat terpantau berjalan dengan lancar. Arus kendaraan dari Jayapura menuju ke Sentani mau pun sebaliknya juga masih lancar.
Dalam aksinya hari ini, KNPB terus mendesak agar pergerakan kemerdekaan Papua (ULMWP) dapat segera diterima di blok regional negara-negara pasifik (MSG) sebagai anggota penuh. Selain itu KNPB juga menolak tim penyelesaian pelanggaran HAM yang dibentuk pemerintah lewat Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Komentar Sahabat Harian Papua

Informasi Pertemuan Melanesia Spearhead Group (MSG)

Wenas Kobogau 10.08.00

Rakyat papua aksi mendukung papua masuk anggota MSG 

Sebagai informasi bahwa pertemuan tingkat menteri luar negri Melanesia Spearhead Group (MSG) akan berlangsung di Suva Fiji, tanggal 14-16 Juni 2016. Undangan resmi United Liberation Movement for West Papua - ULMWP dari kantor MSG sudah terima 4 hari lalu (ini menjadi sejarah karena setelah observer ULMWP menerima undangan resmi dari MSG).

Pertemuan puncak Pemimpin MSG akan di Honiara Solomon Island 12-14 July 2016. Mohon dukungan doa dan aksi.

Kiranya Tuhan memberkati semua kerja kita.

 salam revolusi kawan kawan  KNBPK dan kwan kawan AMP Se jawa dan bali perjuang hari ini tuahan selalu melindungi perjalan kawan -kawan semua salam kompak satu kamando dansatu parisan jangan keluar garis kamando

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang dan Surabaya Mengundang Mahasiswa Papua Untuk Ikut Turun Jalan

Pace Kribo 10.31 AMP

Mahasiswa-Papua-di-Malang-Aksi-Bawa-Bendera-Bintang-Kejora, Ilst foto (dok kribo)

SURABAYA, KRIBO.COM - Berhubungan dengan situasi politik yang bergelora rakyat papua sedang merebut kemerdekaan West Papua di monipulasi oleh kolonialisme sejarah rakyat papua lewat PEPERA hingga saat pembunuhan, pemekorsaan, penangkapan, indimindasi, perampatan hak hak rakyat papua terus terjadi tak pernah berhenti.

Maka kami Aliansi mahasiswa papua komite kota malang_ surabaya mengudang seluruh mahasiswa papua se_ jawa timur. Untuk mengambil bagian Aksi Damai yang akan di lakukan pada.

Hari Rabu 15 juni 2016.

Tempat titik kumpul stadion Gayana malang menuju ke balai kota malang.

Demikian surat pemberitahuan ini Kami harapkan merasa orang Asli papua untuk hadir aksi damai ini. (Zayur Bingga) 

persiapan untuk turun jalan hari rabu 15/06/2016

Persiapan untuk turun jalan hari rabu 15/06/2

Pesawat Dilaporkan Jatuh di Yahukimo

Selasa, 14 Juni 2016 12:54 WIB

 

 

priIstiewa

Pesawat AMA yang dikabarkan jatuh di Yahukimo, Papua 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sebuah pesawat dilaporkan jatuh menimpa rumah penduduk di Yahukimo, Papua, Selasa (14/6/2016) pagi tadi.
Pesawat jenis Cessna 208B milik maskapai AMA dengan registrasi PK-RKC dipiloti oleh Capt Brian Pottingger mengalami landing accident di airstrip Lolat sekitar pukul 08.05 WIT.
Dalam peristiwa tersebut badan pesawat terbakar, awak bisa menyelamatkan diri dan ada satu warga yang pingsan.

Ketua DPR Papua : Pemerintah Pusat Harus Dengarkan Aspirasi Papua Merdeka

0 14:09

Ist Foto

Jayapura, Tabloid-Wani -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi kelompok besar yang masih memperjuangkan Papua merdeka. Sebab aspirasi ini pun tak bisa dianggap remeh dan harus dibicarakan dengan baik dan benar.

“Salah satunya menyelesaikan masalah Papua lewat dialog. Walaupun triliunan rupiah diberikan kepada Papua, tetap tak akan menyelesaikan masalah di Papua yang sebenarnya ada. Semua tindakan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini tak akan merubah Papua,” jelas Yunus kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Selasa 14 Juni 2016.

Yunus berharap, kunjungan DPR RI untuk membahas otonomi khusus (otsus) yang telah berjalan di Papua dapat dilakukan dengan baik. Pihak pemerintah pusat juga harus melihat secara langsung, apa yang sebenarnya terjadi di Papua. “Tetapi jika datang 1-2 jam ke Papua, untuk apa? Kita hanya diskusi saja berarti,” ungkapnya.

Menurut Yunus, pihaknya melihat tak ada niat baik pemerintah pusat selama otsus berjalan di Papua. Salah satunya tak pernah melakukan evaluasi, yang seharusnya evaluasi otsus itu dilakukan setiap tahunnya.

“Tapi setelah 14 tahun berjalan, evaluasi ini baru pertama kali dilakukan dan munculah RUU Otsus Plus yang saat ini disodorkan ke pemerintah pusat. Sejak UU 21/2001 dilaksanakan di Papua, baru ada satu Peraturan Pemerintah dan ini bukti tak ada keseriusan pemerintah pusat untuk Papua,” ungkap Yunus.

DPR Papua, kata Yunus, berharap ada hasil yang tak mengecewakan atas kunjungan DPR-RI yang akan membahas evaluasi Otsus Papua yang direncanakan besok (Rabu, 15 Juni 2016) akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua.

“Kami pun akan menyampaikan kondisi riil yang ada saat ini kepada DPR RI, supaya pemerintah pusat tak melihat Papua hanya setengah-setengah, harus ada konsekwensi yang jelas untuk Papua,” jelas Yunus.

Menurut Yunus, DPR Papua juga mencatat perjuangan untuk RUU Otsus Plus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baru sebatas Fraksi NasDem yang ikut mendorongnya, sementara fraksi lain di DPR RI tak ada tanggapannya.

“Bahkan pertemuan beberapa kali di Menkopolhukam pun menyebutkan bahwa RUU Otsus Plus ini belum mendesak, sebab saat ini telah banyak perhatian pemerintah pusat kepada Papua,” jelas Yunus.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengungkapkan akan terus berjuang hingga RUU Otsus Plus diterima pada Prolegnas. “Kami harap RUU ini dapat ditetapkan menjadi referensi hukum dan tak hanya jadi pembincangan. Kami harap pemerintah pusat dapat melihat lebih bijaksana RUU ini dan kampi pun akan berjuang hingga titik darah penghabisan,” katanya.

Polisi Mencopot Spanduk Ucapan Selamat Berpuasa Di Papua

Polisi mencopot spanduk.

Polisi mencopot spanduk ucapan selamat berpuasa bagi umat muslim di tanah Papua. Kejadian ini terjadi di Abepura, Papua (13/6). 

Adapun ternyata, ucapan selamat menunaikan ibadah puasa tersebut disampaikan oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Ucapan selamat tersebut adalah bentuk toleransi kehidupan beragama yang ditunjukan oleh pihak KNPB. KNPB selama ini dikenal dengan organisasi pro kemerdekaan Papua. 

Masyarakat pun tidak memahami motif dibalik tindakan aparat keamanan tersebut, tetapi masyarakat mengaku kecewa dengan tindakan pihak kepolisian yang terlalu mempolitisasi segala hal.

Tim Pencari Fakta Bentukan Menkopolhukam Bertentangan UU HAM

Misel Gobay / 1 day ago 

 

John NR Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai (Misel/ThePapuaJournal)

Nabire, The Papua Journal – Dewan adat Daerah (DAD) Kabupaten Paniai, Papua, John NR Gobay mengatakan pembentukan tim pencari fakta buatan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan bertentangan dengan undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
“Tim yang lain ini kami nilai ini bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ungkap John NR Gobay melalui facebook messenger ketika ditanya The Papua Journal,  Senin, (13/06/2016) siang.
Lanjut Gobay, pihaknya masih menunggu dan meminta Tim Adhoc bentukan Komnas HAM segera turun ke Paniai agar dapat mengusut Kasus Paniai secara independen dan benar.
“Kalau nanti turun, kami syaratkan agar ikutkan anggota tim, Budi Hermawan, Frederika Korain, dan Yan Warinussy agar hasilnya independen,” katanya.
Saat ini, kata Gobay, pihaknya masih menghargai mekanisme domestik yang ada, namun jika gagal maka pihaknya akan mengadu ke dunia internasional melalui mekanisme HAM Internasional.
Selain itu, Gobay juga meminta kepada Menkopolhukam untuk mendesak semua lembaga dan satuan yang telah melakukan investigasi di Paniai agar mengumumkan hasil temuan atau hasil investigasinya sesegera mungkin.
“Kami minta Polri, TNI AD, TNI AU dan Paskas untuk mengumumkan hasil temuan mereka. Kami minta Luhut Binsar Panjaitan segera mendesak, supaya kasus Paniai terbuka,” tegas Gobay.
Ketika ditanya menyangkut siapa yang layak melakukan investigasi Kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 lalu, Gobay mengatakan yang berhak melakukan investigasi adalah Komnas HAM dan bukan lembaga-lembaga tempelan manapun yang dibuat atas kepentingan tertentu.
Dalam kesempatan itu Gobay berharap kepada semua masyarakat Paniai untuk terus bersabar dan berdoa agar kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat. (Misel Gobay)

Himbauan Dari ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Surabaya

Reply

Opini, PelajarMahsiswa

6:12:00 AM

Add caption

 

Waspada terhadap Provokator yang membuat Kita terpecah Belah, Buat Seluruh Pelajar mahasiswa Papua Sorong Sampai Raja Empat, yang lagi Menempu Pendidikan Di Kota Surabaya

Surabaya Kaonak.com  Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa  Papua Surabaya (IPMAPA), Memberikan warning Buat Semua pelajar Mahasiswa Papua Yang Lagi Menempu Pendidikan di Kota Surabaya agar waspada terhadap golongan tertentu Yang Mau Memecah belahkan Pelajar Mahasiswa Papua Surabaya.

 Mahasiswa Wajib ikuti  isu Ham Papua yang suda di terima di Istanbul.Turky .oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.tentang  Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul "We Will Lose Everything" yang diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016 lalu. Maka ketua Ipmapa memberikan Suatu warning buat semua pelajar Papua Surabaya melihat perkembangan isu Papua yang kini mendunia maka, ketua IPMAPA Sendiri memberi warning untuk jaga Kesatuan Pelajar Papua Surabaya,  dan di harapakan mahasiswa di haruskan Jelih menangapi isuh -isuh Perpecahan yang Terjadi Papua Pun Akan terjadi di Kita, Maka di harapkan  golongan tertentu tersebut  sudah siap, sedang cari cara untuk  Mengacau  Pelajar Papua.

Maka  Ketua IPMAPA'S  Menghimbau, agar Mahasiswa/ Mahasiswi dari Sorong Sampai Raja Empat Yang Lagi menempu Pendidikan Di kota Surabaya, Pada Hari Sabtu 28/5/2016. Saat Di Terima laporan Kaonak..com Ketua IMAPA Surabaya .

 Tutur Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua ( IPMAPA) Surabaya, Jhon Ukago "Saya Cuman Mau menhimbau Buat Teman teman Pelajar Mahasiswa Papua, Tolong jangan Terprovokasi  Oleh aknum Yang Mau Mempecah Belah kami Pelajar Papua di Surabaya. Dan saya  Berharap bisa ikuti berita Tentang Papua, dan jangan kita terprovokasi Oleh Oknum yang mau Memecah Belah kami Orang Papua pada Umumnya di Surabaya tutur Jhon Ukago ini melihat Polemik Yang terjadi Di Tanah Papua Maka berikan suatu lampu merah Buat Pelajar tetap waspada terhadap Isu Yang Memprovokasi Katanya 

Editor : Nies

'Kebenaran tidak Menghianati Siapapun,
Perempuan Bangsa Papua Barat Harus Berani Menyuarahkan Kebenaran di

                                                  teritori West Papua'

Ketua MSG Sogavare Desak PBB Turun Tangan Soal Papua

Sabtu, 14 Mei 2016 | 09:47 WIB

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kep. Solomon. www.parliament.gov.sb

TEMPO.CO, Port Vila- Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Mannasseh Sogavare mengatakan MSG mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan terhadap masalah di Papua Barat (Papua).

Sogavare yang saat ini menjabat Perdana Menteri Kepulauan Solomon menjelaskan, sejak Papua mendapatkan status pengamat di MSG tahun lalu, situasi Papua di wilayah Indonesia menjadi lebih tegang dan masyarakat adat Papua dalam situasi "diambang kepunahan."

Selain meminta PBB segera melakukan intervensi seperti dilansir radionz.co.nz, 13 Mei 2016,  Sogavare juga telah mendeklarasikan dukungan negaranya kepada Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua-ULMWP) yang mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh MSG.

Permintaan ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh di MSG, menurut Sogavare, akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni ini.

Sogavare  berada di Port Vila, Vanuatu saat menjelaskan tentang desakannya agar  PBB turun tangan dalam kasus Papua dan agenda pembahasan status ULMPW di MSG.

Di Port Vila, Sogavare bertemu rekannya Charlot Salwai, Perdana Menteri Vanuatu. Keduanya memberikan dukungan kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam pertemuan tingkat tinggi MSG Juni nanti di Port Moresby, Papua Nugini.

Meski pertemuan tinggi MSG baru berlangsung Juni nanti, namun 3 anggota MSG dipastikan mendukung ULMWP mendapat status anggota penuh, yakni Kepuluan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru. Dua anggota lainnya, Fiji dan Papua Nugini belum memberikan sinyal yang jelas.

Awal tahun ini, Sogavare telah menawarkan diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua. Namun Jokowi menolak tawaran itu.

MSG juga telah menerima laporan dari sejumlah lembaga hak asasi manusia tentang situasi yang dihadapi rakyat Papua. Sehingga menurut Sogavare, dalam pertemuan tingkat tinggi MSG nanti mengagendakan permintaan kepada PBB untuk melakukan aksi terhadap masalah genosida sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua.

RADIONNZ.CO.NZ | MARIA RITA

Walau Dilarang, KNPB Lapago Akan Gelar Aksi Demo Damai di DPRD Jayawijaya

Juni 14, 2016

Aktivis KNPB Lapoago saat memberikan keterangan pers di Wamena. (Foto: Elisa Sekenyap - SP)

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Mendukung United Liberation Movement for West Papua menjadi anggota penuh MSG dan meminta tim investigasi dan pencari fakta dari luar negeri ke Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Lapago akan gelar aksi demo damai di Kantor DPRD Jayawijaya, Rabu (15/6/2016).

Hery Kossay, Juru Bicara KNPB Wilayah Lapago mengataka, KNPB Lapago akan tetap melakukan aksi demo damai pada, Rabu (15/6/2016) besok di Kantor DPRD Jayawijaya, walaupun surat pemberitahuan yang KNPB sampaikan ke Polres Jayawijaya ditolak.

“Kami kemarin sudah masukkan surat pemberitahuan ke Polres Jayawijaya, tapi mereka memberikan surat penolakan. Namun apapun resikonya KNPB tidak akan mundur dan tetap akan turun lakukan aksi demo damai ke DPRD Jayawijaya,” ujar Hery Kossay, Selasa (15/6/2016) di Wamena.

Straki Yali, salah satu aktivis KNPB Pusat mengatakan, aksi yang akan dilaksanakan KNPB Wilayah Lapago, Rabu (15/6/2016) besok dilakukan juga di seluruh kota di Tanah Papua.

“Jadi aksi ini secara serentak akan dilakukan di Tanah Papua yang akan dimediasi oleh seluruh KNPB. Untuk di Pegunungan Tengah Papua dipusatkan di Wamena,” tutur Straki Yalim.

Pewarta: Elisa Sekenyap

AMP: Jangan Ada Mahasiswa Papua Yang Terprovokasi Oleh KNPB

14 Juni 2016 BERITA 894 Views

Add caption

Makassar, PAPUANEWS.ID – Menyikapi kondisi yang saat ini berkembang di wilayah Papua dan Papua Barat yang mana telah banyak isu yang berkembang tentang kemerdekaan yang sengaja disebarkan oleh kelompok anti pembangunan di Papua (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Makassar angkat bicara, melalui juru bicaranya, Alfons Sarau.
Alfons mengaku prihatin melihat rekan-rekannya sesama mahasiswa dan anak-anak muda Papua terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang besebrangan dengan NKRI.
“Jangan ada anak muda dan mahasiswa asal Papua terkhusus di Sulawesi Selatan dengan mudah diprovokasi untuk melenceng dari NKRI,” katanya, seperti dikutip seputarsulawesi.com
Alfons juga mengingatkan pentingnya para generasi muda dan mahasiswa Papua untuk bisa memahami arti dan melaksanakan nasionalisme kebangsaan kita terhadap NKRI yang akhir-akhir ini sering dilupakan.
“Harus ada upaya memperdalam kajian nasionalisme kepada mahasiswa Papua agar tidak mudah tersusupi dengan agenda yang menyesatkan,” himbaunya.
Melalui AMP, dirinya mengajak seluruh mahasiswa Papua, khususnya yang ada di Makassar agar terus memberikan dukungan sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa, karena negara sudah sangat memperhatikan pembangunan di Papua dengan adanya otonomi khusus.
“Oleh sebab itu sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa kita harus tetap pertahankan Papua agar tetap dalam wilayah NKRI,” katanya.
Lebih lanjut, Alfons menyatakan harapannya kepada pemerintah Papua agar otonomi khusus itu dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan jangan disalahgunakan oleh aparat pemerintah hanya untuk kepentingan pribadinya.
“Otsus itu untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk kepentingan individu aparat yang duduk di pemerintahan, tegasnya. (Red,KI)

SERUAN AKSI TANGGAL 15 JUNY 2016 KNPB TIMIKA CARI PASAL MAKAR DI JALAN.

 HAM  merupakan hak universal  yang harus dihargai oleh seluruh umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Saat ini Represif Militer Indonesia yang semakin membabi-buta di seluruh Wilayah dari Sorong sampai merauke mengalami hal yang sama yaitu; pelanggaran HAM terbesar tanpa batas kemanusiaan dan tiada berhenti terhadap rakyat papua,ini merupakan ancaman besar terhadap kelangsungan dalam hidup. Kekerasaan Negara Indonesia melalui jajarannya alias TNI-POLRI  yang benar-benar mematikan HAM dalam semua aspek secara sistematis yang tentunya menuju pada proses Genocide (Pemusnahan Etnis) terhadap Rakyat Papua. Pelanggaran HAM di Papua tidak akan berhenti selagi negara colonial Indonesia berada di teritor papua dan menganggap manusia Papua di binatan buas yang harus dipunahkan diatas tanahnya sendiri. Untuk mengkelabuhi pelanggaran HAM di Papua Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo dan Luhut B Panjahitan Menkopolhukam Indonesia dan tim pencari fakta buatan Jakarta akan ke Papua untuk mencari akar masalah pelanggaran HAM tetapi sama saja tipu menipu diri sendiri oleh karena itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah timika akan menyuarahkan PERLAWANAN dengan damai atas KEKERASAN NEGARA terhadap Rakyat Bangsa Papua. Untuk menolak tim murahan tersebut diatas KNPB mengajak seluruh ras malanesia ikut mengambil bagian dalam Aksi Damai turun jalan yang akan di selenggarahkan pada :

            Hari Tanggal      : Rabu,15 Juny 2016.

            Tempat                             : Kantor DPRD Timika.

            Titik kumpul        : IKUTI KOMANDO DI SETIAP SEKTOR DAN RAYON MENUJU KE KANTOR KNPB,PRD TIMIKA LALU KITA   AKAN MENUJUH KE KANTOR DPRD TIMIKA

            Jam                              : 09 : 00 wpb.S/d Selesai.

Demikian Seruan ini kami keluarkan dengan rasa bertanggung jawab, dan atas perhatian dari seluruh rakyat Bangsa Papua disampaikan terima kasih. Salam REVOLUSI! “Kita Harus Mengakhiri”

Timika, 11 Juny 2016

Kordinator Aksi

Media Nasional bangsa Papua (Komite Nasional Papua Barat KNPB )

Ket Kordinator

Yanto Awerkion

Sekertaris Kordinator

Sem Ukago

 

Penanggung Jawab Aksi

PNWP

NRFPB

WPNCL

                                              

15:00 WIB | Selasa, 14 Juni 2016

Dubes Fiji Terpilih Jadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB

Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Peter Thomson (Foto: www.un.org)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB, posisi yang telah menjadi fokus skandal korupsi di Amerika Serikat. Duta Besar Peter Thomson dari Fiji memenangi pemilihan suara secara tipis atas Andreas Mavroyiannis dari Siprus dengan perbandingan 94 melawan 90. Kendati posisi ini bersifat seremonial, ia memiliki profil tingkat tinggi dan fungsi proseduralnya juga penting.
Sangat jarang dilakukan pemilihan terhadap posisi ini. Biasanya konsensuslah yang terjadi, mengajukan calon tunggal tanpa pemungutan suara.
Thomson akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71.
Berbicara kepada wartawan setelah pemilihan, Thomson berjanji akan terus mendorong kantor presiden majelis umum PBB lebih transparan  setelah pendahulunya yang menjabat pada rentang 2013-2014 dituduh oleh otoritas AS mengambil $ 1,3 juta suap dari pengusaha Tiongkok.
Sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Thomson akan mengawasi proses mencari sekjen PBB yang baru untuk menggantikan Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun kedua pada akhir 2016.
Mogens Lykketoft dari Denmark, yang digantikan Thomson, telah berusaha untuk membuat proses pemilihan pemimpin PBB lebih transparan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan calon-calon.
Sekjen PBB dicalonkan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara dan dikonfirmasi oleh Majelis Umum. Ini secara tradisional telah menjadi proses rahasia dengan beberapa peluang bagi negara-negara di luar Dewan Keamanan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kandidat.
"Saya akan meneruskan warisan dia. Kami mendapat pukulan mengerikan dengan apa yang terjadi dengan itu PGA masa lalu," kata Thomson, mengacu pada mantan Presiden Majelis Umum John Ashe.
Bagi Indonesia, terpilihnya Dubes Fiji merupakan sebuah keuntungan, mengingat negara ini merupakan sahabat dekat Indonesia di kawasan Pasifik. Fiji merupakan salah satu negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendukung Indonesia dalam menghadapi  gerakan yang menghendaki penentuan nasib sendiri bagi Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP saat ini tengah berjuang untuk membawa masalah Papua ke PBB.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson di Majelis Umum PBB.
Berita gembira terpilihnya Dubes Fiji menjadi presiden Sidang Umum PBB juga diikuti oleh apresiasi lain kepada Indonesia, dengan terpilihnya tiga diplomat secara aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.
Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB tanggal 13 Juni 2016, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017. Berbagai agenda penting internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.
"Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Dut Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.
Dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas, berintegritas dan bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia", lanjut Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum). Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas segenap isu-isu internasional yang terkait, dalam rangka mencapai keputusan/resolusi bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.

Penulis: Melki Pangaribuan 21:08 WIB | Selasa, 14 Juni 2016

KNPB: Ribuan Rakyat Papua akan Turun ke Jalan dengan Damai

Victor Yeimo dalam sebuah kesempatan (Foto: dok pribadi)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, mengatakan ribuan rakyat Papua akan turun ke jalan besok (15/6) dalam unjuk rasa damai menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Papua serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Unjuk rasa tersebut juga dimaksudkan untuk menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibentuk oleh Menkopolhukam Luhut Pandjaitan pada 15 Mei lalu.
"Seperti biasa, ribuan orang akan turun dengan damai dan bermartabat," kata Victor Yeimo, kepada satuharapan.com hari ini (14/6), ketika kepadanya ditanyakan tentang rencana turun ke jalan tersebut. Terakhir kali KNPB melakukan unjuk rasa pada 31 Mei lalu, media melaporkan sedikitnya 3.000 rakyat Papua turun ke jalan di berbagai kota di Papua.
Victor Yeimo mengatakan salah satu pesan unjuk rasa adalah menolak tim bentukan Luhut karena rakyat Papua menilai tim yang dibentuk itu tidak lebih dari 'salon kecantikan' yang dibuat oleh Jakarta untuk mempercantik wajah buruk RI di dunia internasional.
"Jakarta tidak memahami definisi pelanggaran HAM sehingga mereka tidak menyadari mekanisme penyelesaian yang benar. Orang Papua bahkan dunia internasional akan bertanya, 'bisakah pelaku kejahatan mengadili pelaku kejahatan?" kata Victor.
KNPB, kata Victor, menilai target satu tahun untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua tidak akan dapat terealisasi karena pelanggaran HAM sudah terjadi sejak tahun 1963 saat Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.
"Dengan menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM, tidak akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi pelanggaran HAM selama Indonesia masih menduduki Papua," kata Victor.
Silakan Tangkap
Ketika kepadanya ditanyakan bagaimana KNPB menyikapi pernyataan Kapolda Papua,Irjen Pol. Paulus Waterpauw, yang akan membubarkan secara paksa aksi unjuk rasa, Victor Yeimo mengatakan pihaknya mempersilakan Kapolda melakukan pelarangan. Bahkan, Victor mengatakan pihaknya mempersilakan menangkap atau memenjarakan pengunjuk rasa.
"Justru itu akan memperkuat ketidakpercayaan rakyat terhadap motivasi Jakarta. Kalau larang, bubarkan dan tangkap, lalu buat apa Indonesia bicara dan mempromosikan HAM ke luar negeri?" tanya Victor.
Tidak Ingin Bertemu Luhut
Victor Yeimo juga menepis kemungkinan akan bertemu dengan Menkopolhukam. Luhut Binsar Padjaitan, yang akan terbang ke Jakarta besok.
"Saya tidak perlu, dan tidak ada urusan dengan Luhut. KNPB akan bertemu Jakarta di PBB. Maaf saja, persoalan Papua berada di tangan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Rakyat percaya ULMWP. Kalau mau bicarakan pelanggaran HAM, bicara saja dengan ULMWP. Harap diingat, pelanggaran HAM di Papua adalah anak kandung dari konflik politik yang belum selesai," kata dia.
Rohaniawan Melayani Umat di Gereja, Kami di Jalan-jalan
Victor Yeimo menambahkan pihaknya memiliki saling pengertian dengan tokoh-tokoh rohaniawan, terutama gereja, di Papua. Menurut dia, sikap pimpinan gereja di Papua sudah jelas, mendukung aksi-aksi KNPB dalam konteks kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Namun, ia menekankan bahwa KNPB terbuka bagi semua kelompok agama.
"Kita masing-masing punya tugas pelayanan. Mereka melayani umat di gereja, kami di jalan-jalan," kata Victor Yeimo.

Kapolda Papua: Demo KNPB akan Dibubarkan Secara Paksa

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw. (KabarPapua.co/Katharina Louvree)

Jakarta, PacePapushare - Kepala Kepolisiani Daerah (Kapolda) Provinsi Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang akan berlangsung pada hari Rabu (14/6) untuk menolak kedatangan Menkopolhukam akan dibubarkan secara paksa lantaran kelompok itu prokemerdekaan Papua.

"Kami besok akan membubarkan paksa mereka bila mereka melakukan aksi unjuk rasa, dengan prosedur yang baru tetapi perlu diingat kami besok tidak akan mengunakan senjata api," kata dia kepada sejumlah wartawan di Kantor Menkopolhukam, Jakarta pada hari Selasa (14/6).

Dia menilai, semangat dari kelompok ini sudah tidak benar karena mereka ingin memerdekakan Papua dari Indonesia sehingga aksi yang mereka lakukan besok tidak ada izinnya.

"Saya melihat kelompok ini tidak benar, sehingga kita tidak mengizinkan mereka untuk melakukan aksi unjuk rasa,"kata dia

Dia juga mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan besok bukan untuk masyarakat Papua tetapi untuk kepentingan kelompok mereka

"Saya melihat mereka itu bergerak untuk kepentingan diri bukan untuk masyarakat Papua, contoh mereka melakukan aksi unjuk rasa di Papua dengan memalang jalan dan memaksa masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa, merebut asrama di Universitas Chendrawasih," kata dia. [RS] [satuarapan.com]

Pria Ini Kabur Dari Tilang Kepalanya Dipukul Polisi Hingga Bocor SHARE Tingkah Laku Polisi Sekarang !!!! 

 

Posted by: Nonton cinta Posted date: 11.30 / comment : 0

Nontoncinta.com - Kejadian ini nampaknya di daerah sekitar Manado atau Sulawesi Utara, karena banyak yang menggunakan bahasa daerah sana, James Bons kurang mengerti.

Berikut komentar Netizen tentang Pria Ini Kabur Dari Tilang Kepalanya Dipukul Polisi Hingga Bocor”:

visum kong dpe hasil bawa ka pom supaya langsung pengadilan militer….
Bgsnya lapor kong proses spy jd pelajaran bahwa kalaupun salah bukang moaniaya..pangge kong blg bae2, kalau moapa2 org peanak cb kase dasar pa sandiri sandiri peanak bgt tantu ndak ada org suka to…
apor jo dlu.
pantau trus kalo so lapor.
biasanya 1 payung pasti saling melindungi.
kriminal leh ini.

biarleh jelas2 salah tp polisi tdk ada hak untuk main hakim bgini.
Lapor,drg pe tugas ba tilang bukang ba pukul,bekeng tmbah cilaka drg itu. Slh sih da lari,tapi bukang brarti harus mo bage dng pentongan di kapala lagi
Polisi itu ada 3 tugas pokok yaitu Melayani masyarakat, Mengayomi masyarakat & Penegakan hukum…

Trs klu s jadi bgni m di bilang apa le klu so sama dg preman jalanan
Co share akang ini korban pe biodata lengkap termasuk nama dll , terus kejadian nya dimana , apa tau siapa polisi yg ba pukul itu ?
Kalo seperti ini ndak bisa di biarkan , kalo cm dapa sweeping itu hanya pelanggaran kwa kiapa musti mo bage deng pantongan ? Kalo pun ndak ada sim itu hanya pelanggaran biasa dan hukumannya pun hanya denda ,, tdk ada alasan apapun polisi mo ba pukul krn ini bukan kejahatan luar biasa .. miris ini polisi bagini noh ,,,
Bung Hasdy Fattah tolong muat akang di berita ini berita ,, karna torang pe negeri BMR ini so rusak deng kesewenang wenangan aparat …
Kabarnya gan “Pria Ini Kabur Dari Tilang Kepalanya Dipukul Polisi Hingga Bocor” dan kemudian dijahit sampai 8 jahitan, Ini Data Namnya:

Nama : Muhammad fahjri Monoarfa
Umur : 19 thn
Alamat : Mongkonai Barat,Samping Mesjid Al-fajri
(Mongkonai Barat adalah salah satu kelurahan di kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Indonesia.)
Kejadian tdy pagi,sekitar jam 8 di jalur dua…

Kejadian ini atas saran Seorang Polisi akan dilaporkan ke Propam;

Hisar Siallagan Polisi secara isntitusi memang diakui blm baik seperti harapan masy tapi tetap banyak polisi dan sebagian besar mau jadi baik dan tetap berusaha utk jadi lebih baik.
Hisar Siallagan Kalo ada dugaan pelanggaran oleh oknum polisi. Bantu dengan melaporkan kejadian ke Propam. Yakinlah pasti akan ditindaklanjuti.

Robianto Suid ObySalam hangat buat bapak Hisar Siallagan sukses selalu pak . Amin
Ramadhian AslahHisar Siallagan ioo insya Allah habis Sholat tarwih moo lapor…
Hisar SiallaganMakasih Bu. Dengan melapor polisi akan bisa menyelidiki dan bila terbukti bisa menindak tegas oknum polisi tersebut.Makasih Bu.

Robianto Suid ObyAlhamdulillah , diatas ada komentar dari bapak Hisar Siallagan , beliau pernah menjadi Kapolres bolaang mongondow .. di zaman kepemimpinan beliau , beliau dekat dengan masyarakat, pemuda dan wartawan .. semoga beliau juga dapat membantu korban dengan mengkomunikasikan hal ini dengan pak kapolres yg sekarang .. amin

Robianto Suid ObySalam hormat kami kepada kanda kami bpk Hisar Siallaganmantan Kapolres Bolmong yang telah banyak membantu kami di bolmong semenjak kepemimpinan beliau .. semoga selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di tempat tugas yang baru . Amin
Yup, ini baru kalim menurut tertilang alias korban pemukulan, belum disampaikan klarifiaski dari polisi tentang bagaimana kronologis lengkap kejadiannya, asemoga kasusnya cept selesai dan ada solusi terbaik.

Zonabioskop.com hadir dengan Nonton Bioskop Online SUBTITLE Indonesia dan juga Download Secara Gratis yukkk Langsung saja klik 2xa

BERITA CINTA |  FILM CINTA |  ZODIAK CINTA | CERITA CINTA | DUNIA CINTA | CINTA ROMANTIS | FILM ROMANTIS  di www.nontoncinta.com

Bicarakan HAM Aceh, ASNLF Akan Hadir di Parlemen Eropa

 By Redaksi -13/06/2016

 

AcEHTREND.CO, Brussel- Ketua Presidium Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF), Ariffadhillah masuk dalam sejumlah peserta Konferensi Internasional Parlemen Eropa untuk Membahas Hak-Hak Minoritas dan Kerjasama Regional di Asia Tenggara yang akan diselenggarakan di Brussels, Selasa (14/6/2016).
Arif yang bermukim di Jerman kabarnya akan bertolak ke ibukota Belgia itu pada Senin ini (13/6/2016). Dihubungi melalui jaringan sosial media, Arif yang juga berprofesi sebagai analis kimia di Eisenach, Jerman, mengungkapkan bahwa selain dirinya dalam delegasi ASNLF yang dipimpinnya juga akan tiba ke Brussels perwakilan ASNLF dari Swedia dan Belanda. Konferensi tersebut berjudul European Parliament Conference to Discuss Minority Rights and Regional Cooperation in South East Asia.
“Mengenai Aceh, kita akan membahas pelanggaran HAM beserta kekebalan hukum militer Indonesia yang terjadi,” ujar Arif pada awal Juni lalu.
Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi politikus asal Estonia, Urmas Paet yang juga sebagai anggota parlemen Uni Eropa.
Konferensi satu hari itu akan dilaksanakan pada Ruang PHS7C050 gedung parlemen Uni Eropa guna memberikan sebuah tinjauan umum terhadap keadaan hak-hak minoritas saat ini di Asia Tenggara, diantaranya termasuk Aceh yang dikenal bermasalah dengan HAM.
Pada kesempatan itu ketua Presidium ASNLF akan membeberkan makalah tentang lemahnya penyelesaian HAM melalui perjanjian MoU Helsinki yang tidak ada kejadian sama sekali meskipun sudah satu dekade lamanya. Untuk alternatifnya, ketua presidium ASNLF itu akan memberikan solusi dengan menyerukan komunitas internasional untuk menghormati tuntutan rakyat Aceh untuk keadilan dan penentuan nasib sendiri.

 

                           

Pemerintah Akan Tuntaskan Tiga Kasus HAM Papua  

Senin, 13 Juni 2016 | 16:49 WIB

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kiri) dan Menkum HAM Yasoana Laoly saat dilantik sebagai komisioner Kompolnas oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Mei 2016. Anggota komisioner dari unsur tokoh masyarakat antara lain: Edi Saputra Hasibuan, Hamidah Abdurrachman, dan M. Nasser. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menggandeng sejumlah ahli, kejaksaan, dan komisi nasional hak asasi manusia untuk menyelesaikan tiga dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua. Tiga kasus ini diklaim paling memiliki bukti kuat adanya dugaan kesalahan pemerintah dari total 22 kasus HAM yang terjadi di Tanah Cenderawasi tersebut.

"Wamena, Wasior, dan Paniai," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 13 Juni 2016. "Ini bukti komitmen pemerintah kalau memang ada kesalahan pasti tanggung jawab. Tapi jangan dibilang semuanya, seolah (Indonesia) bangsa tak beradab."

Menurut Luhut, pemerintah telah meminta sebuah tim yang dipimpin ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji untuk menelaah 22 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah ingin menjawab tudingan dan keraguan internal serta internasional yang kerap memanaskan hubungan Papua dengan masalah HAM. Berdasarkan penelitian, hanya sebelas yang punya indikasi dugaan pelanggaran HAM. Tiga di antaranya tengah diproses bersama kejaksaan dan Komnas HAM.

"Banyak kendala yang terjadi di lapangan," kata Luhut. "Contohnya ada keluarga yang menolak penggalian kubur untuk otopsi oleh kepolisian."

Kasus Wamena berawal dari peristiwa pembobolan dan pencurian 29 senjata api serta peluru organik di gudang senjata Komando Distrik Militer 1702 Wamena pada April 2003. Saat itu Komandan Kodim 1702 Letnan Kolonel Masrumsyah memerintahkan pengejaran terhadap kelompok pencuri tersebut. Dalam proses pengejaran ini diduga terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan perusakan, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil.

Kasus Wasior terjadi pada 13 Juni 2001 di Desa Wonoboi, Distrik Wasior, Manokwari. Kasus ini berawal dari peristiwa terbunuhnya lima anggota Brigade Mobil dan seorang karyawan CV Vatika Papuana Perkasa. Kelompok pembunuh ini kemudian mencuri senjata api yang dimiliki anggota Brimob yang tewas. Kepolisian Resor Manokwari kemudian mengerahkan pasukan mencari pelaku yang berujung pada tindak kekerasan, perampasan, dan pembunuh warga sipil.

Sedangkan kasus Paniai terjadi pada Desember 2014. Kasus ini diduga berawal dari pemblokiran jalan oleh warga akibat polemik antara remaja dan aparat keamanan sebelumnya. Aksi tersebut diduga berbuntut pada penyerangan kantor koramil dan polisi resor di Gunuh Merah, Paniai. Protes ini diduga memicu penembakan oleh aparat keamanan ke arah warga yang menyebabkan empat orang meninggal dan 17 luka-luka.

Kami Ingin Keluar Dari NKRI Dengan Baik - Baik

Senin, 13 Juni 2016

Kami Ingin Keluar Dari NKRI Dengan Baik - Baik

Jacob Rumbiak

Menteri Luar Negeri Federasi Papua Barat Jacob Rumbiak menyarankan Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Papua.

Dia beralasan cara ini jauh lebih baik ketimbang memakai referendum untuk mengetahui keinginan rakyat Papua. Apalagi jika tetap ngotot mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia. Korban bakal terus berjatuhan karena perlawanan tidak akan pernah berakhir.

Berikut penuturan Jacob Rumbiak saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya :

Papua tidak mungkin merdeka tanpa dukungan Amerika sebab di sana ada Freeport. Bagaimana sikap terakhir Amerika terhadap gerakan Papua merdeka?

Sebenarnya, itulah. Itu menyebabkan saya pikir Papua dengan Indonesia perlu bicara. Sebab Amerika menggunakan pemerintah Indonesia sebagai pengawalnya untuk melindungi kepentingan kapitalis. Indonesia hanya dapat berapa persen? Saya pikir 10 persen saja toh? Indonesia hanya dapat sedikit kan?

Papua dengan Indonesia akan kita atur baik, akan kita bagi lah. Kalau memang Freeport jadi tempat Amerika gunakan tangan Indonesia supaya kepentingannya jalan, itu kita sebaiknya atur saja supaya hasil dari Freeport bisa dinikmati oleh orang Indonesia dan orang Papua. Kita atur bagi hasil berapa persen.

Karena Papua bukan saja tembaga. Sebab di Papua tambang terbesar itu ada emas, minyak, gas, uranium ada di sana. Makanya itu saya sering berpikir hanya karena kepentingan kapitalisme saja kok membuat saudara saya dari Indonesia dengan Papua harus saling membunuh. Karena itu kan tidak bagus.

Kita harus berpikir sehat supaya tidak hanya kepentingan ekonomi. Kenapa Indonesia dan Papua tidak bicara baik-baik saja sehingga kita dapat lebih banyak sebab kita punya. Kalau Indonesia dan Papua bisa bekerja sama di mana kita kontrol seluruh ekonomi, kita akan menjadi tuan.

Kita akan menjadi pihak penentu di dunia. Kita akan kendalikan kapitalisme Amerika atau Barat. Saya pikir ini kita harus bicara sekarang.

Soal Papua dengan Amerika tadi Anda sebut, itu sangat tergantung dari Indonesia. Kalau Indonesia masih tetap melepaskan, membiarkan Amerika menjadi tuan terus mengontrol Freeport sehingga Papua terus ditimpa begitu. Indonesia pun sama, di bawah ketiak kapitalisme sampai kekayaan habis kemudian baru mereka lepas. Seperti di Afrika. Semua kekayaan di Afrika sudah habis, baru Inggris, Prancis, Portugis kasih kemerdekaan.

Memangnya berapa konsesi mau dikasih Papua lewat Freeport kalau Indonesia mau kasih kemerdekaan?

Jelas kita kasih, saya sendiri ada di situ. Saya akan lebih banyak berbicara dengan semua pemimpin. Artinya, pemerintah dan parlemen itu jelas memiliki standar pembagian untuk kedua negara. Kita bisa atur 40 persen (Indonesia) dan 60 persen (Papua) atau 52 persen (Papua) dan 48 persen (Indonesia).

Kenapa tidak? Kita akan bicara soal bagi hasil. Itu sudah jelas. Papua punya tanggung jawab moral untuk harus berbicara baik-baik sehingga kedua pihak sama-sama untung.

Jadi kemerdekaan itu bukan salah satu kalah, bukan salah satu menang, tapi bagaimana kita akan mendapat keuntungan sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itu jelas kebijakan dari pembicaraan beberapa teman dalam pemerintahan federal lahir lewat kongres ketiga pada 2011.

Kami harap pemerintah baru bisa membuka satu ruang di mana kita bisa berbicara, ada hal-hal kita bisa bicara tertutup dan ada hal-hal kita bisa bicara terbuka. Indonesia dan Papua adalah korban perang dingin dan kita tidak bisa terus tinggal di dalam situasi diciptakan bangsa asing atau para kapitalis.

Mari kita bangkit untuk menyatakan kami mampu bangkit dan menyelesaikan persoalan selama ini dilihat sebagai masalah. Padahal masalah ini diciptakan oleh orang luar. Kemudian mereka membiarkan kami untuk saling berkelahi.

Kemudian mereka berbicara hanya basa-basi saja begini begitu. Sedangkan Indonesia tidak berani menyelesaikan masalah sebenarnya ditinggalkan dan diciptakan oleh orang lain.

Jadi kemerdekaan Papua ini tergantung Indonesia mau kasih atau tidak?

Sebenarnya saya melihat ada dua hal. Pertama, kalau dari pihak Indonesia bisa memberikan dengan baik, saya pikir tidak perlu ada perebutan kemerdekaan dengan darah dan pengorbanan cukup besar. Tapi jelas dari Papua sudah siap untuk melakukan apa saja.

aya pikir di era teknologi dan informasi ini lebih mempercepat. Karena orang Papua sekarang banyak sudah belajar. Peralatan perang itu sudah tidak sulit untuk orang Papua. Kapan saja kalau dia mau beli pesawat tempur terutama dijual di Tembagapura jadi gampang. Hanya kita tidak mau ada pertumpahan darah sia-sia.

Kami mau ada penghormatan kepada Indonesia daripada merampas. Situasi memaksa sehingga terpaksa Papua lepas saja begitu. Berarti kita punya hubungan Indonesia itu sama dengan air garam kita buang ke air laut. Padahal kita sudah punya hubungan baik semasa di bawah Indonesia.

Jadi kita tidak melihat Indonesia sebagai penjajah. Tapi kita akan luruskan sejarah, termasuk Indonesia baik, di mana buktinya Papua menjadi sebuah negara.

Tapi kalau kami merdeka karena dipaksa, nanti dari segi sejarah Indonesia dilihat sebagai penjajah. Jadi kami berusaha untuk mau bicara ini dengan Jakarta supaya nilai dan nama besar dari Indonesia itu tidak dilihat sebagai penjajah, tetapi bagaimana nanti dipersiapkan seperti negara-negara persemakmuran oleh Inggris.

Sekalipun mereka belum siap betul, tapi mereka bisa merdeka dan mengatur hal-hal lain menyangkut perdagangan, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Jadi dari teman-teman terutama teman-teman akademisi terlibat di dalam dapur strategis dan taktis, kami lebih banyak ingin supaya bagaimana peralihan itu dengan cara bermartabat.

Dengan demikian, di dalam sejarah Papua itu kami tidak menempatkan Indonesia sebagai penjajah di mana kami harus merebut kemerdekaan dari penjajah. Tapi kami melihat kehadiran Indonesia di Papua itu sebagai anugerah Tuhan, anugerah Allah untuk mempersiapkan Papua, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Mengapa Anda masih yakin Papua merdeka padahal perjuangan bersenjatanya sangat kecil, perjuangan diplomasi tidak dapat dukungan dari internasional? Mengapa masih ngotot ingin merdeka?

Saya terlalu yakin karena pertama itu adanya inisiatif dan aktivitas nyata sekarang di dalam negeri, di Papua. Kalau melihat sebelum saya dipenjara tahun 1989, perjuangan Papua itu hanya orang di hutan, segelintir orang Papua di luar negeri hanya bicara saja.

Waktu itu saya punya inisiatif kalau orang Papua mau merdeka basis kekuatan rakyat itu harus dibangun lewat kaum terpelajar. Maka waktu itu dokter Thomas Huolay kembali dari Amerika Serikat dan dokter Ottomus Bakri. Kami bertiga berpikir kampus adalah tempat di mana dilahirkan kaum terpelajar untuk memimpin perjuangan sebab kita bukan berjuang di hutan.

Kami harus berjuang menghadapi keputusan perang dingin dulu terlibat menyerahkan kami ke Indonesia. Itu berarti harus kami kuasai bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Portugis untuk bisa memasuki posisi untuk tawar menawar di PBB. Tapi juga kami harus membangun basis perjuangan itu di semua wilayah Papua dan di luar negeri, dan itu berhasil.

Basis perjuangan kami bukan ahanya ada di tujuh wilayah adat. Kami punya basis gerakan pemuda, pelajar, mahasiswa di Jawa, Bali, Sulawesi. Kami juga punya basis pemuda, pelajar, mahasiswa di Amerika, Eropa, Australia, dan pasifik. Akan ada hasil. Jadi itu sekarang sudah ada.

Sekarang kami punya pendukung itu Senegal, kemudian Perancis secara diam-diam juga sedang mendorong. Tapi jelas itu salah satu negara anggota PBB itu sudah ada. Dan kami harap dengan adanya perbaikan organisasi politik Papua dalam tahun ini itu kami sudah bisa merapat, menjadi anggota penuh.

Jadi perjuangan Papua merdeka itu bukan karena perjuangan politik atau diplomatik atau militer kecil. Bagaimana kami harus membangun sebuah proses benar sehingga kami bisa raih. Selama ini kami tidak ada proses benar karena itu baru terjadi pada 2011. Karena secara tata negara, untuk ketatanegaraan, kongres III itu memenuhi syarat karena dia mendeklarasikan pemerintah. Kalau kongres II itu tidak, tahun 1971 itu mereka deklarasi pemerintahan di hutan dan pemberitaannya juga di luar negeri, bagaimana mau melobi Jakarta.

Sekarang kami sudah punya seperti Mandelanya Afrika Selatan, Soekarno-Hattanya Indonesia.

Siapa disebut Soekarno-Hattanya Papua kalau nanti Papua merdeka?

Kalau sekarang kita sudah punya presiden dan perdana menteri hasil kongres III itu Gorgorus Suebu dan perdana menteri Edison Waromi, baru saja dibebaskan dari penjara pada 21 Juli lalu.

Kalau dilihat pelaksanaan Perpera kan Papua sudah berjuang 45 tahun. Berapa tahun lagi kira-kira bakal terwujud Papua merdeka?

Saya sendiri belum bisa prediksikan kapan tapi saya harap cepat. Itu tergantung pada bagaimana pemerintahan baru bisa membuka kami peluang untuk negosiasi.

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi belum tentu Papua merdeka?

Kami sedang berusaha bekerja keras di dalam pemerintahan Jokowi. Selama lima tahun kami harap bisa negosiasi dengan beliau sehingga tidak terlalu lama perjuangan ini, terus mengorbankan banyak kerugian bagi Indonesia. Bagi orang Papua itu tidak masalah. Itu sebuah perjuangan sudah jelas, namanya perjuangan itu membutuhkan pengorbanan.

Saya terlalu yakin Papua bisa merdeka karena isu Papua sekarang ini sudah menjadi isu internasional. Sedang jadi perhatian dunia.

Kalau Papua merdeka, benderanya apa, bahasanya apa, lambangnya apa?

Bahasa nasionalnya akan ditetapkan oleh pemimpin nanti. Bagi saya sendiri keputusan itu nanti terserah kepada rakyat setelah hasil pemilihan umum pertama. Anggota parlemen akan ditetapkan sesuai keputusan rakyat. Tapi jelas itu kita tetap menggunakan bahasa bisa dimengerti semua pihak.

Berarti bahasa Indonesia?

Iya, bahasa bisa dipakai oleh semua pihak. Kalau sesuai keputusan kongres II itu kami akan menggunakan empat bahasa seperti di Fiji. Di Fiji empat bahasa dan itu bisa digunakan sangat fasih untuk menulis dan membaca. Kami juga akan mengembangkan empat bahasa. Jadi bahasa Indonesia tetap kami gunakan karena bahasa ini bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Papua, tetapi juga kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia dan juga orang-orang di Malaysia.

Kedua, kami akan gunakan fising karena bahasa ini hanya bisa dipakai oleh orang-orang Melanesia, seperti Papua Nugini, Solomon, Vanuatu, dan di Torestrage. Dan juga karena kami adalah ras Melanesia. Kami harus tetap menggunakan bahasa ini.

Ketiga bahasa Inggris karena itu bahasa internasional kami pakai untuk berbicara dan bercakap-cakap dengan masyarakat internasional. Sedangkan keempat setiap negara bagian akan kembangkan salah satu bahasa daerahnya menjadi bahasa di negara bagiannya. Itu menurut hasil kongres II tahun 2000.

Kalau Papua merdeka, bentuk negaranya apa?

Kami sudah putuskan untuk federal. Karena Papua itu terdiri dari 312 suku dan 312 suku ini mendiami tujuh wilayah adat. Sehingga lewat federal ini nanti tidak mempermasalahkan keputusan pusat karena 80 persen hasil dari setiap negara bagian itu penuh dipakai untuk pembangunan wilayahnya sedangkan 20 persen saja bisa disetor ke pusat.

Jadi tidak ada saling menyatakan kalau nanti sistem presidensial atau republik itu kekuasaan di tangan pusat sehingga salah satu suku naik suku lain bisa berserakan. Sehingga bisa saja terjadi semacam konflik nasional antar suku dan ini kan sekarang sudah kelihatan berbahaya lewat otonomi khusus.

Ini sudah berbahaya sehingga kami sudah harus letakkan dasar-dasar negara nanti lahir. Itu berdasarkan sistem dan bentuk benar sehingga kami harus selesaikan masalah kemungkinan bisa timbul setelah merdeka.

Kedua, kami juga tetapkan federal karena kami belajar dari India. India merebut kemerdekaan itu sangat gampang. Tapi setelah merdeka pertumpahan darah lebih besar dan perpecahan menjadi Bangladesh dan Pakistan. Papua pun juga, kami sudah lihat kalau tidak atur baik-baik, bisa saja satu waktu wilayah kepulauan itu bisa pisah dari daratan seperti daerah-daerah Pasifik lain.

Bisa sebut tujuh negara bagian itu apa saja?

Tujuh negara bagian itu wilayah satu, Padi di Jayapura. Kedua, wilayah Serere di Marokun dan Biak. Ketiga, wilayah Dumbray di Manokwari. Kempat, Umbray di Fakfak, Kaimana. Kelima, Haamim itu seputar Merauke. Keenam, Lapago itu wilayah Lame, itu Wamena di atas. Ketujuh, Metago itu wilayah dari Suku Me. Mereka mendiami daerah Etami, Larike, Nabire.

Rencana ibu kota di mana?

Itu masih sedang dipertimbangkan. Bisa saja di Jayapura atau di tarik ke tengah ke daerah Nabire. Kelihatannya akan ditarik ke tengah. Jayapura itu kemungkinan dijadikan pusat perdagangan negara-negara Pasifik. Sedangkan ibu kotanya bisa dipindah ke Nabire atau Manokwari.

Jadi Bintang Kejora belum tentu menjadi bendera nasional kalau Papua merdeka?

Bisa jadi juga. Karena sementara ini agak terjadi pro dan kontra. berdasarkan kongres kedua tahun 2000 kita putuskan tetap dengan Bintang Kejora sampai dengan nanti peralihan. Kalau administrasi pemerintahannya sudah dialihkan ke Papua dan hasil pemilihan pertama anggota parlemen akan tetapkan apakah bendera itu tegtap atau ada baru.

Bendera kami pakai ini sebenarnya bukan bendera kami. Ini masih warna bendera kolonial. Tapi kita sudah sepakat kita pakai saja sampai dengan nanti parlemen pertama itulah akan menetapkan. Kita akan ukur semua atribut kami sesuai identitas kami. Kalau tidak ada identitas orang Melanesia, diganti saja.

Kalau Papua merdeka rencananya pakai mata uang apa?

Sementara ini kami dari federal sedang rancang itu ada dua kemungkinan. Kami bisa pakai pound sterling atau dolar Amerika selama di bawah PBB sampai dengan peralihan, kemudian kami ubah.

Sistem pemerintahannya parlementer?

Iya, sistemnya parlementer.

Sumber : Faisal Assegaf, http://www.merdeka.com/khas/kami-ingin-lepas-dari-indonesia-baik-baik-wawancara-jacob-rumbiak-2.html

By : Jangkrik