SEJARAH LAHIRNYA OPM
Tanggal 28 Juli 1965 adalah awal dari gerakan-gerakan kemerdekaan
Papua Barat yang ditempeli satu label yaitu OPM (Organisasi Papua
Merdeka).
Lahirnya OPM di kota Manokwari pada tanggal itu ditandai dengan
penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751
(Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Picu
“proklamasi OPM” yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon
Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps ) dari suku Arfak dan Biak
untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke
penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan
pangan di kalangan suku itu (Ukur dan Cooley, 1977: 287; Osborne, 1985:
35-36; Sjamsuddin, 1989: 96-97; Whitaker, 1990: 51).
Pada tanggal 14 Desember 1988, sekitar 60 orang berkumpul di stadion
Mandala di kota Jayapura, untuk menghadiri upacara pembacaan “proklamasi
OPM” serta “pengibaran bendera OPM” yang kesekian kali.
Peristiwa ini agak berbeda dari peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya.
Soalnya, untuk pertama kalinya, bukan bendera Papua Barat hasil
rancangan seorang Belanda di masa pemerintahan Belanda yang dikibarkan,
melainkan sebuah bendera baru rancangan si pembaca proklamasi, Thomas
Wanggai, yang dijahit oleh isterinya yang berkebangsaan Jepang, Ny.
Teruko Wanggai.
Selain itu, Wanggai tidak menggunakan istilah “Papua Barat”, seperti
para pencetus proklamasi-proklamasi OPM maupun para pengibar bendera OPM
sebelumnya, melainkan memproklamasikan berdirinya negara “Melanesia
Barat”. Kemudian, Thomas Wanggai sendiri adalah pendukung OPM
berpendidikan paling tinggi sampai saat itu. Ia telah menggondol gelar
Doktor di bidang Hukum dan Administrasi Publik dari Jepang dan AS,
sebelum melamar bekerja di kantor gubernur Irian Jaya di Jayapura.
Dibandingkan dengan gerakan-gerakan nasionalisme Papua sebelumnya,
gerakan Tom Wanggai mendapat perhatian yang paling luas dan terbuka dari
masyarakat Irian Jaya. Sidang pengadilan negeri di Jayapura yang
menghukumnya dengan 20 tahun penjara — tertinggi dibandingkan dengan
vonis-vonis sebelumnya untuk para aktivis OPM — mendapat perhatian luas.
DENGAN segala pembatasan di atas, tonggak-tonggak sejarah mana yang
paling penting untuk disorot? secara kronologis, ada lima tonggak
sejarah yang paling penting dalam pertumbuhan kesadaran nasional Papua.
26 Juli 1965
Tonggak sejarah yang pertama adalah pencetusan berdirinya OPM di
Manokwari, tanggal 26 Juli 1965. Gerakan itu merembet hampir ke seluruh
daerah Kepala Burung, dan berlangsung selama dua tahun. Tokoh pemimpin
kharismatis gerakan ini adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur
75 tahun.
Sedangkan tokoh-tokoh pimpinan militernya adalah dua bersaudara
Mandatjan, Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan
Perminas. Inti kekuatan tempur gerakan itu adalah para bekas anggota
PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua. Ariks dan
Mandatjan bersaudara adalah tokoh-tokoh asli dari Pegunungan Arfak di
Kabupaten Manokwari, sedangkan kedua bersaudara Awom adalah migran suku
Biak yang memang banyak terdapat di Manokwari.(2) Sebelum terjun dalam
pemberontakan bersenjata itu, Ariks adalah pemimpin partai politik
bernama Persatuan Orang New Guinea (PONG) yang berbasis di Manokwari dan
terutama beranggotakan orang-orang Arfak. Tujuan partai ini adalah
mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat, tanpa sasaran tanggal
tertentu (Nusa Bhakti, 1984; Osborne, 1989: 35-36).
1 Juli 1971
Empat tahun sesudah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung dapat
dipadamkan oleh pasukan-pasukan elit RPKAD di bawah komando almarhum
Sarwo Edhie Wibowo, “proklamasi OPM” kedua tercetus. Peristiwa itu
terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris,
Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, yang dijuluki
(Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Irian
Jaya, “Mavik”.
Pencetusnya juga berasal dari angkatan bersenjata, tapi bukan seorang
bekas tentara didikan Belanda, melainkan seorang bekas bintara didikan
Indonesia, Seth Jafet Rumkorem. Seperti juga Ferry Awom yang memimpin
pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung, Rumkorem juga berasal dari
suku Biak.
Ironisnya, ia adalah putera dari Lukas Rumkorem, seorang pejuang
Merah Putih di Biak, yang di bulan Oktober 1949 menandai berdirinya
Partai Indonesia Merdeka (PIM) dengan menanam pohon kasuarina di Kampung
Bosnik di Biak Timur (Aditjondro, 1987: 122).
Sebagai putera dari seorang pejuang Merah Putih, Seth Jafet Rumkorem
tadinya menyambut kedatangan pemerintah dan tentara Indonesia dengan
tangan terbuka. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai penata buku di
kantor KLM di Biak, dan masuk TNI/AD yang memungkinkan ia mengikuti
latihan kemiliteran di Cimahi, Jawa Barat, sebelum ditempatkan di Irian
Jaya dengan pangkat Letnan Satu bidang Intelligence di bawah pasukan
Diponegoro.
Namun kekesalannya menyaksikan berbagai pelanggaran hak-hak asasi
manusia menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, mendorong ia
masuk ke hutan bersama-sama para aktivis OPM dari daerah Jayapura
sendiri.
Sebelumnya ia sudah membina hubungan dengan kelompok OPM pimpinan
Herman Womsiwor, orang sesukunya, di Negeri Belanda. Atas dorongan
Womsiwor, ia membacakan teks proklamasi Republik Papua Barat berikut
dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memilih
pangkat Brigadir Jenderal:(3)
PROKLAMASI
Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari
Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke
Pulau Adi.
Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini
untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971,
tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka
(de facto dan de jure ).
Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa
merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka
di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.
Victoria, 1 Juli 1971
Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,
SethJafetRumkorem
(Brigadir-Jenderal)
3 Desember 1974
Dalam upacara pembacaan proklamasi itu, Rumkorem didampingi oleh
Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat?), Dorinus Maury
sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway
sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis
Wajoi sebagai Komandan (Panglima?) TEPENAL Republik Papua Barat.
Imajinasi kartografis wilayah negara merdeka yang dicita-citakan oleh
para aktivis OPM, tidak terbatas pada wilayah eks propinsi New Guinea
Barat di masa penjajahan
Belanda.Tiga
tahun sesudah proklamasi di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar
sampai meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua Niugini. Pada
tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui,
ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut
“Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya menghendaki persatuan
bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua Niugini) sampai
ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.
Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di
Jayapura. Soalnya, salah seorang di antara penandatangan “proklamasi
Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah
Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975
kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di
rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua
tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, di
antaranya abang dari seorang alumnus FE-UKSW, diajukan ke pengadilan
negeri Jayapura.
Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara,
karena tuduhan melakukan “makar”. Ketika saya bekerja di Jayapura di
awal 1980-an, saya berkenalan dengan salah seorang pencetus “proklamasi
Sorong-Samarai”, yang telah selesai menjalankan masa hukumannya, dan
sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan konsultan transmigran
sebagai tenaga penterjemah. Ia tidak mau berceritera tentang gerakan
yang pernah dilakukannya (atau yang pernah dituduhkan kepadanya?).
26 April 1984
Pada tanggal ini, pemerintah Indonesia melakukan “sesuatu” yang justru
semakin menumbuhkan kesadaran nasional Papua di Irian Jaya, yakni
menciptakan seorang martir yang kenangannya (untuk sementara waktu)
mempersatukan berbagai kelompok OPM yang saling bertikai. Pada tanggal
itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal Irian Jaya, Arnold Clemens
Ap, ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Jayapura, pada
saat Ap sedang menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya
ke Vanimo, Papua Niugini, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman
Arnold Ap telah mengungsi terlebih dahulu tanggal 7 Februari 1984.
Arnold Ap yang lahir di Biak tanggal 1 Juli 1945, menyelesaikan studi
Sarjana Muda Geografi dari Universitas Cenderawasih, Abepura (13 Km
sebelah selatan kota Jayapura). Di masa kemahasiswaannya, ia turut
bersama sejumlah mahasiswa Uncen yang lama dalam demonstrasi-demonstrasi
di saat kunjungan utusan PBB, Ortiz Sans, untuk mengevaluasi hasil
Pepera 1969.
Sesudah hasil Pepera mendapatkan pengesahan oleh PBB, tampaknya ia
menyadari bahwa pendirian suatu negara Papua Barat yang terpisah dari
Indonesia terlalu kecil kansnya dalam waktu singkat. Ia kemudian
berusaha memperjuangkan agar orang Irian dapat mempertahankan identitas
kebudayaan mereka, walaupun tetap berada dalam konteks negara Republik
Indonesia.
Selain pertimbangan real-politik , pilihan Arnold Ap untuk
memperjuangkan identitas Irian melalui bidang kebudayaan juga
dipengaruhi oleh “modal alam” yang dimilikinya. Ia seorang seniman serba
bisa yang berbakat. Selain mahir menyanyi, memainkan gitar dan tifa,
menarikan berbagai jenis tari rakyat Irian Jaya, melukis sketsa-sketsa,
ia juga mahir menceriterakan mop alias guyon-guyon khas Irian. Karena
kelebihan-kelebihannya itu, Ketua Lembaga Antropologi Universitas
Cenderawasih, Ignasius Soeharno, mengangkat Arnold Ap menjadi Kurator
Museum Uncen yang berada di bawah lembaga itu.
Dalam kapasitas itu, ia sering mendapat kesempatan mendampingi
antropolog-antropolog asing yang datang melakukan penelitian lapangan di
Irian Jaya. Kesempatan itulah yang dimanfaatkannya untuk melakukan
inventarisasi terhadap seni patung, seni tari, serta lagu-lagu dari
berbagai suku yang dikunjunginya (Ap dan Kapissa, 1981; Ap, 1983a dan
1983b).
`Dalam kedudukan sebagai kepala museum yang diberi nama Sansakerta,
Loka Budaya , ia mengajak sejumlah mahasiswa Uncen mendirikan sebuah
kelompok seni-budaya yang mereka namakan Mambesak (istilah bahasa Biak
untuk burung cenderawasih).(4) Kelompok ini didirikan tanggal 15 Agustus
1978, menjelang acara 17 Agustus, sebagai persiapan untuk mengisi acara
hiburan lepas senja di depan Loka Budaya. Selain Arnold, para
“cikal-bakal” Mambesak yang lain adalah Marthin Sawaki, Yowel Kafiar,
dan Sam Kapisa, yang masih berkuliah di Uncen waktu itu (IrJaDISC,
1983).
Ternyata, respons masyarakat Irian — baik orang kota maupun orang
desa, orang kampus maupun orang kampung — terhadap karya kelompok
Mambesak ini cukup besar. Lima volume kaset Mambesar berisi reproduksi —
dan juga, rearrangement — lagu-lagu daerah Irian Jaya, berulang kali
habis terjual dan diproduksi kembali. Siaran radio Pelangi Budaya dan
Pancaran Sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk di Studio RRI Nusantara V
setiap hari Minggu siang, cukup populer. Apalagi karena di
selang-seling siarannya, lagu-lagu rekaman Mambesak selalu diputar.
Lagu-lagu itu bahkan pernah saya dengar di Pegunungan Bintang dari
siaran radio negara tetangga, Papua Niugini, yang sedang dinikmati oleh
seorang penduduk asli suku Ok.
Berarti, dengan pelan tapi pasti, suatu gerakan kebangkitan
kebudayaan Irian sedang terjadi, dimotori oleh Arnold Ap dari kantornya
di Loka Budaya Universitas Cenderawasih. Sebagai kurator museum dan
penasehat pusat pelayanan pedesaan yang saya pimpin waktu itu,
IrJa-DISC, ia juga sangat akrab berkomunikasi dengan tokoh-tokoh adat
serta seniman-seniman alam yang asli Irian. Tampaknya, popularitas
Arnold Ap dengan Kelompok Mambesak-nya itu kemudian membangkitkan
kecurigaan aparat keamanan Indonesia, bahwa gerakan kebangkitan
kebudayaan Irian itu hanyalah suatu “bungkus kultural” bagi “bahaya
laten” nasionalisme Papua.
Walhasil, Arnold mulai berurusan dengan aparat keamanan di Jayapura.
Tapi karena tak dapat dibuktikan bahwa ia melakukan sesuatu yang
“subversif” atau bersifat “makar”, ia tak dapat ditahan. Apalagi
kaset-kasetnya, atas saran Arnold, diputar di kampung-kampung di
perbatasan Irian Jaya – Papua Niugini, untuk mengajak para gerilyawan
OPM keluar dari hutan dan pulang ke kampung mereka.
Keadaan itu berubah drastis di penghujung tahun 1983, ketika pasukan
elit Kopasandha yang ditugaskan di Irian Jaya, berusaha membongkar
seluruh jaringan simpatisan OPM yang mereka curigai ada di kampus dan di
instansi-instansi pemerintah di Jayapura, dan menumpasnya once and for
all. Arnold dianggap merupakan “kunci” untuk membongkar jaringan “OPM
kota” itu. Mengapa Ap? Karena ia juga dicurigai menjadi penghubung
antara aktivis OPM di hutan dengan yang ada di kota, yang memungkinkan
para peneliti asing bertemu dengan Jantje Hembring, tokoh OPM di hutan
Kecamatan Nimboran, Jayapura, dan juga membiayai pelarian seorang dosen
Uncen, Fred Hatabu, SH, bersama bekas presiden Republik Papua Barat,
Seth Jafet Rumkorem ke PNG, dari hasil penjualan kaset-kaset Mambesak.
Walhasil, pada tanggal 30 November 1983, Arnold ditahan oleh satuan
Kopassanda yang berbasis di Jayapura. Sebelum dan sesudahnya, sekitar 20
orang Irian lain, yang umumnya bergerak di lingkungan Uncen maupun
Kantor Gubernur Irian Jaya, juga ditahan untuk diselidiki aspirasi
politik dan kaitan mereka dengan gerilya OPM di hutan dan di luar
negeri. Penahanan tokoh budayawan Irian yang di media cetak Indonesia
hanya dilaporkan oleh harian Sinar Harapan dan majalah bulanan Berita
Oikoumene , segera mengundang kegelisahan kaum terpelajar asli Irian di
Jayapura maupun di Jakarta.
Walaupun penahanannya dipertanyakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI) maupun teman-teman Arnold yang lain di Jayapura
dan di Jawa, sampai awal 1984(5) tak tampak tanda-tanda bahwa ia akan
diajukan ke pengadilan. Ia hanya dipindahkan dari tahanan Kopassandha ke
tahanan Polda.
Seorang teman Arnold yang juga anggota inti Kelompok Mambesak, Eddy Mofu, malah mendadak juga ikut ditahan bersamanya.
Ketidakjelasan status sang budayawan Irian ini, menambah keresahan
kawan-kawannya di Jayapura dan Jakarta. Kegelisahan mereka akhirnya
mendorong dua peristiwa pelarian politik ke luar negeri. Di Jayapura,
pada tanggal 8 Februari 1984, puluhan teman dan simpatisan Arnold Ap
melarikan diri ke Vanimo dengan menggunakan perahu bermotor. Dalam
rombongan itu termasuk isteri Arnold, Corry, bersama tiga orang anaknya
yang masih kecil serta bayi di dalam kandungannya.
Sementara itu di Jakarta, empat pemuda Irian — Johannes Rumbiak,
Jopie Rumajau, Loth Sarakan, dan Ottis Simopiaref — yang mempertanyakan
nasib Arnold ke DPR-RI, akhirnya terpaksa minta suaka ke Kedutaan Besar
Belanda, setelah mereka ketakutan akibat dicari-cari oleh aparat
keamanan di tempat penginapan mereka (Kobe Oser, 1984).
Di tengah-tengah gejolak politik beginilah, “tawaran” kepada Arnold
dkk untuk melarikan diri dari tahanan Polda guna menyusul keluarga dan
kawan-kawan mereka di Vanimo, tampaknya sangat menggiurkan. Celakanya,
tawaran itu tampaknya hanyalah suatu jebakan, yang berakhir dengan
meninggalnya sang budayawan di RS Aryoko, Jayapura, tanggal 26 April
1984 (Osborne, 1985 dan 1987: 152-153; Anon., 1984 dan 1985; Ruhukail,
1985).
Sekitar lima ratus orang ikut mengantar jenazah sang seniman ke
tempat peristirahatannya yang terakhir di pekuburan Kristen Abe Pantai,
berdampingan dengan makam sahabat dan saudaranya, Eddy Mofu, yang sudah
meninggal pada hari pertama pelarian mereka dari tahanan pada hari
Minggu Paskah, 22 April 1984.
Kematian sang seniman ikut melecut arus pengungsi tambahan ke Papua
Niugini. Sementara mereka yang sudah lebih dahulu lari ke sana, ikut
memperingati kematian teman mereka, sambil menghibur sang janda, Corry
Ap.
Kematian budayawan asli Irian ini menambah simbol nasionalisme Papua,
karena berbagai fraksi OPM di luar negeri, berlomba-lomba mengklaim
Arnold Ap sebagai orang yang diam-diam menjadi “Menteri Pendidikan &
Kebudayaan” mereka di dalam kabinet bawah tanah OPM di Irian Jaya. Ada
yang juga menyebut sang seniman adalah seorang “konoor modern”, merujuk
ke para penyebar kabar gembira dalam mitologi mesianistik Biak, Koreri
(Osborne, 1987: 149).
Namun selang beberapa tahun, legenda itu mulai pudar. Lebih-lebih
karena para penerus Kelompok Mambesak yang masih tetap bernaung di bawah
kelepak sayap museum Uncen, tak ada yang mampu (atau berani?)
menghidupkan kembali peranan kelompok senibudaya itu menjadi ujung
tombak kebangkitan kebudayaan Irian.
Sedangkan di Negeri Belanda, ke mana isteri dan anak-anak Arnold Ap
diizinkan mengungsi oleh pemerintah Papua Niugini, kelompok-kelompok OPM
mencoba memproyeksikan jandanya, Corry Ap, bagaikan figur Corry Aquino
yang juga kehilangan suaminya karena keyakinan politik sang suami,
Benigno (“Ninoy”) Aquino. Namun Corry Ap bukan Corry Aquino, dan setelah
bosan dengan usaha-usaha politisasi dirinya, janda sang seniman menarik
diri dari kehidupan publik dan membatasi peranannya (yang sudah cukup
berat) sebagai ibu, ayah, dan pencari nafkah, bagi keempat orang anak
laki-lakinya di negeri yang tak selalu ramah terhadap para migran
berkulit hitam.
14 Desember 1988
Seperti yang telah disinggung di depan, “proklamasi dan pengibaran
bendera OPM” yang dilakukan Tom Wanggai di stadion Mandala, Jayapura,
sangat berbeda dari pada berbagai proklamasi dan pengibaran bendera OPM
sebelumnya. Tampaknya cendekiawan asli Irian asal Serui ini, sudah
berpamitan dengan (sebagian besar) bekal historis OPM yang sebelumnya.
Bendera “Melanesia Barat” yang dikibarkannya, berbeda dari bendera “Papua Barat” yang sebelumnya.
Konon menurut ceritera, bendera “Papua Barat” yang sebelumnya,
termasuk yang dikibarkan Seth Jafet Rumkorem di Markas Victoria pada
tanggal 1 Juli 1971, dirancang oleh seorang bangsa Belanda yang lazim
dipanggil “Meneer Blauwwit”, mertua tokoh OPM tua di Belanda, Nicholaas
Jouwe. Ketiga warnanya — merah, putih, dan biru — meniru ketiga warna
bendera Belanda.
Sedang ke-13 garis warna putih dan biru, menandakan ke-13 propinsi
dalam negara Papua Barat yang akan dibentuk, seandainya Soekarno tidak
segera mengintervensi dengan Tri Komando Rakyatnya. Hanya bintang putih
di atas landasan merah di bendera Papua Barat itu memberikan unsur
“pribumi” pada bendera Papua Barat ciptaan Belanda itu. Itulah bintang
kejora, sampari dalam bahasa Biak, yakni lambang kemakmuran yang akan
datang dalam mitologi Koreri.
Juga “lagu kebangsaan” OPM berjudul “Hai Tanahku, Papua”, yang sering
dinyanyikan dalam upacara-upacara OPM, adalah ciptaan seorang Belanda,
Pendeta Ishak Samuel Kijne. Nama pendeta seniman itu diabadikan dalam
STT GKI Irja di Abepura. Tampaknya, lagu kebangsaan lama itu pun sudah
ditinggalkan oleh Tom Wanggai. Sedangkan “wawasan nasional” atau wilayah
negara merdeka yang dicita-citakannya juga tidak lagi terbatas pada
wilayah Papua Barat yang diancang-ancang oleh Belanda dan diresmikan
oleh Rumkorem.
BEGITULAH lima tonggak sejarah dalam evolusi nasionalisme Papua atau Melanesia Barat di Irian Jaya.
Pertanyaannya sekarang: apakah nasionalisme Papua yang sudah
tumbuh-kembang selama seperempat abad, yang berhasil diremajakan dari
generasi ke generasi, dengan pelebaran variasi profesi dan peningkatan
tingkat pendidikan mereka yang tampil memimpin, akan pudar? Ataukah
nasionalisme Papua ini akan bertumbuh semakin kuat? Setidak-tidaknya,
terus bertahan melalui proses peremajaan aktor-aktornya? Lalu, kalau
melihat bukti-bukti historis yang ada, nasionalisme Papua semakin kuat,
bagaimana sebaiknya jawaban orang-orang Indonesia (yang lain)? Apakah
jawabannya harus selalu lewat peluru, ataukah lewat kotak suara?Solution
by bullet , or solution by ballot ? Selain itu, apakah kita harus terus
meniru politik pasifikasi Belanda, dengan hanya membalik orientasi
geografisnya? Di zaman Belanda, para pejuang kemerdekaan Hindia Belanda
yang dianggap “berbahaya” dibuang ke Irian, sementara sekarang, para
pejuang kemerdekaan Irian Jaya yang juga dianggap semakin berbahaya,
dilihat dari vonis hukumannya yang meningkat dari tujuh ke 20 tahun,
dibuang ke Kalisosok dan penjara-penjara lain di Jawa. Sudah betul,
bijaksana, dan etiskah reproduksi politik Belanda yang demikian
Yogyakarta, PAPUANEWS.ID
– Terkait rencana mahasiswa Papua meninggalkan Yogyakarta karena merasa
tak aman. Pemerintah Provinsi Papua mengirim utusan bersama DPRD
setempat ke Yogyakarta untuk membicarakan masalah jaminan keamanan bagi
para mahasiswa yang menuntut ilmu di sana. Hal ini disampaikan
Sekretaris Daerah Pemprov Papua Hery Dosinaen saat ditemui seusai
menghadiri Rakernas Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI) di Jayapura,
Senin (25/7/2016).
