Garis Keturunan Ibu Tak Diakui sebagai Orang Asli Papua

Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|

Banyak perdebatan mengenai siapa yang disebut dengan orang Papua. Apakah yang lahir besar atau yang memiliki darah Papua atau yang berkulit hitam berambut keriting.
 
MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—– Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Tata Cara Pemillihan Kepala Daerah menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan orang asli papua adalah mereka yang bapak dan mamanya (ibu) adalah orang asli Papua.
Mereka yang bapaknya orang asli Papua juga termasuk yang diakui sebagai orang asli Papua (patrilineal), sementara mereka yang hanya mamanya orang asli Papua (matrilineal), tidak masuk dalam kriteria sebagai orang asli Papua.

“Kriteria lebih rinci soal orang asli Papua akan diserahkan ke Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Mereka ini yang akan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap definisi orang asli Papua,” kata Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda) DPR Papua Barat, Yosias Saroy Kamis pekan lalu.

Menurut Yosias, penyusunan dan pembahasan Raperdasus sudah masuk dalam Program Peraturan Daerah (Prolegda) tahun 2015 yang diprioritaskan. Dalam waktu dekat DPR Papua Barat akan membentuk tim untuk melakukan konsultasi publik terkait Raperdasus tersebut. Konsultasi rencananya dilakukan usai pelantikan Wakil Gubernur Papua Barat.

“Pembahasan draf tersebut sudah masuk dalam tahap finalisasi, sehingga tim akan melakukan uji publik kepada masyarakat di kabupaten dan kota di provinsi Papua Barat. Ini untuk memboboti usulan yang sudah ada,” ujarnya.

Yosias Saroy mengatakan, penyusunan dan pembahasan Raperdasus bisa saja bergeser dari target yang telah ditentukan. Namun ia berharap pembahasan bisa rampung sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada oleh KPU. Menurut Yosias untuk merampungkan pembahasan Raperdasus tersebut, DPR harus lebih fokus.

Ia menambahkan, Raperdasus ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh KPU. Agar tidak menjadi kerancuan. ”Supaya kalau regulasi sudah ada, KPU bisa gunakan ini sebagai acuan. Kalau hanya bicara saja tidak bisa,” ujar dia.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB), Anike TH.Sabami mengatakan, penyusunan Raperdasus tentang tata cara pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terus diseriusi.

Ia mengajak MRP Papua Barat, DPR Papua Barat fraksi Otsus dan anggota DPR PB lainnya untuk serius membahas Raperdasus tersebut. “Kami harap pembahasan Raperdasus tersebut bisa dibahas di DPR, sehingga ada satu peraturan daerah khusus dalam pencalonan pasangan kepala daerah di tingkat kabupaten, walikota, dan provinsi adalah orang asli Papua. Karena ini adalah amanat Undang-Undang Otsus,” ungkapnya.

Anike menambahkan soal definisi orang asli Papua, akan dibahas oleh MRP PB secara kelembagaan. Sayangnya, Anike enggan membeberkan soal definisi tersebut. “Soal definisi orang asli Papua adalah kewenangan MRP. Tentunya tidak keluar dari draf yang sudah ada,” ujar dia.

Lahirnya peraturan yang memproteksi hak dasar orang asli Papua di bidang politik, ungkap Anike Sabami, adalah dalam rangka membangun tatanan pembangunan demokrasi serta membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini harus ada sehingga pelaksanaan Otsus di Papua Barat yang menjadi konsentrasi pemerintah pusat bisa terlaksana. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti sehingga saya optimis peraturan ini bisa dilaksanakan pada Pilkada tahun ini,” kata Anike mengakhiri.

KNPB Tuntut Referendum, 7 Mahasiswa Papua Ditahan

01/06/2016

Add caption

PROPAGANDA: Mahasiwa Papua menggelar unjuk rasa dan membentangkan spanduk tuntutan, Selasa kemarin, di Polda Sulut. foto Fajri/RADAR MANADO

RADARMANADO.COM – Ratusan mahasiswa asal Papua menggelar unjuk rasa damai, menuntut referendum Papua Merdeka dipenuhi pemerintah Republik Indonesia (RI). Mereka diketahui adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Aksi unjuk rasa itu dilakukan di empat titik. Yaitu Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Polda Sulut, Tugu Zero Point Kota Manado, dan sebagian kecil berada di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Kota Manado, Selasa (31/5) sekira pukul 09.00 Wita.
Sebelum menuju target aksi ratusan mahasiswa negeri mutiara hitam ini melakukan orasi di Asrama Papua di Kelurahan Kleak. Selanjutnya mereka melakukan long march menuju Polda Sulut. Mereka berorasi agar Papua bisa merdeka dari Indonesia. Demo tersebut, dikawal ketat kepolisiaan.
Dalam aksi mereka, spanduk dan bendera KNPB dikibarkan. Lalu selebaran berisi tuntutan referendum. Mahasiswa beralasan Indonesia gagal mengelola dengan baik otonomi khusus yang diterapkan di Papua. “Selama ini masih terjadi kesenjangan terhadap masyarakat Papua, hasil kekayaan alam malah dinikmati elit dan korporasi asing,” teriak mahasiswa.
Selain itu, mereka mendukung United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) menjadi full member di Melanesia Spear Group (MSG).
ULMWP sendiri adalah organisasi pembebasan Papua yang berkedudukan di Papua Nugini, Australia dan Inggris. Sedangkan MSG adalah organisasi besar negara-negara Melanesia.
Dalam aksi itu, pihak kepolisian mengamankan tujuh mahasiswa termasuk Koordinator Lapangan Wiliam Wim dan Sekretaris Badan Pengurus KNPB Konsulat Indonesia, Bram Asso. Mereka digiring ke Mapolresta Manado untuk dimintai Keterangan.
Kabag Ops Polresta Manado Kompol Dewa Made Palguna mengatakan, demonstran diamankan karena tidak punya izin untuk melakukan unjuk rasa. Lalu bertindak tegas agar tidak ditiru oleh yang lain. “Memang atribut-atribut yang dibawa adalah atribut kemerdekaan Papua. Masih sementara pendalaman oleh Satreskrim pidananya,” terang dia.
Menurut dia, belum bisa disimpulkan masih dalam proses pendalaman. Ada juga atribut-atribut yang digunakan berlambang bintang kejora. “Hal itu juga sementara didalami. Tujuh orang kami telah amankan dugaan sementara adalah kemerdekaan Papua Barat sekarang sedang didalami,” terang dia. (fjr/kim)

Tokoh Pemuda Papua : Tindak Tegas Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

| June 10, 2016

Jayapura, Facta-news.com. Tokoh Pemuda Papua, Yonas Nussy meminta kepada aparat terkait untuk menindak tegas kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya sudah sampaikan kepada Kesbangpol Provinsi Papua dan Polda Papua, untuk memanggil mereka (pimpinan KNPB), beri mereka pemahaman, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan ideologi Pancasila dan UUD 1945, kalau mereka masih melakukan, maka tangkap dan dipenjarakan saja,” tegasnya di Jayapura, Kamis (9/6/2016). Dilansir dari Papuanews.id
Menurutnya, jika hal ini tidak dilakukan dan terkesan dibiarkan, maka akan muncul gerakan spontanitas warga yang cinta Tanah Air dan bangsa Indonesia yang akan memberontak. Mereka akan melalukan perlawanan dan penentangan organisasi ini.
“Seperti yang demo lalu, warga menolak keberadaan KNPB, warga sudah gerah dengan tingkah mereka, karena keberadaan mereka jelas-jelas ingin memisahkan diri dari NKRI,” katanya.
Dirinya mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dilontarkan kelompok tersebut.
“Tidak usah lagi dengar isu mereka masalah Papua akan merdeka, lebih baik sudahi saja, dan Papua masuk ke MSG, itu negara -negara yang tergabung dalam MSG ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang mana jika ada hubungan diplomatik, maka salah satu syaratnya mereka mengakui kedaulatan suatu bangsa, termasuk Indonesia, makanya, saya katakan itu tidak mungkin, dan lebih baik sudahi saja, dan masyarakat jangan terprovokasi,” katanya.
Terkait rencana aksi demo KNPB pada 15 Juni, dikatakannya, lebih baik niat itu diurungkan. Pasalnya, aksi yang akan dilakukan bertepatan dengan bulan puasa umat Islam.
“Saya harap mereka (KNPB) menghargai umat muslim yang sedang menjalani ibadah puasa, janganlah membuat gerakan- gerakan yang menganggu stabilitas keamanan dan kekhusyukan mereka umat muslim berpuasa,” ucapnya. (Elsina Mandessy)

Alinasi mahasiswa papua di tangerang baten .

satu perjuagan demi tanah papua barat ini 

LIPI: Jika Tahun Ini Tidak Dialog, Papua Akan Lepas

0 Saturday, April 16, 2016

Dosen FISIP UNcen, Marinus, Yaung, Peneliti LIPIAdriana Elisabeth dan Binny Buchori

Gagasan dialog antara Papua dan Jakarta terus disuarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) kali ini, Lembaga Pemeneliti Indonesia (LIPI) menginginkan adanya dialog antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia.

Dukungan terhadap gagasan dialog tersebut disampaikan oleh Adriana Elisabeth dari LIPI, dirinya mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka dialog Jakarta-Papua. Hal itu disampaikan dalam diskusi Politik tentang persoalan di Papua yang dihadiri oleh Staf Ahli presiden Jokowi, Adriana Elisabeth dari LIPI, Kepolisian, Peneliti, Akademi dan stackholder lainnya.

Diskusi tersebut, LIPI dan JDP menginginkan adanya dialog antara Jakarta dan Papua untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua. Persoalan Papua yang sudah lebih dari setengah abad itu, menurut LIPI dan JDP hanya bisa diselesaikan melalui dialog.

"Jika dialog nasional tidak digelar segera dalam tahun ini, tidak ada harapan lagi Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kata penenilit LIPI Dr. Adriana Elisabeth

Desakan tersebut mungkin saja gertakan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk lebih melihat Papua dari segi pembangunan dan lainnya.

Aksi Demo KNPB tuntut Referendum bagi Papua Barat

Namun sisi lain, banyak Aktivis pro Papua Merdeka, Aktivis hak asasi manusia dan  rakyat Papua mengganggap dialog yang digagas kedua lembaga tersebut tidak akan menyeselesaikan semua persoalan di Papua. Gagasan dialog dari kedua lembaga tersebut mengarah ke Papua tetap didalam Indonesia. Sedangkan di Papua sendiri tuntutan referendum dan Papua Merdeka gencar disuarakan. Mengingat berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Papua selama setengah abad lebih setelah dianeksasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tolak Tim Pencari Fakta HAM Jakarta, Ini Lima Pernyataan ULMWP

Media Papua 1:13:00 PM JumpaPers , KNPB , Papua , Papua Merdeka , PERNYATAAN SIKAP , Press Release , Statement , Statements , ULMWP

oleh Benny Mawel.

Octovianus Mote, Sekjen ULMWP bersama juru bicara ULMWP, Benny Wenda di Honiara – Jubi

Jayapura, United Liberation Movement for West Papua, wadah politik Papua Merdeka yang berstatus observer di Melanesia Spearhead Group (MSG) mengatakan menolak tim Hak Asasi Manusia yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. ULMWP anggap tim itu hanyalah upaya Jakarta menghalanggi diplomasi ULMWP di Pacific dan dunia Internasional.

Penolakan itu disampaikan anggota Tim kerja UMLWP dalam negeri, Sem Awom, dalam jumpa pers di Elsham Jayapura, didampinggi sejumlah pejuang yang tergabung dalam ULMWP. ULMWP menyampaikan lima pernyataan sikap penolakan.

Pertama, menolak dengan tegas tim pencari fakta buatan kolonial Indonesia yang melibatkan orang Papua seperti Marinus Yaung, Matius Murib, Lien Maloali. Orang-orang yang terlibat ini mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM.

Kedua, mendesak segera mengirim tim atau pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (Refrendum) untuk menentukan nasib sendiri.

Ketiga, mendesak tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) segera ke Papua.

Keempat, mendesak semua aktivis HAM, Agama, korban dan seluruh rakyat Papua untuk tidak terlibat dan menolak tim pencari Fakta Pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam Republik Indonesia.

Kelima, menyerukan kepada seluruh komponen rakyat Papua itu terlibat dalam aksi demo damai menolak tim pencari fakta buatan Jakarta yang akan dilaksanakan pada Rabu 15 Juni 2016 yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat.

Koordinator aksi, KNPB, Bazoka Logo mengatakan pihaknya sudah siap mengiring Indonesia menyelesaikan masalah Papua dengan cara-cara menghargai martabat manusia. Karena itu, siapapun yang bersimpati dengan dengan kemanusiaan dapat terlibat dalam demonstrasi damai nanti.

“KNPB mediasi rakyat tidak main-main. Kita mengorbankan perjuangan damai. Kami mengundang simpati kemanusiaan,”tegas pria yang juga juru bicara KNPB pusat ini dalam jumpa pers itu.

Kata dia, alasan apapun KNPB tetap maju membawa agenda rakyat. Kalau Indonesia mau membatasi, pihaknya mempersilahkan Indonesia membatasinya. Karena, pembatasan ruang demokrasi itu yang diinginkan KNPB dalam perjuangan.

“KNPB sudah siap giring Indonesia melakukan pelangaran HAM,”tegasnya.(mp/tabloidjubi.com)

Mahasiswa Berkaus Bintang Kejora Demo Tuntut Papua Merdeka

Oleh Yoseph Ikanubun

pada 01 Jun 2016, 08:05 WIB

10Shares

Puluhan mahasiswa yang beraksi pada Selasa 31 Mei 2016 itu pun ditangkap polisi. (Yoseph Ikanubun/Liputan6.com)

Liputan6.com, Manado - Ratusan mahasiswa asal Papua yang berdomisili di Manado, Sulawesi Utara, menggelar aksi menuntut kemerdekaan provinsinya, yakni pembebasan tahanan politik, dan narapidana politik. Namun unjuk rasa berujung ricuh.

Puluhan mahasiswa yang beraksi pada Selasa, 31 Mei 2016 itu pun ditangkap polisi. Sementara atribut aksi, termasuk baju mahasiswa bergambar bintang kejora, ikut dilucuti.

Aksi ini diawali dengan orasi-orasi yang disampaikan secara bergantian oleh para mahasiswa di dalam Asrama Cendrawasih di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Manado.

"Kami menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Bebaskan tahanan politik, dan narapidana politik Papua," teriak Hizkia Meage, salah satu orator.

Meski diawasi secara ketat oleh ratusan aparat keamanan gabungan, para pengunjuk rasa bergerak keluar asrama dan melakukan long march ke kantor DPRD Provinsi Sulut.
Rusuh

Di tengah perjalanan, aparat dari Polresta Manado menciduk sekitar 10 mahasiswa yang dianggap sebagai dalang aksi itu. Mereka yang ditangkap, termasuk Hizkia, digelandang ke Mapolresta Manado.

"Kami tidak terima dengan penangkapan kawan kami. Jauh sebelum aksi ini kami sudah sampaikan surat pemberitahuan ke Polda Sulut," kata mahasiswa lain yang mengambil alih aksi, Teddy Mabel.

Baca Juga

Penangkapan ini memicu kemarahan para mahasiswa. Mereka mengarahkan aksi ke Mapolda Sulut. Namun saat mereka tiba di Mapolda Sulut, polisi langsung menyita atribut serta seluruh barang bawaan mahasiswa.

"Ambil semua atribut, bendera, termasuk spanduk dan poster-poster. Geledah semua bawaan mereka," teriak Kabid Propam Polda Sulut, Eko.

Sementara mahasiswa memilih bernyanyi lagu-lagu daerah Papua.

Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik di hadapan ratusan demonstran itu mengatakan, polisi mengamankan sejumlah demonstran karena mahasiswa tidak mengantongi izin. "Karena tidak punya izin makanya kami amankan mereka," tutur Wilson.

Wapres JK Tegaskan Australia Tak Punya Urusan dengan HAM di Papua

Oleh Liputan6

pada 11 Jun 2016, 05:52 WIB

16Shares

Wapres Jusuf Kalla (Liputan6.com/ Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Australia tidak punya urusan dengan isu hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan JK di Kantor Wapres, Jakarta, terkait komentar-komentar pemerintah Australia yang seringkali menyinggung persoalan HAM di Papua.

Baca Juga

"Itu biasa, sejak dulu Australia selalu begitu. Tapi yang lebih penting datanya, dan itu tidak ada urusannya dengan Australia, yang penting kita menjelaskan," kata Wapres seperti dikutip Antara, Jumat 10 Juni 2016.
Menurut JK, terkadang pengertian HAM sering berselisih dengan pelaksanaan penegakan hukum, karena itu penjelasan yang baik dibutuhkan untuk menghapus pendapat-pendapat yang keliru.
"Kalau Anda diserang dan ditangkap, bikin konflik itu adalah pelanggaran HAM," kata dia.
Terkait penjelasan kepada pihak Australia, pada 8 Juni lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan telah berkunjung ke Negeri Kanguru dan masalah HAM Papua menjadi salah satu topik yang dibahas.
Pertemuan itu diselenggarakan di Sydney untuk pertemuan tingkat menteri kedua antara Australia dan Indonesia di bidang Hukum dan Keamanan.
Turut serta dalam pertemuan itu adalah Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Tito Karnavian dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie.

Mahasiswa Minta Pemda Perhatian SDM Mimika

SAPA (TIMIKA) – Mahasiswa Mimika yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua menyatakan keberatan dengan  rencana Pemerintah Kabupaten dan DPRD Mimika yang mengusulkan adanya dua daerah otonomi baru (DOB) yakni Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur.

Pihaknya meminta DPRD untuk berhenti mengurus adanya kabupaten baru dan fokus untuk membangun masyarakat dengan sumber daya manusia (SDM) nya. Sebab sangat disayangkan jika pemerintah tidak melihat hal ini dan asal membuka pemekaran baru.

“Kenyataannya pemerintah kurang perhatian dengan pendidikan guna membangun SDM. Buktinya Sekarang ini sudah tidak ada lagi beasiswa dari pemda dan DPRD bagi mahasiswa dan mahasiswi asli Mimika yang sedang studi di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Badan Pengurus Mahasiswa Mimika di Manokwari, Markus Beanal dalam rilis media yang dipublikasikan di Group Facebook Salam Papua, Jumat (10/6). 

Pihaknya meminta Pemkab, DPRD Mimika serta Pemerintah Propinsi (Pemprov) Papua agar mencabut surat keputusan (SK) pembentukan DOB baru di Mimika Barat (Mikbar) dan Mimika Timur (Miktim).

 “Kami dari mahasiswa di Manokwari menolak dengan tegas rencana pemerintah daerah yang menyatakan pemekaran kabupaten baru dari Kabupaten Mimika. Jadi stop buka peluang baru untuk orang lain,” tutur dia.

Mereka menilai, pernyataan Ketua DPRD Mimika Elminus Mom terkait pemekaran kabupaten baru di Mimika sangat keliru.

“Masyarakat Mimika mempercayakan DPRD Mimika bukan untuk mengurus kepentingan kelompok tetapi DPRD di pilih dan diangkat untuk memperjuangan hak masyarakat lemah dari kabupaten Mimika. Kami mahasiswa Manokwari melihat kebijakan pemerintah Daerah Melalui DPRD Mimika yang mengurus DOB Baru tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat lebih khusus untuk Amungme dan Kamoro,” ujar Markus.

Ia mengatakan, masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik tanah Amungsa yang merupakan pemilih tanah yang populasinya semakin menurun, karena meningkatnya jumlah populasi penduduk Mimika yang datang dari daerah lain yang datang untuk kepentingan ekonomi terutama terkait PT.Freeport Indonesia.

“Masyarakat suku Amungme dan Kamoro menjadi penonton di negerinya sendiri, dari perkembangan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Sisi pendidikan hasil buah dari pemerintah kabupaten mimika sangat nihil,” ujar dia.

Pihaknya mendesak dengan tegas, agar pemerintah mengurus dan membuat pemekaran baru dari Kabupaten Mimika.

“Kami mendesak pemerintah daerah Mimika dan DPRD Mimika tidak mengurus kepentingan sekelompok manapun dalam bentuk daerah Otonom Baru (DOB) dan segera meningkatkan kepentingan ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi manusia Amungme dan Kamoro yang merupakan pemilik negeri yang adalah Pribumi Mimika Milik hak Sulun Tanah Amungsa,” ujar dia.

Pihaknya mengancam jika permintaannya diabaikan, maka mereka akan melakukan demonstransi damai dengan menduduki Kantor DPRD Mimika. (Albert)

Suara.com - Indonesia mempunyai kekuatan yang tersimpan untuk menakut-nakuti Israel. Kekuatan ini bisa dijadikan untuk menekan Israel agar menghentikan serangan terhadap Palestina.
Pengamat Hubungan Internasional Aleksius Jemadu menyebutkan Indonesia merupakan negara demoktasi yang rakyatnya mayoritas muslim. Negara seperti ini jarang ada di dunia.
Selain Indonesia, Turki juga negara demokrasi yang mempunyai mayoritas masyarakat muslim. Turki pun sangat disegani oleh Israel.
"Dia akan memperhitungkan Indonesia sebagai kekuatan yang moderat, sebagaimana Turki. Indonesia jadi negara muslim terbesar, demokrasinya terkonsolidasi, berhasil," jelas Guru Besar Universitas Pelita Harapan itu saat berbincang dengan suara.com, Selasa (21/4/2015).
Aleksius mengamati negara yang 'disusupi' sistem demokrasi di kawasan Timur Tengah pada akhirnya runtuh. Semisal Mesir dan Libya.
"You lihat di Timur Tengah, demokrasi nggak jalan. Indonesia sudah melakukan pemilihan presiden langsung 3 kali. Artinya di sini, mitos Islam tidak bisa kopatibel dengan demokrasi, itu tidak benar. Israel tahu itu kekuatan Indonesia," papar Aleksius.
Dengan modal itu, semestinya Indonesia bisa melakukan langkah kongkrit dengan melobi negara-negara anggota Asia-Afrika yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel untuk menekan. Terutama negara Timur Tengah yang ditakuti Israel, yaitu Turki dan Mesir.
"Indonesia bisa katakan, saya akan mengajak sahabat saya untuk menekan Anda lebih jauh. Mempengaruhi negara Asia Afrika lain untuk menekan. Israel takut kehilangan sahabatnya itu. Mesir dan Turki," kata dia.
Selasa (21/4/2015) kemarin, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdalah di‎ sela-sela  Konferensi Asia Afrika di Jakarta. Pertemuan tertutup dan singkat itu berlangsung di Kakatua Room Jakarta Convention Center.
Usai pertemuan, Jokowi mengatakan tadi telah membicarakan situasi dan kondisi bangsa Palestina yang masih dijajah sehingga kemerdekaan  bagi warga Palestina adalah keniscayaan yang harus diperoleh. Kata Jokowi, setelah pertemuan itu akan ada pertemuan untuk  menindaklanjuti untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Mantan Gubernur Jakarta‎ ini mengatakan Indonesia sudah sering menyatakan dukungan terhadap Palestina di dunia internasional agar negara itu diterima bergabung menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
BERITA MENARIK LAINNYA: 

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdalah. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Pesimis Indonesia Bisa Bantu Kemerdekaan Palestina

Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan tak punya akses komunikasi ke Israel

Pebriansyah Ariefana : Rabu, 22 April 2015 06:05 WIB

Suara.com - Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina di Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta. Namun sepertinya itu hanya 'isapan jempol' saja.
Sebab Indonesia mempunyai posisi yang sulit untuk berdiplomasi agar serangan Israel ke Palestina dihentikan. Pengamat Hubungan Internasional Aleksius Jemadu mengatakan Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
"Kita bisa berbuat banyak untuk Palestina, tapi kalau tidak bisa berbuat apa-apa untuk Israel. Sama saja dia (Israel) akan terus serang Gaza. Kita tidak punya instrumen untuk menekan dia," jelas Guru Besar Universitas Pelita Harapan itu saat berbincang dengan suara.com, Selasa (21/4/2015).
Dia mengatakan perdamian di Palestina hanya bisa dilakukan dengan diplomasi 2 arah. Dua negara yang menjadi contoh bisa menekan Israel dalah Turki dan Mesir. Sehingga sebesar apapun bantuan Indonesia yang dikirimkan ke Palestina, tidak akan berpengaruh di upaya perdamaian di salah satu kawasan negara Timur Tengah itu.
"Indonesia punya instrumen untuk menekan Israel. Caranya kalau Anda punya hubungan dengan Israel. Kalau tidak punya. Yah hanya ribut dari jauh saja, Israel nggak ada dengar," katanya.
Sebelumnya sampai saat ini Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel juga Palestina sudah mendapat hak atas kedaulatan dan teritorialnya.
Menurut Aleksius, bisa saja Indonesia tidak membuka hubungan kerjasama dengan Israel dalam mengupayakan perdamian Palestina. Asalkan Presiden Jokowi punya inisiatif menghubungi Israel untuk memberikan tekanan.
"Paling tidak kalau tidak mempunyai hubungan diplomatik, Anda punya instrumen untuk langsung kontak dia gitu lho. kasih tahu, kamu jangan lakukan ini lho. Risikonya kayak begini. Nah kita tidak bisa ngomong dan tidak bisa ngancam. Indonesia tidak mempunyai akses dan nggak bisa ngomong," jelas dia.
Padahal di dunia internasional, Indoneia mempunya sejatah pimpin Asia-Afrika, negara muslim terbesar, dan negara besar di ASEAN.
"Itu ngeri lho. Sekarang semua kepala negara datang ke Jakarta. Tapi bagaimaa kita bisa mainkan itu?" papar Aleksius.
Selasa (21/4/2015) kemarin, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdalah di‎ sela-sela Konferensi Asia Afrika di Jakarta. Pertemuan tertutup dan singkat itu berlangsung di Kakatua Room Jakarta Convention Center.
Usai pertemuan, Jokowi mengatakan tadi telah membicarakan situasi dan kondisi bangsa Palestina yang masih dijajah sehingga kemerdekaan bagi warga Palestina adalah keniscayaan yang harus diperoleh. Kata Jokowi, setelah pertemuan itu akan ada pertemuan untuk menindaklanjuti untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Mantan Gubernur Jakarta‎ ini mengatakan Indonesia sudah sering menyatakan dukungan terhadap Palestina di dunia internasional agar negara itu diterima bergabung menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Kita sudah sering sampaikan dukungan penuh kita untuk Palestina jadi anggota penuh PBB, tapi setelah ini ada pertemuan. Jadi ada langkah konkret untuk menuju yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.

Penulis: Bob H. Simbolon 12:19 WIB | Jumat, 10 Juni 2016

Peneliti LIPI: Atasi Masalah Papua Luhut Harus Rangkul ULMWP

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas (Foto: Dok Pribadi)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, menilai langkah Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, tidak tepat dalam menyelesaikan persoalaan Papua dengan mendekati pemerintah Inggris dan Australia.
"Langkah yang dilakukan Pak Luhut tidak tepat, seharusnya yang dilakukan ialah mengajak dialog tokoh-tokoh diaspora Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), merangkul mereka, mengajak mereka bicara duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan Papua," kata salah satu anggota tim peneliti kajian Papua dari Pusat Penelitian Politik (P2P), LIPI, itu kepada satuharapan.com di Jakarta pada hari Jumat (10/6).
Belakangan ini Luhut gencar melakukan pendekatan kepada negara-negara yang selama ini dikenal tempat bermukimnya aktivis yang menyuarakan penentuan nasib sendiri bagi Papua. Setelah berkunjung ke negara-negara Pasifik seperti Fiji dan Papua Nugini, Luhut belum lama ini juga terbang ke Inggris menemui Lord Harries, anggota parlemen Inggris yang dekat dengan ULMWP. Saat ini Luhut juga tengah berada di Australia dan mengatakan di antara isu yang akan diangkat adalah penjelasan tentang pelanggaran HAM Papua kepada pemerintah negara itu.
Namun, Cahyo Pamungkas menilai lebih tepat bila dalam menyelesaikan persoalan Papua, pemerintah melibatkan penduduk Papua dalam dialog internal yakni dialog antara para pihak yang berkonflik di Papua baik masyarakat asli, pendatang, gereja, LSM, akademisi, pers, perempuan, partai politik, OPM, dan lain-lainnya.
"Mereka harus dilibatkan dalam konferensi perdamaian rakyat Papua atau semacam dialog internal Papua," kata dia.

Menurut Cahyo, selama ini pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan persoalan Papua. Hanya saja, kata dia, pendekatan itu dilakukan secara parsial dan masih kuat pendekatan politik dan keamanan. Disamping itu, kata dia, belum ada itikad baik untuk mengajak diaspora duduk bersama menyelesaikan persoalan Papua.

Editor : Eben E. Siadari

Papua Dapat Kiriman 120 Anggota Brimob

[foto: int]

Jayapura – Satu kompi Brimob dikirim ke Papua oleh Mabes Polri untuk melaksanakan tugas pengamanan selama tiga bulan kedepan. Anggota Brimob dari Kelapa Dua itu nantinya akan ditugaskan di polsek-polsek yang dianggap rawan gangguan.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa polsek yang akan menjadi tempat tugas anggota Brimob yang di bawah kendali operasi (BKO) Polda Papua itu berada di jajaran Polres Jayawijaya, Polres Lanny Jaya dan Polres Puncak Jaya.
“Mereka akan bertugas selama tiga bulan namun nantinya akan dievaluasi apakah diperpanjang masa tugasnya atau tidak,” katanya seperti dilansir Antara (12/01).
Sementara itu, mengenai pengejaran terhadap 13 narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Waterpauw mengakui, belum berhasil menangkap mereka.
“Kami masih terus melakukan pengejaran,” ujarnya.
Sebagian besar narapidana yang kabur, mereka tersangkut kasus penganiayaan dengan kekerasan, bahkan ada yang yang melakukan penembakan dan penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga. (as)