Mahasiswa Minta Pemda Perhatian SDM Mimika

SAPA (TIMIKA) – Mahasiswa Mimika yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua menyatakan keberatan dengan  rencana Pemerintah Kabupaten dan DPRD Mimika yang mengusulkan adanya dua daerah otonomi baru (DOB) yakni Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur.

Pihaknya meminta DPRD untuk berhenti mengurus adanya kabupaten baru dan fokus untuk membangun masyarakat dengan sumber daya manusia (SDM) nya. Sebab sangat disayangkan jika pemerintah tidak melihat hal ini dan asal membuka pemekaran baru.

“Kenyataannya pemerintah kurang perhatian dengan pendidikan guna membangun SDM. Buktinya Sekarang ini sudah tidak ada lagi beasiswa dari pemda dan DPRD bagi mahasiswa dan mahasiswi asli Mimika yang sedang studi di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Badan Pengurus Mahasiswa Mimika di Manokwari, Markus Beanal dalam rilis media yang dipublikasikan di Group Facebook Salam Papua, Jumat (10/6). 

Pihaknya meminta Pemkab, DPRD Mimika serta Pemerintah Propinsi (Pemprov) Papua agar mencabut surat keputusan (SK) pembentukan DOB baru di Mimika Barat (Mikbar) dan Mimika Timur (Miktim).

 “Kami dari mahasiswa di Manokwari menolak dengan tegas rencana pemerintah daerah yang menyatakan pemekaran kabupaten baru dari Kabupaten Mimika. Jadi stop buka peluang baru untuk orang lain,” tutur dia.

Mereka menilai, pernyataan Ketua DPRD Mimika Elminus Mom terkait pemekaran kabupaten baru di Mimika sangat keliru.

“Masyarakat Mimika mempercayakan DPRD Mimika bukan untuk mengurus kepentingan kelompok tetapi DPRD di pilih dan diangkat untuk memperjuangan hak masyarakat lemah dari kabupaten Mimika. Kami mahasiswa Manokwari melihat kebijakan pemerintah Daerah Melalui DPRD Mimika yang mengurus DOB Baru tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat lebih khusus untuk Amungme dan Kamoro,” ujar Markus.

Ia mengatakan, masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik tanah Amungsa yang merupakan pemilih tanah yang populasinya semakin menurun, karena meningkatnya jumlah populasi penduduk Mimika yang datang dari daerah lain yang datang untuk kepentingan ekonomi terutama terkait PT.Freeport Indonesia.

“Masyarakat suku Amungme dan Kamoro menjadi penonton di negerinya sendiri, dari perkembangan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Sisi pendidikan hasil buah dari pemerintah kabupaten mimika sangat nihil,” ujar dia.

Pihaknya mendesak dengan tegas, agar pemerintah mengurus dan membuat pemekaran baru dari Kabupaten Mimika.

“Kami mendesak pemerintah daerah Mimika dan DPRD Mimika tidak mengurus kepentingan sekelompok manapun dalam bentuk daerah Otonom Baru (DOB) dan segera meningkatkan kepentingan ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi manusia Amungme dan Kamoro yang merupakan pemilik negeri yang adalah Pribumi Mimika Milik hak Sulun Tanah Amungsa,” ujar dia.

Pihaknya mengancam jika permintaannya diabaikan, maka mereka akan melakukan demonstransi damai dengan menduduki Kantor DPRD Mimika. (Albert)