HISTORY AND LEGACY OF KEBUMEN: NEGARA TANPA SEJARAWAN?

HISTORY AND LEGACY OF KEBUMEN: NEGARA TANPA SEJARAWAN?: Lazim dalam percakapan umum terlontar nada merendahkan jika seorang siswa SMU hendak melanjutkan pada studi sejarah di perguruan...

3 hal yang harus dilakukan jika digeledah aparat

LBH menegaskan tentara tak punya hak untuk menggeledah ataupun menangkap warga karena dianggap menyebarkan ajaran komunisme.

Febriana Firdaus

@febrofirdaus

Published 4:05 PM, May 12, 2016

Updated 4:47 PM, May 12, 2016

GELEDAH. Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, pada 11 Mei 2016. Foto oleh Oky Lukmansyah/Antara

JAKARTA, Indonesia — Tertangkapnya aktivis literasi Adlun Fiqri oleh aparat Markas Kodim 1501 Ternate, Maluku, pada Selasa malam, 10 Mei lalu, menimbulkan kekhawatiran.
Adlun, yang ditangkap bersama rekannya yang juga aktivis lingkungan, Supriyadi, dianggap menyebarkan ajaran komunisme melalui media sosial. Adlun diketahui pernah mengunggah kaus berwarna merah bergambar palu arit yang tercelup dalam cangkir kopi. Kaus itu bertuliskan Pecinta Kopi Indonesia, dan memiliki akronim yang sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Bersama dirinya juga disita buku-buku sejarah, buku-buku berbau kiri, produk jurnalistik berupa buku investigasi Majalah Tempo yang berjudul Lekra dan Geger 1965.
Kaus bergambar aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, yang bertuliskan "Melawan Lupa" tak luput disita. (BACA: Adlun Fiqri ditangkap karena kasus kaus palu arit)
Selain Adlun, sebelumnya sejumlah individu di berbagai kota telah ditangkap dan dimintai keterangan mereka karena memakai atau menjual kaus bergambar palu arit. Kasus-kasus ini terjadi di Jakarta, Malang, dan Lampung, dalam pekan ini.

Kabar terbaru, puluhan tentara dari Komando Distrik Militer 733/BS Semarang, Jawa Tengah, merazia atribut militer berlogo palu arit seperti pin dan topi baret dari tangan pedagang barang antik setempat, pada Rabu malam, 11 Mei.

Razia dimulai sekitar pukul 23:00 WIB, ketika para tentara tersebut bergerak menyusuri lapak-lapak pedagang yang terletak di samping Gereja Immanuel di Kota Lama.

Awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa, sampai mereka tiba di lapak milik Syahrul, di mana mereka menemukan pin dan topi baret buatan Uni Soviet berlogo palu arit.

(BACA: Tentara lakukan razia, sita pin berlogo palu arit di Semarang)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kasus penyitaan ini oleh aparat. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan bahwa penangkapan dan penggeledahan ini tidak berdasar, apalagi dilakukan aparat berseragam hijau alias tentara.

Mengapa demikian?

Karena menurut Alghiffari, putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-VIII/2010 tentang pembatalan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Buku menyatakan, ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 9 UU No. 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945.
Karena itu tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan adalah sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum.
Oleh karena itu, ia memberikan kiat-kiat bagi siapapun tentang bagaimana menghadapi aparat yang hendak menggeledah dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme:
1. Tanyakan identitas aparat
Pertama, prinsip yang harus diketahui masyarakat awam adalah: Tentara tak punya hak sama sekali untuk menggeledah Anda.
Menurut Alghiffari, tugas TNI adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan undang-undang.
"Tapi jika Anda didatangi oleh polisi dengan maksud penangkapan dan penggeledahan, tanyakan apa betul mereka itu kepolisian atau penyidik. Karena hanya penyidik yang punya hak melakukannya," kata Alghiffari saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Kamis.
Lalu catat nama aparat tersebut, untuk nanti dilaporkan ke lembaga HAM, pengacara publik, atau Komnas HAM.
2. Minta surat dari pengadilan negeri
Kedua, menurut Alghiffari, segala bentuk penyitaan dan penggeledahan harus disertai surat izin dari Pengadilan Negeri. Selain itu, juga harus disaksikan oleh dua saksi dan ketua lingkungan setempat.
"Penyitaan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, aparat tidak bisa mengambil apapun milik Anda tanpa surat dari pengadilan," katanya.
Baca tentang etika penggeledahan oleh aparat di sini.
3. Masyarakat berhak menolak untuk diperiksa
Jika Anda sudah berada di kantor polisi atau markas tentara, maka Anda biasanya akan dimintai keterangan. Pertanyaannya, bisakah Anda menolak memberi keterangan?
Menurut Alghiffari, masyarakat bisa menolak jika:

• Tidak didampingi pengacara publik
• Tidak mendapat panggilan resmi dari kepolisian
• Tidak dijelaskan dasar hukum dari tindak pidana yang dituduhkan

Selanjutnya, masyarakat bisa segera menghubungi pengacara publik, lembaga HAM, atau bahkan media untuk meminta pendampingan
Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda bisa mengunduh buku saku tentang Hak Tersangka dalam KUHAP di situs LBH Jakarta. —Rappler.com
BACA JUGA:

Masyarakat Transmigrasi Demo Usir Orang Papua Dari Tanah Papua

 

Masyarakat Transmigrasi Demo Usir Orang Papua Dari Tanah Papua

Pendemo barisan Merah putih Yang kini mencari makan di papua Jayapura pendemo berujung anarkis memukul Ibu Orang Asli Papua, Dalam Demo barisan Merah Putih tuntutan Segerah bubarkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ILEGAL dan The United Nation Liberation Movemment for West Papua Segerah di bubarkan  Hanya Tipu Masyarakat Papua Dalam Tuntututan Masyarakat transmigrasi barisan Merah Putih Alias (BARA)

Jayapura Kaonak.com Pendemo Masyarakat Transmigrasi barisan merah putih  di papua berujung anarkis pada 2 juni 2016 Jayapura,  Ratusan massa yang menamakan diri Barisan Rakyat Pembela NKRI (BARA NKRI), Kamis dini hari  berkumpul di Lapangan Trikora untuk melakukan aksi demo menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Massa ini akan bergabung dengan massa dari Keerom, Skow, Muara Tami, Koya, Jayapura Kota dan Sentani.

Fotografer Alchatif Hisage Pendemo saat menuju ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

Hari ini aksi demo yang dilaksanakan mengatasnamakan diri BARA (Barisan Rakyat) pembela NKRI yang menuntut agar pemerintah Provinsi Papua segera menindak tegas kelompok-kelompok yang melawan pemerintah yang sah yaitu (KNPB/TPNPB/OPM).

Namun sayangnya tidak ada satu wajah yang berkulit hitam dan rambut keriting yg ikut dalam aksi tersebut sebab Orang Asli Papua sudah sadar politik adu domba yang dibangun oleh pihak colonial Negara Republik Indonesia, tetapi yang ada hanya orang bukan Papua masyarakat Trasnmigrasi  Papua (melayu) saja, yang notabene orang-orang tranmigran yang cari makan di bumi west Papua, dari Nimboran, Lereh, Senggi, Doyo, Maribu, Dosai, Arso dan Koya serta TNI/POLRI dan juga orang - orang Timor Leste yang pro Negara Republik Indonesia  waktu Referendum 1999 yang memilih NKRI yang dari pelariannya sementara bersandar di tanah Papua itu saja.

Yang artinya  Demo dari mereka orang kolonial Negara Republik Indonesia Alias Transmigran yang Numpang di tanah Papua.

Dan juga aksi demi ini mencerminkan bahwa para pendemo panik/takut kehilangan harta seperti Tanah, lahan yang didapat gratis/cuma-cuma dari Orang asli Papua (OAP). Dan suhu politik Papua di kawasan pasifik semakin tinggi maka badan Intelijen Negara sudah kehilangan akal.

Aksi demo ini sangat anarkis dengan memukul ibu Papua atas nama Hendrika  namun tidak dibalas, dan mereka tanpa malu juga mengatakan bahwa Papua adalah tanah kami dan nenek moyang kami juga merebut Papua dari Belanda jadi tidak yang tawar menawar.

Massa sudah berkumpul di Lapangan Trikora sejak pukul 09.00. Toko-toko di sekitar Sentani dan Abepura tampak ditutup oleh pemiliknya.

Beberapa hari sebelumnya, Barisan Merah Putih Negara Republik Indonesia  telah menyebarkan selebaran yang isinya menghimbau warga Jayapura untuk ikut dalam aksi demo pada tanggal 2 Juni ini. Selebaran ini antara lain berisi ajakan untuk menciptakan rasa damai di Kota Jayapura dan mempertahankan keutuhan NKNRI versi Mereka Masyarakat Transmigrasi 

Dan pendemo  masyarakat Transmigrasi Ini memukul Seorang  Ibu Asli Papua  

Mama Hendrika Kowenik yang dipukuli oleh sekelompok orang di depan Lapangan Trikora

Seorang warga menjadi korban pemukulan di Lapangan Trikora saat massa aksi Pembela NKRI mempersiapkan aksi pawai menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Tutur korban anarkis “Saya hanya tanya saja, dong demo ini untuk apa. Tiba-tiba ada yang pukul saya. Dari lapangan langsung datang beberapa orang juga mau pukul. Untung ada polisi,” kata Mama Hendrika Kowenik, kepada kepda media yang di wawancarai kejadian ini di depan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Cenderawasih (Uncen).

Tutur korban , orang-orang yang memukuli saya  juga menarik baju dan rambut saya katanya korban .

Mama Hendrika mengaku bukan cuma dia yang dipukul. Seorang laki-laki yang memboncengi dia juga sempat dipukul. Laki-laki itu kemudian lari melihat banyak orang yang datang menuju dia.

Mama Hendrika yang ditemui media sedang menangis di depan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM (Uncen) ini juga mengaku ia sempat  dibawa oleh Polisi untuk diamankan di Polsek Abe. Tapi entah kenapa, dia diturunkan di depan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrwasi.

“Dorang hanya antar saya dari Lapangan Trikora sampai depan Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Cendrasi  sini saja,” ungkap Mama Hendrika. 

Dan Kejadian ini anarkis dan memprovokasi Orang Papua ini, Tangapan Tokoh Gereja Sokratez Sofyan Yoman ketua Sinode Gereja Baptis Menilai “Orang Asli Papua jangan marah kepada para pendatang yang didukung negara dan aparat keamanan untuk demo menentang Orang Aslih Papua.
 

 Mereka sama seperti milisi di Timor Leste (Timor Timur). Demo mereka turut memperkuat lobby ULMWP untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Penduduk Pribumi Papua berada dalam ancaman serius dan di Papua ada masalah besar. Tuhan pakai teman-teman transmigrasi untuk memperkuatkan perjuangan Komite Nasional Papua barat (KNPB) dan ULMWP. Positifnya lebih banyak. Waa...waa tutur (Socratez Sofyan Yoman).

Namun hal yang sama juga Pesan dari Ketua umum Komite Nasional Papua Barat KNPB Tuan Victor Yeimo Mengatakan Kita, Rakyat Papua, sedang bergerak maju memenangkan perjuangan. Kita baru saja mengantar perjuangan pada tingkat dimana kepentingan kolonialisme dan kapitalisme terancam.

 Kita tetap pegang kendali perjuangan erat sambil menyadari bahwa kita sedang berhasil. berhasil mencapai tantangan yang lebih berat untuk mengakhiri penderitaan bangsa kita. Kita tidak perlu resah, apalagi terhasut emosi, terhadap kelompok reaksioner pro kolonialis dan kapitalis yang lahir karena aksi nyata perjuangan kita.

Kita, rakyat Papua, adalah pemilik bangsa. Tuan tanah, selaku korban. Mereka, kaum benalu, adalah tamu yang tidak layak memegang kendali hidup tuan tanah Orang Asli West Papua . Mereka adalah korban politik kolonialisme yang telah berhasil dikonvert oleh penguasa Indonesia dalam nasionalisme buta (chauvinis). Kita memiliki identitas kebangsaan yang jelas, dan kita sedang berjuang mempertahankannya.

Provokasi kekerasan dengan terminologi rasis, agamis, dan lain lain ., adalah ciri khas imperialis-kolonialis. Itu cara lazim yang dilakukan saat rakyat tertindas bangkit mengancam eksistensi mereka. Pastikanlah diri kita, keluarga kita, suku dan bangsa aman dalam Merabut Kemerdekaan dan, kita tidak termakan dalam provokasi mereka. 

Pastikan kita tetap berada pada jalur perjuangan, dan terus melangkah maju sambil menolak semua siasat para penindas.

Perjuangan kita bukanlah suatu perlombaan antar pendatang dan pribumi. Perjuangan kita adalah perjuangan Rakyat-bangsa tertindas melawan penindas, yakni penguasa kolonial, kapitalis, beserta semua yang sedang menyukseskan (memperkokoh) kepentingannya. Kita berjuang dengan bermartabat untuk mengakhirinya dengan bermartabat.

Salam satu jiwa, untukmu rakyat pejuang! Tutur Tuan Victor Yeimo Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Sebgai Organisasi Rakyat Bangsa West Papua Yang Berdiri Independent.Karena Mengakpirasikan rakyat Papua yang sedang Tertindas

 

Tervideo.com_Demo Rakyat West Papua 13 April 2016(1).mp4