Dubes AS Bertemu Gubernur Papua Barat, Ada Apa?

[foto: int]

Manokwari – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert O Blake Jr melakukan kunjungan ke Papua Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Blake melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi.
“Tadi kami membahas mengenai upaya bapak Gubernur yang ingin menjadikan porvinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi,” kata Blake seperti dilansir Sindonews, Senin (18/1).
Selain itu, Blake juga mengaku pihaknya melakukan pembahasan mengenai bagaimana upaya AS mendukung Provinsi Papua Barat mengelola hutan dan perikanan secara berkelanjutan.
“Saya menyampaikan penjelasan kepada Bapak Gubernur mengenai hal-hal yang AS sudah lalukan untuk mendukung sektor kesehatan di Papua Barat,” tuturnya.
Beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya mendukung kesehatan ibu dan anak, menjawab permahasalan TBC dan HIV-AIDS. Selain membahas tentang hal itu, Blake juga mengaku telah membahas tentang kemajuan pembangunan infranstuktur di wilayah tersebut.
“Kami juga membahas mengenai kemajuan pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastuktur disini,” jelasnya.
Bahkan secara spesifik, Blake juga mengaku telah membahas mengenai kemajuan otonomi khusus wilayah tersebut. (as)

  Australia Tuding Indonesia Langgar HAM di Papua, Ini Jawaban JK

Australia Tuding Indonesia Langgar HAM di Papua, Ini Jawaban JK

Posted by: Roy Karoba Posted date: 1:01:00 AM / comment : 0

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Jakarta - Pemerintah Australia menyebut Pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di tanah Papua. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Australia membuktikan tudingannya.

"Sejak dulu Australia selalu menganggap begitu. Yang paling penting mana datanya?," ucapnya di Kantor Wapres, Jumat (10/6).

Menurutnya, apa yang disebut Negeri Kangguru sebagai pelanggaran HAM sebenarnya adalah penegakan hukum. JK mencontohkan, jika ada warga yang menyerang kantor polisi atau menyulut konflik, maka aparat wajib melakukan tindakan dan memproses hukum pihak-pihak yang bersangkutan.

"Otomatis itu bukan pelanggaran HAM, itulah penegakan hukum," katanya.

Wapres sendiri mengaku tak mau ambil pusing dengan tudingan negara lain. Sebab, ia meyakini pemerintah sudah melakukan tindakan yang benar.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat ini sedang berada di Australia. Luhut akan mengklarifikasi pada pemerintah Australia mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua. 

Sumber : www.republika.co.id

Akademisi University of Hawaii: Jangan Mengganggu, Indonesia Bukan Melanesia

0 Thursday, June 09, 2016

 

 

Oleh Dr. Tarcisius Tara Kabutaulaka di Honolulu, Hawaii

Dr. Tarcisius Tara Kabutaulaka

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan menolak komentar Perdana Menteri Solomon Islands pada masalah Papua Barat dan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam pernyataannya, Manasye Sogavare mengusulkan bahwa Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP) diberikan keanggotaan penuh kepada MSG.

Dia menegaskan bahwa penolakan Presiden Indonesia untuk bertemu, sebagai ketua MSG, menunjukkan bahwa Jakarta bergabung dengan MSG hanya untuk "melindungi kepentingan sendiri selain melakukan dialog tentang isu-isu hak asasi manusia di Papua Barat."

Sebagai tanggapan, Indonesia Direktur Jenderal yang baru diangkat untuk Asia Pasifik dan Afrika, Duta Besar Desra Percaya, dijelaskan pernyataan Sogavare sebagai pelanggaran "prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan non-interferensi sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Pembentukan Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 2007 . "

Dia melanjutkan dengan mengatakan, "itu adalah ... rabun Perdana Menteri Sogavare untuk berspekulasi bahwa agenda Indonesia di Pasifik, apalagi dalam MSG, adalah semata-mata mendorong Papua."

Sementara saya menghormati hak Indonesia untuk merespon, sangat penting bahwa Melanesia dan negara-negara lain Pulau Pasifik tidak mengizinkan Jakarta mendikte apa yang kita yakini, katakan dan lakukan, terutama ketika datang untuk membela hak asasi manusia.

 Pelanggaran terus terjadi

Indonesia telah terus menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekejaman atas Melanesia di Papua Barat selama lebih dari 50 tahun. Itu bukan mitos. Ini fakta. Telah diverifikasi dan didokumentasikan oleh organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan badan-badan independen lainnya.

Indonesia mengatakan bahwa "lama berkomitmen untuk mengatasi masalah hak asasi manusia," hal itu menyesatkan dan upaya untuk mengalihkan perhatian perhatian masyarakat internasional.

Indonesia, ditambah organisasi internasional seperti PBB, serta pemerintah negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dll harus memperbaiki kesalahan dari tahun 1960-an; proses penipuan yang menyebabkan penyerahan kedaulatan Papua Barat dari Belanda ke Indonesia.

Sejarah relevan dengan diskusi ini. Sebagai akademisi Australia, Jason MacLeod, menyatakan,

“CONTINUED RULE BY THE INDONESIAN GOVERNMENT IN WEST PAPUA IS FOUNDED ON THE MYTH THAT THE TRANSFER OF SOVEREIGNTY FROM THE NETHERLANDS TO THE UNITARY REPUBLIC OF INDONESIA WAS FREE AND FAIR. IT WAS NOT.
“EVENTS SURROUNDING THE TRANSFER OF SOVEREIGNTY REMAIN A CORE PAPUAN GRIEVANCE. THIS GRIEVANCE IS NOT JUST HISTORICAL. IT HAS A CONTEMPORARY DIMENSION. THE LACK OF WILLINGNESS TO DISCUSS HISTORY CONTRIBUTES TO THE PAPUAN PERCEPTION THAT THERE HAS BEEN A ‘DEATH OF DEMOCRACY’ IN WEST PAPUA.” 

Masyarakat internasional perlu untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan tuntut Indonesia untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang terus HAM. Ini merupakan dasar ketidakadilan yang telah dirampas hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

klaim Melanesia Indonesia ini

Dalam upaya untuk bantahan dukungan yang berkembang untuk kemerdekaan Papua Barat, Jakarta kembali inventing dan re-mempresentasikan dirinya sebagai negara Melanesia dan Kepulauan Pasifik. Melalui halus - dan kadang-kadang tidak begitu halus - penggunaan bahasa, itu menulis sendiri sebagai bagian dari Oceania.

Pernyataan yang dirilis oleh Indonesia pekan lalu, misalnya, menyatakan bahwa, "sebagai bagian dari Pacific, Indonesia mengembangkan kemitraan dengan beberapa negara kunci di kawasan itu untuk memastikan bahwa hubungan bilateral yang kuat dan produktif."

Kebanyakan negara Kepulauan Pasifik, bagaimanapun, tidak akan berpikir Indonesia sebagai "bagian dari Pasifik." Ini bukan bagian dari kami "komunitas imajiner," atau meminjam dari akhir Epeli Hau'ofa, "laut kami pulau."

Ini re-presentasi juga jelas dalam upaya Indonesia untuk menempa dirinya sebagai negara Melanesia. Ini berpendapat itu harus menjadi anggota MSG berdasarkan memiliki etika Melanesia sebagai warga negara. Untuk meningkatkan "populasi.

Melanesia," itu meliputi Maluku dan pulau-pulau terdekat sebagai bagian dari "Provinsi Melanesia."

Dalam manuver diplomatik, Jakarta adalah peregangan batas-batas dan definisi dari Melanesia dan Kepulauan Pasifik sesuai agenda politik, ekonomi dan strategis. Ini menyebarkan identitas, meskipun salah paham, sebagai alat politik inklusif.

Apa pemerintah Indonesia yang terletak menghapus dari cerita ini adalah bahwa Melanesia Papua Barat menebus hanya 0,67 persen dari total penduduk Indonesia lebih dari 260 juta orang. Melanesia juga paling didiskriminasi: mereka telah dibunuh, tertindas, disalahgunakan dan terpinggirkan di tanah mereka sendiri.

Selain itu, diperkirakan pada tahun 2020, Melanesia akan menebus hanya 28,99 persen dari total penduduk Papua Barat. Sisanya akan Melayu dari pulau-pulau berpenduduk padat seperti Jawa. Ini adalah bagian dari upaya terpadu oleh Jakarta untuk mengasimilasi Papua Barat ke Indonesia.

Alat Politik

Sebagai bagian dari strategi ini, Jakarta telah menggunakan sensus penduduk sebagai alat politik. Sementara tahun 1971 dan 2000 sensus penduduk membuat perbedaan antara orang Papua (Melanesia) dan non-Papua, sensus 2010 tidak membuat perbedaan itu, menyebutkan setiap orang sebagai "Papua Barat". Melanesia akhirnya akan diserap sebagai "orang Indonesia," terus kebijakan Sukarno membangun republik kesatuan.

Menariknya, Jakarta menjajakan cerita bahwa itu adalah "negara demokrasi terbesar ketiga, [dan karena] menghormati hak asasi manusia merupakan prinsip penting bagi Indonesia."

Sub-teks di sini adalah ukuran yang - negara demokrasi terbesar ketiga  komitmen untuk prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tentu saja, yang belum tentu benar. Juga, memohon ukuran yang dimaksud (baik sengaja atau tidak sengaja) untuk mengintimidasi.

Tapi negara kepulaulau Pasifik tidak harus terintimidasi. Kami mungkin demokrasi kecil dan tidak sempurna, tapi kami terjamin dengan prinsip besar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya, dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Indonesia memamerkan isu kedaulatan untuk melawan apa yang dilihat sebagai pelanggaran PM Solomon Islands  ke dalam urusan nasional; Papua Barat adalah isu nasional.

Tapi perlu dicatat bahwa kedaulatan adalah tidak mutlak, terutama ketika negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama lebih dari 50 tahun. Masyarakat internasional tidak boleh mengizinkan pemerintah Indonesia menggunakan kedaulatan sebagai alasan untuk melanjutkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Lain untuk cerita ini adalah bahwa meskipun Papua Barat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, namun Papua adalah provinsi dengan indeks pembangunan terendah.

Marjinalisasi Ekonomi

Antara tahun 1992 hingga 2011, misalnya, Grasberg Mine, yang dimiliki oleh perusahaan AS, Freeport-McMoran Inc., membuat pembayaran langsung kepada pemerintah Indonesia sebesar US $ 12100000000. Ini terdiri dari $ 7,3 milyar pajak penghasilan badan; $ 2,3 miliar pada pajak penghasilan karyawan, pajak daerah dan retribusi lainnya; $ 1,2 miliar pada royalti dan $ 1,2 miliar pada dividen.

Hak Papua Barat secara ekonomi terpinggirkan dan belum menikmati secara adil dari tambang dan investasi sumber daya alam lainnya.

Mengingat di atas, saya mendukung pemerintah Kepulauan Solomon tentang masalah ini. Kami mungkin sebuah negara kecil, tapi kita tidak harus membiarkan Indonesia menggertak kita.

Bertentangan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia , pernyataan Perdana Menteri Solomon Islands tidak "rabun." Sebaliknya, itu mencerminkan pemahaman tentang isu-isu yang jauh ke masa lalu dan ke masa depan. Ini adalah pemerintah Indonesia yang rabun dalam memperlakukan masalah ini dan Melanesia pada umumnya.

Mannaseh Sogavare dan Pemerintah Kepulauan Solomon, Anda dan saya memiliki dukungan . Jangan biarkan Indonesia menggertak kita. Memilih Indonesia keluar dari Melanesian Spearhead Group (MSG). Indonesia bukan Melanesia.

Dr Tarcisius Tara Kabutaulaka adalah seorang akademisi Kepulauan Solomon di University of Hawaii di Manoa. Dia adalah seorang profesor dan editor dari Kepulauan Pasifik seri Monografi di Pusat Kepulauan Pasifik Studi. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Star Solomon dan ulang oleh Asia Pacific Report dengan izin dari penulis.

Tolak Beri Visa Jurnalis Perancis ke Papua, Pemerintah RI Dikecam

Jumat, 10 Juni 2016

Tolak Beri Visa Jurnalis Perancis ke Papua, Pemerintah RI Dikecam

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyesalkan dan mengutuk sikap pemerintah yang menolak memberikan visa kepada jurnalis TV France 24 untuk melakukan peliputan di Papua

Jurnalis TV Perancis "France 24" Cyril Payen tidak mendapatkan visa untuk masuk ke Papua

JAKARTA—

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Suwarjono mengatakan kepada VOA Kamis (14/1), penolakan pemerintah memberikan visa kepada jurnalis TV France 24 untuk melakukan peliputan di Papua sungguh mencederai janji Presiden joko Widodo yang pada 10 Mei tahun lalu menyatakan akan membuka akses seluas-luasnya kepada jurnalis asing yang ingin meliput ke Papua.

Jurnalis TV France 24 Cyril Payen yang berbasis di Bangkok, tidak mendapatkan visa untuk masuk ke Papua setelah film dokumenternya yang berjudul The Forgotten War in Papua ditayangkan pada 18 Oktober 2015. Film ini berkisah soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan soal korban konflik selama 25 tahun terakhir di Papua.

Apabila pemerintah keberatan dengan film dokumenter yang dibuat oleh Payen, maka yang perlu dilakukan, kata Suwarjono, bukan dengan menolak visanya tetapi dengan memberikan fakta-fakta yang terjadi di wilayah yang paling timur Indonesia itu. 

"Saya kira jawabannya tidak dengan cara memblack list, menolak visa, justru seharusnya menyediakan, memberikan fakta-fakta yang terjadi di Papua. Ini loh yang sebenarnya terjadi, ada sisi keburukan tapi ada keberhasilan, tolong berimbang," ujar Suwarjono.

Kasus yang terjadi dengan Payen ini, tambah Suwarjono, sangat mencederai kebebasan pers yang sudah dibangun cukup lama. Yang terjadi, tambahnya, justru semakin memperburuk kebebasan pers di Indonesia.

Sekarang ini peringkat Indonesia di mata Reporters Sans Frontieres (RSF), organisasi pemeringkat kebebasan pers dan berekspresi masuk kategori yang kurang baik. Kebebasan pers Indonesia menurut organisasi itu berada pada peringkat 138 dari 188 negara. Hal ini di antaranya disebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis. Kondisi tersebut lanjutnya semakin diperparah dengan tidak diberikannya visa bagi wartawan asal Perancis itu.

Kasus Payen ini menurut Suwarjono membuktikan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih memprihatinkan. Pelarangan jurnalis ini tambah Suwarjono bisa berakibat buruk terhadap persepsi Indonesia di dunia internasional.

"Nah ini semakin buruk dengan adanya kasus ini, apalagi sebelumnya ada kasus dua wartawan di Batam, ditangkap dan dipenjara kemudian ditambah lagi dengan kasus Papua yang menjadi sorotan dunia. Artinya, membuktikan kebebasan di Indonesia itu masih dalam ancaman," tambahnya.

Sementara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir membantah adanya larangan bagi wartawan asing masuk ke Papua. Dia mengakui memang wartawan TV France 24 , Cyril Payen tidak diberi visa oleh pemerintah Indonesia karena telah menyalahi izin yang diberikan pemerintah Indonesia untuk peliputan di Papua sebelumnya.

Pemerintah Indonesia, kata Arrmanatha berhak menentukan warga asing yang boleh masuk atau tidak ke Indonesia.

"Memperbolehkan seorang warga negara asing masuk ke wilayah negara yang berdaulat itu hak negara yang berdaulat tersebut. Tahun lalu (2015), wartawan ini berada di Indonesia, diizinkan masuk. Informasi awal yang saya tahu aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di sini. Jadi sudah menyalahgunakan izin masuknya, aplikasinya," jelas Arrmanatha.

Arrmanatha menegaskan, tidak diberikannya visa kepada jurnalis Perancis itu untuk meliput di Papua bukan mengindikasikan pemerintah plin-plan atas komitmen yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi. Ini lanjutnya merupakan hak pemerintah Indonesia untuk membolehkan atau tidak mengizinkan warga negara asing masuk ke Indonesia.

Sumber : Fathiyah Wardah//http://www.voaindonesia.com/content/tolak-beri-visa-jurnalis-ke-papua-pemerintah-dikecam-/3147039.html

By : Jangkrik

Jelang Puasa, Dosen Perkosa Mahasiswi Saat Bimbingan Skr

Ilustrasi

Forum Gerakan Pemuda Peduli Aceh (FORGEPPA) meminta pihak PLN Wilayah Aceh tidak melakukan pemadaman listrik selama bulan Ramadhan, karena dikhawatirkan mengurangi dan mengganggu kekhusukan ibadah masyarakat yang sedang menunaikan ibadah Ramadhan.

Kepada petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Palembang, BR menceritakan pemerkosaan yang dilakukan DAS terjadi tiga kali. Di kontrakan pelaku dan di kos-kosan korban.

Menurut BR, peristiwa pemerkosaan itu bermula ketika ia tengah menyelesaikan skripsi. Saat itu BR sering berkunjung ke kediaman DAS dan EL. Karena sering mengunjungi kediaman EL, hubungan di antara mereka semakin dekat. Bahkan, kata BR, dia sudah diangkat sebagai anak sendiri oleh pasangan yang belum dikarunia anak tersebut.

Selama sekitar enam bulan kenal dengan keluarga itu, BR mengaku sering ikut ke Palembang dan menginap di kontrakan DAS bersama EL.

BR menceritakan, pemerkosaan terjadi saat ia tengah mudik ke kampung halamannya di Jambi, dia menerima telepon dari DAS. Pelaku mengatakan, sudah menemukan sample penelitian yang dibutuhkan BR.

Dengan menumpang bus dari Jambi, BR tiba di terminal bus Palembangpada pukul 01.00 dini hari. Di sana dia dijemput DAS dan mengajak BR untuk menginap di rumahnya.

“Awalnya saya tidak mau diajak ke kontrakan itu, tapi karena menurut Pak DAS sudah menganggap saya anak, dan para tetangga juga sudah kenal sama saya, jadi saya mau. Tidak ada curiga-curiga,” jelasnya seperti dilansir Tribratanews.

Karena kelelalah akibat perjalanan cukup panjang, BR pun langsung tidur lelap di kediaman DAS tanpa curiga sedikit pun. “Tiba-tiba dia sudah menimpa saya, dan jadilah peristiwa itu. Saya sudah mencoba melawan, namun saya malah kalah tenaga,” keluhnya.

Usai peristiwa itu, DAS mengancam BR agar tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Jika BR nekat menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka DAS akan menghambat penyelesaian skripsi BR sehingga wisudanya akan terlambat.

DAS kemudian melakukan hal serupa hingga tiga kali. Terakhir terjadi pada 16 April 2016 di kosan BR. “Di kosannya dua kali dan di kosan saya sekali. Saya tidak berani cerita karena diancam. Karena saya takut tertunda wisuda, kasihan dengan orangtua saya,” ungkap korban

Perjuangan Bangsa Papua Diakui Pemerintah Amerika

Perjuangan Bangsa Papua Diakui Pemerintah Amerika

Perjuangan Pro Merdeka Papua Barat, termasuk kemerdekaan bangsa Melanesia tak sedikitpun kendur, namun terus dilakukan tanpa henti, baik di Tanah Air maupun luar negeri melalui hubungan diplomatik dan lobi- lobi internasional. Berikut lanjutan wawancara dengan Edison Waromi.

OLEH: MAKAWARU DA CUNHA

Untuk menyatukan faksi faksi Pro Merdeka di Tanah Air, maka diadakan Konsensus Nasional Papua di Jayapura, 14 Mei 2009 silam menyepakai membentuk Pimpinan Kolektif Nasional. Alhasil, Ketua Sub Komisi Urusan Luar Negeri Asia Pasific Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega akhirnya mengundang Pimpinan Kolektif Nasional untuk menghadiri acara dengar pendapat (hearing) bersama Kongres Amerika Serikat di Washington DC, 22 September 2010 lalu.Tuntutan internasional ingin agar perjuangan ini dari faksi faksi Pro Merdeka mesti bersatu. Salah satu bukti penyatuan itu Pimpinan Kolektif Nasional diundang menghadiri Hearing di Kongres Amerika bersama tokoh tokoh Pro Merdeka dan Pro NKRI antara lain Presiden Eksekutif West Papua National Autority Edison Waromi, Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting the Special Autonomous Region of the Republik of Indonesia Franzalberth Joku dan Wakilnya Nockolaus S Messet, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Y, Moderator Presidium Dewan Papua (PDP) Pdt Herman Awom, Koordinator FORDEM Papua Salmon M Yumame.

 

Salah seorang Pimpinan Kolektif Nasional Edison Waromi SH dalam wawancara eksklusif bersama Bintang Papua di kediamanan salah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Melanesia Lambertus Pouw di Jalan Serui, Dok IX, Jayapura Utara, Rabu (15/12) kemarin mengatakan, dalam sejarah perjuangan orang Papua baru pertama kali perjuangan Papua diakui di dalam ketatanegaraan pemerintah Amerika Serikat.

Dia mengatakan, menghadiri sebuah hearing untuk perjuangan Papua yang tadinya berjuang di luar sistim, kini bisa masuk ke pemerintahan Amerika Serikat dan bisa mempengaruhi Kongres dan juga bertemu dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat serta Staf Presiden Barack Obama kita bicara HAM, perjuangan orang Papua. Menurut dia, hearing bersama Kongres Amerika Serikat kedepan menjadi pesan moral agar faksi faksi perjuangan orang Papua harus bersatu karena itu syarat moral untuk solidaritas internasional bagi penyelesaian masalah Papua.

Perjuangan kemerdekaan Bangsa Melanesia di luar negeri, tambahnya, salah satunya dilakukan Herman Wanggai, putra Dr Thom Wanggai kini berada di Amerika Serikat untuk membangun lobi lobi internasional dan membuka diplomasi terutama di basis rakyat dan di akademisi di Amerika Serikat.

Di Pasific Island Forum, lanjutnya, pihaknya membangun lobi lobi tertutup bersama pihak pihak dari Port Moresby—Papua Nugini (PNG), dan Salomon Island yang sudah mengakui Papua adalah Melanesia.
“Kalau Papua menjadi bagian Indonesia berarti itu bukan pembebasan dari seluruh wilayah kawasan Melanesia. Karena wilayah Pasific adalah Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Papua adalah bagian dari Melanesia,” katanya. Apa rencana pejuang kemerdekaan Bangsa Melanesia kedepan, menurut dia, sebenarnya kalau mau jujur bahwa proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia 14 Desember 1988 itu perlu kejujuran dan pengakuan daripada pemerintah Indonesia bertindak terbuka dan membuka diri untuk mengakui hak hak dan martabat orang Papua karena peristiwa tersebut sebenarnya secara konstitusi, politis telah memenuhi kriteria ketatanegaraan lahirnya sebuah negara merdeka dan berdaulat. Bahkan dilengkapi dengan kabinet dan juga UUD.

Dia mengisahkan, saat proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia 14 Desember ia mewakili akademisi dan Dr Yacob Rumbiak yang kini berada di Melbourne, Australia serta Simon Mosu turun bersama mahasiswa dan rakyat untuk mendukung lahirnya proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia.

Pasca proklamasi Kemerdekaan Bangsa Melanesia mendiang sang tokoh proklamator almarhum Dr Thom Wanggai waktu itu ditahan di Rumah Tahanan Militer di Waena dan dipindahkan di LP Cipinang Jakarta dan saat meletusnya peristiwa Mapenduma awal tahun 1996 dan terjadinya ketegangan politik antara Indonesia dengan Papua. Saat itupula Dr Thom Wanggai dinyatakan hilang. Menurut beberapa kalangan beliau sudah mati tapi juga ada beberapa pandangan yang mengatakan kematiannya masih misterius sampai hari ini. “Beliau berjuang dengan kesadaran iman yang tinggi sehingga kita percaya dia ada atau tidak ada tapi kita tetap percaya bahwa dia hidup sepanjang masa. di Perbarui oleh (JSIM) 21/07/2015.

http://kabarnet.in/2010/12/17/perjuangan-bangsa-papua-diakui-pemerintah-amerika/

BAGI SELEBARAN 11 AKTIVIS KNPB NUMBAY DITANGKAP POLISI

Knpbnews : 10 Juni 2016 Pukul 09.45 WP Polsek Etrop Jayapura Lakukan Penangkapan Terhadap Wakil Ketua I KNPB Wilayah Numbay JIMMY BOROAY Bersama 10 Aktivis KNPB Wilayah Numbay Lainnya Saat Bagi Selebaran Aksi Demo Damai 15 Juni 2016.
Jumlah Sesungguhnya 11 Orang Aktivis KNPB Wilayah Numbay.
Mereka Masih Ditahan Di Polsek Entrop Jayapura.
Nama-Nama yang ditangkap, Yaitu :
1. Jimmy Boroay. Ketua Wakil KNPB Numbay
2. Regina Wenda. Sekretaris KNPB Numbay
3. Anis Wanimbo. Kepala Komisatiat.
4. Dorkas Wetipo
5. Vince Yeimo
6. Yuduf Giban
7. Ssmuel Maday
8. Simon Boma
9. Novita Wenda
10. Zhet Gobay
11. Laskar Sama