selamat datang dan salam berjuang Free West Papua.

ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) SEKTOR TANGERANG BANTEN

-->

Senin, 06 Juni 2016

Filep Karma: MSG Belum Lengkap Tanpa West Papua.

 

 

Upacara pembukaan pertemuan pemimpin MSG di Honiara, Kepulauan Salomon, Rabu (24/6/2015). Photo: Dorothy Wickham
Upacara pembukaan pertemuan pemimpin MSG di Honiara, Kepulauan Salomon, Rabu (24/6/2015). Photo: Dorothy Wickham
Jayapura, Jubi – Tahanan Politik Papua, Filep Karm, menyatakan forum negara-negara ras Melanesia, Melanesia Spearhead Group (MSG), belum lengkap tanpa keanggotaan penuh West Papua.
“MSG tanpa West Papua tidak sempurna menjadi MSG. Karena masih ada satu rumpun dari Melanesia yang hilang. Tapi, kalau di dalam MSG ada Papua, itu baru MSG lengkap,” kata Filep Karma, kepada Jubi, Selasa (23/6/2015).
Anggota MSG terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Kepulauan Fiji, serta sebuah front Kanaks dari Kaledonia Baru.
Karma dipenjara sesudah pidato soal peminggiran etnik Papua dan menaikkan bendera Bintang Kejora di lapangan Abepura, 1 Desember 2004. Dia ditangkap, diadili, dihukum makar, dan dipenjara 15 tahun oleh pengadilan Abepura.
Para pemimpin MSG, yang mewakili Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan KanaksdariKaledonia Baru, bertemu pekan ini di ibukota Kepulauan Salomon, Honiara.
Papua Barat Akan Ambil Status Pengamat di MSG
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Octovianus Mote, menyatakan akan menerima status pengamat di MSG. Namun, tetap akan berjuang untuk keanggotaan penuh, seperti dilaporkan Radio New Zealand, Rabu (24/6/2015).
Mote mengatakan keanggotaan West Papua sangat diperlukan dalam MSG untuk menyoroti pelanggaran HAM di wilayah Indonesia. Namun, apapun hasilnya, ia mengatakan keputusan akhir ada di antara para pemimpin Melanesia tersebut.
“Kami akan mengambil posisi apapun yang dipikirkan pemimpin (MSG) bahwa itu yang terbaik, tapi tentu saja, sebagai pemimpin politik, saya akan berjuang untuk keanggotaan penuh, karena kita tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Mote.
Hingga saat ini, setidaknya ada dua negara yang mendorong ULMWP mendapatkan status pengamat, yaitu Papua Nugini dan Kepulauan Salomon. Sementara Vanuatu, yang telah mendukung sejak kepemimpinan Moana Karakas dan terakhir Joe Natuman, kini dipertanyakan komitmen negara tersebut dibawah pimpinan Perdana Menteri Sato Kilman.
Sementara itu, laporan wartawan RNZ di kepulauan Salomon, Dorothy Wickman, yang hadir dalam pembukaan KTT MSG, Rabu (24/6) pagi, mengatakan tempat itu dirasakan dipenuhi tensi yang tinggi antara delegasi West Papua dan Indonesia yang menghadiri pertemuan itu.
“Di podium kau bisa lihat orang Indonesia duduk di satu bagian dan orang West Papua jauh di belakang dari tempat duduk yang telah diatur. Orang-orang Kepulauan Salomon di jalanan kebanyakan terus bicara tentang fakta bahwa Indonesia adalah satu negara Asia, mengapa mereka harus dapat diterima ke dalam MSG? Jadi, itu sebuah isu yang mana pemimpin MSG akan angkat,” Dorothy Wickman.
Pertemuan pemimpin MSG, dalam pekan ini di Honiara, akan menentukan kualitas dan kuantitas dukungan saudara serumpun, Melanesia, dari kawasan Pasifik bagi perjuangan masyarakat di bumi Cenderawasih. (Yuliana Lantipo)

Tidak ada komentar: