Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten

Jumat, 03 Juni 2016

Vanuatu 02 mei 2016. CHEKO PAPUA. Berita Duka Dari Port Vila Vanuatu:

Salah seorang Pendukung Papua Merdeka di Vanuatu atas nama Alm. Thomas Nafuki atau Ayahnya Pastor Allan Nafuki telah meninggal dunia dengan damai pagi ini, tanggal 02 Mei 2016 di Port Vila.

Atas nama Bangsa Papua Kami sampaikan Turut berduak. Besok Jenasa akan di kirim ke Pulau dari Port Vila, untuk dimakamkan disana. Atas nama bangsa Papua Tuan terryanus Sato dan Tuan Sebby Sambom telah mengikuti duka dan sampaikan belasunggawa. Beliau meninggal dalam Usia 96 tahun. Beliau juga atau Pejuang dan tokoh pendiri negara Vanuatu.

Terima kasih atas dukungan belia dalam perjuangan Papua Merdeka, semoga dengan damai beliau disi Tuhan, Amen. RIP

ENGLISH

Obituary News From Port Vila Vanuatu:

One of the supporters of the Free Papua in Vanuatu on behalf of Late Thomas Nafuki or father of Pastor Allan Nafuki had passaway in peacefully this morning, dated on May 22rd, 2016 in Port Vila, Vanuatu.

On behalf of Papuans We extend Participate at the funeral home. Tomorrow the corpse will be send to the island from Port Vila, to be buried there. On behalf of the nation of Papua Mr. Terryanus and Mr. Sebby Sambom has attended the funeral and conveyed on condolence. He died in the age of 96 years. He also fighters and one of the founders of the state of Republic of Vanuatu.

Thank you for his support in the struggle of the Free Papua, and hopefully with his peaceful condition of God, Amen. RIP.

Dikutip oleh :

Massa Aksi KNPB Yahukimo mendukung penuh ULMWP menjadi anggota MSG 31 Mei 2016inilah rakyat papua itu tetap papua merdeka tidak ada yang lain -lain kami tetap merdeka hargamati rakyat papua barat .

Kamis, 02 Juni 2016

Setelah dipastikan tentang 10 TPN yang menyerah kepada NKRI dari Puncak Jaya, Sangat heboh di media TV, sosial online maupun media cetak dalam Minggu ini, namun ini tanggapan Goliath Tabuni, ketika dihubungi dari crew Komnas TPNPB, Pagi ini 30/01/2016.

Goliath Tabuni, "saya tidak akan menyerah kepada NKRI sampai kapan pun sebelum Papua Merdeka, Anggota kami yang di Markas pun tidak ada yang menyerah, kami punya peraturan yang tegas, masyarakat itu urusan mereka, mau tinggal dengan NKRI tidak mengapa, tapi rakyat sadar kami adalah orang Papua", Katanya.

Semua yang terjadi itu adalah kepentingan semata, hanya orang-orang kelaparan yang tidak tahu bekerja saja yang suka mengatasnamakan TPN-OPM.

Kemudian banyak juga TPN-OPM bimbingan NKRI ada bersama rakyat, mereka TPN-OPM binaan ini ketika ada momen agenda-agenda tertentu mereka inilah yang dipakai untuk menanaskan situasi di Papua.
Dan kami sangat terimakasih kepada media-media lokal yang selalu tanya pada kami dan mempubliskan kebenaran dari kami, Imbuhnya.

Goliat Tabuni: "Saya Tidak akan Pernah Menyerah Sebelum Papua Merdeka"

Rabu, 01 Juni 2016

Komite Sektor Tangerang, Aliansi Mahasiswa Papua [KK AMP] Jakarta.
______________________________________

ARAHAN DAN SERUAN UNTUK
AKSI NASIONAL 1 DESEMBER 2015

ARAHAN AKSI
SALAM PEMBEBASAN......!!!
Arahan aksi ini kami buat sekaligus dengan seruan aksi guna mengalang massa aksi lebih luas sesuai kerja-kerja organisir yang telah kawan-kawan lakukan sebelumnya, dengan agenda Nasional 1 Desember 2015 yang dipusatkan di pusat kota kolonial DKI Jakarta.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan ;
1. Materi aksi yang kami kirim hanya seruan aksi. Seruan ini dapat di seberkan kesetiap Kos-kosan, kampus, asrama, kontrakan mahasiswa papua sesuai basis maing-masing kota.
2. Massa yang hendak terlibat dalam aksi, harus didata terlebih dahulu sehingga dapat dikonfirmasi sebelum keberangkatan.
3. Untuk logistik keberangkatan bisa digalang dengan iuran suka rela ke semua mahasiswa Papua dan usaha-usaha lain yang dapat meringankan beban Kawan2. Meningat panitia juga terkendala dalam hal mengupayakan logistrik transpor dari kota-kota, maka sepenuhnya dibebankan kepada Kawan2 massa dari kota-kota luar Jogja.
4. Untuk rencana keberangkatan bisa ditentukan oleh Kawan2 dan diinformasikan kepada massa yang akan ikut. Dan mohon di konfimasikan kepada Panitia tentang jumlah massa yang akan ikut sehingga memudahkan pengaturan tempat istirahat.
5. Terkait dengan atribut aksi, kami panitia tidak menyediakan pakean (baju) seperti yang di gunakan aksi kemarin, maka kawan-kawan massa aksi diwajibkan dengan mengunakan Pakaian (BAJU) Berwana Hitam/Putih. Dan apa bila ada massa aksi yang ingin mengunakan Busana adat dapat disiapkan dari maing-masing Kota.
6. Batas Akhir iuran Wajib Komite kote paling Lambat satu hari sebalum Kebrangkatan kawan-kawan dari masing-masing kota.

Demikian Arahan ini kami buat, atas pengertian Kawan2 kami ucap jabat erat! Bila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat dikordinasikan kepada Panitia.

Kontak Person : Frans Nawipa (081312812634) “Kordinator Panitia Aksi Nasional”
No Rek: Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] (704189004013012)

Seruan Aksi!!!
Deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, nyatanya tidak diakui oleh Indonesia dengan beberapa klaim yang tidak berdasar sama sekali. Wujud dari tindakan Indonesia yang tidak mengakui pembentukan Negara Papua Papua dilakukan dengan invasi militer yang dilakukan sejak dikeluarkannya TRIKORA (Tiga Komando Rakyat), 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Mobilisasi kekuatan militer dilakukan untuk mengagalkan Negara, yang baru berumur 18 hari tersebut. Berbagai operasi militer dilancarkan untuk menganeksasi Papua Barat kedalam pangkuan Indonesia.

15 Agustus 1962 lahirlah Persetujuan New York yang mengatur tentang pemerintahan sementara di Papua dan mempersiapkan pelaksanaan hak menentukan nasib bagi Rakyat Papua. Kemudian pada bulan Juli-Agustus 1969 dilaksanakan tindakan pilih bebas bagi Rakyat Papua, yang oleh Indonesia dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Pelaksanaan PEPERA dilakukan dibawah tekanan, terror dan intimidasi militer Indonesia.

Walau Indonesia berhasil mengagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan Rakyat Papua untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI), perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah Negara Papua tidak akan pernah surut. Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim saat ini JOKOWI-JK tidak mampu meredam gejolak perlawanan Rakyat Papua. Berbagai kebijakan Indonesia saat ini seperti Otonomi Khusus, Pemekaran, OTSUS Plus dan Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak mampu meredam keinginan Rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara.

Dengan demikian persoalan yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau persoalan ketidaksetaraan ekonomi, tapi yang menjadi dasar persoalan Rakyat Papua saat ini adalah Identitas Rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan negara Indonesia di Tanah Papua.

Maka, kami mengajak Kawan-kawan untuk terlibat dalam Aksi Massa yang akan dilakukan dalam rangka peringatan 54 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua 1 Desember 2015. Aksi massa akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2015
Tempat : Dipusatkan di DKI-Jakarta
Waktu : 09.00-selesai

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas dukungan, keterlibatan dan partisipasi Kawan-kawan kami ucap jabat erat!
Salam perlawanan!

                              Jakarta, 21 November 2015

                                  Komite Pimpinan Sektor Tangerang

                                  Ketua                                                Sekretaris

          Timiles Telenggen Enos Suhun

Jakarta - Personel Kepolisian Daerah Metro Jaya membubarkan aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polisi menyebut aksi demo tersebut ilegal.

"Itu aksi demo ilegal, karena mereka tidak ada pemberitahuan untuk melakukan aksi demo di HI," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Mohammad Iqbal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Iqbal mengatakan, unjuk rasa memang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, massa yang akan melakukan aksi demo wajib menyampaikan pemberitahuan maksimal tiga hari sebelum berdemo.

"Mengapa? karena pertama kita dari kepolisian dapat melakukan scanning atau penyelidikan ada hal-hal yang bisa jadi potensi kerawanan atau tidak dari massa ini. Bayangkan kalau pendemo lakukan ganggguan kamtibmas kita bisa mencegah," kata Iqbal.

Dengan adanya pemberitahuan ini, polisi juga bila melakukan tata kelola pengamanan aksi demo seperti mengatur kelancaran lalu lintas hingga pengamanan selama demonstrasi agar massa tidak bertindak anarkistis dan mengganggu keteriban masyarakat umum.

"Makanya semua komunitas diwajibkan melakukan pemberitahuan agar polisi bisa mempersiapkan pengamannya seperti apa, massa berapa orang, temanya apa, perangkat demonya apa dan lainnya," imbuh Iqbal.

Atas dasar itu, polisi melakukan pembubaran massa dengan tahapan-tahapan mulai dari somasi hingga pembubaran secara paksa dengan gas air mata.

"Sudah disomasi oleh kepala pengamanan objek (Kapolres Jakpus), tetapi tidak diindahkan dan sesuai SOP pembubaran paksa sampai akhirnya menggunakan gas air mata," lanjut Iqbal.

Di sisi lain, beberapa orang dari massa ini juga melakukan tindakan anarkistis. Seorang anggota polisi, Aiptu Purwanto mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan sekelompok orang yang berdemo di HI.

Sementara di Gading Serpong, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dua orang polisi juga dikeroyok oleh massa saat dilakukan pemeriksaan di sebuah SPBU. 20 Orang dari kelompok massa ini kemudian ditangkap di Senayan, Jakpus.

Dari lokasi demo di HI, polisi mengamankan sekitar 127 orang. Sebagian lagi menyusul ke Polda Metro Jaya karena teman-temannya diamankan polisi.
(mei/fdn) tetap papua merdeka .

Akhlak yang baik akan mampu membuka pintu kesuksesan yang tidak bisa dibuka oleh pendidikan Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan Pendidikan seseorang takkan sempurna sampai kematian mendatanginya Jika tindakan kita menginspirasi banyak orang maka lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan dan belajarlah dengan lebih tekun karena kita adalah penerang dalam jalan impian mereka Jangan pernah mencari-cari kesalahan namun temukanlah cara untuk memperbaiki kesalahan itu Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan terus dibutukan Kualitas keilmuwan seseorang bukan dilihat dari tinggi dan banyaknya title pendidikannya, namun lihatlah pembawaannya, bagaimana ia berkata dan bertindak Mereka yang akan selalu dikenang didunia ini adalah mereka yang menjadi penerang dalam hidup, panutan dalam berkata, dan contoh dalam bertahta. Merekalah orang orang dengan karakter terbaik Sikap dan karakter adalah dua hal kecil yang memberikan perbedaan yang begitu besar dalam hidup setiap insan Kecerdasanlah yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Motivasilah yang memutuskan untuk melakukannya. Dan Karakter yang mendorong untuk melakukan yang terbaik Pendidikan yang sebenarnya akan menjadi bangunan yang megah dalam jiwa Belajarlah dimanapun kamu berada, karena pengetahuan yang sesungguhnya ada disetiap hembusan nafas dan langkah kalian Generasi muda saat ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter

Senin, 30 Mei 2016

papua merdeka

Perempuan Jangan Ragu Dalam Perjuangan Kemerdekan Papua
(Opini/KM) -
Suara perempuan, sangat dibutukan dalam perjuangan Papua, yang mana selama ini menjadi masalah internasional. Berbagai tindakan amoral yang terjadi sepanjang tahuan, seketika pemerintah Indonesia rekayasa atas penentuan nasip sendiri PEPERA 1969 serta papua dijadikan Daerah Operasi Militer ( DOM ). Hal itu dilaksanakan, dengan sikap Otoriter melalui kekuatan militer TNI/POLRI di Papua. Menganggat hak hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), suarah perempuan sangat dibutukan. Perempuan harus kritis dan menyuarakan berbagai kekerasan yang segaja dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui tenaga TNI/POLRI di Papua.

Perempuan Papua harus mengambil barisan depan, untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, sebagai mana selama ini dibumkam oleh NKRI. Hal ini seketika Negara tidak mampu menyelesaikan pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.
Perempuan Papua harus memberikan teladan Nasionalisme Kemerdakaan Papua kepada yang lain, gunah menyikapi segalah tindakan kekerasan yang terus mengorbangkan orang Papua. Perempuan harus bersuara dan melawan usaha-usaha Negara yang pusatnya menghabiskan OAP. NKRI belum mampu mengiplementasikan Undang-undang perlinduangan terhadap intensif hak-hak dasar perempuan. Sementara perempuan Papua di intimidasi, diperkosa, dianiaya bakan dibunuh. sehinga, Udang-Undang Dasar (UUD) NKRI, tidak mampu menyelesaikan HAM spesifikna terhadap perempuan Papua.
Sehinga kami merasa, UUD Negara Indonesia hanya wacana, yang tidak mampu menyikapai pelangaran HAM di Papua. Negara melakukan berbagai kekerasan baik melalui politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ekonomi, perempuan Papua masih saja menjual hasil panen diatas tanah, tampa pemerintah mempersiapkan tempat yang layak. Sementara orang Papua jual diatas pecek, non Papua menjual diatas tempat yang layak.
Kehadiran pemerintah dalam membangun pasar, orang Papua disisikan. Saatnya perempuan papua bersuarah, demi kebenaran, keadilan dan kemerdakan. Perempuan selalu mengalami trauma yang luar biasa. Anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, dibunuh dan diperlakukan brutal oleh TNI/POLRI, dengan tindakan yang seenaknya. Perempuan Papua melahirkan anak, bukan untuk diperkosa, diintimidasi bakan dibunuh. Mari perempuan Papua, kita harus bangkit dan mengakiri segalah tindakan kekerasan yang sedang terjadi di tanah Papua.
Suara perempuan sangat dibutukan dalam perjuangan Papua, demi penyelamatan tanah dan manusia Papua. Semoga tulisan ini menjadi satu ajakan, demi mengakiri kekerasan terhadap orang Papua, pada spesifiknya Perempuan Papua secara semena-mena oleh TNI/POLRI di papua.

Komisi HAM Asia Kutuk Penangkapan Aktivis Papua Penyeru Referendum

Aparat polisi dan TNI membongkar panggung unjuk rasa damai yang dilakukan oleh aktivis KPNB di lapangan Kampung Bhintuka-SP13 di Mimika, Kabupaten Timika, Papua (Foto: bennywenda.org)

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM - Komisi Hak Asasi Manusia Asia (The Asian Human Rights Commission/AHRC) yang berbasis di Hong Kong, mengutuk pembubaran paksa dan penangkapan pelaku unjuk rasa damai yang terjadi di lapangan Kampung Bhintuka-SP13 di Mimika, Kabupaten Timika, Papua pada hari Selasa, 5 April 2016.
"Kami telah diberitahu bahwa 12 pengunjuk rasa dibawa ke tahanan polisi di Kuala Kencana untuk penyelidikan lebih lanjut dan diperiksa," demikian siaran pers yang ditayangkan lewat situs resmi lembaga itu hari ini (8/4).
Berdasarkan laporan yang diterima AHRC, sebelum unjuk rasa terjadi, masyarakat adat Papua telah memberitahu polisi akan niat mereka untuk menyerukan diakhirinya pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, kata siaran pers AHRC, polisi tiba-tiba membubarkan paksa demonstrasi, dengan klaim bahwa salah satu pengunjuk rasa menyerukan referendum dalam sambutannya.
AHRC menilai polisi telah memperingatkan dan mengintimidasi tokoh agama setempat untuk menghindari kegiatan politik, berbicara tentang pelanggaran HAM dan dan referendum di gereja-gereja.
Sepanjang tahun lalu, telah terjadi kasus pembubaran paksa unjuk rasa yang tak terhitung jumlahnya di Papua dan Provinsi Papua Barat. Menurut AHRC, dalam semua kasus ini, polisi belum mengambil tanggung jawab untuk memeriksa apakah penggunaan kekuatan yang berlebihan itu sah.
"Pada saat yang sama, warga sipil tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif untuk menantang penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi," demikian pernyataan AHRC.
AHRC menyerukan, bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nasional Nomor 11 tahun 2005, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa hak untuk kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah dilindungi, seperti yang tercantum dalam Pasal 21 Perjanjian Internasional tersebut.
Oleh karena itu AHRC meminta pemerintah harus menyikapi pembubaran paksa unjuk rasa dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi secara serius, terutama setelah Komnas HAM melaporkan bahwa jumlah tertinggi pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk Papua, dilakukan oleh polisi.
"Selain gagal dalam mereformasi kepolisian, pemerintah juga gagal untuk mengevaluasi kebijakan di Papua dan Papua Barat, meskipun perlindungan terhadap masyarakat asli Papua menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo," demikian pernyataan AHRC.
AHRC juga mencatat ada kekhawatiran bahwa lembaga penegak hukum dan sistem peradilan pidana di provinsi Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari masalah. Sebagai hasilnya, mekanisme peradilan gagal memenuhi hak keadilan bagi orang asli Papua. Rakyat Papua, kata AHRC, tidak melihat bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan dihormati sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.
Sebaliknya, kehadiran pasukan keamanan negara di wilayah tersebut telah menyebabkan kekerasan rutin dan pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul dan menyalurkan pemikiran.
AHRC berpendapat pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk membebaskan semua pengunjuk rasa yang ditahan yang mengambil bagian dalam demonstrasi damai. Pemerintah juga diminta untuk menjamin bahwa setiap aksi damai di masa depan dilindungi oleh hukum dan pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali.
"Pemerintah harus mengevaluasi lebih lanjut kehadiran pasukan keamanan Indonesia di Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama karena proporsi pasukan yang tidak setara dengan jumlah penduduk asli lokal Papua dan juga tidak memberikan perlindungan.
AHRC menilai kehadiran mereka hanya menghasilkan merajalelanya pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua.
Terakhir, menurut AHRC, pemerintah harus lebih konsisten dalam menerapkan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan menunjukkan keseriusannya dengan menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip pengadilan yang adil.
Polisi Dipukul
Sebelumnya diberitakan telah terjadi insiden di Kuala Kencana, yang menyebabkan 12 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap dan diperiksa oleh polisi. Dalam insiden itu, Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar, Yustanto Mudjiharso, diberitakan menjadi korban pemukulan saat membubarkan pengunjuk rasa.
Unjuk rasa KPNB berlangsung di lapangan Bhintuka dengan diawali oleh ibadah di lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan unjuk rasa yang diisi dengan orasi dari sejumlah tokoh, yang dipimpin oleh salah seorang ketua KPNB, Steven Itlay. Polisi menyatakan di antara orasi itu ada yang menyerukan referendum. Polisi menilai, hal itu menyalahi aturan dan karena itu polisi berupaya membubarkan pengunjuk rasa.
Antara melaporkan, Yustanto terlibat langsung di lapangan. Tiba-tiba seorang aktivis mendekati Yustanto dan memukul Kapolres Mimika itu. Akibat pukulan itu, Yustanto mengalami luka di bibir.
Menurut Yustanto, polisi sudah melakukan pendekatan persuasif sebelum aktivis KNPB menggelar kegiatan orasi. Namun ajakan tersebut tidak dipedulikan. Bahkan para aktivis terus leluasa mengumpulkan massa dan menyampaikan orasi-orasi yang bersifat provokatif.
Ibadah Damai
Sementara itu, menurut Ketua KPNB, Victor Yeimo, polisi justru membubarkan ibadah damai yang dimediasi oleh KPNB. Menurut dia, ibadah itu dilakukan untuk mendoakan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) agar menerima United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota penuhl MSG.
"Dengan penuh represif mereka tangkap dan mengeluarkan tembakan di mana-mana. Mereka masuk ke gereja dan membubarkan umat Tuhan yang hendak ibadah," tulis Victor di akun Facebooknya.
Satuharapan.com mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Victor Yeimo, tetapi belum mendapat respons.
Menurut Victor, beberapa aktivis termasuk ketua KNPB, Steven Itlay, ditangkap.
"Ini bukti kebrutalan aparat Indonesia yang tidak menghargai harkat dan martabat, serta hak asasi bangsa Papua. Kita butuh suara rakyat Indonesia, Melanesia dan internasional untuk desak dan kutuk kekejaman aparat indonesia di Timika," kata dia.
Sementara itu Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, dalam pernyataan di situs resminya mengatakan polisi dan aparat TNI telah melakukan penembakan dan pemukulan dalam membubarkan unjuk rasa. Bahkan menurut kesaksian dari salah seorang yang ditangkap, mereka juga ditelanjangi.
Berbeda dengan informasi yang disiarkan AHRC yang menyatakan polisi menangkap 12 aktivis, Benny Wenda mengatakan yang ditangkap mencapai 15 orang. Sebanyak 13 orang di antaranya yang sudah diidentifikasi adalah Steven Itlay (24 tahun), Yanto Awerkyon (23) Sem Ukago (24) Seperianus Edoway (24), O.Tines Tabuni (24), Yudiman Kogoya (22), Hubertus Dimi (23), Noak Dimi (23),Yunus Nawipa (24), Agus Nirigi (25), Paulus Dawan (30), Abertus Dimi (24) dan Paulus Wenda (24).
Benny Wenda mengatakan aksi unjuk rasa tersebut diikuti ribuan orang di kota Timika, mereka berbaris melalui jalan-jalan untuk menyerukan referendum kemerdekaan.
"Ada dua hal yang menjadi sangat jelas dari kejadian kemarin di Timika. Pemerintah Indonesia takut akan persatuan Melanesia dan pemerintah Indonesia takut akan penentuan nasib sendiri di Papua. Mereka menunjukkan ini dengan menyerbu dan menembaki acara pembukaan pertemuan damai orang Papua yang berdoa untuk keanggotaan penuh MSG," demikian pernyataan Benny Wenda.