Penulis: Eben E. Siadari 01:32 WIB | Kamis, 23 Juni 2016

RI Tuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua

Ilustrasi: Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa (Foto: AFP)

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Indonesia menolak mentah-mentah pernyataan yang disampaikan oleh delegasi Solomon, Vanuatu dan sebuah lembaga swadaya masyarakat mengenai Papua pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, pada 22 Juni 2016. Pernyataan yang disampaikan Kepulauan Solomon tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini dan pembangunan di Indonesia, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Dubes Indonesia untuk PBB Triyono Wibowo, tatkala menggunakan hak jawab atas pernyataan delegasi Solomon pada hari yang sama di tempat yang sama.
Dubes Indonesia mengatakan pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan.
"Dukungan tersebut jelas melanggar maksud dan tujuan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan antara negara-negara dan kedaulatan dan integritas teritorial negara," kata dia.
"Biar saya jelaskan, Indonesia, sebagai negara demokrasi, berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Sebagai salah satu tidak ada yang sempurna, kami selalu terbuka untuk berdialog tentang isu-isu HAM. Tapi kami menolak politisasi isu-isu tersebut. Kami menyesalkan cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah menyalahgunakan Dewan ini dan prinsip-prinsip universal memajukan dan perlindungan HAM dengan mendukung penyebab separatisme," kata dia.
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo secara pribadi menginstruksikan instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah HAM, termasuk yang terkait dengan Papua, dan juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah insiden di masa depan.
"Dalam hal ini, pemerintah sedang menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah membentuk tim terpadu yang mencakup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," kata dia.
Dia menambahkan, Provinsi Papua dan Papua Barat menikmati otonomi luas, dan demokrasi, sebagaimana dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten dipilih secara langsung dan menuju serta dikelola oleh orang Papua. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di dua provinsi termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Ia melanjutkan, bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu masih jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM mereka. "Mereka masih menghadapi masalah HAM yang serius. Korupsi merajalela di semua segmen di masyarakat dan pemerintah. Perdagangan orang terus berlangsung. Anak-anak terus menghadapi perlakuan keras, dan kekerasan terhadap perempuan  adalah rutinitas sehari-hari."
Menurut dia, akan menjadi kemajuan bagi populasi mereka jika pemerintah negara-negara itu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius mengatasi kekurangan HAM di masing-masing negara mereka.
Sebelumnya, Diplomat Negara Kepulauan Solomon di PBB, Barreto Salato, mengangkat kembali isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua do Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
Menurutnya, Kepulauan Solomon sebagai ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) dan yang ditunjuk sebagai ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF), menyatakan solidaritas terhadap sesama rakyat Melanesia di Papua.
"Kami akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan atas konflik yang sedang berlangsung di Papua  melalui keterlibatan konstruktif dengan perwakilan Papua dan menghormati hak mereka sebagai manusia," lanjut dia.

Ia mengatakan Solomon menyambut perhatian besar yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua. Namun pada saat yang sama, ia menambahkan, pelanggaran HAM terhadap papua belum terselesaikan.
"Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin tentang kasus penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia," kata dia.
 

Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Serangan Solomon Islands dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua

0 Wednesday, June 22, 2016

Ini teks tanggapan Duta Besar Indonesia untuk Dewan HAM PBB pada sesi "right to reply". Baca paragraf terakhir bagaimana reaksi pernyataan emosional Indonesia menanggapi serangan Solomon Islands dan Vanuatu hari ini terhadap pelanggaran HAM yang sedang dilakukan Indonesia di West Papua. 



Tuan Presiden,

Ini adalah jawaban yang tepat untuk menanggapi laporan yang dibuat oleh delegasi dari Kepulauan Solomon, vanuatu dan LSM pada masalah Papua.

Saya menolak pernyataan yang dibuat oleh delegasi Vanuatu dan Solomon Island hari ini. Pernyataan mewakili orang-orang di Papua yang disayangkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini atas pembangunan oleh Indonesia di Provinsi Papua Dan Papua Barat.

Pernyataan Orang-orang yang kurang baik  iman dan politik yang termotivasi untuk mendukung kelompok separatisme di Propinsi Papua dan Papua Barat. Orang-orang yang telah terlibat dalam gangguan publik, untuk menghasut dan serangan teroris bersenjata kepada warga sipil dan personel keamanan.

Dukungan tersebut jelas melanggar dan tujuan-tujuan piagam PBB dan prinsip hukum internasional pada hubungan yang saling menghargai kedaulatan dan integritas teritorial negara.

Biarkan aku menjelaskan, Indonesia, sebagai negara demokratis, berkomitmen untuk mengkampanyekan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di papua. Kami selalu terbuka untuk dialog tentang masalah HAM. Tapi kami orang-orang yang mendustakan politiksasi persoalan. Kami sangat benci cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah disalahgunakan dewan ini dan prinsip universal promosi dan perlindungan hak asasi manusia dengan mendukung jalan permusuhan yang sengit.

Tuan Presiden,


Presiden Widodo telah secara pribadi dan pemerintah mengambil langkah-langah untu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan orang-orang yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Dalam hal ini, pemerintah menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus-kasus, Menteri Koordinator Politik, hukum dan  Keamanan telah menyiapkan sebuah tim terpadu yang menyertakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Daftar Provinsi Papua dan papua barat menikmati wide-mulai otonomi, dan demokrasi, karena dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah daerah dan provinsi yang langsung dipilih oleh, dan menuju serta dikelola oleh papuan. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di kedua propinsi tersebut termasuk orang-orang yang tertinggi di Indonesia.

Tuan Presiden,

Ini harus digarisbawahi di sini bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Mereka masih menghadapi masalah HAM serius. Korupsi merajalela di semua sektor di masyarakat dan pemerintah. Dan perdagangan manusia terus berlangsung. Anak-anak menghadapi siksaan yang berkelanjutan, dan kekerasan terhadap perempuan sayangnya adalah rutinitas harian. Ini akan menjadi untuk perbaikan dari populasi mereka jika pemerintah dari Pulau Solomon dan Vanuatu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius permasalahan omestik mereka.

Terima kasih.

Yoman: Gereja Harus Belajar Banyak dari KNPB

 PACE KRIBO  12.59  BERITA, KNPB, NASIONAL, TOKO GEREJA

Pdt. Socratez Sofyan Yoman, Ilst

JAYAPURA, KRIBO.COM - Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman mengatakan pendeta dan tokoh gereja harus belajar banyak dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam melawan ketidakadilan.

Untuk menyikapi persoalan seperti ini Gereja harus melakukan suatu pendidikan dan himbauan supaya mereka berdiri, berjuang dengan cara yang benar untuk melawan ketidakadilan.
“Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Saya harap para pendeta dan pimpinan gereja belajar banyak dari KNPB dan belajar banyak dari orang- orang berjiwa pemimpin dan mempunyai komitmen yang jelas,” katanya kepada Jubi di Jayapura, Senin (20/6/2016).

Menurutnya isu Papua Barat sudah mendapat simpati internasional yang luar biasa. Bahwa perjuangan Papua akan selalu mendapatkan reaksi dalam perjuangan seperti ini dari negara kepada rakyat Papua, seperti perjuangan di pasifik ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) menjadi anggota anggota penuh di MSG.

Namun ketika negara memblokade masa di Papua justru memberikan bobot (kekuatan) kepada luar negeri untuk melihat negara saat menekan rakyat Papua.
Pengacara HAM, Gustav Kawer mengatakan pembungkaman ruang demokrasi di Papua dapat menyuburkan ideologi Papua Merdeka.

“Kalau mau menyelesaikan masalah Papua, polisi harus bertindak manusiawi, memberikan ruang kebebasan kepada rakyat dengan memfasilitasi rakyat menyampaikan aspirasi,” katanya.

Pejuang HAM Papua Pater John Jonga mengatakan akibat penangkapan yang terus- menerus itu bisa menjadi virus yang menumbuhkan solidaritas hingga simpatisan yang lebih di seluruh wilayah Papua. (tabloidjubi.com)

Papua Tak Sendirian, Ini Foto2 Dukungan Aksi Papua Merdeka Dari Afrika

08.10.00,1 Comments

Papua tak sendirian! itulah yang bisa digambarkan dengan aksi solidaritas ini, aksi solidaritas ini datangnya dari Afrika untuk mendukung Papua Barat Merdeka sebagai negara berdaulat.

Dan merekapun banyak melakukan dukungan Papua merdeka melalui seminar dan kampani untuk memperbanyak dukungan kepada dunia. Bahwa Papua Barat kini dalam kondisi genoside di dalam tangan Indonesia. Itulah sebabnya mereka prihatin dan memberikan suppor agar Papua bisa bebas dari Penindasan, Ketidakadilan, Kekerasan, Intimidasi, Genoside, Pembungkaman Berdemokrasi, dll.

Tak banyak bicara silakan lihat foto-foto dibawah ini sebagai bukti, apa yang telah mereka lakukan untuk tanah Papua dan orang Papua. [Free West Papua]

Tangisan Anak Negri West Papua.: perjuangan tanpa perempuan sama saja bohong, perju...

Tangisan Anak Negri West Papua.: perjuangan tanpa perempuan sama saja bohong, perju...: perjuangan tanpa perempuan sama saja bohong, perjuangan itu saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Suara perempuan West Papua...

Tangisan Anak Negri West Papua.: Orasi Perempuan Non'Papua mendukung penentuan nasi...

Tangisan Anak Negri West Papua.: Orasi Perempuan Non'Papua mendukung penentuan nasi...: Orasi Dukungan Yang Diberikan Oleh Non

Rakyat Indonesia Mendukung Papua Merdeka di Muka Publik

0 Monday, June 20, 2016

YOGYAKARTA - Dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka, sejak berdirinya Aliansi Mahasiswa Papua di kota kolonial Indonesia, Jawa dan Bali telah sekian lama meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran sejarah dengan tujuan rakyat Indonesia beretnis Melayu membicarakan Papua Merdeka namun bertahun-tahun lamanya belum ada yang secara organisasi atau kelompok dalam jumlah yang banyak mendukung akan PENENTUAN NASIB SENDIRI bagi rakyat West Papua. Ada beberapa yang telah mendukung namun itupun secara personal nyatakan dukungan lewat tulisan akademik dan lewat karya-karya lainnya.

Tanggal 16 Juni 2016, Aliansi Mahasiswa Papua telah berhasil yakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran sejarah perjuangan Bangsa Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Maka semua organ kiri yang ada di Yogyakarta dari seluruh Indonesi bersatu mendukung Papua pisah dari NKRI. Pernyataan masing-masing organ kiri Indonesia disampaikan dimuka umum di depan mesin-mesin pengerak kapital - kolonial Indonesia. Melihat kenyataan ini membuat pengerak atau penjaga mesin geraknya kapitalis ini merasa lemah dan sudah lambat untuk lawan arus lajunya perjuangan Papua Merdeka.

Belasan organ kiri menyampaikan pernyataan dukungan Papua Merdeka, di selah-selah orasi politik Yel yel… Papua…!! Merdeka…! Papua…! Merdeka..!! Kami secara organisasi mendukung penuh Papua Menentukan Nasip Sendiri seperti bangsa lain di dunia bertempat di jantung kota Daerah Istimewa Yogyakarta, titik NOL ujungnya jalan Malioboro(barat), Trikora (Timur) Kusumanegara (Selatan) dan Wates (Utara).

Harapan dan target kami, Aliansi Mahasiwa Papua (AMP) semoga 1 Desember 2016 akan berpusat di Yogyakarta dan biarkan rakyat Melayu yang menyampaikan Papua Merdeka.

Tak lupah menyampaikan terima kasih buat pengurus AMP sejak berdirinya pada 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan, baik itu pengurus pusat bahkan komite-komite kota, pejuang-pejuang yang telah mendahului kita dan kawan-kawan lama di seluruh muka bumi West Papua dan di luar West Papua.

Kita akan akhiri perjuangan ini secara bermartabat dan akan mengajar dunia kalau West Papua sangat bedah dengan dunia-dunia lainya dalam perjuangan mengusir penjajah. Terima kasih kawan ‪#‎ROKA‬ atas kerja keras tanpa lelah.

Berikut Foto-foto selengkapnya:  

(Source: AMPNews/Lani Wone Lod)

Pesan Perjuangan West Papua Dari Suku Kimyal Yahukimo

0 Sunday, June 19, 2016

KNPB Sektor Suku Kimyal bersama rakyat Papua Barat - Foto: Bayeam Keroman

WENE-PAPUA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media rakyat, benar-benar menjadi roh perjuangan bangsa Papua  yang sudah lama ditindas dengan pendudukan ilegal Negara Indonesia di West Papua. Dalam menyampaikan kebenaran, KNPB tidak hanya bersuara di kalangan terpelajar, namun juga roh KNPB menjangkau sampai pada masyarakat akar rumput di seluruh West Papua.

Pada aksi serentak secara Nasional 15 Mei 2016, rakyat Papua Barat di Suku Kimyal bersama KNPB Sektor Kimyal melakukan pengibaran bendera Bintang Fajar sekaligus mengampanyekan isu politik di kalangan masyarakat akar rumput. Dan mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).

Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo bersama Badan Pengurus KNPB sektor Suku Kimyal turun lapangan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat Suku Kimyal.

Toko Gereja, Toko Pemuda, Toko Perempuan, Kepala Suku dan seluruh masyarakat setempat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat akar rumput Papua Barat, dari Suku Kimyal mendukung Papua Merdeka - Foto: Bayeam Keroman

Ibadah bersama masyarakat di lapangan terbang , isu papua merdeka sudah mendunia. Kalau rakyat awam sudah nyatakan sikap begini tidak ada kata lain selain lawan, lawan dan lawan.

Kalau masyarakat di pedalaman sudah menyatakan sikap begini bagaimana dengan mahasiswa, pemuda yang sedang mengikuti pergembangan politik ini, " jangan tanyakan kepada rakyat apa yang rakyat buat untuk Papua, tetapi tanyakan pada dirimu bahwa apa yang anda buat untuk papua," mahasiswa merupakan tulang punggung bangsa dan masyarakat tapi apakah terwujud anda sebagai status mahasiswa itu.

ketika rakyatmu dibunuh depan kamu, apakah kamu diam atau bicara. Ketika rakyatmu menyiksa di depan kamu , kamu rasa sakit atau tidak. untuk itu mari kita bersatu dan lawan semua sistem yang sedang menghisap rakyat.

"Salam revolusi"

13-14 / 06/2016

Pesan dari Suku Kimyal Yahukimo

Ciska Abugau : Tidak Benar Jika Saya Katakan Laki-Laki Papua Harus Poligami

Wenas Kobogau day ago MAMA PAPUA, MRP, PEREMPUAN, TANAH WEST PAPUA

Ibu Ciska Abugau Anggota MRP(Foto/Dok
Pribadi Bacebook)

Jayapura --Ibu Ciska Abugau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ‘ mengatakan Tidak benar jika saya mengatakan laki-laki papua harus poligami seperti yang dipublikasikan oleh media online www.wenaskobogau.com .Minggu (19/06/2016) .

 “Agar orang Papua yang kulit hitam  dan rambut keriting tidak punah, maka laki-laki papua harus kawin dengan perempuan papua dan juga perempuan papua harus kawin dengan laki-laki papua  ” tutur Ciska dalam sambutan Acara Syukuran Wisudawan dan pengukuhan Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Pamongpraja Muda,  di Gor Kampus Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Jumat (07/09/2014) pukul 10:37:15 WIB.

Jika laki-laki papua mau melakukan poligami itu kembali ke pribadi masing-masing sebab kami Majelis Rakyat Papua (MRP) sama sekali tidak memperjuangkan laki-laki papua harus berpoligami tetapi yang kami memperjuangkan adalah bagaimana selamatkan orang papua entah perempuan ataupun laki-laki.

Lanjut’ Saya sama sekali tidak mengatakan dalam sambutan saya laki-laki papua harus poligami.

Cika Abugau ' macamnya berita yang dipublikasikan dalam media online milik adik Wenas Kobogau dengan judul berita   ‘’ Anggota MRP: Poligami Penting Untuk SelamatkanPapua Dari Genosida’tidak benar . Saya ada di MRP ini utusan dari perempuan-perempuan papua dan mempertahankan jati diri orang papua (OAP) entah itu laki-laki maupun perempuan .

Lanjut ‘ saya tidak perna cerita kepada siapapun jika laki-laki papua harus berpoligami’ jika laki-laki papua mau berpoligami itu urusan pribadi ‘Poligami itu bukan satu-satunya cara untuk selamatkan orang asli papua dari kepunahan’ Tegas Ibu Cika melalui salurang telpon kepada www.wenaskobogau.com ‘ Minggu 19/juni 2016.

Wenas Kobogau‘ berita yang  dimuat dalam web pribadi saya www.wenaskobogau.com ‘ pertama kali dipublikasikan oleh media suarapapua (Baca: Anggota MRP: Poligami PentingUntuk Selamatkan Papua Dari Genosida) saya menlihat kondisi hari ini orang papua sedang berada di tingkat genosida makanya saya memuat ulang sebab suara MRP adalah keselamatan rakyat papua, namun saya di telpon langsung oleh ibu Ciska Abugau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengklarifikasi berita tersebut, ‘ibu Sicka mengatakan saya sama sekali tidak menyampaikan laki-laki papua harus berpoligami ,yang saya katakana adalah laki-laki papua harus kawin perempuan papua begitu juga perempuan papua.

Secara pribadi saya minta maaf jika sudah membuat perempuan papua disakit dengan berita yang saya muat ualang diweb www.wenaskobogau.com, lebih khusunya kepada ibu Ciska Abugau Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

Admind www.wenaskobogau.com ' Maaf untuk kawan-kawan yang setia membagi berita tersebut telah saya hapus dari web saya karna berita tersebut bukan dari ibu Ciska Abugau.

Indonesia Diskusikan Rencana Aksi Nasional HAM di Markas PBB

Sabtu, 18 Juni 2016 | 22:18 WIB

Pertemuan di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016 di Palais des Nations Jenewa. PTRI Jenewa

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia, Afrika Selatan, Austria dan Universal Rights Group mengadakan seminar bertema “Sharing Experience on National Plan of Action on Human Rights” di Palais des Nations Jenewa, Swiss.

Side event ini diselenggarakan disela-sela  Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (DHAM) PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016.  Acara dihadiri sekitar 70 peserta yang berasal dari 20 negara yang terdiri dari kalangan Pemerintah, National Human Rights Institusions (NHRI) dan LSM.

“Rencana Aksi Nasional HAM telah berkontribusi positif dalam menyediakan agenda dan blueprint  HAM   nasional,  yang memungkinkan kemajuan yang  berkesinambungan," ujar Dirjen HAM Kementrian Luar Negeri Indonesia Mualimin Abdi seperti termuat dalam siaran pers PTRI Indonesia di Jenewa pada 17 Juni 2016.

Wakil Tetap RI  untuk PBB di Jenewa,  Dubes Triyono Wibowo dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa sejak Vienna Declaration and Programme on Action (1993) mendorong banyak negara menyusun Rencana Aksi Nasional HAM.

Rencana aksi ini bersifat unik karena prosesnya yang dari bawah  dan juga harus mempertimbangkan   kewajiban hukum internasional. Berbagi  pengalaman  dalam proses penyusunan  dan  implementasinya   akan  mendorong  pengembangan  lebih  lanjut di berbagai negara.

Mualimin Abdi dalam presentasinya memaparkan perjalanan prakarsa, perumusan, dan  implementasi   Rencana Aksi Nasional HAM sejak  generasi  pertama  sampai  generasi keempat  periode 2015-2019.

Rencana aksi ini telah menjadi panduan  nasional  bagi  keberlangsungan  dan  solusi  permasalahan   serta perlindungan HAM secara komprehensif. Baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial-budaya dan pembangunan sejalan dengan mandat Konstitusi.

Sejak  rencana aksi yang pertama  tahun  1998   telah  banyak  capaian  yang diperoleh Indonesia   dalam   aspek pembentukan mekanisme HAM baik di tingkat nasional maupun daerah.

Mulai dari ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional; peningkatan pemahaman dan kesadaran tidak hanya pada tingkat   otoritas   namun   juga   masyarakat;   pembakuan   norma   dan   standar   HAM   melalui penyusunan   dan  harmonisasi  legislasi   dan  kebijakan.

Lalu  pembentukan  lembaga   pemantau;  kemitraan   dengan   pemangku   kepentingan;   penegakan   hukum;  maupun  pelayanan komunikasi masyarakat.

Namun demikian,  kata Mualimin Abdi, sebagai konsep yang dinamis, upaya pemajuan dan   perlindungan   HAM   senantiasa   mengalami   tantangan   dan   perbaikan   terus menerus.

Panelis lain yaitu Deputi Wakil Tetap Afsel untuk PBB di Jenewa  dan Wakil Perutusan   Tetap   Austria   untuk   PBB   di  Jenewa  menyampaikan sejarah dan perkembangan Rencana Aksi Nasional HAM di negaranya.

Direktur Eksekutif  Universal Rights Group, Marc Limon menggarisbawahi bahwa sebagai best practice, Rencana Aksi Nasional HAM tidak bersifat  “one size fits all”. Mengingat masing-masing negara memiliki keunikan pengalaman, kapasitas, dan sumber daya masing-masing.

Side event   yang merupakan forum berbagi pengalaman mengenai beberapa aspek terkait  HAM tersebut  memperoleh   apresiasi   dari   sejumlah   peserta.   Mereka menyatakan  kekaguman  atas Rencana Aksi Nasional HAM  Indonesia.

UNTUNG WIDYANTO

  Air mata dlm perjuangan...!!Papua merdeka,nkri bubar. dari pihak  kepolisian indonesia melayu hak nasib sendiri raktat west papua barat

Luhut Ajak Pendeta Papua Dukung Pemerintah Picu Pro-Kontra

Menkopolhukam Luhut pandjaitan dalam pertemuan dengan tokoh gereja di Papua (Foto: detik.com)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Di antara kunjungannya ke Papua dalam dua hari belakangan ini, Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan sejumlah pendeta dari gereja-gereja di wilayah tersebut. Menurut keterangan beberapa pendeta yang hadir di acara pertemuan, Luhut antara lain meminta agar para pendeta mengkhotbahkan hasil-hasil pembangunan di Papua.
"Luhut arahkan para pendeta untuk khotbahkan di jemaat semua kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah RI di Papua," demikian salah satu bunyi SMS dari mereka yang menghadiri pertemuan, yang diterima oleh satuharapan.com.
Media online Papua, kabarpapua.com, melaporkan hal yang kurang lebih serupa. Dikatakan, Menkopolhukam  meminta para pendeta di Papua turut aktif mendukung pemerintah menyukseskan pembangunan di berbagai aspek.
“Saya berharap kepada pendeta jangan berhenti untuk melihat dan membantu serta ikut aktif dalam program pembangunan seperti pembangunan sekolah pola asrama dan pendeta harus punya peranan,” kata Luhut saat tatap muka dengan tokoh agama se-Provinsi Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, kemarin (16/6), seperti dilaporkan oleh kabarpapua.com.
Menurut Luhut, pemerintah pusat telah memberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2001 lalu yang masih akan terus ditingkatkan. Dalam program ini, kata Luhut, pendeta dilibatkan untuk ikut mengawasi, seperti penggunaan dana desa, pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
“Presiden (Joko Widodo) telah menyampaikan bahwa gereja harus terlibat aktif untuk pendidikan dan terlibat aktif dalam kesehatan. Nah, sekarang gereja bisa tidak menyiapkan diri, sebab nantinya kami akan libatkan bapak-bapak pendeta,” jelas Luhut.
Ada yang Skeptis, Ada yang Senang
Menanggapi ajakan ini, sejumlah pendeta justru memberikan komentar skeptis. Dalam pertemuan itu, menurut sebuah sumber, dua orang pendeta yang hadir berbicara dan memberikan tanggapan yang cukup pedas. Menurut penanggap tersebut, pemerintah tidak boleh melakukan cuci tangan dari masalah yang dilakukan Indonesia di Papua dengan memakai pendeta.
Mereka juga meminta Menkopolhukam agar tidak "bicara lain main lain," dalam arti berjanji menegakkan HAM tetapi terus menangkapi dan menghalangi kebebasan berekspresi. Tanggapan mereka itu, menurut yang hadir, mendapat sambutan tepuk tangan yang luas.
Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Karel Phil Erari yang tidak turut pada pertemuan itu, memberikan komentar yang sama skeptisnya ketika kepadanya dimintai pendapat. "Itu bukan imbauan yang tepat," kata Phil Erari lewat sambungan telepon kepada satuharapan.com hari ini (17/6).
"Yang perlu dikhotbahkan oleh pendeta adalah agar negara  mengakhiri berbagai aktivitas pelanggaran HAM yang sudah berlangsung selama 53 tahun. Itu yang harus dikatakan gereja, bahwa akar persoalan rakyat Papua dan ketidak percayaan kepada pemerintah pusat, adalah karena pelanggaran HAM yang tidak pernah selesai. Tidak ada proses bagi pelanggar HAM. Walaupun ada proses tetapi tidak adil, bahkan mereka yang terindikasi terlibat dipromosikan," kata Phil Erari.
Ia mencontohkan, oknum aparat yang menculik dan membunuh Theys Eluay, pemimpin rakyat Papua yang terbunuh pada tahun 10 November 2001,  justru sekarang dipromosi menjadi pejabat penting di TNI Angkatan Darat.
"Jadi itu hal-hal yang oleh rakyat dilihat perlu dikoreksi," kata dia.
Menurut Phil Erari, pembangunan yang berlangsung selama Otsus sangat diskriminatif,  tidak berpihak kepada hak-hak dasar orang Papua. Dulu, kata dia,  karena rakyat Papua ingin merdeka, presiden kala itu, B.J. Habibie, menawarkan Otsus.
"Tetapi di era Otsus pun terjadi pelanggaran HAM  sampai hari ini. Oleh karena itu kegagalan pembangunan di Papua sudah disampaikan oleh gereja-gereja kepada presiden SBY, sehingga perlu ada reformasi terhadap arah pembangunan di Papua," kata Phil Erari.
Di antaranya yang perlu direformasi, menurut dia, adalah perlunya affirmative policy atau keberpihakan kepada rakyat Papua.
Selain itu kata Phil Erari, diperlukan juga proteksi terhadap hak-hak dasar orang Papua untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah dan hak ke pelayanan medis yang baik yang berkualitas.
"Itu semua tidak terpenuhi selama 15 tahun Otsus. Karena itu imbauan Luhut tadi baru satu aspek pembangunan. Fisik mungkin oke, tetapi untuk siapa kalau bukan pro rakyat. Jadi pembangunan harus menjawab hak dasar orang Papua. Fisik ya, tetapi tidak membangun kebutuhan rakyat Papua keseluruhan," lanjut Phil Erari.
Phil Erari menambahkan, dengan terbukanya Papua untuk migrasi spontan, terjadi ketidakseimbangan demografi saat ini. Ia mengatakan rakyat pendatang jauh lebih banyak dari orang Papua. Ini berdampak pada situasi ekonomi dimana pendatanglah, menurut dia, yang menguasai sektor ekonomi.
"Rakyat Papua tidak bisa berkompetisi. Oleh karena itu kami akan bertemu Jokowi, menceritakan perlu suatu tindakan yang luar biasa terhadap Papua," kata dia.
Suara skeptis juga datang dari Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua. Menurut dia, ajakan Luhut itu menimbulkan dilema bagi para pendeta, apalagi yang melayani gereja yang jemaatnya adalah entis asli Papua.
"Saya kira pesan dari Pak Luhut sulit tembus ke komunitas basis yang kebanyakan orang asli Papua. Kalau warga jemaatnya terdiri dari orang-orang berada, yang nikmati proyek-proyek pembangunan yang Pak Luhut angkat dalam pertemuan ini, pasti pendetanya bisa enak menyampaikannya kepada jemaatnya.Tetapi kalau warga jemaatnya orang Papua yang menolak Otsus agak sulit pendetanya teruskan pesan-pesan Pak Luhut," kata Benny.
"Bila bicara demikian, gereja yang jemaatnya merasa korban dan tidak mendapat apa-apa dari Otsus atau dana triliunan, pendetanya bisa langsung diusir," tambah Benny.
Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua, Pendeta Lipius Biniluk, menyambut baik ajakan Luhut. Dia berharap pemerintah mempercayakan gereja menjadi motor penggerak pembangunan di Papua. Karena para pendetalah yang hidup bersama dengan masyarakat di daerah pedalaman Papua.
Mantan Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) itu mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan kesempatan kepada gereja-gereja di Papua ikut menjadi pelaku pembangunan.
"Pertemuan ini sangat baik supaya Jakarta juga tahu kondisi Papua sebenarnya, karena selama ini orang-orang di Jakarta tidak tahu permasalahan yang terjadi di Papua, mereka hanya tahu luarnya saja. Jadi dialog dengan para pendeta itu sangat perlu untuk membuka kondisi Papua sebenarnya," kata dia, sebagaimana dilaporkan oleh detik.com.
Editor : Eben E. Siadari

DPR Papua Bukan Parlemen Jalanan

Penulis Arnold Belau -

Juni 18, 2016

Ketua Dewan Adat-Paniai, Jhon NR Gobai (Foto: Dok.SP)

Catatan kritis untuk sikap Polisi pada KNPB dan Rakyat Papua Barat

Oleh John NR Gobai

Pengantar

Tanah Papua, merupakan sebuah daerah yang mempunyai sejarah, menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Sejarahnya berbeda, karena bagi Orang Papua, Tanah Papua adalah sebuah negara, namun Negara Indonesia mengklaim bahwa negara itu adalah sebuah negara boneka, buatan belanda, sehingga oleh Trikora dibubarkan. Ini sebuah fakta sejarah, yang harus didialogkan untuk diperoleh solusi, bukan dibicarakan di jalan jalan atau di media-media yang tidak bermartabat. DPRP adalah wadah resmi yang dapat mewadahi distorsi ini dibicarakan atau dicari solusinya di ruang atau rumah rakyat.

Akar soal dari aspek sejarah di Papua

Sejarah adanya negara itulah, maka sampai sekarang terjadi kekerasan. Kekerasan yang terjadi sejak 1962- sekarang, menurut orang Papua ini menjadi salah satu akar konflik di Papua, sampai hari ini. Sementara itu diduga, bagi pemerintah Indonesia, mempunyai dasar adalah adanya perjanjian antara Sultan Nuku dan Belanda, sejarah kerajaan majapahit, dll yang membuat Indonesia merasa sangat berhak dan menancapkan patok yang bertuliskan Papua adalah bagian dari NKRI. Kedua kondisi perbedaan pandangan inilah yang perlu diluruskan melalui sebuah pelurusan sejarah dan juga kekerasan-kekerasannya diselesaikan melalui sebuah peradilan yang adil dan memuaskan keluarga korban dan korban kekerasan.

DPRP jaman OTSUS

UU No 21 Tahun 2001, ditetapkan karena adanya Gerakan Aspirasi Merdeka (GERASEM) yang terbuka di Papua, sejak tahun 1998; Pembangunan yang sentralistik, tidak merata, tidak mengahargai HAM, SDA Papua tidak memberi manfaat kepada OAP, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Idealnya UU No 21 Tahun 2001 di tetapkan untuk memecahkan akar masalah di Papua, yaitu Distorsi Sejarah, Kekerasan dan Pelanggaran HAM, Pembangunan yang tidak adil dan pengabaian hak masyarakat adat. Hal ini menjadi tugas dan wewenang dari DPRP untuk menanggapi, mendengarkan serta mencari jawabannya sesuai dengan mekanisme yang tentunya menjadi Kewajiban DPRP.

DPRP tentunya tentunya mempunyai mekanisme yang diatur dalam Tata tertib DPRP, sehingga setiap aspirasi harus diterima di kantor DPRP bukan dimana-mana kecuali dalam masa reses ke daerah atau ada kejadian luar biasa atau insiden tertentu.

DPRP bukan Parlemen Jalanan

Melalui ini saya ingin menyampaikan, hormat untuk KAPOLDA dan DPRP yang bisa memberikan ruang dan waktu bagi KNPB untuk menyampaikan aspirasinya, pada beberapa kali aksinya.

Dalam beberapa kali pengamatan saya, saat KNPB melakukan demo, demo mereka diterima di oleh DPRP di jalan dan dilapangan, hal ini sebuah pemandangan yang kurang bagus, dan jelas bertentangan dengan aturan, kami tau ini hasil kompromi antara kapolda dan DPRP.

Namun kami harapkan agar pihak keamanan agar kemudian tidak terus menutup ruangan DPRP untuk KNPB, mereka ini rakyat bukan, Preman, Pencuri atau Teroris, sehingga harus dipersulit atau ditutup jalannya. kantor DPRP yang megah itu ada untuk rakyat tanpa harus dibedabedakan.

Kami berharap agar kedepan KNPB dapat demo atau menyampaikan aspirasinya kepada DPRP di RUMAH RAKYAT. KNPB sangat tau aturan tentang mekanime internasional, mereka anak terpelajar. Mereka juga tahu bahwa DPRP bukan pengambil keputusan, tetapi mereka juga tau ada mekanisme pengambilan keputusan dalam DPRP, sehingga ruang demokrasi mesti dibuka apapun yang mereka sampaikan, karena demo itu hanya bicara bukan meruntuhkan kota, atau kata-kata itu bukan peluru yang mematikan.

Penutup
Apakah ada aturan polisi larang rakyat datang menyampaikan aspirasi ke kantor DPR, apapun aspirasi harus dibiarkan mereka datang ke ktr DPR, mengapa ada diskriminasi antara bara NKRI dan KNPB. BARA boleh KNPB tidak boleh ini tidak adil, jangan pikir cara ini akan padam semangat, salah ini akan buat mereka akan lebih semangat, sekali lagi DPRP bukan parlemen jalanan, mereka parlemen resmi negara.

Penulis adalah ketua Dewan Adat Daerah Paniai