Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten:

TNI, POLRI ,BIN,BAIS, INTELIJEN, & beRsangkutan lainnya.
Melakukan Berbagai macam cara ingin memprovokasi Rakyat Papua Barat.
Namun sayangnya, sampai saat ini upayah2nya belum sukses, justru mareka pasang jerat,balik kenah jerat sendiri.
Harap beberapa waktu berjalan, Rakyat Papua Barat harus pintar u/ mengatasi informasi/kasus sperti apapun sejenisnya yg akan dihadapi oleh Rakyat Bangsa Papua Barat.
Perjuangan politik papua merdeka terus meluas di sluruh dunia & sudah pasti dukungan dari berbagai macam negara dunia luar terus menyuarahkan kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.
Seorang pejuang tidak mundur selangkahpun u/ bertindak Kebenaran di atas tanah papua demi Rakyat Bangsa Papua yg sedang mengarah pemusnahan Ras.
Kami Terus,,,,, LAWAN,,,,LAWAN,,,&,,,LAWAN.

SALAM JUANG Bangsa Papua Barat,,,,,,,,

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten:

salam revolusion kawan -kawan perjunag di luar papua

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten: Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus...

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten: Jangkrik Cerewet:

Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Untuk Meneliti SDA dan Kultur Papua

Target Ekspedisi NKRI 2017 Sasar Merauke Mencari Harta Karun Mulai Dari Benda Mati Sampai Benda Hidup

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono. (Pangkostrad)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan, Ekspedisi NKRI akan terus berlanjut guna menggali potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia.

"Pemerintah masih memandang perlu kegiatan ini. Ke depan Ekspedisi NKRI 2017 koridor Papua Selatan yakni Merauke. Apalagi, pemerintah masih mengapreasi kegiatan ini dan membutuhkan data untuk diteliti," ujarnya saat menutup Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut Mulyono, pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2016 yang diamanatkan kepada Kopassus berjalan dengan aman dan lancar. Meski diakui, dalam prosesnya ada kendala dan hambatan yang dialami peserta. Namun, hal itu bisa diatasi dengan baik.

Mantan Pangkostrad ini berharap hasil temuan ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, mahasiswa, prajurit, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait.

"Harapan kita, hasil ekspedisi dengan cukup banyak temuan ini tidak berhenti begitu saja. Tapi hasil ini mau dibikin apa, potensi hutan, bidang kelautan, dan sebagainya. Ke depan ini jadi PR bagi kementerian terkait untuk mengelola potensi ini dengan baik," ucapnya.

Seperti diketahui, Ekspedisi NKRI Papua Barat ini merupakan Ekspedisi NKRI ke-6, setelah Ekspedisi Bukit Barisan 2011, Ekspedisi Khatulistiwa 2012, Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 2013, Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara 2014, serta Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015, yang mengusung tema "Peduli dan Lestarikan Alam Indonesia".

"Kopassus ditunjuk sebagai penyelenggara Ekspedisi NKRI melibatkan 1.193 orang dari berbagai komponen bangsa, baik TNI/Polri, akademisi, kementerian dan lembaga, mahasiswa dari 54 Universitas seluruh Indonesia," katanya. 

Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat dilakukan di delapan titik, yakni Subkorwil 1 Tambrauw, Kabupaten Tambrauw, Subkorwil 2 Sorong Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Subkorwil 3 Sorong SelatanKabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Subkorwil 4 Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Sedangkan untuk Subkorwil 5 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Subkorwil 6 Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Subkorwil 7 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Subkorwil 8 Kaimana, Kabupaten Kaimana," ujarnya.

Adapun hasil dari Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat ini di antaranya, penjelajahan yang mencapai target jarak yaitu 2.724 kilometer dengan mendapatkan 386 data temuan, flora fauna sebanyak 3.611 spesies terdiri dari flora 1.582 spesies dan fauna 2.029 spesies.

Untuk kehutanan sebanyak 811 data temuan daerah yang mengalami kerusakan. Selain itu, geologi 783 data temuan, potensi bencana 457 data temuan, sosial budaya 2.535 data temuan.

Sumber :Sucipto/http://nasional.sindonews.com/read/1113907/14/ekspedisi-nkri-2017-sasar-merauke-1464967521

By : Jangkrik 

Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Un...

Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Un...: Target Ekspedisi NKRI 2017 Sasar Merauke Mencari Harta Karun Mulai Dari Benda Mati Sampai Benda Hidup Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ...

Akhlak yang baik akan mampu membuka pintu kesuksesan yang tidak bisa dibuka oleh pendidikan Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan Pendidikan seseorang takkan sempurna sampai kematian mendatanginya Jika tindakan kita menginspirasi banyak orang maka lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan dan belajarlah dengan lebih tekun karena kita adalah penerang dalam jalan impian mereka Jangan pernah mencari-cari kesalahan namun temukanlah cara untuk memperbaiki kesalahan itu Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan terus dibutukan Kualitas keilmuwan seseorang bukan dilihat dari tinggi dan banyaknya title pendidikannya, namun lihatlah pembawaannya, bagaimana ia berkata dan bertindak Mereka yang akan selalu dikenang didunia ini adalah mereka yang menjadi penerang dalam hidup, panutan dalam berkata, dan contoh dalam bertahta. Merekalah orang orang dengan karakter terbaik Sikap dan karakter adalah dua hal kecil yang memberikan perbedaan yang begitu besar dalam hidup setiap insan Kecerdasanlah yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Motivasilah yang memutuskan untuk melakukannya. Dan Karakter yang mendorong untuk melakukan yang terbaik Pendidikan yang sebenarnya akan menjadi bangunan yang megah dalam jiwa Belajarlah dimanapun kamu berada, karena pengetahuan yang sesungguhnya ada disetiap hembusan nafas dan langkah kalian Generasi muda saat ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter

13 Delegasi dari Jakarta Ambil Dana Anggaran APBN dari Provinsi Papua sebanyak 23 Trilion Untuk Membayar Negara MSG di Sidang KTT di Honiara,

13 Delegasi dari Jakarta Ambil Dana Anggaran APBN dari Provinsi Papua sebanyak 23 Trilion Untuk Membayar Negara MSG di Sidang KTT di Honiara,

Jayapura, Berdasarakan Informasih dari Seorang juru bicara dari kantor Bank Indonesia (BI) di Jayapura melapora bahwa pada bulan juni dana di Kas bank Indonesia di jayapura sudah di tarik dari Beberapa Bank di Kota Jayapura  oleh pemerinta provinsi papua sebanyak Rp 23 Trillion dan kembalikan pemerintah ke Jakarta untuk di pergunakan dalam pembayaran Negara – Negara kawasan  Melanesia, berkaitan dengan pertemuan puncak KTT MSG di Honiara kepulauan Salomon 18 – 26 Juni 2015. Itu punjuga kami belum mengetahui dana yang di berikan oleh pemerinta Provinsi Papua barat, Maluku Utara, Maluku dan NTT.

Dana tersebut kalau di hitung-hitung berdasarakan kunjungan Presiden Jokowi ke PNG dalam melobiy untuk meruba kebijakan  Pemerintah PNG kepada Papua Barat masuk di MSG pada Sidang KTT nanti dengan memberikan Dukungan dan kepada pemerintah PNG dana sebesar Rp 28 Trilion untuk berkerjasaman di berbagai bidang, dalam pengembangan ekonomi di Melanesia. apabila dana tersebut di gabungkan makan mencapai 51 Trillion untuk di peruntuk dalam melobby kepada Negara Melanesia untuk menggalan Papua Barat (ULMWP) masuk menjadi anggota Penuh di MSG.

Setelah hasil keputasan di KTT MSG di Honiara ke dua Kubu ULMWP dan MELINDO pada tanggal 26/06/2015 sekaligus

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill mengatakan kekayaan ekonomi dan kemakmuran Papua Nugini harus dibagi, dan menguntungkan semua negara Melanesia.

Mr O'Neill berbicara ketika komisioning kearsipan Papua Nugini di Honiara, Kepulauan Solomon.

Dia mengatakan bisnis PNG secara perlahan menyebar ke negara-negara Melanesia lainnya, tidak menjadi dominan, tetapi untuk berbagi keberhasilan ekonomi mereka dengan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.

Mr O'Neill mengatakan perekonomian PNG tumbuh pada tingkat 9 persen untuk masa lalu 10 sampai 14 tahun, dan itu akan terus tumbuh pada tingkat yang sama untuk 10 sampai 14 tahun waktu berikutnya.

Peter O'Neill mengatakan PNG berencana membuka kearsipan di Paris, dan juga salah satu di Suva.(laporan JSIM)29/06/2015

Filep Karma: MSG Belum Lengkap Tanpa West Papua.

 

 

Upacara pembukaan pertemuan pemimpin MSG di Honiara, Kepulauan Salomon, Rabu (24/6/2015). Photo: Dorothy Wickham

Jayapura, Jubi – Tahanan Politik Papua, Filep Karm, menyatakan forum negara-negara ras Melanesia, Melanesia Spearhead Group (MSG), belum lengkap tanpa keanggotaan penuh West Papua.
“MSG tanpa West Papua tidak sempurna menjadi MSG. Karena masih ada satu rumpun dari Melanesia yang hilang. Tapi, kalau di dalam MSG ada Papua, itu baru MSG lengkap,” kata Filep Karma, kepada Jubi, Selasa (23/6/2015).
Anggota MSG terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Kepulauan Fiji, serta sebuah front Kanaks dari Kaledonia Baru.
Karma dipenjara sesudah pidato soal peminggiran etnik Papua dan menaikkan bendera Bintang Kejora di lapangan Abepura, 1 Desember 2004. Dia ditangkap, diadili, dihukum makar, dan dipenjara 15 tahun oleh pengadilan Abepura.
Para pemimpin MSG, yang mewakili Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan KanaksdariKaledonia Baru, bertemu pekan ini di ibukota Kepulauan Salomon, Honiara.
Papua Barat Akan Ambil Status Pengamat di MSG
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Octovianus Mote, menyatakan akan menerima status pengamat di MSG. Namun, tetap akan berjuang untuk keanggotaan penuh, seperti dilaporkan Radio New Zealand, Rabu (24/6/2015).
Mote mengatakan keanggotaan West Papua sangat diperlukan dalam MSG untuk menyoroti pelanggaran HAM di wilayah Indonesia. Namun, apapun hasilnya, ia mengatakan keputusan akhir ada di antara para pemimpin Melanesia tersebut.
“Kami akan mengambil posisi apapun yang dipikirkan pemimpin (MSG) bahwa itu yang terbaik, tapi tentu saja, sebagai pemimpin politik, saya akan berjuang untuk keanggotaan penuh, karena kita tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Mote.
Hingga saat ini, setidaknya ada dua negara yang mendorong ULMWP mendapatkan status pengamat, yaitu Papua Nugini dan Kepulauan Salomon. Sementara Vanuatu, yang telah mendukung sejak kepemimpinan Moana Karakas dan terakhir Joe Natuman, kini dipertanyakan komitmen negara tersebut dibawah pimpinan Perdana Menteri Sato Kilman.
Sementara itu, laporan wartawan RNZ di kepulauan Salomon, Dorothy Wickman, yang hadir dalam pembukaan KTT MSG, Rabu (24/6) pagi, mengatakan tempat itu dirasakan dipenuhi tensi yang tinggi antara delegasi West Papua dan Indonesia yang menghadiri pertemuan itu.
“Di podium kau bisa lihat orang Indonesia duduk di satu bagian dan orang West Papua jauh di belakang dari tempat duduk yang telah diatur. Orang-orang Kepulauan Salomon di jalanan kebanyakan terus bicara tentang fakta bahwa Indonesia adalah satu negara Asia, mengapa mereka harus dapat diterima ke dalam MSG? Jadi, itu sebuah isu yang mana pemimpin MSG akan angkat,” Dorothy Wickman.
Pertemuan pemimpin MSG, dalam pekan ini di Honiara, akan menentukan kualitas dan kuantitas dukungan saudara serumpun, Melanesia, dari kawasan Pasifik bagi perjuangan masyarakat di bumi Cenderawasih. (Yuliana Lantipo)

PERTEMUAN PBB NEW YORK CITY MENTRI KANADA HARAPKAN DEKLARASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI DUNIA TERLEBIH NYA BEBERAPA DAERAH YANG DI SEBUT ,SIBERIA ,NORWEGIA,WEST PAPUA,EKUADOR,SELANDIA BARU ,DAN ALJAZAIR.

PERTEMUAN PBB NEW YORK CITY MENTRI KANADA HARAPKAN DEKLARASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI DUNIA TERLEBIH NYA BEBERAPA DAERAH YANG DI SEBUT ,SIBERIA ,NORWEGIA,WEST PAPUA,EKUADOR,SELANDIA BARU ,DAN ALJAZAIR.

PERTEMUAN PBB DI NEW YORK CITY

NEW YORK CITY-Dengan wajah dicat, topi bowler, atau dalam setelan bisnis hitam, ratusan orang mendengarkan dengan penuh perhatian pada mereka PBB yang dikeluarkan juru headset sebagai Menteri Kanada dari Adat dan Urusan Utara, Carolyn Bennett, ditujukan PBB, Selasa. Dia diharapkan untuk membuat pengumuman besar di Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

"Aku di sini untuk mengumumkan, atas nama Kanada, bahwa kita sekarang pendukung penuh deklarasi tanpa kualifikasi," kata Bennett.

Ruangan bertepuk tangan. Perwakilan masyarakat adat dari seluruh dunia datang untuk 15 th PBB Forum Permanen untuk Masyarakat Adat dan mereka berdiri dan bertepuk tangan-orang dari Siberia, Norwegia, Papua Barat, Ekuador, Selandia Baru dan Aljazair, untuk beberapa lokasi yang tersebar luas nama.

"Apa artinya ini bagi Kanada sekarang?" Lanjut Bennett. "Ini berarti tidak kurang dari keterlibatan penuh dan bagaimana untuk bergerak maju dengan adopsi dan pelaksanaan dilakukan dalam kemitraan penuh dengan Pertama Bangsa-Bangsa, Métis Nation, dan Inuit Masyarakat."

The Deklarasi , juga dikenal dengan singkatan UNDRIP, menegaskan hak asasi manusia 370 juta orang atau lebih Adat dunia. Diadopsi oleh PBB pada tahun 2007, Kanada pada saat itu menentang dokumen bersama dengan Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.

Selama bertahun-tahun orang-orang bangsa lain telah membalikkan posisi mereka, meninggalkan Kanada sebagai satu-satunya suara oposisi terhadap Deklarasi. Namun, setelah pemilu di Kanada tahun ini, bangsa telah diambil pada titik yang lebih liberal pandang dan Perdana Menteri yang baru terpilih Justin Trudeau telah secara terbuka menyatakan bahwa ia berharap untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat adat di negara itu.

Pada dasarnya, dukungan Kanada UNDRIP bisa memberi orang Adat Kanada lebih banyak kekuatan dalam pertempuran mulai dari penggunaan lahan untuk pendidikan, tetapi hanya jika diikuti.

Diadopsi oleh 143 negara pada tahun 2007, dokumen yang tidak mengikat adalah pedoman membangun hak-hak individu dan kolektif untuk budaya, bahasa, pendidikan, pekerjaan, dan lebih untuk Masyarakat adat. Salah satu karakteristik mendefinisikan dokumen adalah hak untuk bebas, sebelum, dan informed consent, yang mencegah orang Adat dari yang dikeluarkan dari wilayah mereka, menjadi dikenakan tindakan legislatif atau proyek pembangunan tanpa persetujuan.
Sumber: http://fusion.net

                 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Tangerang Banten

Goliat Tabuni Bersama Anggota TPN OPM di Sinak/photo: Sebby Sembom

Ini Pernyataan Juru Bicara TPN OPM Soal Penembakan Sinak

wartaplus.- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dalam komando nasional telah menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat, dan menyatakan bahwa tidak dapat diijinkan untuk membangun jalan trans atau pun pemekaran Kabupaten dan Provinsi baru di seluruh wilayah Papua Barat.
Apabila ada proyek pembangunan jalan atau pun pemekaran di jalankan, maka TPNPB-OPM tetap akan lakukan perlawanan. Karena semua bentuk pembangunan di Papua oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tujuan untuk musnahkan orang Papua asli.
Oleh karena itu, TPNPB-OPM dengan tegas menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua.
‘’Kami yang bertanggungjawab atas semua insiden di Sinak,’’ ujar Sebby melalui saluran telepon internasional.
Penyerangan dan penembakan di Sinak pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan pernyataan ini, Oleh karena itu, TPNPB-OPM menghimbau agar semua proyek Jalan trans dan pemekaran Kabupaten dan Provinsi baru segera di hentikan.
Seruan dari Tentara Pembebasan  Nasional Papua Barat, dalam hal menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat.
Pernyataan TPN OPM tersebut dikirim Juru Bicara TPN OPM Sebby Sambom, melalui e-mail ke redaksi wartaplus, Kamis pagi (17/03).*** (mhi)

Vanuatu 02 mei 2016. CHEKO PAPUA. Berita Duka Dari Port Vila Vanuatu:

Salah seorang Pendukung Papua Merdeka di Vanuatu atas nama Alm. Thomas Nafuki atau Ayahnya Pastor Allan Nafuki telah meninggal dunia dengan damai pagi ini, tanggal 02 Mei 2016 di Port Vila.

Atas nama Bangsa Papua Kami sampaikan Turut berduak. Besok Jenasa akan di kirim ke Pulau dari Port Vila, untuk dimakamkan disana. Atas nama bangsa Papua Tuan terryanus Sato dan Tuan Sebby Sambom telah mengikuti duka dan sampaikan belasunggawa. Beliau meninggal dalam Usia 96 tahun. Beliau juga atau Pejuang dan tokoh pendiri negara Vanuatu.

Terima kasih atas dukungan belia dalam perjuangan Papua Merdeka, semoga dengan damai beliau disi Tuhan, Amen. RIP

ENGLISH

Obituary News From Port Vila Vanuatu:

One of the supporters of the Free Papua in Vanuatu on behalf of Late Thomas Nafuki or father of Pastor Allan Nafuki had passaway in peacefully this morning, dated on May 22rd, 2016 in Port Vila, Vanuatu.

On behalf of Papuans We extend Participate at the funeral home. Tomorrow the corpse will be send to the island from Port Vila, to be buried there. On behalf of the nation of Papua Mr. Terryanus and Mr. Sebby Sambom has attended the funeral and conveyed on condolence. He died in the age of 96 years. He also fighters and one of the founders of the state of Republic of Vanuatu.

Thank you for his support in the struggle of the Free Papua, and hopefully with his peaceful condition of God, Amen. RIP.  

Dikutip oleh :

Massa Aksi KNPB Yahukimo mendukung penuh ULMWP menjadi anggota MSG 31 Mei 2016inilah rakyat papua itu tetap papua merdeka tidak  ada yang lain -lain kami tetap merdeka hargamati rakyat papua barat .

Setelah dipastikan tentang 10 TPN yang menyerah kepada NKRI dari Puncak Jaya, Sangat heboh di media TV, sosial online maupun media cetak dalam Minggu ini, namun ini tanggapan Goliath Tabuni, ketika dihubungi dari crew Komnas TPNPB, Pagi ini 30/01/2016.

Goliath Tabuni, "saya tidak akan menyerah kepada NKRI sampai kapan pun sebelum Papua Merdeka, Anggota kami yang di Markas pun tidak ada yang menyerah, kami punya peraturan yang tegas, masyarakat itu urusan mereka, mau tinggal dengan NKRI tidak mengapa, tapi rakyat sadar kami adalah orang Papua", Katanya.

Semua yang terjadi itu adalah kepentingan semata, hanya orang-orang kelaparan yang tidak tahu bekerja saja yang suka mengatasnamakan TPN-OPM.

Kemudian banyak juga TPN-OPM bimbingan NKRI ada bersama rakyat, mereka TPN-OPM binaan ini ketika ada momen agenda-agenda tertentu mereka inilah yang dipakai untuk menanaskan situasi di Papua.
Dan kami sangat terimakasih kepada media-media lokal yang selalu tanya pada kami dan mempubliskan kebenaran dari kami, Imbuhnya.

Goliat Tabuni: "Saya Tidak akan Pernah Menyerah Sebelum Papua Merdeka"

Setelah dipastikan tentang 10 TPN yang menyerah kepada NKRI dari Puncak Jaya, Sangat heboh di media TV, sosial online maupun media cetak dalam Minggu ini, namun ini tanggapan Goliath Tabuni, ketika dihubungi dari crew Komnas TPNPB, Pagi ini 30/01/2016.

Goliath Tabuni, "saya tidak akan menyerah kepada NKRI sampai kapan pun sebelum Papua Merdeka, Anggota kami yang di Markas pun tidak ada yang menyerah, kami punya peraturan yang tegas, masyarakat itu urusan mereka, mau tinggal dengan NKRI tidak mengapa, tapi rakyat sadar kami adalah orang Papua", Katanya.

Semua yang terjadi itu adalah kepentingan semata, hanya orang-orang kelaparan yang tidak tahu bekerja saja yang suka mengatasnamakan TPN-OPM.

Kemudian banyak juga TPN-OPM bimbingan NKRI ada bersama rakyat, mereka TPN-OPM binaan ini ketika ada momen agenda-agenda tertentu mereka inilah yang dipakai untuk menanaskan situasi di Papua.
Dan kami sangat terimakasih kepada media-media lokal yang selalu tanya pada kami dan mempubliskan kebenaran dari kami, Imbuhnya.

Komite Sektor Tangerang, Aliansi Mahasiswa Papua [KK AMP] Jakarta.
______________________________________

ARAHAN DAN SERUAN UNTUK
AKSI NASIONAL 1 DESEMBER 2015

ARAHAN AKSI
SALAM PEMBEBASAN......!!!
Arahan aksi ini kami buat sekaligus dengan seruan aksi guna mengalang massa aksi lebih luas sesuai kerja-kerja organisir yang telah kawan-kawan lakukan sebelumnya, dengan agenda Nasional 1 Desember 2015 yang dipusatkan di pusat kota kolonial DKI Jakarta.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan ;
1. Materi aksi yang kami kirim hanya seruan aksi. Seruan ini dapat di seberkan kesetiap Kos-kosan, kampus, asrama, kontrakan mahasiswa papua sesuai basis maing-masing kota.
2. Massa yang hendak terlibat dalam aksi, harus didata terlebih dahulu sehingga dapat dikonfirmasi sebelum keberangkatan.
3. Untuk logistik keberangkatan bisa digalang dengan iuran suka rela ke semua mahasiswa Papua dan usaha-usaha lain yang dapat meringankan beban Kawan2. Meningat panitia juga terkendala dalam hal mengupayakan logistrik transpor dari kota-kota, maka sepenuhnya dibebankan kepada Kawan2 massa dari kota-kota luar Jogja.
4. Untuk rencana keberangkatan bisa ditentukan oleh Kawan2 dan diinformasikan kepada massa yang akan ikut. Dan mohon di konfimasikan kepada Panitia tentang jumlah massa yang akan ikut sehingga memudahkan pengaturan tempat istirahat.
5. Terkait dengan atribut aksi, kami panitia tidak menyediakan pakean (baju) seperti yang di gunakan aksi kemarin, maka kawan-kawan massa aksi diwajibkan dengan mengunakan Pakaian (BAJU) Berwana Hitam/Putih. Dan apa bila ada massa aksi yang ingin mengunakan Busana adat dapat disiapkan dari maing-masing Kota.
6. Batas Akhir iuran Wajib Komite kote paling Lambat satu hari sebalum Kebrangkatan kawan-kawan dari masing-masing kota.


Demikian Arahan ini kami buat, atas pengertian Kawan2 kami ucap jabat erat! Bila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat dikordinasikan kepada Panitia.

Kontak Person : Frans Nawipa (081312812634) “Kordinator Panitia Aksi Nasional”
No Rek: Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] (704189004013012)


Seruan Aksi!!!
Deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, nyatanya tidak diakui oleh Indonesia dengan beberapa klaim yang tidak berdasar sama sekali. Wujud dari tindakan Indonesia yang tidak mengakui pembentukan Negara Papua Papua dilakukan dengan invasi militer yang dilakukan sejak dikeluarkannya TRIKORA (Tiga Komando Rakyat), 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Mobilisasi kekuatan militer dilakukan untuk mengagalkan Negara, yang baru berumur 18 hari tersebut. Berbagai operasi militer dilancarkan untuk menganeksasi Papua Barat kedalam pangkuan Indonesia.

15 Agustus 1962 lahirlah Persetujuan New York yang mengatur tentang pemerintahan sementara di Papua dan mempersiapkan pelaksanaan hak menentukan nasib bagi Rakyat Papua. Kemudian pada bulan Juli-Agustus 1969 dilaksanakan tindakan pilih bebas bagi Rakyat Papua, yang oleh Indonesia dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Pelaksanaan PEPERA dilakukan dibawah tekanan, terror dan intimidasi militer Indonesia.

Walau Indonesia berhasil mengagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan Rakyat Papua untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI), perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah Negara Papua tidak akan pernah surut. Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim saat ini JOKOWI-JK tidak mampu meredam gejolak perlawanan Rakyat Papua. Berbagai kebijakan Indonesia saat ini seperti Otonomi Khusus, Pemekaran, OTSUS Plus dan Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak mampu meredam keinginan Rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara.

Dengan demikian persoalan yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau persoalan ketidaksetaraan ekonomi, tapi yang menjadi dasar persoalan Rakyat Papua saat ini adalah Identitas Rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan negara Indonesia di Tanah Papua.

Maka, kami mengajak Kawan-kawan untuk terlibat dalam Aksi Massa yang akan dilakukan dalam rangka peringatan 54 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua 1 Desember 2015. Aksi massa akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2015
Tempat : Dipusatkan di DKI-Jakarta
Waktu : 09.00-selesai

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas dukungan, keterlibatan dan partisipasi Kawan-kawan kami ucap jabat erat!
Salam perlawanan!

                              Jakarta, 21 November 2015




                                  Komite Pimpinan Sektor Tangerang


                                  Ketua                                                Sekretaris


                              Timiles Telenggen                                   Enos Suhun

Jakarta - Personel Kepolisian Daerah Metro Jaya membubarkan aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polisi menyebut aksi demo tersebut ilegal.

"Itu aksi demo ilegal, karena mereka tidak ada pemberitahuan untuk melakukan aksi demo di HI," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Mohammad Iqbal kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Iqbal mengatakan, unjuk rasa memang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, massa yang akan melakukan aksi demo wajib menyampaikan pemberitahuan maksimal tiga hari sebelum berdemo.

"Mengapa? karena pertama kita dari kepolisian dapat melakukan scanning atau penyelidikan ada hal-hal yang bisa jadi potensi kerawanan atau tidak dari massa ini. Bayangkan kalau pendemo lakukan ganggguan kamtibmas kita bisa mencegah," kata Iqbal.

 Dengan adanya pemberitahuan ini, polisi juga bila melakukan tata kelola pengamanan aksi demo seperti mengatur kelancaran lalu lintas hingga pengamanan selama demonstrasi agar massa tidak bertindak anarkistis dan mengganggu keteriban masyarakat umum.

"Makanya semua komunitas diwajibkan melakukan pemberitahuan agar polisi bisa mempersiapkan pengamannya seperti apa, massa berapa orang, temanya apa, perangkat demonya apa dan lainnya," imbuh Iqbal.

Atas dasar itu, polisi melakukan pembubaran massa dengan tahapan-tahapan mulai dari somasi hingga pembubaran secara paksa dengan gas air mata.

"Sudah disomasi oleh kepala pengamanan objek (Kapolres Jakpus), tetapi tidak diindahkan dan sesuai SOP pembubaran paksa sampai akhirnya menggunakan gas air mata," lanjut Iqbal.

Di sisi lain, beberapa orang dari massa ini juga melakukan tindakan anarkistis. Seorang anggota polisi, Aiptu Purwanto mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan sekelompok orang yang berdemo di HI.

Sementara di Gading Serpong, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dua orang polisi juga dikeroyok oleh massa saat dilakukan pemeriksaan di sebuah SPBU. 20 Orang dari kelompok massa ini kemudian ditangkap di Senayan, Jakpus.

Dari lokasi demo di HI, polisi mengamankan sekitar 127 orang. Sebagian lagi menyusul ke Polda Metro Jaya karena teman-temannya diamankan polisi.
(mei/fdn) tetap papua merdeka .

Akhlak yang baik akan mampu membuka pintu kesuksesan yang tidak bisa dibuka oleh pendidikan Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan Pendidikan seseorang takkan sempurna sampai kematian mendatanginya Jika tindakan kita menginspirasi banyak orang maka lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan dan belajarlah dengan lebih tekun karena kita adalah penerang dalam jalan impian mereka Jangan pernah mencari-cari kesalahan namun temukanlah cara untuk memperbaiki kesalahan itu Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan terus dibutukan Kualitas keilmuwan seseorang bukan dilihat dari tinggi dan banyaknya title pendidikannya, namun lihatlah pembawaannya, bagaimana ia berkata dan bertindak Mereka yang akan selalu dikenang didunia ini adalah mereka yang menjadi penerang dalam hidup, panutan dalam berkata, dan contoh dalam bertahta. Merekalah orang orang dengan karakter terbaik Sikap dan karakter adalah dua hal kecil yang memberikan perbedaan yang begitu besar dalam hidup setiap insan Kecerdasanlah yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Motivasilah yang memutuskan untuk melakukannya. Dan Karakter yang mendorong untuk melakukan yang terbaik Pendidikan yang sebenarnya akan menjadi bangunan yang megah dalam jiwa Belajarlah dimanapun kamu berada, karena pengetahuan yang sesungguhnya ada disetiap hembusan nafas dan langkah kalian Generasi muda saat ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter

papua merdeka

Perempuan Jangan Ragu Dalam Perjuangan Kemerdekan Papua
(Opini/KM) -
Suara perempuan, sangat dibutukan dalam perjuangan Papua, yang mana selama ini menjadi masalah internasional. Berbagai tindakan amoral yang terjadi sepanjang tahuan, seketika pemerintah Indonesia rekayasa atas penentuan nasip sendiri PEPERA 1969 serta papua dijadikan Daerah Operasi Militer ( DOM ). Hal itu dilaksanakan, dengan sikap Otoriter melalui kekuatan militer TNI/POLRI di Papua. Menganggat hak hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), suarah perempuan sangat dibutukan. Perempuan harus kritis dan menyuarakan berbagai kekerasan yang segaja dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui tenaga TNI/POLRI di Papua.

Perempuan Papua harus mengambil barisan depan, untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, sebagai mana selama ini dibumkam oleh NKRI. Hal ini seketika Negara tidak mampu menyelesaikan pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.
Perempuan Papua harus memberikan teladan Nasionalisme Kemerdakaan Papua kepada yang lain, gunah menyikapi segalah tindakan kekerasan yang terus mengorbangkan orang Papua. Perempuan harus bersuara dan melawan usaha-usaha Negara yang pusatnya menghabiskan OAP. NKRI belum mampu mengiplementasikan Undang-undang perlinduangan terhadap intensif hak-hak dasar perempuan. Sementara perempuan Papua di intimidasi, diperkosa, dianiaya bakan dibunuh. sehinga, Udang-Undang Dasar (UUD) NKRI, tidak mampu menyelesaikan HAM spesifikna terhadap perempuan Papua.
Sehinga kami merasa, UUD Negara Indonesia hanya wacana, yang tidak mampu menyikapai pelangaran HAM di Papua. Negara melakukan berbagai kekerasan baik melalui politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ekonomi, perempuan Papua masih saja menjual hasil panen diatas tanah, tampa pemerintah mempersiapkan tempat yang layak. Sementara orang Papua jual diatas pecek, non Papua menjual diatas tempat yang layak.
Kehadiran pemerintah dalam membangun pasar, orang Papua disisikan. Saatnya perempuan papua bersuarah, demi kebenaran, keadilan dan kemerdakan. Perempuan selalu mengalami trauma yang luar biasa. Anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, dibunuh dan diperlakukan brutal oleh TNI/POLRI, dengan tindakan yang seenaknya. Perempuan Papua melahirkan anak, bukan untuk diperkosa, diintimidasi bakan dibunuh. Mari perempuan Papua, kita harus bangkit dan mengakiri segalah tindakan kekerasan yang sedang terjadi di tanah Papua.
Suara perempuan sangat dibutukan dalam perjuangan Papua, demi penyelamatan tanah dan manusia Papua. Semoga tulisan ini menjadi satu ajakan, demi mengakiri kekerasan terhadap orang Papua, pada spesifiknya Perempuan Papua secara semena-mena oleh TNI/POLRI di papua.

Komisi HAM Asia Kutuk Penangkapan Aktivis Papua Penyeru Referendum

Aparat polisi dan TNI membongkar panggung unjuk rasa damai yang dilakukan oleh aktivis KPNB di lapangan Kampung Bhintuka-SP13 di Mimika, Kabupaten Timika, Papua (Foto: bennywenda.org)

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM -  Komisi Hak Asasi Manusia Asia (The Asian Human Rights Commission/AHRC) yang berbasis di Hong Kong, mengutuk pembubaran paksa dan penangkapan pelaku unjuk rasa damai  yang terjadi di lapangan Kampung Bhintuka-SP13 di Mimika, Kabupaten Timika, Papua pada hari Selasa, 5 April 2016.
"Kami telah diberitahu bahwa 12 pengunjuk rasa dibawa ke tahanan polisi di Kuala Kencana untuk penyelidikan lebih lanjut dan diperiksa," demikian siaran pers yang ditayangkan lewat situs resmi lembaga itu hari ini (8/4).
Berdasarkan laporan yang diterima AHRC, sebelum unjuk rasa terjadi, masyarakat adat Papua telah memberitahu polisi akan niat mereka untuk menyerukan diakhirinya pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, kata siaran pers AHRC, polisi tiba-tiba membubarkan paksa demonstrasi, dengan klaim bahwa salah satu pengunjuk rasa menyerukan referendum dalam sambutannya.
AHRC menilai polisi telah memperingatkan dan mengintimidasi tokoh agama setempat untuk menghindari kegiatan politik, berbicara tentang pelanggaran HAM dan dan referendum di gereja-gereja.
Sepanjang tahun lalu, telah terjadi kasus pembubaran paksa unjuk rasa yang tak terhitung jumlahnya di Papua dan Provinsi Papua Barat. Menurut AHRC, dalam semua kasus ini, polisi belum mengambil tanggung jawab untuk memeriksa apakah penggunaan kekuatan yang berlebihan itu sah.
"Pada saat yang sama, warga sipil tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif untuk menantang penggunaan  kekuatan yang berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi," demikian pernyataan AHRC.
AHRC menyerukan, bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nasional Nomor 11 tahun 2005, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa hak untuk kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah dilindungi, seperti yang tercantum dalam Pasal 21 Perjanjian Internasional tersebut.
Oleh karena itu AHRC meminta pemerintah harus menyikapi pembubaran paksa unjuk rasa dan  penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi secara serius, terutama setelah Komnas HAM melaporkan bahwa jumlah tertinggi pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk Papua, dilakukan oleh polisi.
"Selain gagal dalam mereformasi kepolisian, pemerintah juga gagal untuk mengevaluasi kebijakan di Papua dan Papua Barat, meskipun perlindungan terhadap masyarakat asli Papua menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo," demikian pernyataan AHRC.
AHRC juga mencatat ada kekhawatiran bahwa lembaga penegak hukum dan sistem peradilan pidana di provinsi Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari masalah. Sebagai hasilnya, mekanisme peradilan gagal memenuhi hak keadilan bagi orang asli Papua. Rakyat Papua, kata AHRC, tidak melihat bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan dihormati sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.
Sebaliknya, kehadiran pasukan keamanan negara di wilayah tersebut telah menyebabkan kekerasan rutin dan pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul dan menyalurkan pemikiran.
AHRC berpendapat pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk membebaskan semua pengunjuk rasa yang ditahan yang mengambil bagian dalam demonstrasi damai. Pemerintah juga diminta untuk menjamin bahwa setiap aksi damai di masa depan dilindungi oleh hukum dan pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali.
"Pemerintah harus mengevaluasi lebih lanjut kehadiran pasukan keamanan Indonesia di Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama karena proporsi pasukan yang tidak setara dengan  jumlah penduduk asli lokal Papua dan juga tidak memberikan perlindungan.
AHRC menilai kehadiran mereka hanya menghasilkan merajalelanya pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua.
Terakhir, menurut AHRC, pemerintah harus lebih konsisten dalam menerapkan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan menunjukkan keseriusannya dengan menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip pengadilan yang adil.
Polisi Dipukul
Sebelumnya diberitakan telah terjadi insiden di Kuala Kencana, yang menyebabkan 12 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap dan diperiksa oleh polisi. Dalam insiden itu, Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar, Yustanto Mudjiharso, diberitakan menjadi korban pemukulan saat membubarkan pengunjuk rasa.
Unjuk rasa KPNB berlangsung di lapangan Bhintuka dengan diawali oleh ibadah di lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan unjuk rasa yang diisi dengan orasi dari sejumlah tokoh, yang dipimpin oleh salah seorang ketua KPNB, Steven Itlay. Polisi menyatakan di antara orasi itu ada yang menyerukan referendum. Polisi menilai, hal itu menyalahi aturan dan karena itu polisi berupaya membubarkan pengunjuk rasa.
Antara melaporkan, Yustanto terlibat langsung di lapangan. Tiba-tiba seorang aktivis mendekati Yustanto dan memukul Kapolres Mimika itu. Akibat pukulan itu, Yustanto mengalami luka di bibir.
Menurut Yustanto, polisi sudah melakukan pendekatan persuasif sebelum aktivis KNPB menggelar kegiatan orasi. Namun ajakan tersebut tidak dipedulikan. Bahkan para aktivis terus leluasa mengumpulkan massa dan menyampaikan orasi-orasi yang bersifat provokatif.
Ibadah Damai
Sementara itu, menurut Ketua KPNB, Victor Yeimo, polisi justru membubarkan ibadah damai yang dimediasi oleh KPNB.  Menurut dia, ibadah itu dilakukan untuk mendoakan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) agar menerima United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  sebagai anggota penuhl MSG.
"Dengan penuh represif mereka tangkap dan mengeluarkan tembakan di mana-mana. Mereka masuk ke gereja dan membubarkan umat Tuhan yang hendak ibadah," tulis Victor di akun Facebooknya.
Satuharapan.com mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Victor Yeimo, tetapi belum mendapat respons.
Menurut Victor, beberapa aktivis termasuk ketua KNPB, Steven Itlay, ditangkap.
"Ini bukti kebrutalan aparat Indonesia yang tidak menghargai harkat dan martabat, serta hak asasi bangsa Papua. Kita butuh suara rakyat Indonesia, Melanesia dan internasional untuk desak dan kutuk kekejaman aparat indonesia di Timika," kata dia.
Sementara itu Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, dalam pernyataan di situs resminya mengatakan polisi dan aparat TNI telah melakukan penembakan dan pemukulan dalam membubarkan unjuk rasa. Bahkan menurut kesaksian dari salah seorang yang ditangkap, mereka juga ditelanjangi.
Berbeda dengan informasi yang disiarkan AHRC yang menyatakan polisi menangkap 12 aktivis, Benny Wenda mengatakan yang ditangkap mencapai 15 orang. Sebanyak 13 orang di antaranya yang sudah diidentifikasi adalah Steven Itlay (24 tahun),    Yanto Awerkyon (23) Sem Ukago (24)    Seperianus Edoway (24), O.Tines Tabuni (24), Yudiman Kogoya (22), Hubertus Dimi (23), Noak Dimi (23),Yunus Nawipa (24), Agus Nirigi (25), Paulus Dawan (30), Abertus Dimi (24) dan   Paulus Wenda (24).
Benny Wenda mengatakan aksi unjuk rasa tersebut diikuti ribuan orang di kota Timika, mereka berbaris melalui jalan-jalan untuk menyerukan referendum kemerdekaan.
"Ada dua hal yang menjadi sangat jelas dari kejadian kemarin di Timika. Pemerintah Indonesia takut akan persatuan Melanesia dan pemerintah Indonesia takut akan penentuan nasib sendiri di Papua. Mereka menunjukkan ini dengan menyerbu dan menembaki acara pembukaan pertemuan damai orang Papua yang berdoa untuk keanggotaan penuh MSG," demikian pernyataan Benny Wenda.

 SALAM  REVOLUSI KAWAN -KAWAN PERJUANG SATU KOMANADO   LAWAN -LAWAN -LAWAN SAMPAE PAPUA NASIB SENDIRI

Di jamin ngakak !!! Video lucu bikin ngakak jungkir balik