Filep Karma: Meski Masa Aksi Dihadang, Demo Damai Harus Berjalan

By Kabar Mapegaa 19.49 BERITA , BERITA PAPUA , POL-HUM-HAM 0 Comments

Bapak Bangsa Papua Barat, Filep Karma Saat Berorasi di Hadapan Masa Aksi KNPB, Rabu, (15/06/16)
(Foto: Petrus Douw/KM)

Jayapura, (KM)---Bapak bangsa Papua, Filep Karma, mengatakan, meski Masa Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dihadang oleh gabungan Aparat, tetapi, aksi demo damai dalam rangka menolak Tim Papua bentukan Menteri Koordinator Politik Hukam dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) RI, Luhut Binsar Panjaitan, tetap berjalan.

“Meski, Gabungan TNI/Porli tidak dizinkan masa aksi demo di Kantor DPRP, kami tetap optimis untuk demo,”katanya dalam orasinya, Rabu, (15/6/16), Perumnas III, Waena, Jayapura, Papua. 

Kata dia, meski aksi ini dihadang. Namun, kita tetap semangat berjuang.

"Sekalipun masa aksi KNPB diperlakukan dengan berbaggai cara, kami tetap optimis melawan atas kebenaran,”ujarnya. 

Lanjut, dalam orasinya Karma, mengatakan, TNI/POLRI harus pahamai Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI), sebagi negara Hukum. Pada intinya, aksi yang selalu diselengarakan dari KNPB, tidak dengan kekerasan, namun aksi kami damai,” tutup Karma.

Pewarta    :  Petrus Douw

Tolak TIM Pencari Fakta HAM Papua Bentukan Luhut, Ribuan Rakyat Papua Turun Jalan

Written by Telius Yikwa
Wednesday, 15 June 2016 08:54
Massa Aksi Damai Tolek Tim Pencari Fakta HAM bentukan pemerintah RI, di Jayapura. wartapapuabarat.org, -Menolak Tim pencari fakta pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dibentuk pemerintah RI melalui menko polhukam, Luhut Pandjaitan, ribuan rakyat Papua di semua kota melakukan demonstrasi pada hari, 15 Juni 2016. Penolakan rakyat Papua terhadap tim pencari fakta yang dibentuk pemerintah dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu dilakukan dengan bentuk berbeda. sejumlah kota besar di Papua melakukan demonstrasi damai, doa bersama dan lainnya. di Jayapura, ribuan rakyat Papua melumouhkan kota Jayapura. Demonstrasi hari ini rakyat Papua menuntut : 1. Dengan Tegas Tolak Tim Pencari HAM Papua yang dibentuk pemerintah RI. 2. Mereka tuntut Misi Pencari Fakat PIF. 3. Tuntut pendampingan internasional bagi referendum di West Papua. Foto aksi rakyat Papua yang dimendiasi oleh KNPB.

Polisi Amankan WNA Ditengah Demo KNPB

15 Juni 2016 BERITA 315 Views

 

 

Jayapura, PAPUANEWS.ID – Aksi demo kelompok anti pembangunan di Papua (KNPB) Rabu (15/6) rupanya telah disusupi berbagai pihak diantaranya warga negara asing (WNA) yang sempat terlihat di lokasi demo berlangsung, Abepura.
WNA tersebut telah  berhasil diamankan pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura dan dimintai keterangannya akibat keterlibatannya dalam aksi demo yang dilakukan oleh KNPB.
Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin, SH mengatakan WNA tersebut bernama Andreu Arino I Prats, berkewarganegaraan Spanyol, 28 tahun dan merupakan mahasiswa di Fisica University of Barcelona
“Hari ini kami mengamankan seorang WNA atas nama Andreu Arino I Prats, berkewarganegaraan Spanyol, 28 tahun,” katanya.
Patrige menjelaskan bahwa Andreu masuk ke Indonesia melalui Malaysia menggunakan kapal laut menuju Tarakan, Kalimantan Timur sekitar 2,5 bulan yang lalu.
Tujuan Andreu di Jayapura menurut hasil penyelidikan adalah untuk berwisata  dan dia sudah berada di Jayapura selama dua hari. Selama di Jayapura dirinya tinggal di rumah saudara George Setiawan yang dikenalnya dari sosial media.
Disinggung mengenai surat-surat atau dokumen yang bersangkutan, Patrige mengatakan dokumen perjalanannya masih ada di kantor Konsulat PNG sebagai syarat pembuatan Visa untuk masuk ke PNG.
“Menurut pengakuannya, dokumen perjalanannya masih berada di Konsulat PNG untuk mengurus Visa,” kata Patrige.
Mengenai keterlibatannya dalam demo KNPB hari ini, Patrige belum bisa mengambil kesimpulan karena masih menunggu penyelidikan lebih lanjut.
“Kami masih menyelidiki sejauh mana keterlibatannya dalam demo tersebut, katanya.
Patrige, berharap agar masyarakat Papua dapat bekerja sama dalam hal pengawasan terkait dengan mulai adanya penyusupan yang terjadi pada kelompok organisasi masyarakat di Papua.
“Saya berharap masyarakat dapat membantu kami dalam hal pengawasan dan pelaporan tentang adanya orang asing di Papua,” harapnya. (Red,Ki)

Hari Ini Puluhan Aktivis AMP dan Mahasiswa Papua Di tangkap di Kota Malang

Pace Kribo 00.59 AMP, Berita, Hukum/Ham, Pelajar & Mahasiswa, Polisi

Puluhan aktivis AMP dan Mahasiswa Papua di kota malang di tangkap hari ini selasa 15/06/2016

MALANG, KRIBO.COM - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Malang dan Surabaya melakukan aksi demo damai tidak sesuai dengan harapan, Massa aksi dihadang oleh aparat gabungan TNI/POLRI. pukul 10.30, massa aksi di hadang aparat gabungan TNI/POLRI di balai kota malang. Hari Rabu 15/06/2016.

“Sejak puku 10:30 kami di tangkap dan di minta keterangan oleh Pihak kepolisian. Selanjutnya kami di integorasi sampai dengan pukul 12:40, sekarang di ruangan INTELKAM Polresta Kota malang” kata salah satu massa aksi AMP.

Ini adalah nama-nama yang sedang masih ditangkap:

1. Yustus yekusamon 2.jefri dogomo 3. Jekson degei 4. Fredi gobai 5.Paul walker 6. Benidiktus sip 7. Yus Wisa suhuniap 8. Robi Anouw 9. Melianus Tebai 10. Awi kris pahabol 11.Yelisom telenggen 12. Yusni iyowau 13. Simeon wilil 14. Jekson hubbi 15. Ollaa yobee 16. Ina Nawipa 17. Yusak deba 18. Yesaya Ukago 19. Albertus yogi 20.hendrik rumaropen 21. Meki dabla 22. Eliten kaningga 23.Meki hubbi 24. Yopen Gombo 25. Yanto togodly 26. Samuel  27. Ferry Gobai  28.Wempi Doo 29. Niget Bahabol 30. Bernardo Boma 31.sayur bingga 32.Noten suhunia.

3 poin utama Aliansi Mahasiswa Papua komite kota malang dan Surabaya mendesak:

1. Kami AMP mendesesak segera mengirim Tim atau pengawasan International terhadap suara West Papua (referendum) untuk menentukan nasib sendiri.
2.  Kami rakyat Papua mendesak tim pencari fakta dari Pacific island Forum (PIF) segera ke papua. 
3. Mendesak semua aktivis HAM agama dan korban untuk tidak terlibat dan menolak tim pencari fakta pelanggaran HAM bentukan Jakarta. 

 
(mummi hesgem)

ayapura, West Papua. Preparation for demo everyone does their way to support and taking part today in West Papua. West Papua want to be free from Indonesia colonial. 15 June 2016.

Beranda / Berita Papua / Ratusan Aparat Polda Papua Diterjunkan untuk Amankan Demo KNPB

(foto: HarianPapua.com)

Ratusan Aparat Polda Papua Diterjunkan untuk Amankan Demo KNPB

Rikardo Kaway 1 hour Lalu Berita Papua 296 Dilihat

Jokowi Ingin Tol Laut Papua Segera Diselesaikan

18 hours Lalu

Dicopot dari Jabatannya, Sekda Mimika Tidak Terima

19 hours Lalu

Papua, Tanah Surga yang Dihuni Para Koruptor

20 hours Lalu

HarianPapua.com – Sekitar ratusan aparat dari Polda Papua dibantu Polres Jayapura Kota disiagakan untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) hari ini 15 Juni 2016.
Dari pantauan di lapangan, aparat sudah sejak pagi hari ditempatkan di beberapa lokasi yang akan menjadi titik kumpul anggota KNPB. Seperti di Lingkaran Abepura, Gapura Universitas Cenderawasih (kampus atas dan bawah), Perumnas I, Expo Waena, dan Perumnas III.
Sejumlah truk aparat juga sudah ditempatkan di titik-titik tersebut untuk mengangkut para anggota KNPB yang aksinya hari ini tidak mendapatkan ijin kepolisian Polda Papua.
Sementara itu, aktivitas masyarakat terpantau berjalan dengan lancar. Arus kendaraan dari Jayapura menuju ke Sentani mau pun sebaliknya juga masih lancar.
Dalam aksinya hari ini, KNPB terus mendesak agar pergerakan kemerdekaan Papua (ULMWP) dapat segera diterima di blok regional negara-negara pasifik (MSG) sebagai anggota penuh. Selain itu KNPB juga menolak tim penyelesaian pelanggaran HAM yang dibentuk pemerintah lewat Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Komentar Sahabat Harian Papua

Informasi Pertemuan Melanesia Spearhead Group (MSG)

Wenas Kobogau 10.08.00

Rakyat papua aksi mendukung papua masuk anggota MSG 

Sebagai informasi bahwa pertemuan tingkat menteri luar negri Melanesia Spearhead Group (MSG) akan berlangsung di Suva Fiji, tanggal 14-16 Juni 2016. Undangan resmi United Liberation Movement for West Papua - ULMWP dari kantor MSG sudah terima 4 hari lalu (ini menjadi sejarah karena setelah observer ULMWP menerima undangan resmi dari MSG).

Pertemuan puncak Pemimpin MSG akan di Honiara Solomon Island 12-14 July 2016. Mohon dukungan doa dan aksi.

Kiranya Tuhan memberkati semua kerja kita.

 salam revolusi kawan kawan  KNBPK dan kwan kawan AMP Se jawa dan bali perjuang hari ini tuahan selalu melindungi perjalan kawan -kawan semua salam kompak satu kamando dansatu parisan jangan keluar garis kamando

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang dan Surabaya Mengundang Mahasiswa Papua Untuk Ikut Turun Jalan

Pace Kribo 10.31 AMP

Mahasiswa-Papua-di-Malang-Aksi-Bawa-Bendera-Bintang-Kejora, Ilst foto (dok kribo)

SURABAYA, KRIBO.COM - Berhubungan dengan situasi politik yang bergelora rakyat papua sedang merebut kemerdekaan West Papua di monipulasi oleh kolonialisme sejarah rakyat papua lewat PEPERA hingga saat pembunuhan, pemekorsaan, penangkapan, indimindasi, perampatan hak hak rakyat papua terus terjadi tak pernah berhenti.

Maka kami Aliansi mahasiswa papua komite kota malang_ surabaya mengudang seluruh mahasiswa papua se_ jawa timur. Untuk mengambil bagian Aksi Damai yang akan di lakukan pada.

Hari Rabu 15 juni 2016.

Tempat titik kumpul stadion Gayana malang menuju ke balai kota malang.

Demikian surat pemberitahuan ini Kami harapkan merasa orang Asli papua untuk hadir aksi damai ini. (Zayur Bingga) 

persiapan untuk turun jalan hari rabu 15/06/2016

Persiapan untuk turun jalan hari rabu 15/06/2

Pesawat Dilaporkan Jatuh di Yahukimo

Selasa, 14 Juni 2016 12:54 WIB

 

 

priIstiewa

Pesawat AMA yang dikabarkan jatuh di Yahukimo, Papua 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sebuah pesawat dilaporkan jatuh menimpa rumah penduduk di Yahukimo, Papua, Selasa (14/6/2016) pagi tadi.
Pesawat jenis Cessna 208B milik maskapai AMA dengan registrasi PK-RKC dipiloti oleh Capt Brian Pottingger mengalami landing accident di airstrip Lolat sekitar pukul 08.05 WIT.
Dalam peristiwa tersebut badan pesawat terbakar, awak bisa menyelamatkan diri dan ada satu warga yang pingsan.

Ketua DPR Papua : Pemerintah Pusat Harus Dengarkan Aspirasi Papua Merdeka

0 14:09

Ist Foto

Jayapura, Tabloid-Wani -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi kelompok besar yang masih memperjuangkan Papua merdeka. Sebab aspirasi ini pun tak bisa dianggap remeh dan harus dibicarakan dengan baik dan benar.

“Salah satunya menyelesaikan masalah Papua lewat dialog. Walaupun triliunan rupiah diberikan kepada Papua, tetap tak akan menyelesaikan masalah di Papua yang sebenarnya ada. Semua tindakan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini tak akan merubah Papua,” jelas Yunus kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Selasa 14 Juni 2016.

Yunus berharap, kunjungan DPR RI untuk membahas otonomi khusus (otsus) yang telah berjalan di Papua dapat dilakukan dengan baik. Pihak pemerintah pusat juga harus melihat secara langsung, apa yang sebenarnya terjadi di Papua. “Tetapi jika datang 1-2 jam ke Papua, untuk apa? Kita hanya diskusi saja berarti,” ungkapnya.

Menurut Yunus, pihaknya melihat tak ada niat baik pemerintah pusat selama otsus berjalan di Papua. Salah satunya tak pernah melakukan evaluasi, yang seharusnya evaluasi otsus itu dilakukan setiap tahunnya.

“Tapi setelah 14 tahun berjalan, evaluasi ini baru pertama kali dilakukan dan munculah RUU Otsus Plus yang saat ini disodorkan ke pemerintah pusat. Sejak UU 21/2001 dilaksanakan di Papua, baru ada satu Peraturan Pemerintah dan ini bukti tak ada keseriusan pemerintah pusat untuk Papua,” ungkap Yunus.

DPR Papua, kata Yunus, berharap ada hasil yang tak mengecewakan atas kunjungan DPR-RI yang akan membahas evaluasi Otsus Papua yang direncanakan besok (Rabu, 15 Juni 2016) akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua.

“Kami pun akan menyampaikan kondisi riil yang ada saat ini kepada DPR RI, supaya pemerintah pusat tak melihat Papua hanya setengah-setengah, harus ada konsekwensi yang jelas untuk Papua,” jelas Yunus.

Menurut Yunus, DPR Papua juga mencatat perjuangan untuk RUU Otsus Plus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baru sebatas Fraksi NasDem yang ikut mendorongnya, sementara fraksi lain di DPR RI tak ada tanggapannya.

“Bahkan pertemuan beberapa kali di Menkopolhukam pun menyebutkan bahwa RUU Otsus Plus ini belum mendesak, sebab saat ini telah banyak perhatian pemerintah pusat kepada Papua,” jelas Yunus.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengungkapkan akan terus berjuang hingga RUU Otsus Plus diterima pada Prolegnas. “Kami harap RUU ini dapat ditetapkan menjadi referensi hukum dan tak hanya jadi pembincangan. Kami harap pemerintah pusat dapat melihat lebih bijaksana RUU ini dan kampi pun akan berjuang hingga titik darah penghabisan,” katanya.

Polisi Mencopot Spanduk Ucapan Selamat Berpuasa Di Papua

Polisi mencopot spanduk.

Polisi mencopot spanduk ucapan selamat berpuasa bagi umat muslim di tanah Papua. Kejadian ini terjadi di Abepura, Papua (13/6). 

Adapun ternyata, ucapan selamat menunaikan ibadah puasa tersebut disampaikan oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Ucapan selamat tersebut adalah bentuk toleransi kehidupan beragama yang ditunjukan oleh pihak KNPB. KNPB selama ini dikenal dengan organisasi pro kemerdekaan Papua. 

Masyarakat pun tidak memahami motif dibalik tindakan aparat keamanan tersebut, tetapi masyarakat mengaku kecewa dengan tindakan pihak kepolisian yang terlalu mempolitisasi segala hal.

Tim Pencari Fakta Bentukan Menkopolhukam Bertentangan UU HAM

Misel Gobay / 1 day ago 

 

John NR Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah Paniai (Misel/ThePapuaJournal)

Nabire, The Papua Journal – Dewan adat Daerah (DAD) Kabupaten Paniai, Papua, John NR Gobay mengatakan pembentukan tim pencari fakta buatan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan bertentangan dengan undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
“Tim yang lain ini kami nilai ini bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ungkap John NR Gobay melalui facebook messenger ketika ditanya The Papua Journal,  Senin, (13/06/2016) siang.
Lanjut Gobay, pihaknya masih menunggu dan meminta Tim Adhoc bentukan Komnas HAM segera turun ke Paniai agar dapat mengusut Kasus Paniai secara independen dan benar.
“Kalau nanti turun, kami syaratkan agar ikutkan anggota tim, Budi Hermawan, Frederika Korain, dan Yan Warinussy agar hasilnya independen,” katanya.
Saat ini, kata Gobay, pihaknya masih menghargai mekanisme domestik yang ada, namun jika gagal maka pihaknya akan mengadu ke dunia internasional melalui mekanisme HAM Internasional.
Selain itu, Gobay juga meminta kepada Menkopolhukam untuk mendesak semua lembaga dan satuan yang telah melakukan investigasi di Paniai agar mengumumkan hasil temuan atau hasil investigasinya sesegera mungkin.
“Kami minta Polri, TNI AD, TNI AU dan Paskas untuk mengumumkan hasil temuan mereka. Kami minta Luhut Binsar Panjaitan segera mendesak, supaya kasus Paniai terbuka,” tegas Gobay.
Ketika ditanya menyangkut siapa yang layak melakukan investigasi Kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 lalu, Gobay mengatakan yang berhak melakukan investigasi adalah Komnas HAM dan bukan lembaga-lembaga tempelan manapun yang dibuat atas kepentingan tertentu.
Dalam kesempatan itu Gobay berharap kepada semua masyarakat Paniai untuk terus bersabar dan berdoa agar kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat. (Misel Gobay)

Himbauan Dari ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Surabaya

Reply

Opini, PelajarMahsiswa

6:12:00 AM

Add caption

 

Waspada terhadap Provokator yang membuat Kita terpecah Belah, Buat Seluruh Pelajar mahasiswa Papua Sorong Sampai Raja Empat, yang lagi Menempu Pendidikan Di Kota Surabaya

Surabaya Kaonak.com  Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa  Papua Surabaya (IPMAPA), Memberikan warning Buat Semua pelajar Mahasiswa Papua Yang Lagi Menempu Pendidikan di Kota Surabaya agar waspada terhadap golongan tertentu Yang Mau Memecah belahkan Pelajar Mahasiswa Papua Surabaya.

 Mahasiswa Wajib ikuti  isu Ham Papua yang suda di terima di Istanbul.Turky .oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.tentang  Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul "We Will Lose Everything" yang diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016 lalu. Maka ketua Ipmapa memberikan Suatu warning buat semua pelajar Papua Surabaya melihat perkembangan isu Papua yang kini mendunia maka, ketua IPMAPA Sendiri memberi warning untuk jaga Kesatuan Pelajar Papua Surabaya,  dan di harapakan mahasiswa di haruskan Jelih menangapi isuh -isuh Perpecahan yang Terjadi Papua Pun Akan terjadi di Kita, Maka di harapkan  golongan tertentu tersebut  sudah siap, sedang cari cara untuk  Mengacau  Pelajar Papua.

Maka  Ketua IPMAPA'S  Menghimbau, agar Mahasiswa/ Mahasiswi dari Sorong Sampai Raja Empat Yang Lagi menempu Pendidikan Di kota Surabaya, Pada Hari Sabtu 28/5/2016. Saat Di Terima laporan Kaonak..com Ketua IMAPA Surabaya .

 Tutur Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua ( IPMAPA) Surabaya, Jhon Ukago "Saya Cuman Mau menhimbau Buat Teman teman Pelajar Mahasiswa Papua, Tolong jangan Terprovokasi  Oleh aknum Yang Mau Mempecah Belah kami Pelajar Papua di Surabaya. Dan saya  Berharap bisa ikuti berita Tentang Papua, dan jangan kita terprovokasi Oleh Oknum yang mau Memecah Belah kami Orang Papua pada Umumnya di Surabaya tutur Jhon Ukago ini melihat Polemik Yang terjadi Di Tanah Papua Maka berikan suatu lampu merah Buat Pelajar tetap waspada terhadap Isu Yang Memprovokasi Katanya 

Editor : Nies

'Kebenaran tidak Menghianati Siapapun,
Perempuan Bangsa Papua Barat Harus Berani Menyuarahkan Kebenaran di

                                                  teritori West Papua'

Ketua MSG Sogavare Desak PBB Turun Tangan Soal Papua

Sabtu, 14 Mei 2016 | 09:47 WIB

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kep. Solomon. www.parliament.gov.sb

TEMPO.CO, Port Vila- Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Mannasseh Sogavare mengatakan MSG mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan terhadap masalah di Papua Barat (Papua).

Sogavare yang saat ini menjabat Perdana Menteri Kepulauan Solomon menjelaskan, sejak Papua mendapatkan status pengamat di MSG tahun lalu, situasi Papua di wilayah Indonesia menjadi lebih tegang dan masyarakat adat Papua dalam situasi "diambang kepunahan."

Selain meminta PBB segera melakukan intervensi seperti dilansir radionz.co.nz, 13 Mei 2016,  Sogavare juga telah mendeklarasikan dukungan negaranya kepada Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua-ULMWP) yang mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh MSG.

Permintaan ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh di MSG, menurut Sogavare, akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni ini.

Sogavare  berada di Port Vila, Vanuatu saat menjelaskan tentang desakannya agar  PBB turun tangan dalam kasus Papua dan agenda pembahasan status ULMPW di MSG.

Di Port Vila, Sogavare bertemu rekannya Charlot Salwai, Perdana Menteri Vanuatu. Keduanya memberikan dukungan kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam pertemuan tingkat tinggi MSG Juni nanti di Port Moresby, Papua Nugini.

Meski pertemuan tinggi MSG baru berlangsung Juni nanti, namun 3 anggota MSG dipastikan mendukung ULMWP mendapat status anggota penuh, yakni Kepuluan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru. Dua anggota lainnya, Fiji dan Papua Nugini belum memberikan sinyal yang jelas.

Awal tahun ini, Sogavare telah menawarkan diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua. Namun Jokowi menolak tawaran itu.

MSG juga telah menerima laporan dari sejumlah lembaga hak asasi manusia tentang situasi yang dihadapi rakyat Papua. Sehingga menurut Sogavare, dalam pertemuan tingkat tinggi MSG nanti mengagendakan permintaan kepada PBB untuk melakukan aksi terhadap masalah genosida sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua.

RADIONNZ.CO.NZ | MARIA RITA

Walau Dilarang, KNPB Lapago Akan Gelar Aksi Demo Damai di DPRD Jayawijaya

Juni 14, 2016

Aktivis KNPB Lapoago saat memberikan keterangan pers di Wamena. (Foto: Elisa Sekenyap - SP)

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Mendukung United Liberation Movement for West Papua menjadi anggota penuh MSG dan meminta tim investigasi dan pencari fakta dari luar negeri ke Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Lapago akan gelar aksi demo damai di Kantor DPRD Jayawijaya, Rabu (15/6/2016).

Hery Kossay, Juru Bicara KNPB Wilayah Lapago mengataka, KNPB Lapago akan tetap melakukan aksi demo damai pada, Rabu (15/6/2016) besok di Kantor DPRD Jayawijaya, walaupun surat pemberitahuan yang KNPB sampaikan ke Polres Jayawijaya ditolak.

“Kami kemarin sudah masukkan surat pemberitahuan ke Polres Jayawijaya, tapi mereka memberikan surat penolakan. Namun apapun resikonya KNPB tidak akan mundur dan tetap akan turun lakukan aksi demo damai ke DPRD Jayawijaya,” ujar Hery Kossay, Selasa (15/6/2016) di Wamena.

Straki Yali, salah satu aktivis KNPB Pusat mengatakan, aksi yang akan dilaksanakan KNPB Wilayah Lapago, Rabu (15/6/2016) besok dilakukan juga di seluruh kota di Tanah Papua.

“Jadi aksi ini secara serentak akan dilakukan di Tanah Papua yang akan dimediasi oleh seluruh KNPB. Untuk di Pegunungan Tengah Papua dipusatkan di Wamena,” tutur Straki Yalim.

Pewarta: Elisa Sekenyap

AMP: Jangan Ada Mahasiswa Papua Yang Terprovokasi Oleh KNPB

14 Juni 2016 BERITA 894 Views

Add caption

Makassar, PAPUANEWS.ID – Menyikapi kondisi yang saat ini berkembang di wilayah Papua dan Papua Barat yang mana telah banyak isu yang berkembang tentang kemerdekaan yang sengaja disebarkan oleh kelompok anti pembangunan di Papua (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Makassar angkat bicara, melalui juru bicaranya, Alfons Sarau.
Alfons mengaku prihatin melihat rekan-rekannya sesama mahasiswa dan anak-anak muda Papua terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang besebrangan dengan NKRI.
“Jangan ada anak muda dan mahasiswa asal Papua terkhusus di Sulawesi Selatan dengan mudah diprovokasi untuk melenceng dari NKRI,” katanya, seperti dikutip seputarsulawesi.com
Alfons juga mengingatkan pentingnya para generasi muda dan mahasiswa Papua untuk bisa memahami arti dan melaksanakan nasionalisme kebangsaan kita terhadap NKRI yang akhir-akhir ini sering dilupakan.
“Harus ada upaya memperdalam kajian nasionalisme kepada mahasiswa Papua agar tidak mudah tersusupi dengan agenda yang menyesatkan,” himbaunya.
Melalui AMP, dirinya mengajak seluruh mahasiswa Papua, khususnya yang ada di Makassar agar terus memberikan dukungan sesuai dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa, karena negara sudah sangat memperhatikan pembangunan di Papua dengan adanya otonomi khusus.
“Oleh sebab itu sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa kita harus tetap pertahankan Papua agar tetap dalam wilayah NKRI,” katanya.
Lebih lanjut, Alfons menyatakan harapannya kepada pemerintah Papua agar otonomi khusus itu dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan jangan disalahgunakan oleh aparat pemerintah hanya untuk kepentingan pribadinya.
“Otsus itu untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk kepentingan individu aparat yang duduk di pemerintahan, tegasnya. (Red,KI)

SERUAN AKSI TANGGAL 15 JUNY 2016 KNPB TIMIKA CARI PASAL MAKAR DI JALAN.

 HAM  merupakan hak universal  yang harus dihargai oleh seluruh umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Saat ini Represif Militer Indonesia yang semakin membabi-buta di seluruh Wilayah dari Sorong sampai merauke mengalami hal yang sama yaitu; pelanggaran HAM terbesar tanpa batas kemanusiaan dan tiada berhenti terhadap rakyat papua,ini merupakan ancaman besar terhadap kelangsungan dalam hidup. Kekerasaan Negara Indonesia melalui jajarannya alias TNI-POLRI  yang benar-benar mematikan HAM dalam semua aspek secara sistematis yang tentunya menuju pada proses Genocide (Pemusnahan Etnis) terhadap Rakyat Papua. Pelanggaran HAM di Papua tidak akan berhenti selagi negara colonial Indonesia berada di teritor papua dan menganggap manusia Papua di binatan buas yang harus dipunahkan diatas tanahnya sendiri. Untuk mengkelabuhi pelanggaran HAM di Papua Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo dan Luhut B Panjahitan Menkopolhukam Indonesia dan tim pencari fakta buatan Jakarta akan ke Papua untuk mencari akar masalah pelanggaran HAM tetapi sama saja tipu menipu diri sendiri oleh karena itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah timika akan menyuarahkan PERLAWANAN dengan damai atas KEKERASAN NEGARA terhadap Rakyat Bangsa Papua. Untuk menolak tim murahan tersebut diatas KNPB mengajak seluruh ras malanesia ikut mengambil bagian dalam Aksi Damai turun jalan yang akan di selenggarahkan pada :

            Hari Tanggal      : Rabu,15 Juny 2016.

            Tempat                             : Kantor DPRD Timika.

            Titik kumpul        : IKUTI KOMANDO DI SETIAP SEKTOR DAN RAYON MENUJU KE KANTOR KNPB,PRD TIMIKA LALU KITA   AKAN MENUJUH KE KANTOR DPRD TIMIKA

            Jam                              : 09 : 00 wpb.S/d Selesai.

Demikian Seruan ini kami keluarkan dengan rasa bertanggung jawab, dan atas perhatian dari seluruh rakyat Bangsa Papua disampaikan terima kasih. Salam REVOLUSI! “Kita Harus Mengakhiri”

Timika, 11 Juny 2016

Kordinator Aksi

Media Nasional bangsa Papua (Komite Nasional Papua Barat KNPB )

Ket Kordinator

Yanto Awerkion

Sekertaris Kordinator

Sem Ukago

 

Penanggung Jawab Aksi

PNWP

NRFPB

WPNCL

                                              

15:00 WIB | Selasa, 14 Juni 2016

Dubes Fiji Terpilih Jadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB

Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Peter Thomson (Foto: www.un.org)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB, posisi yang telah menjadi fokus skandal korupsi di Amerika Serikat. Duta Besar Peter Thomson dari Fiji memenangi pemilihan suara secara tipis atas Andreas Mavroyiannis dari Siprus dengan perbandingan 94 melawan 90. Kendati posisi ini bersifat seremonial, ia memiliki profil tingkat tinggi dan fungsi proseduralnya juga penting.
Sangat jarang dilakukan pemilihan terhadap posisi ini. Biasanya konsensuslah yang terjadi, mengajukan calon tunggal tanpa pemungutan suara.
Thomson akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71.
Berbicara kepada wartawan setelah pemilihan, Thomson berjanji akan terus mendorong kantor presiden majelis umum PBB lebih transparan  setelah pendahulunya yang menjabat pada rentang 2013-2014 dituduh oleh otoritas AS mengambil $ 1,3 juta suap dari pengusaha Tiongkok.
Sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Thomson akan mengawasi proses mencari sekjen PBB yang baru untuk menggantikan Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun kedua pada akhir 2016.
Mogens Lykketoft dari Denmark, yang digantikan Thomson, telah berusaha untuk membuat proses pemilihan pemimpin PBB lebih transparan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan calon-calon.
Sekjen PBB dicalonkan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara dan dikonfirmasi oleh Majelis Umum. Ini secara tradisional telah menjadi proses rahasia dengan beberapa peluang bagi negara-negara di luar Dewan Keamanan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kandidat.
"Saya akan meneruskan warisan dia. Kami mendapat pukulan mengerikan dengan apa yang terjadi dengan itu PGA masa lalu," kata Thomson, mengacu pada mantan Presiden Majelis Umum John Ashe.
Bagi Indonesia, terpilihnya Dubes Fiji merupakan sebuah keuntungan, mengingat negara ini merupakan sahabat dekat Indonesia di kawasan Pasifik. Fiji merupakan salah satu negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendukung Indonesia dalam menghadapi  gerakan yang menghendaki penentuan nasib sendiri bagi Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP saat ini tengah berjuang untuk membawa masalah Papua ke PBB.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson di Majelis Umum PBB.
Berita gembira terpilihnya Dubes Fiji menjadi presiden Sidang Umum PBB juga diikuti oleh apresiasi lain kepada Indonesia, dengan terpilihnya tiga diplomat secara aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.
Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB tanggal 13 Juni 2016, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017. Berbagai agenda penting internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.
"Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Dut Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim," ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.
Dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.
"Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi 'tegas, berintegritas dan bersahabat' yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia", lanjut Anindityo.
Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum). Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas segenap isu-isu internasional yang terkait, dalam rangka mencapai keputusan/resolusi bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.