Direktur Eksekutif PIANGO, Emele Duituturaga, yang mengaku telah menyerahkan 

 

 

 

 

 

 

 

dokumen kasus pelanggaran HAM Papua yang kemudian dibantah oleh jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric.

Tabloid-Wani -- Setelah membuat masyarakat Papua terombang-ambing dalam arus berita ‘pembohongan publik’, Direktur Eksekutif the Pacific Islands Association for Non-Governmental Organizations atau PIANGO, Emele Duituturaga, mengakui bahwa dirinya hanya secara ‘kebetulan’ bertemu dengan Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-moon dalam acara the World Humanitarian Summit yang diadakan di Kota Istanbul, Turki, 2 minggu lalu.

Diwawancarai Radio NZ, Duituturaga mengakui hanya berharap PBB dapat mengirimkan tim khusus untuk memantau langsung perkembangan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Ini isu internasional. Dia (Ban Ki-moon) perlu memberikan perhatian terhadap isu yang terjadi di Papua dan mengirim tim khusus untuk membangun dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di Papua” kata Duituturaga.

Baca versi bahasa Inggris disini...

Sebelumnya pada 25 Mei 2016 lalu, The Pacific Islands News Association (PIANGO) mengklaim bahwa mereka telah menyerahkan dokumentasi situasi dan pelanggaran HAM di Papua kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon lewat laporan berjudul “We Will Lose Everything”.

Namun PBB dengan cepat membalas pernyataan PIANGO dengan membantah bahwa mereka tidak pernah bertemu atau menerima dokumen apapun terkait masalah pelanggaran HAM di Papua seperti yang telah dikatakan Duituturaga tersebut.

Senada dengan PBB, Kementerian Luar Negeri lewat Menteri Retno mengatakan bahwa pernyataan tersebut (penyerahan dokumen kasus HAM di Papua) sangat disayangkan karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengusik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sangat disayangkan bahwa kesempatan berfoto bersama Sekjen PBB, yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela penyelenggaraan suatu pertemuan tingkat tinggi dunia, telah diklaim sekelompok organisasi sebagai ajang penyerahan resmi laporan mengenai situasi HAM di Papua,” kata Menteri Retno dalam rilis pers di Portal Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Seruan KNPB Aksi Demo 15 Juni

9 Juni 2016 ARTIKEL, OPINI 210 Views

 

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali berniat untuk menggelar aksi demo di Papua dengan tujuan mendukung diterimanya ULMWP menjadi anggota penuh MSG pada pertemuan yang akan dilakukan 14 Juli 2016 mendatang di Honiara.

Setelah sebelumnya pada tanggal 31 Mei yang lalu KNPB menghembuskan isu yang sama yaitu diterimanya perwakilan ULMWP yang hadir pada KTT MSG di Port Moresby, PNG dan telah diterimanya laporan pelanggaran HAM oleh sekjen PBB, Ban Ki Moon, kendati semuanya hanyalah isu yang mereka hembuskan agar masyarakat Papua mendukung kegiatan mereka.
Pada kenyataannya, perwakilan ULMWP yang diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut tidak datang, bahkan diusir dan tidak diperkenankan masuk PNG oleh pemerintah setempat.
Hal ini juga telah banyak diberitakan oleh media nasional maupun internasional yang artinya apa yang dikatakan oleh KNPB hanyalah isapan jempol belaka.
Kelompok anti pembangunan Papua ini sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat Papua justru sebaliknya, aksi demo KNPB berusaha untuk mengacaukan situasi Papua tanah damai yang sudah bertahun-tahun kita rasakan bersama sekaligus menjadi ancaman terhadap gencarnya pembangunan yang sedang berlangsung di Papua.
Lalu apa maksud dari demo tipu-tipu KNPB selama ini di Papua?
Wakil Ketua DPR Papua, Yanni, SH mengatakan “ada pihak asing yang menjadi dalang untuk mengganggu kedaulatan dan persatuan kesatuan Bangsa Indonesia dengan menyulut kemerdekaan Papua. Aksi demo yang dilakukan oleh KNPB ada scenario dan sutradaranya, sehingga lebih kuat merongrong keutuhan NKRI”.
Dibalik itu semua, terdapat oknum pejabat daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam aksi demo KNPB tersebut, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan demo semacam itu membutuhkan dana yang besar.
Sudah semestinya pihak kemanan dalam hal ini Kepolisian harus mengusut tuntas dugaan aliran dana aksi demo KNPB tersebut karena banyak masyarakat Papua yang dirugikan.
Masyarakat Papua tidak boleh hanya diam dan mengikuti hasutan demi hasutan yang disebarkan pihak yang tidak bertanggung jawab seperti KNPB.
Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Papua bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang memberikan dukungan terhadap referendum karena Papua adalah bagian dari Indonesia.
Jika berbicara tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua, jangan hanya mendengar isu-isu yang dihembuskan kelompok anti pembangunan Papua tapi lihatlah kenyataan yang ada. Bahwa mulai dari Gubernur sampai pimpinan terendah di kampung-kampung semuanya adalah Orang Asli Papua (OAP).
Perkembangan pembangunan saat ini barjalan dengan sangat baik dan pemerintah pusat juga sudah mempercayakannya kepada putra putri asli Papua sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dapat terakomodasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengkesampingkan tradisi dan budaya yang selama ini dijunjung tinggi di Papua.
Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat Papua harus mendukung kelancaran dan percepatan pembangunan di Papua yang saat ini yang telah dicanangkan sebagai agenda nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo sesuai dengan kapasitas dan profesi masing-masing.
Hanya dengan persatuan, kita bisa jadikan Papua sebagai daerah yang sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia bahkan dunia internasional.
Satukan tujuan untuk membangun Papua yang mandiri, sejahtera dan berkepribadian.
Syaloom, Tuhan Memberkati. . .

The 2016 – United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues

- May 23, 20160  

Every year since 2007, the United Nations Permanent Forum for Indigenous people holds meetings to discuss issues that are important to indigenous people of the world. It is an opportunity for us West Papuans to express our views and concerns, and to remind the United Nations of what happened more than five decades ago in West Papua under the New York Agreement (NYA), which was signed on August 15, 1962, and continued on in 1969 under the sham election known as the ‘Act of Free choice’. The result of this betrayal is the colonial occupation of our people and the destruction of our lands and natural resources. Our people were denied the “One man one vote,” which was agreed on in the New York Agreement (NYA). It is our duty to remind the UN of this history when we get the chance.
The UNPFIII focuses on three things that affect indigenous people across the world: conflict, peace, and resolution. It gives indigenous people from around the world a voice – an opportunity to raise their concerns about issues and conflicts facing them in their own countries.
I and other representatives of our people in West Papua attended these meetings at the UN headquarter in New York city, urging the UN body to review the mistakes of the past and understand why we West Papuans have been fighting against the illegal occupation of our lands till today. And to recommend to the UN peaceful solutions based on international laws. We reminded them that as long as our concerns are not being addressed, the struggles against imperialism will continue, which means more human rights violations against our people will continue.
My Statement at UNPFII
For me, it was the third time I have attended these UNPFII meetings since its inception in 2007, working and lobbying hard to gain support for the struggle of my people. Most importantly,  I took this opportunity to talk about the root causes of the conflict back home in West Papua and to remind the UN that all we want is freedom from colonialism. We want “self-determination,” which is our right to determine our own future; our own destiny. Our people have been fighting for their freedom for many years and even if they are outnumbered and faced military dictatorship, our struggle will continue; it will not stop until we are free.

Words from the UNPFII Meetings

“After three weeks of dialogue with indigenous peoples, Member States and UN entities, the Permanent Forum has today made strong recommendations to ensure indigenous peoples’ rights in times of conflict which is increasingly affecting them on their lands and territories,” said Mr. Alvaro Pop, the Chairperson of the Permanent Forum on Indigenous Issues. He added that “the statements made during the 2016 session show a worrying trend of increased threats and violations against indigenous human rights defenders – and that there is an urgent need to ensure indigenous peoples’ access to justice and to address impunity.” There’s nothing frightening about adopting and implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Indigenous Affairs Minister Carolyn Bennett said Tuesday at the UN. (Canadian Government).
Meanwhile, at the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues Canada’s Justice Minister Jody Wilson-Raybould called on the United Nations to confront the “legacies of colonialism” around the world and to help rebuild communities for the world’s Indigenous peoples: “We had two world Indigenous decades, let us create an Indigenous century, let us make it a century where nation states and indigenous peoples work in partnership towards true reconciliation that supports strong and healthy indigenous peoples that are in charge of and in control of their own destinies,” she argued.
At the closing of the session, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon called for indigenous peoples’ participation in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and said that “States must be held accountable for implementing the 2030 Agenda, with full respect for the rights and minimum standards guaranteed for indigenous peoples in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” The Member States should come to grips with the paradox that while they ratify human rights treaties that impose hard law obligations, they also enter into trade and investment agreements that render the fulfillment of human rights treaties more difficult or even impossible.
To obtain clarity on these issues, should the UNGA invoke article 96 of the Charter and request an advisory opinion from the International Court of Justice? Reckon we’ll have to wait several years but think the opinion would specifically state that the human rights treaty regime must prevail over competing treaties. West Papuan right to self-determination must be recognized!
Herman Wainggai
At the UN-NYC
Photos from the UNGA

Potret Langka Gerilyawan Perempuan Kolombia

Sejak lama FARC mengobarkan perang gerilya melawan pasukan pemerintah di Kolombia. Terutama kaum perempuannya dikenal paling sadis. Inilah potret langka kehidupan banal para serdadu perempuan di hutan rahasia Kolombia

• 
  Lahir lalu Dirampas

  2014 silam BBC melaporkan bagaimana kelompok pemberontak Kolombia itu mewajibkan praktik aborsi buat gerilyawan perempuan yang hamil. Jika ada yang berhasil melahirkan, bayinya dirampas dan dibawa ke tempat lain. Laporan merujuk pada kesaksian sejumlah ibu yang berhasil melarikan diri dan kini kembali ke hutan demi mencari anak-anaknya yang hilang.
  

Hingga Saat Ini 3 Pesawat Tempur Masi Siaga Di Perbatasan Papua

Hingga Saat Ini 3 Pesawat Tempur Masi Siaga Di Perbatasan Papua

3 Pesawa Tempur Siaga Di Perbatasan Kira-Kira Mau Perang Dengan Siapa ???

Tiga-Pesawat-Tempur-F16-Siaga-di-Perbatasan-Papua

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Manuhua, Biak Kolonel Pnb Gustav Brugman mengatakan ada tiga pesawat tempur F16 TNI yang disiagakan untuk pengamanan wilayah udara yang perbatasan negara Papua Nugini.

“Tiga pesawat tempur TNI AU berasal dari Skuadron Rusmin Nuryadin Pekan Baru akan melakukan latihan tangkis sergap hingga 15 November 2015,” kata Gustav Brugman didampingi Asisten Operasi Pangkohadudnas IV Kolonel Pnb Jonny Sumaryana di Biak, Kamis (29/10).

Ia mengakui, program rutin latihan personel TNI AU merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara dalam rangka mengoptimalkan kekuatan peralatan militer untuk pengamanan wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selama latihan di Biak, menurut Kolonel Brugman, tiga pesawat tempur F16 akan melakukan patroli pengamanan wilayah udara di Papua dan Papua Barat.

Dengan kehadiran tiga pesawat tempur F16 untuk keperluan latihan di Biak sekitarnya, menurut Danlanud, akan menimbulkan suara bising yang dapat menganggu kenyamanan masyarakat.

“Sebagai komandan saya sudah menyurati bupati dan instansi terkait untuk meminta dukungan atas kehadiran pesawat tempur TNI AU yang melakukan latihan untuk meningkatkan performa TNI AU,” ungkap Brugman.

Latihan tangkis sergap tiga pesawat tempur F16 TNI AU di Biak diperkuat sebanyak 62 personel prajurit TNI Skuadron 16 Pekanbaru dan satu pesawat Hercules.

Sumber : Deky /http://www.tabloidbongkar.com/2015/10/29/tiga-pesawat-tempur-f16-siaga-di-perbatasan-papua/

Para aparat bersenjata Papua Nugini siaga setelah terjadi demo menuntut PM O'Neill lengser. - Foto: (Instagram/@trustyiam)

Port Moresby, Tabloid-Wani -- Setidaknya empat mahasiswa dilaporkan tewas ditembak polisi saat demo menuntut Perdana Menteri Papua Nugini; Peter O’Neill, lengser, pada Rabu (8/6/2016).

Lebih dari selusin mahasiswa terluka karena ditembaki polisi saat unjuk rasa.

Semula aparat polisi di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby, bentrok dengan para pengunjuk rasa. Tak berselang lama, para aparat polisi mengumbar tembakan di kerumunan mahasiswa yang berdemo di gedung parlemen.

Para mahasiswa tidak puas dengan kepemimpinan PM O’Neill yang dituduh terlibat korupsi. Mereka kemudian berdemo mendatangi gedung parlemen menuntut sang perdana menteri mengundurkan diri.

Aksi para mahasiswa itu dicegah polisi dengan tembakan. Bahkan, para mahasiswa juga dicegah untuk meninggalkan kampus mereka.

Laporan lain menyebut, penembakan dipicu seorang mahasiswa yang menolak aparat penegak hukum untuk menangkap presiden dewan mahasiswa.

”Mereka melepaskan tembakan, mereka melepaskan tembakan langsung di kerumunan,” kata seorang demonstran Gerald Peni kepada ABC Australia. "Dua ditembak, anak-anak ditembak, jadi kami tahu bahwa kami telah memiliki dua korban yang ditembak oleh polisi.”

Sementara itu, seorang petugas dari badan bantuan utama yang menolak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa ada empat demonstran yang tewas ditembak. Sedangkan 15 lainnya terluka.

Pihak Rumah Sakit Umum Port Moresby mengatakan, ada 10 mahasiswa yang dirawat dan semuanya dalam “situasi yang sulit”.

Selama berminggu-minggu mahasiswa telah memboikot kelas dan kuliah untuk menuntut pengunduran diri PM O'Neill.

LSM Jaringan OPM luar negri, The Pacific Islands News Association (PIANGO) asal FIJI menghilang di PBB setelah memuat berita Tipu tipu

| June 6, 2016

 

 

LSM Jaringan OPM,  The Pacific Islands News Association (PIANGO)  menghilang di PBB setelah memuat berita Tipu tipu

Tipu tipu LSM PIANGO

Jakarta (Facta-news.com)  LSM yang berkantor di FIJI ISLAND The Pacific Islands News Association /PIANGO (25 Mei 2016) mengklaim bahwa mereka telah menyerahkan dokumentasi situasi dan pelanggaran HAM di Papua kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon lewat laporan berjudul “We Will Lose Everything”.
Berita panas yang bergulir mengenai penyerahan dokumen masalah pelanggaran HAM berat di Papua oleh The Pacific Islands News Association (PIANGO)  mendapat tanggapan sangat serius oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Setelah mendapatkan berita tersebut Ibu Retno langsung seketika mengkonfirmasi ke Sekjen PBB di New York Amerika Serikat.
Ibu Retno sangat menyayangkan bahwa kesempatan berfoto bersama Sekjen PBB, yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela penyelenggaraan suatu pertemuan tingkat tinggi dunia, telah diklaim Jaringan Separatis OPM diluar negri telah menyerahkan laporan resmi mengenai situasi HAM di Papua,” kata Menlu Retno dalam rilis pers di portal Kementerian Luar Negeri pada tanggal 2 Juni 2016.

Bantahan resmi sekjen PBB tentang laporan HAM Papua

Semenjak dibantahnya oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, LSM PIANGO menghilang entah kemana. Pihak Sekjen PBB yang telah memberikan penjelasan bahwa PBB tidak pernah menerima laporan tentang kasus pelanggaran HAM di Papua oleh LSM PIANGO yang berpihak ke kelompok jaringan separatis OPM di luar negri  dalam pertemuan internasional di Negara Turki pada perayaan World Humanitarian Summit di Kota Istanbul.
Pihak  forum kepulauan pasifik yaitu The Pacific Islands News Association (PIANGO) sangat malu karena tipu tipunya terbongkar maka sekarang kabur entah kemana rimbanya. Dari beberapa pejabat Indonesia yang mewakili PBB bahwa Forum Negara Kepulauan Pasific tidak pernah  ke media international  setelah memberitakan bahwa kasus pelanggaran HAM Papua telah diserahkan kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon yang ternyata hanya bohong bohongan.
Pernyataan juru bicara Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apapun terkait laporan HAM Papua,” menurut penjelasan Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric beberapa hari yang lalu, saat dalam press briefing harian pada Rabu, 1 Juni 2016 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

INI BERITA TIPU TIPU  LSM PIANGO

Lsm Piango yang berkantor di 17 St Fort Street, Suva, Fiji Islands Postal: PO Box 17780, Suva, Fiji
Phone: (679) 3300060 & E-mail: info@piango.org
(Piango) UN Secretary General, Ban Ki Moon has been presented with the West Papua Fact Finding Mission Report titled “We Will Lose Everything” by PIANGO’s executive director, Emele Duituturaga.
Duituturaga presented the report to Ban Ki Moon during day two of the World Humanitarian Summit in Istanbul, Turkey. The report was received by the assistant Secretary General.
Duituturaga who captured the handing over in a photograph said she was privileged to have had a brief exchange with Ban at the end of the summit.
The handover comes after Duituturaga addressed the World Humanitarian Summit (WHS) plenary on day one calling for United Nations intervention on human rights violations in West Papua.
“PIANGO strongly advocates human-rights based approaches and we commit to upholding norms that safeguard humanity, specifically in relation to speaking out on violations of international humanitarian and human rights laws,” she said.
“In the Pacific, we have our share of conflict induced humanitarian challenges. We applaud the closing of the Manus Refugee camp in Papua New Guinea, we are concerned about the conflicts at the Nauru detention centre and we call for UN intervention for human rights violations in West Papua.”
“As a leading civil society organisation, the Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations (PIANGO), representing NGOs in 21 Pacific Islands Countries and Territories, is committed to this Agenda for Humanity.”
“In the Pacific where 80% of our population are rural based, the first and the last response is always the local response and so we need to reinforce local leadership, strengthen community resilience and reprioritise localisation of aid.”
She said while governments remain the driver at the national level, community engagement is the lever.
“PIANGO is committed to facilitate effective coordination of local and national civil society organisations with the complimentary role of international NGOs.”
“We also expect our leaders to match the ambition of this agenda with national and regional strategies and accountability mechanisms for inclusive and participatory implementation, bringing all stakeholders together and at all levels – to include government, civil society, private sector, academics, parliamentarians, local authorities, faith communities and UN agencies.”
The summit which had 9000 participants from 173 states, including 55 heads of state, hundreds of private sector representatives and thousands of people from civil society and non-governmental organisations ended Wednesday. (SOURCE: PIANGO)
by Markus Adii

HIMBAUAN UMUM KNPB: DOA DAN AKSI 15 JUNI 2016

Kita tidak harus diam mengharapkan uluran tangan dan belas kasihan orang lain untuk menentukan nasib Bangsa Papua ke depan. Tetapi, kita harus bangkit dan bergerak untuk memperjuangkan nasib bangsa kita sendiri.
Amerika, Inggris, Belanda dan kolonial Indonesia pun tidak akan pernah menentukan nasib masa depan Bangsa Papua. Kita tidak bisa berharap kepada kolonial untuk mengubah nasib kita. Ingat pencuri tidak pernah berniat baik.
Yang ada dalam benak seorang pencuri atau perampok hanya niat jahat, membunuh pemilik barang dan semua barang harus dia miliki. Pembunuh juga tidak akan mau mengaku dia pembunuhnya, demikian juga pencuri, tidak akan pernah jujur mengaku bahwa dia pencurinya.
Oleh karena itu Bangsa Papua tidak perlu berharap banyak kepada kolonial Indonesia bahwa negara ini akan membangun bangsa kita jadi baik. Jangan pernah bermimpi bahwa kolonial Indonesia akan jujur mengakui kesalahan dan memberikan rasa keadilan kepada Bangsa Papua.
Penjajah tidak akan pernah berniat baik terhadap bangsa terjajah, yang ada dalam benak penajajah hanya membunuh dan menguasi. Kita tidak boleh menjadi manusia pragmatis atau berpikiran pendek seperi ikan dalam aquarium. Jangan kita terlena dalam hegemoni colonial.
Semua produk kolonial ujung-ujungnya menuju kepunahan. Oleh karena itu kami Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menghimbau kepada pemimpin organisasi gerakan, seluruh Pimpinan Gereja, seluruh mahasiswa Papua di Tanah Air maupun di Luar Papua, PNS dan TNI Polri orang asli Papua, Gubernur, Bupati, wali kota dan seluruh komponen rakyat Papua bahwa:
1. Menjelang Pertemuan MSG tanggal 14 Juli 2016 di Honiara, Salomod Islands, segera lakukan Doa dan Puasa di seluruh Tanah Papua, baik dalam komunitas keluarga, organisasi, dan secara individu mendukung ULMWP agar menjadi Anggota Full MSG,
2. Segera lakukan Mobilisasi Umum menuju aksi demo damai untuk menolak dan melawan semua tipu daya Jakarta dalam menanggapi tuntutan demokratis rakyat West Papua terhadap referendum. Stop tipu-tipu rakyat West Papua dan selamatkan muka di internasional dengan seakan akan sedang lakukan penyelesaian kasus HAM. Jakarta hanya perlu segera dorong penyelesaian status politik West Papua melalui REFERENDUM.
3. Kepada, PNS, TNI/POLRI Gubernur, para Bupati, Walikota, mahasiswa, anak sekolah, segera meliburkan diri dan ikiut berpartispasi dalam aksi DEMO DAMAI 15 Juni 2016. Kita menolak Tim pencari fakta pelanggaran HAM buatan Jakarta melalui Menkopolhukam. Kita hanya MENDUKUNG:
a. DEKLARASI WESTMINSTER PBB, dengan mengirim atau menyerukan pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (referendum) untuk menentukan nasib sendiri.
b. Kami Rakyat Papua mendesak Tim pencari Fakta Pelanggaran HAM dari Pasifik Island Forum (PIF) sesuai dengan hasil keputusan PIF di PNG pada tahun 2015 lalu.
Demikian Himbauan Umum ini kami keluarkan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian adan partisipasi dari seluruh komponen Rakyat Papua Barat, tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.
Salam Revolusi ‘ Kita Harus Mengakhiri”
Numbay, 08 Juni 2016
Bazoka Logo Korlap
Penaggung Jawab
Badan Pengurus Pusat
Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)
Agus Kossay Ones Suhuniap
Ketua I Sekretaris

Berawal dari satu langkah yang kecil..

Berpikir tuk berhenti adalah hal yang sering terpikir didalam benak seseorang, apalagi ketika mereka mulai merasa lelah ataupun merasa tidak dipedulikan. 

Jangan pernah merasa lelah tuk melangkah terkandang kita mulai mengeluh ataupun berpikir tuk berhenti saja ketika langkah itu sudah berada sangat dekat dengan sebuah kesuksesan..

SEMANGAT..!!

Lukas Enembe: Semua Yang Kerja di Papua Ini OPM

0 13:17:00

Gubernur Papua, Lukas Enembe

WENE-PAPUA - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan keinginan orang Papua bukan main- main. Keinginan itu seperti bagaimana proteksi orang Papua dan ideologi orang Papua. 

“Orang di Papua ini bukan berjuang karena masalah kemiskinan. Di halamannya saja ada emas kok. Dia berbicara soal ideologi. Ideologi ini ada didalam konsep yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. karena kita yang tau persoalan. Karena semua yang kerja di Papua ini semua OPM. Tau permasalahan maksudnya,”kata Gubernur Papua kepada pers di Jayapura beberapa waktu lalu. 

Sebab menurutnya jika persoalan ini tidak kunjung diselesaikan maka masalah Papua tidak pernah akan selesai.

“Jadi jangan kalau tidak mendengar aspirasi kita tidak usah urus sudah. Kasih tinggal sudah. Bukan makan minum,”selanya. 

Meski sebagai Gubernur mengatakan demikian, namun ini bisa saja hanya sebatas gertakan untuk Jakarta supaya Otsus Plus yang ditawarkan ke Jakarta diterima. Karena saat ditanya mengenai  refendum masuk salah satu poin dalam draft Otsus Plus, gubernur mengatakan,“tidak ada itu kita sudah delete semua mengenai pasal yang berbicara kemerdekaan. Semua sudah kita coret. Yang tersisa hanyalah kebijakan anggaran di 28 sektor. Itu semuanya untuk kepentingan Papua,.”tuturnya. 

Penulis    : Maria Fabiola / Salam Papua

Editor      : Admin

Anak2 ini akan ada di barisan depan pada tanggal 15 Juni 2016. Sebagian dr mereka adalah yatim piatu karena ayahnya dibunuh penjajah. Mereka sdh sadar kenapa ayahnya dibunuh. Kalian yng besar, SMP, SMA, Mahasiswa, PNS, Pemuda, pemudi, perani, sopir, nelayan, pejabat DPR, apapaun pekerjaan anda, berapapu usia anda tunjukkanlah bahwa anda punya harga diri..Liburkan aktivitasmu atau tamu perdaya anda di rumah anda sendiri... . Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk dihabisi... mari bergerak, Tuhan masih berikan waktu untuk berjuang!

Elsham: Ratusan Kasus HAM di Papua, Cuma Satu yang Diadili

Jum'at, 06 Mei 2016 | 23:02 WIB

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Papua Itu Kita membentangkan spanduk tuntutan saat berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Desember 2015. Mereka menuntut aparat keamanan yang melakukan penembakan terhadap warga Papua agar diadili. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut catatan Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua sejak tahun 1998 hingga 2016 ada ratusan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi di Papua, namun hanya ada satu kasus yang disidangkan di Pengadilan HAM.

Kasus yang hanya satu-satunya itu dikategorikan pelanggaran HAM berat dan diadili di Pengadilan HAM di Makassar. Hal ini ditegaskan Direktur Elsham Papua, Ferdinand Marisan kepada wartawan di Kantor Elsham Papua, Jumat (6/5/2016).

“Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sejak Elsham berdiri pada 5 Mei 1998 hingga kini genap 18 tahun kami telah mencatat ratusan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Namun dari ratusan dugaan pelanggaran HAM tersebut kami petakan ada sekitar 13 kasus pelanggaran HAM berat. Dari 13 kasus tersebut hanya satu kasus yang berhasil didorong ke pengadilan HAM di Makassar,” kata Direktur Elsham Papua, Ferdinand Marisan kepada Jubi di kantornya, Jumat, 6 Mei 2016.

Marisan menambahkan, satu kasus tersebut adalah penyerangan terhadap Polsek Abepura pada 7 Desember 2000 yang menimbulkan korban sebanyak 105 orang. Dari jumlah tersebut, tiga orang meninggal saat penyisiran yang dilakukan pihak keamanan dan tujuh orang meninggal disebabkan penyiksaan yang dialami setelah ditangkap oleh aparat keamanan.

“Pada saat itu, aparat kemanan melakukan penyisiran tanpa melalui prosedur hukum. Misalnya penyelidikan dan mencari tersangka pelaku utama, jajaran kepolisian dalam hal ini Brimob langsung mengadakan penysisiran, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan kilat, penahanan tanpa melalui prosedur hukum dan kematian dalam tahanan,” ujar Marisan.

Kasus Abepura masuk dalam kategori Pelanggaran HAM berat. Sesuai amanat Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka kasus Abepura telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar pada 8-9 November 2005.

Proses persidangan sangat lambat dan tertutup sehingga terjadi pembicaraan-pembicaraan atau sidang sandiwara antar Hakim, JPU dan Pelaku.

“Dua terdakwa utama yang dihadirkan yaitu Komisaris Polisi Daud Sihombing dan Kepala Brimob Papua Johny Wainal Usman. Keputusan hakim membebaskan kedua terdakwa (Impunitas-red) memberikan pemulihan nama baik, serta memberikan promosi jabatan oleh Negara dan kepada para korban di cap sebagai separatis dan tidak memberikan reparasi bagi korban,” katanya.

Berkaca dari kasus tersebut, Marisan mengatakan negara masa bodoh terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua di antaranya Kasus Biak Berdarah 1998, Kasus Abepura 7 Desember 2000, Wasior 13 Juni 2001, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003 Pembunuhan Theys H. Eluay dan hilanganya Aristoteles Masoka pada 10 November 2001.

“Ada juga Kasus Abepura 16 Maret 2006, kasus penembakan terhadap Opinus Tabuni 9 Agustus 2008. Dari sekian banyak kasus tersebut hanya Abepura 2000, yang telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar. Sementara nasib Kasus Wasior dan Wamena proses hukumnya mandek masih terjadi tarik ulur oleh Kejaksaan Agung dan Komnas HAM Jakarta. Padahal status kedua kasus tersebut masuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat,” ujarnya.

Kordinator Divisi Monitoring dan investigasi Elsham Papua, Daniel Randongkir mengatakan semua kasus pelanggaran HAM di Papua sudah melalui verifikasi oleh Komnas HAM. Namun belum ada penyelesaian yang nyata oleh Komnas HAM dan juga pemerintah Indonesia. Dalam kasus-kasus tersebut dibagi menurut klasifikasi masalah yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa.

“Tantangan kami terkait pelanggaran HAM di Papua adalah kasus-kasus yang terjadi sebelum disahkanya UU HAM No 26 tabun 2000, dimana mekanismenya sedikit rumit karena pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pengadilan Ad Hoc. Pengadilan Ad Hoc tersebut diputuskan berdasarkan keputusan DPR, itu yang menjadi kendala kami untuk melakukan advokasi terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua,” katanya.

Randongkir menambahkan, sudah banyak kasus yang pihaknya serahkan kepada Komnas HAM. Namun tidak pernah ditindak lanjuti sehingga itu pihaknya mempertanyakan kinerja dari Komnas HAM baik di Papua maupun di Pusat.

“Dalam kasus-kasus besar pemerintah mempunyai banyak alasan mempertanyakan alat bukti dan saksi-saksi. Memang kalau kejadian tersebut langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti itu alat buktinya masih ada. Tetapi selama ini sengaja dibiarkan sehingga kami beranggapan bahwa pemerintah melakukan pembiaran sekian lama sehingga berharap alat-alat bukti dan saksi-saksi tersebut hilang,” ujarnya.

Menurut Randongkir, ada beberapa korban yang dalam laporan Elsham Papua dikabarkan hilang. Misalnya kasus 6 Juli 1998 di Biak sampai hari ini korban-korban tersebut hilang dan tidak tahu kemana rimbanya. Kasus ini seharusnya pihak TNI AL Biak yang mengetahui keberadaan para korban tersebut karena terakhir para korban ditahan di dalam penjara TNI AL di Biak. Namun pihak TNI AL belum memberikan konfirmasi bahwa korban tersebut sudah berada dimana, apakah sudah meninggal atau belum.

“Kasus serupa juga terjadi pada Aristoteles Masoka yang merupakan supir dari almarhum Theys Eluay. Aris terlihat terakhir kali masuk ke markas Kopassus di Hamadi. Sampai saat ini juga Kopassus belum melakukan konfirmasi keberadaan Aris kepada publik terlebih kepada keluarga dari Aris. Elsham yang pada saat itu melakukan advokasi terhadap kasus tersebut sampai hari ini secara moral masih bertanggung jawab terus bertanya-tanya terhadap korban-korban yang hilang,” katanya.

Dari ratusan kasus tersebut, pihaknya mempertanyakan apa yang telah dilakukan pemrintah RI terhadap ribuan kasus pelanggaran HAM di Papua.

Terlalu banyak kasus yang terus menumpuk namun tidak ada tindak lanjut yang ril oleh negara terhadap persoalan yang ada di Papua. Seharusnya pemerintah bertanya-tanya apa penyebab sehingga masyarakat Papua selalu melakukan aksi untuk melawan Negara?

“Pemerintah harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab masyarakat Papua melawan Negara. Itu yang harus dilakukan pemerintah bukannya menangkap masyarakat dan melakukan penyisaan kepada korban yang ingin mencari kebenaran,” tambag Randongkir.

Pada April lalu, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) melakukan rapat kordinasi untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Bersama Kapoldri dan Komnas HAM, rapat koordinasi Kemenkopolhukam memutuskan tiga kasus pelanggaran HAM akan diselesaiakan tahun ini. Masing-masing adalah kasus Wamena dan Wasior yang kasusnya akan digelar ulang serta kasus Paniai 2014 yang penyelidikannya akan dilakukan oleh tim Ad Hoc.

“Khusus kasus Aristoteles Masoka, Kepolisian Daerah Papua dan Pangdam Cenderawasih telah diperintahkan oleh Menkopolhukam untuk melakukan penyelidikan,” kata Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM yang diserahi tanggungjawab untuk kasus-kasus Papua kepada Jubi, akhir April lalu.

PNWP: Terima Kasih Su Demo Tolak KNPB, AMP dan ULMWP

Jayapura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua sebagai penangungjawab politik Komite Nasional Papua Barat menyampaikan aspresiasi yang mendalam kepada Barisan Rakyat Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang demo menolak KNPB dan Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Karena, demontrasi itu memberikan kredit point untuk agenda keperdekaan Papua.
“Anda berprasangka buruk dan berniat buruk terhadap KNPB dalam demo tapi kami berterima kasih karena justru penolakan itu kami mendapat poin, sebab sadar atau tidak sadar anda sedang mendorong agenda Referendum,”kata ketua Fraksi Mamta Parlemen Nasional West Papua, Hakim Bahabol kepada jurnalis Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (6/05/2016).
Baca: Aksi Demo BARA NKRI, Satu Perempuan Jadi Korban Pemukulan

Kata dia, demo penolakan itu muncul atas nama rakyat. Rakyat yang merasa diri harus membela NKRI tetapi perlawanan KNPB bukan rakyat yang berdemontrasi. Perlawanan KNPB sebenarnya terhadap sistem penindasan atas nama pembangunan dan investasi di Papua. Lebih dari itu, KNPB memperjuangkan kebenaran sejarah yang diputar balikan demi kepentingan investasi di Papua.
“Kami sebenarnya prihatin karena apa yang anda lakukan adalah wujud dari miskinnya informasi tentang perjuangan KNPB kerena pimpinan negara mu tidak mau anda ketahui sehingga menutupi semua akses informasi baik dari dalam maupun luar tentang kemajuan perjuangan rakyat Papua,”katanya.
Kata dia, penolakan yang dilakukan Bara NKRI tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan penentuan nasib sendiri. PNWP sebagai lembaga politik akan terus mendorong KNPB melalui keputusan-keputusan politik untuk memediasi rakyat Papua mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di Melanesia Spearhead Group (MSG).
“Apapun yang kau lakukan untuk menentang perjuangan KNPB tidak akan ada efek sama sekali. Bola politik Papua merdeka sedang bergulir di Pasific. MSG pasti akan memberikan jalan kepada ULMWP untuk memperjuangkan agenda politiknya,”kata Pahabol.
Karena itu, kata Pahabol, rakyat yang tergabung dalam Bara NKRI tidak mudah terprovokasi dengan orang-orang yang berkepentingan. Rakyat yang terprovokasi dikahwatikan akan kehilangan kendali dan itu bisa merugikan dirinya sendiri.
“Saran saya untuk orang non Papua dari Sorong sampai Merauke tidak bertindak sewenang wenang atas informasi sepihak. Karena apa yang anda dengar belum tentu benar. Untuk mendapatkan informasi akurat dan objektif , carilah informasi dan silahkan beri reaksi dengan penuh perhitungan supaya jangan tidak menyesal ketika Papua ikut jejak Timor- Timur,”tegasnya.
Tokoh kemerdekaan Papua terkemuka, Filep Karma menilai aksi pemukulan yang dilakukan demonstran Bara NKRI terhadap salah satu perempuan asli Papua di depan Sekolah Tinggi Teologi Isak Samuel Kijne adalah bentuk aksi provokasi.
“Dong hanya cari gara-gara supaya kerusuhan. Provokasi saja,” ungkap Karma kepada Jubi di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (2/05/2016).
Baca: Demo Bara NKRI, Komnas HAM Perwakilan Papua Terima dua Pegaduan
Kata dia, orang Papua, siapapun tidak perlu merespon aksi provokasi itu. Biarkan saja kenyataan yang terjadi dinilai orang melalui pemberitaan media.
Kata dia, provokasi ini efek dari kesuksesan konsolidasi Komite Nasional. Papua Barat menuntut kemerdekaan Papua. Karena, demonstrasi ini dilakukan hanya dua hari setelah demontrasi KNPB Pada 31 Mei 2016.(*)

MUSIK TRADISIONAL  FREEWEST PAPUA BARAT
====================================================
Musik tradisional adalah musik atau seny budaya yang berasal dari berbagai daerah, dalam hal ini di papua. Musik tradisional yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi. Musik ini menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat. Secara umum,musik tradisional maka setiap daerah perlu dikembangkan dan mendidik generasi dalam pendidikan.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten:

TNI, POLRI ,BIN,BAIS, INTELIJEN, & beRsangkutan lainnya.
Melakukan Berbagai macam cara ingin memprovokasi Rakyat Papua Barat.
Namun sayangnya, sampai saat ini upayah2nya belum sukses, justru mareka pasang jerat,balik kenah jerat sendiri.
Harap beberapa waktu berjalan, Rakyat Papua Barat harus pintar u/ mengatasi informasi/kasus sperti apapun sejenisnya yg akan dihadapi oleh Rakyat Bangsa Papua Barat.
Perjuangan politik papua merdeka terus meluas di sluruh dunia & sudah pasti dukungan dari berbagai macam negara dunia luar terus menyuarahkan kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.
Seorang pejuang tidak mundur selangkahpun u/ bertindak Kebenaran di atas tanah papua demi Rakyat Bangsa Papua yg sedang mengarah pemusnahan Ras.
Kami Terus,,,,, LAWAN,,,,LAWAN,,,&,,,LAWAN.

SALAM JUANG Bangsa Papua Barat,,,,,,,,

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten:

salam revolusion kawan -kawan perjunag di luar papua

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten: Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus...

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)Sektor Tangerang Banten: Jangkrik Cerewet:

Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Untuk Meneliti SDA dan Kultur Papua

Target Ekspedisi NKRI 2017 Sasar Merauke Mencari Harta Karun Mulai Dari Benda Mati Sampai Benda Hidup

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono. (Pangkostrad)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan, Ekspedisi NKRI akan terus berlanjut guna menggali potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia.

"Pemerintah masih memandang perlu kegiatan ini. Ke depan Ekspedisi NKRI 2017 koridor Papua Selatan yakni Merauke. Apalagi, pemerintah masih mengapreasi kegiatan ini dan membutuhkan data untuk diteliti," ujarnya saat menutup Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut Mulyono, pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2016 yang diamanatkan kepada Kopassus berjalan dengan aman dan lancar. Meski diakui, dalam prosesnya ada kendala dan hambatan yang dialami peserta. Namun, hal itu bisa diatasi dengan baik.

Mantan Pangkostrad ini berharap hasil temuan ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, mahasiswa, prajurit, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait.

"Harapan kita, hasil ekspedisi dengan cukup banyak temuan ini tidak berhenti begitu saja. Tapi hasil ini mau dibikin apa, potensi hutan, bidang kelautan, dan sebagainya. Ke depan ini jadi PR bagi kementerian terkait untuk mengelola potensi ini dengan baik," ucapnya.

Seperti diketahui, Ekspedisi NKRI Papua Barat ini merupakan Ekspedisi NKRI ke-6, setelah Ekspedisi Bukit Barisan 2011, Ekspedisi Khatulistiwa 2012, Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 2013, Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara 2014, serta Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015, yang mengusung tema "Peduli dan Lestarikan Alam Indonesia".

"Kopassus ditunjuk sebagai penyelenggara Ekspedisi NKRI melibatkan 1.193 orang dari berbagai komponen bangsa, baik TNI/Polri, akademisi, kementerian dan lembaga, mahasiswa dari 54 Universitas seluruh Indonesia," katanya. 

Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat dilakukan di delapan titik, yakni Subkorwil 1 Tambrauw, Kabupaten Tambrauw, Subkorwil 2 Sorong Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Subkorwil 3 Sorong SelatanKabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, Subkorwil 4 Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Sedangkan untuk Subkorwil 5 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Subkorwil 6 Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Subkorwil 7 Fakfak, Kabupaten Fakfak, Subkorwil 8 Kaimana, Kabupaten Kaimana," ujarnya.

Adapun hasil dari Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat ini di antaranya, penjelajahan yang mencapai target jarak yaitu 2.724 kilometer dengan mendapatkan 386 data temuan, flora fauna sebanyak 3.611 spesies terdiri dari flora 1.582 spesies dan fauna 2.029 spesies.

Untuk kehutanan sebanyak 811 data temuan daerah yang mengalami kerusakan. Selain itu, geologi 783 data temuan, potensi bencana 457 data temuan, sosial budaya 2.535 data temuan.

Sumber :Sucipto/http://nasional.sindonews.com/read/1113907/14/ekspedisi-nkri-2017-sasar-merauke-1464967521

By : Jangkrik 

Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Un...

Jangkrik Cerewet: Ekspedisi Yang Dilakukan Kopasus 2017 Mendatang Un...: Target Ekspedisi NKRI 2017 Sasar Merauke Mencari Harta Karun Mulai Dari Benda Mati Sampai Benda Hidup Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ...

Akhlak yang baik akan mampu membuka pintu kesuksesan yang tidak bisa dibuka oleh pendidikan Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan Pendidikan seseorang takkan sempurna sampai kematian mendatanginya Jika tindakan kita menginspirasi banyak orang maka lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan dan belajarlah dengan lebih tekun karena kita adalah penerang dalam jalan impian mereka Jangan pernah mencari-cari kesalahan namun temukanlah cara untuk memperbaiki kesalahan itu Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai kapanpun akan terus dibutukan Kualitas keilmuwan seseorang bukan dilihat dari tinggi dan banyaknya title pendidikannya, namun lihatlah pembawaannya, bagaimana ia berkata dan bertindak Mereka yang akan selalu dikenang didunia ini adalah mereka yang menjadi penerang dalam hidup, panutan dalam berkata, dan contoh dalam bertahta. Merekalah orang orang dengan karakter terbaik Sikap dan karakter adalah dua hal kecil yang memberikan perbedaan yang begitu besar dalam hidup setiap insan Kecerdasanlah yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Motivasilah yang memutuskan untuk melakukannya. Dan Karakter yang mendorong untuk melakukan yang terbaik Pendidikan yang sebenarnya akan menjadi bangunan yang megah dalam jiwa Belajarlah dimanapun kamu berada, karena pengetahuan yang sesungguhnya ada disetiap hembusan nafas dan langkah kalian Generasi muda saat ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter

13 Delegasi dari Jakarta Ambil Dana Anggaran APBN dari Provinsi Papua sebanyak 23 Trilion Untuk Membayar Negara MSG di Sidang KTT di Honiara,

13 Delegasi dari Jakarta Ambil Dana Anggaran APBN dari Provinsi Papua sebanyak 23 Trilion Untuk Membayar Negara MSG di Sidang KTT di Honiara,

Jayapura, Berdasarakan Informasih dari Seorang juru bicara dari kantor Bank Indonesia (BI) di Jayapura melapora bahwa pada bulan juni dana di Kas bank Indonesia di jayapura sudah di tarik dari Beberapa Bank di Kota Jayapura  oleh pemerinta provinsi papua sebanyak Rp 23 Trillion dan kembalikan pemerintah ke Jakarta untuk di pergunakan dalam pembayaran Negara – Negara kawasan  Melanesia, berkaitan dengan pertemuan puncak KTT MSG di Honiara kepulauan Salomon 18 – 26 Juni 2015. Itu punjuga kami belum mengetahui dana yang di berikan oleh pemerinta Provinsi Papua barat, Maluku Utara, Maluku dan NTT.

Dana tersebut kalau di hitung-hitung berdasarakan kunjungan Presiden Jokowi ke PNG dalam melobiy untuk meruba kebijakan  Pemerintah PNG kepada Papua Barat masuk di MSG pada Sidang KTT nanti dengan memberikan Dukungan dan kepada pemerintah PNG dana sebesar Rp 28 Trilion untuk berkerjasaman di berbagai bidang, dalam pengembangan ekonomi di Melanesia. apabila dana tersebut di gabungkan makan mencapai 51 Trillion untuk di peruntuk dalam melobby kepada Negara Melanesia untuk menggalan Papua Barat (ULMWP) masuk menjadi anggota Penuh di MSG.

Setelah hasil keputasan di KTT MSG di Honiara ke dua Kubu ULMWP dan MELINDO pada tanggal 26/06/2015 sekaligus

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill mengatakan kekayaan ekonomi dan kemakmuran Papua Nugini harus dibagi, dan menguntungkan semua negara Melanesia.

Mr O'Neill berbicara ketika komisioning kearsipan Papua Nugini di Honiara, Kepulauan Solomon.

Dia mengatakan bisnis PNG secara perlahan menyebar ke negara-negara Melanesia lainnya, tidak menjadi dominan, tetapi untuk berbagi keberhasilan ekonomi mereka dengan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.

Mr O'Neill mengatakan perekonomian PNG tumbuh pada tingkat 9 persen untuk masa lalu 10 sampai 14 tahun, dan itu akan terus tumbuh pada tingkat yang sama untuk 10 sampai 14 tahun waktu berikutnya.

Peter O'Neill mengatakan PNG berencana membuka kearsipan di Paris, dan juga salah satu di Suva.(laporan JSIM)29/06/2015

Filep Karma: MSG Belum Lengkap Tanpa West Papua.

 

 

Upacara pembukaan pertemuan pemimpin MSG di Honiara, Kepulauan Salomon, Rabu (24/6/2015). Photo: Dorothy Wickham

Jayapura, Jubi – Tahanan Politik Papua, Filep Karm, menyatakan forum negara-negara ras Melanesia, Melanesia Spearhead Group (MSG), belum lengkap tanpa keanggotaan penuh West Papua.
“MSG tanpa West Papua tidak sempurna menjadi MSG. Karena masih ada satu rumpun dari Melanesia yang hilang. Tapi, kalau di dalam MSG ada Papua, itu baru MSG lengkap,” kata Filep Karma, kepada Jubi, Selasa (23/6/2015).
Anggota MSG terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Kepulauan Fiji, serta sebuah front Kanaks dari Kaledonia Baru.
Karma dipenjara sesudah pidato soal peminggiran etnik Papua dan menaikkan bendera Bintang Kejora di lapangan Abepura, 1 Desember 2004. Dia ditangkap, diadili, dihukum makar, dan dipenjara 15 tahun oleh pengadilan Abepura.
Para pemimpin MSG, yang mewakili Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan KanaksdariKaledonia Baru, bertemu pekan ini di ibukota Kepulauan Salomon, Honiara.
Papua Barat Akan Ambil Status Pengamat di MSG
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP), Octovianus Mote, menyatakan akan menerima status pengamat di MSG. Namun, tetap akan berjuang untuk keanggotaan penuh, seperti dilaporkan Radio New Zealand, Rabu (24/6/2015).
Mote mengatakan keanggotaan West Papua sangat diperlukan dalam MSG untuk menyoroti pelanggaran HAM di wilayah Indonesia. Namun, apapun hasilnya, ia mengatakan keputusan akhir ada di antara para pemimpin Melanesia tersebut.
“Kami akan mengambil posisi apapun yang dipikirkan pemimpin (MSG) bahwa itu yang terbaik, tapi tentu saja, sebagai pemimpin politik, saya akan berjuang untuk keanggotaan penuh, karena kita tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Mote.
Hingga saat ini, setidaknya ada dua negara yang mendorong ULMWP mendapatkan status pengamat, yaitu Papua Nugini dan Kepulauan Salomon. Sementara Vanuatu, yang telah mendukung sejak kepemimpinan Moana Karakas dan terakhir Joe Natuman, kini dipertanyakan komitmen negara tersebut dibawah pimpinan Perdana Menteri Sato Kilman.
Sementara itu, laporan wartawan RNZ di kepulauan Salomon, Dorothy Wickman, yang hadir dalam pembukaan KTT MSG, Rabu (24/6) pagi, mengatakan tempat itu dirasakan dipenuhi tensi yang tinggi antara delegasi West Papua dan Indonesia yang menghadiri pertemuan itu.
“Di podium kau bisa lihat orang Indonesia duduk di satu bagian dan orang West Papua jauh di belakang dari tempat duduk yang telah diatur. Orang-orang Kepulauan Salomon di jalanan kebanyakan terus bicara tentang fakta bahwa Indonesia adalah satu negara Asia, mengapa mereka harus dapat diterima ke dalam MSG? Jadi, itu sebuah isu yang mana pemimpin MSG akan angkat,” Dorothy Wickman.
Pertemuan pemimpin MSG, dalam pekan ini di Honiara, akan menentukan kualitas dan kuantitas dukungan saudara serumpun, Melanesia, dari kawasan Pasifik bagi perjuangan masyarakat di bumi Cenderawasih. (Yuliana Lantipo)

PERTEMUAN PBB NEW YORK CITY MENTRI KANADA HARAPKAN DEKLARASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI DUNIA TERLEBIH NYA BEBERAPA DAERAH YANG DI SEBUT ,SIBERIA ,NORWEGIA,WEST PAPUA,EKUADOR,SELANDIA BARU ,DAN ALJAZAIR.

PERTEMUAN PBB NEW YORK CITY MENTRI KANADA HARAPKAN DEKLARASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI DUNIA TERLEBIH NYA BEBERAPA DAERAH YANG DI SEBUT ,SIBERIA ,NORWEGIA,WEST PAPUA,EKUADOR,SELANDIA BARU ,DAN ALJAZAIR.

PERTEMUAN PBB DI NEW YORK CITY

NEW YORK CITY-Dengan wajah dicat, topi bowler, atau dalam setelan bisnis hitam, ratusan orang mendengarkan dengan penuh perhatian pada mereka PBB yang dikeluarkan juru headset sebagai Menteri Kanada dari Adat dan Urusan Utara, Carolyn Bennett, ditujukan PBB, Selasa. Dia diharapkan untuk membuat pengumuman besar di Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

"Aku di sini untuk mengumumkan, atas nama Kanada, bahwa kita sekarang pendukung penuh deklarasi tanpa kualifikasi," kata Bennett.

Ruangan bertepuk tangan. Perwakilan masyarakat adat dari seluruh dunia datang untuk 15 th PBB Forum Permanen untuk Masyarakat Adat dan mereka berdiri dan bertepuk tangan-orang dari Siberia, Norwegia, Papua Barat, Ekuador, Selandia Baru dan Aljazair, untuk beberapa lokasi yang tersebar luas nama.

"Apa artinya ini bagi Kanada sekarang?" Lanjut Bennett. "Ini berarti tidak kurang dari keterlibatan penuh dan bagaimana untuk bergerak maju dengan adopsi dan pelaksanaan dilakukan dalam kemitraan penuh dengan Pertama Bangsa-Bangsa, Métis Nation, dan Inuit Masyarakat."

The Deklarasi , juga dikenal dengan singkatan UNDRIP, menegaskan hak asasi manusia 370 juta orang atau lebih Adat dunia. Diadopsi oleh PBB pada tahun 2007, Kanada pada saat itu menentang dokumen bersama dengan Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.

Selama bertahun-tahun orang-orang bangsa lain telah membalikkan posisi mereka, meninggalkan Kanada sebagai satu-satunya suara oposisi terhadap Deklarasi. Namun, setelah pemilu di Kanada tahun ini, bangsa telah diambil pada titik yang lebih liberal pandang dan Perdana Menteri yang baru terpilih Justin Trudeau telah secara terbuka menyatakan bahwa ia berharap untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat adat di negara itu.

Pada dasarnya, dukungan Kanada UNDRIP bisa memberi orang Adat Kanada lebih banyak kekuatan dalam pertempuran mulai dari penggunaan lahan untuk pendidikan, tetapi hanya jika diikuti.

Diadopsi oleh 143 negara pada tahun 2007, dokumen yang tidak mengikat adalah pedoman membangun hak-hak individu dan kolektif untuk budaya, bahasa, pendidikan, pekerjaan, dan lebih untuk Masyarakat adat. Salah satu karakteristik mendefinisikan dokumen adalah hak untuk bebas, sebelum, dan informed consent, yang mencegah orang Adat dari yang dikeluarkan dari wilayah mereka, menjadi dikenakan tindakan legislatif atau proyek pembangunan tanpa persetujuan.
Sumber: http://fusion.net

                 Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Tangerang Banten

Goliat Tabuni Bersama Anggota TPN OPM di Sinak/photo: Sebby Sembom

Ini Pernyataan Juru Bicara TPN OPM Soal Penembakan Sinak

wartaplus.- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dalam komando nasional telah menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat, dan menyatakan bahwa tidak dapat diijinkan untuk membangun jalan trans atau pun pemekaran Kabupaten dan Provinsi baru di seluruh wilayah Papua Barat.
Apabila ada proyek pembangunan jalan atau pun pemekaran di jalankan, maka TPNPB-OPM tetap akan lakukan perlawanan. Karena semua bentuk pembangunan di Papua oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tujuan untuk musnahkan orang Papua asli.
Oleh karena itu, TPNPB-OPM dengan tegas menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua.
‘’Kami yang bertanggungjawab atas semua insiden di Sinak,’’ ujar Sebby melalui saluran telepon internasional.
Penyerangan dan penembakan di Sinak pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan pernyataan ini, Oleh karena itu, TPNPB-OPM menghimbau agar semua proyek Jalan trans dan pemekaran Kabupaten dan Provinsi baru segera di hentikan.
Seruan dari Tentara Pembebasan  Nasional Papua Barat, dalam hal menolak semua program Pemerintah Republik Indonesia di Papua Barat.
Pernyataan TPN OPM tersebut dikirim Juru Bicara TPN OPM Sebby Sambom, melalui e-mail ke redaksi wartaplus, Kamis pagi (17/03).*** (mhi)